Masyarakat Enggan Konsumsi Ayam Beku

Banjarmasin, KS
Daging ayam beku yang disimpan dalam lemari khusus (freezer) belum familiar dengan masyarakat Kalimantan Selatan. Mayoritas msyarakat masih memilih ayam segar atau yang sehabis dipotong yang dijual pedagang.
Kebiasaan inilah yang menjadi pemicu fluktuasi harga ayam di tingkat pedagang yang tidak jarang mendadak melonjak karena tingginya permintaan pada musim tertentu seperti menjelang Ramadhan atau peringatan keagaaman.
Kepala Dinas Perikanan Kalsel, Maskamian Anjam mengatakan, seharusnya masyarakat lebih familiar dengan ayam yang didinginkan karena kualitas daging tidak kalah dengan ayam sehabis dipotong.
Bila kebiasaan masyarakat ini tidak berubah, akan selalu terjadi kenaikan harga pada musim tertentu. “Masyarakat Kalsel ini sangat religius, setiap acara keagamaan seperti mulaid selalu diperingatan bersama-sama, acara ini yang memicu harga ayam naik,” ujarnya.
Menurut Maskamian, jika masyarakat terbiasa dengan daging dingin, fluktuasi harga bisa dikontrol karena tidak ada istilah stok kosong atau kekurangan daging ayam akibat tingginya permintaan.
Pedagang atau pengusaha ayam potong juga tidak terburu-buru menjual ayam potong yang sampai batas umurnya karena bisa disimpan dan harga jual tidak anjlok pada saat persediaan banyak.
Pedagang bisa menyesuaikan penjualan dengan permintaan tanpa harus banting karena waktu penjualan lebih lama.
“Daging dingin bukan daging lama, tapi yang baru dipotong lalu disimpan dalam lemari khusus yang kualitas dagingnya sama,” ujar Maskamian mengingatkan. slm

Run Way Syamsudin Noor Siap

DISPLACE-Lokasi Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin yang diperbaiki karena sempat terjadi displace.(foto doc/brt) Banjarmasin, KS Setelah dilakukan perbaikan kerusakan landasan pacu Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin sepanjang 280 meter selesai, fasilitas ini siap dipakai dengan panjang keseluruhan yakni 2.500 meter. Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Selatan (Kalsel) Fakhrian Hipni mengatakan, landasan pacu sebelumnya hanya bisa dimanfaatkan 2.200 meter kini sudah bisa dimanfaatkan sepanjang 2.500 meter. Namun kata dia, untuk memastikan bahwa landasan pacu tersebut tidak bermasalah, hingga kini pihaknya sedang menunggu tim dari Departemen Perhubungan. "Semoga pada saat kepulangan haji, rekomendasi dari Departemen Perhubungan bahwa landasan pacu tersebut bisa dimanfaatkan sudah keluar," katanya pada coffee morning, Senin (30/11). Menurut Fakhrian, sebelumnya rekomendasi dari tes pertama oleh Departemen Perhubungan menyatakan, beberapa bagian dan fasilitas bandara harus diperbaiki. Hal-hal yang harus diperbaiki di antaranya, perbaikan sambungan pada landasan pacu, pengecatan marka sepanjang 2500 meter dan perbaikan konstruksi "taxi way" yang bergelombang serta perbaikan landasan pacu secara menyeluruh. Dari ketentuan tersebut, kata dia, PT Angkasa Pura telah melaksanakannya, tinggal perbaikan landasan pacu secara menyeluruh dan konstruksi "taxi way" yang akan dilaksanakan pada 2010. "Selama enam tahun landasan pacu Bandara Syamsudin Noor tidak diperbaiki, sehingga 2010 akan dilakukan perbaikan menyeluruh," katanya. Lamanya usia landasan pacu tersebut membuat aspal di landasan pacu mudah terkelupas, apalagi bila terjadi musim hujan. "Makanya sering ada batu yang berserakan dari aspal yang mengelupas tersebut," katanya. Mengatasi hal itu, kata dia, pihak bandara selalu melakukan pengecekan rutin, minimal tiga kali dalam satu hari dan bila ada yang mengelupas langsung ditambal. Dengan demikian, kata dia, dijamin tidak akan membahayakan pesawat maupun penumpang saat akan pendaratan (landing) maupun mengudara (take off).slm

Banyak Perusahaan Abaikan CSR

Banjarmasin,KS Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Kalsel, Rakhmadi Kurdi mengatakan, masih banyak perusahaan yang belum melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang ditandai banyak keluhan masyarakat. Alokasi dana CSR yang dikeluarkan perusahaan selama ini pun dinilai masih kecil, sehingga diharapkan perlu ditingkatkan jumlahnya agar manfaatnya lebih dirasakan masyarakat. Peningkatan alokasi dana CSR ini diharapkan, setelah perusahaan selesai melakukan kegiatan, kesejahteraan masyarakat lebih terjamin dan pembinaan terus bisa dikembangkan. Harapan ini disampaikan Rakhmadi Kurdi di acara pertemuan forum komunikasi pimpinan media massa, Senin (30/11) di Hotel Pesona Banjarmasin. CSR merupakan konsep keterlibatan perusahaan dalam menjaga dan atau meningkatkan kualitas masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan. Biasanya dana ini disalurkan melalui berbagai program untuk pengembangan perekonomian masyarakat di antaranya melalui program pemberian modal usaha dan lainnya. Setiap perusahaan wajib menyisihkan hasil keuntungannya berupa dana CSR itu untuk kepentingan masyarakat sekitar. CSR dilaksanakan bekerjasama dengan pemerintah daerah, sehingga lebih mudah melakukan kontrol dan bisa lebih terbuka. Alokasi dana CSR yang dirasakan perlu peningkatan ini salah satu dari beberapa masalah yang disampaikan Rahmadi Kurdi seperti soal pembuatan analisa masalah lingkungan (amdal), pengelolaan top soil yang belum optimal, . ”Pengelolaan top soil yang belum optimal menyebabkan pertumbuhan tanaman saat reklamasi juga tidak optimal pula, apalagi reklamasi masih monokultur,” ujar Rachmadi lagi. Masalah lain yang disampaikan Rakhmadi adalah seputar banyaknya permohonan amdal di areal tumpang tindih antara kawasan tambang yang telah berijin dengan kawasan hutan tanaman industri dan lain lain. Kemudian masih dibangunnya pelabuhan khusus (pelsus) tanpa memiliki amdal dan ada juga pelsus tanpa amdal, tapi sudah operasional. Pelsus itu hanya menggunakan UKL/UPL yang diterbitkan Pemkab setempat. “Sampai saat ini juga masih banyak perusahaan yang belum maksimal melaksanakan pengelolaan IPAL sehingga mencemari perairan umum atau sungai,” ujarnya. slm

Siap-siap Pemadaman Bergilir Lagi

GENSET-Mesin Generator Set (Genset) PT PLN yang disewa untuk memenuhi kekurangan pasokan daya listrik kepada pelanggan di wilayah Kalselteng. Genset yang ada di PLTG Trisakti ini ditargetkan beroperasi pertengan bulan ini. (foto ist/brt) Banjarmasin, KS PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Kalimantan Tengah (Kalteng) menjadualkan pemeliharaan satu unit mesin pembangkit PLTU Asam-Asam bulan November mendatang. Saatini, dilakukan pemasangan generator set (genset) sewaan yang akan dioperasikan untuk mengantisipasi kekurangan daya. Namun bila pengerjaan tidak sesuai target pelaksanaan, dipastikan terjadi pemadaman bergiliran dan masyarakat sebaiknya sia-siap dengan kondisi ini. “PLTU November sudah dilakukan pemeliharaan, bila ini selesai (pengoperasian genset,red), insya Allah (tidak ada pemadaman,red),” ujar Manager Pembangkit PT PLN Wilayah Kalselteng, Heri Siswanto kepada wartawan di sela-sela peninjauan Wakil Gubernur Kalsel, M Rosehan NB di unit pembangkit PLTG Trisakti, Rabu (30/9) di Banjarmasin. Heri Siswanto mengatakan pihaknya memperkirakan pemasangan mesin genset selesai pertengahan Oktober ini juga dan diharapkan masalah pemadaman tak terjadual bisa teratasi. Mesin genset yang akan diopreasikan terdapat di unit pembangkit sektor seberang Barito sebesar 30 MW dan di sektor Trisakti sebesar 20 MW, lalu ditambah yang beroperas di wilayah Kalteng, totalnya mencapai 70 MW. “Pertengahan November semua masuk sistem, dari Palangkaraya sampai Barabai (aliran listrik,red) tidak ada masalah,” ujarnya. Di tempat yang sama, Manager Elektrik PT Adi Quatro EP, Iwan tidak bisa menjanjikan pihaknya bisa menyelesaikan perakitan mesin genset yang diambil dari Kalimantan Timur (Kaltim) itu. Alasannya menurut Iwan, masih ada pekerjaan yang cukup rumit belum dilakukan seperti pemasangan kabel, koneksi jaringan, dan cek kontrol yang belum bisa ditentukan waktu penyelesaiannya. “Saat ini kabel kontrol belum lengkap (belum dikirim,red),” ujarnya. Kendati demikian, pihaknya berupaya menyelesaikan pekerjaan sesuai target yang ditentukan pihak PLN yakni pertengahan bulan ini siap beroperasi 9 x 2,8 MW itu dan masuk sistem. Sementara, Rosehan berharap pihak PLN dapat melakukan tugasnya dan memenuhi janjinya sehingga tidak terjadi pemadaman aliran listrik yang sering dikeluhkan masyarakat. Kedatangan pihaknya di PLTG Trisakti menurut Rosehan untuk mengetahui kondisi yang ada, termasuk kendala-kendala yang dialami pihak PLN untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap listrik. slm

Alur Barito Dikeruk Lagi

Banjarmasin, KS Meskipun tingkat kedalaman alur Ambang Barito sekarang masih 5,7 meter LWS, jalur yang bisa dilintasi 24 jam sejak 1 Januari 2009 lalu itu, dilakukan pengerukan kembali supaya melebihi 6 meter LWS. Pengerukan dengan kapal MEISUN BSP 1 berkapasitas 3.500 ton yang dijadualkan selesai dengan lama pekerjaan 6 bulan. Kapal jenis copper ini akan mengeruk sekitar 3 juta kubik lumpur dengan biaya mencapai Rp100 miliar. “Jumat tadi (14/8,red) dilakukan uji coba, sekarang sudah kerja,” ujar Kepala Administrator Pelabuhan (Adpel) Banjarmasin, Sufrisman Djaffar kepada wartawan, Selasa (18/8) di ruang kerjanya. Pengerukan alur ambang Barito menurutnya dilakukan bukan lantaran darurat, karena kedalaman belum dibawah batas toleransi yakni 5 meter LWS. “Kebetulan ada kapal yang bisa dipakai, maka dilakukan pengerukan untuk pemeliharaan alur ini,” ujarnya sembari mengatakan pilihan pengunaan kapal dari Malaysia karena lebih murah. Soal biaya pengerukan, ditegaskan Sufrisman, seluruhnya diambil dari hasil cannel fee angkutan batu bara, bukan dari pemerintah daerah. Alokasi untuk biaya pengerukan ini diambil sekitar 70 persen dari pendapatan keseluruhan. Diperkirakan pendapatan cannel fee yang dihimpun tahun 2009 ini mencapai Rp150 miliar dengan asumsi pembayaran batu bara yang melintas sekitar 50 juta ton dkalikan dengan 3 sen. “Ke pemerintah kita membayar sekitar Rp9 miliar, 6 persen dari pendapatan total,” jelasnya. Dia juga menepis anggapan pemerintah provinsi mengalami kerugian karena masalah penggunaan alur ini. Kontribusi yang diterima menurut Sufrisman jauh lebih besar dari tahun sebelumnya dengan tidak mengeluarkan anggaran. Ditanya soal aktivitas lalu lintas selama pengerukan, ditegaskan, tetap berjalan lancar karena seluruh jalur masih bisa dilintasi kapal, termasuk arus barang kebutuhan pokok mencukupi kebutuhan masyarakat menjelang dan sesudah bulan Ramadan. Lebih lanjut dikatakan, selama alur difungsikan, hanya pernah terjadi satu kali insiden kapal kandas. Itupun menurut Sufrisman, disengaja nakhoda kapal untuk menghindari terjadinya tabrakan dengan kapal lain. Pengerukan saat ini lakukan seluruh kawasan alur baru yang dikeruk sebelumnya, ditambah sisi alur selebar kurang lebih 7 meter untuk mengantisipasi lumpur yang masuk atau menutupi alur. “Sedementasi setiap bulan sekitar 30 centemeter,” jelasnya. Alur ambang Barito sebelumnya dilakukan pengerukan pihak PT Ambang Barito Nusantara Persada (Ambapers) menggunakan kapal keruk Van Oord Netherlands dari Belanda. Alur baru yang dikeruk sepanjang 15 kilometer dengan lebar dasar, 138 meter, lebar permukaan 162 meter dan kedalaman yang dikeruk -6 LWS. Pengerukan ulang (maintenance) ini juga melakukan hal yang sama. Secara terpisah,Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin mendesak jajaran PT Pelindo III Banjarmasin agar melakukan pembenahan pelabuhan untuk mengimbangi tingginya arus barang yang masuk. “Kita sudah minta Pelindo meningkatkan pelayanan,” ujarnya kepada acara diskusi publik Dampak Penerapan Perda 3/2008 terhadap Kelangsungan Investasi Kepala Sawit dan Kesejahteraan Pekebun di Kalsel, Selasa (18/9) di Swiss Belhotel Banjarmasin.slm

Sapi Limousine Berbobot 985 Kg Gagal Ikut Kontes

Pelaihari, KS Sapi jenis limousine berbobot 985 kilogram gagal masuk kontes ternak sapi 2009 yang digelar Dinas Peternakan Kalsel tanggal 5-6 Agustus 2009 bertempat di pasar hewan Desa Sarang Halang Kabupaten Tanah Laut. Sapi jantan milik peternak asal Kabupaten Tabalong ini ditolak diskualifikasi panitia kontes hewan lantaran usianya melebihi batas yang ditetapkan yakni untuk 1 - 3 tahun saja. Pemenang kontes kategoti sapi penggumukan kelas bebas jatuh pada milik peternak asal Kabupaten Banjar, juara II dari kabupaten Tabalong dan ketiga juga dari peserta dari Kabupaten Banjar. Kategori lain yang dilombakan adalah untuk sapi bali betina dan sapi bali jantan serta sapi jantan pembiakan unggul. Juara I, II, III lomba sapi jantan diraih peternak asal Kabupaten Tanah Laut. Sapi betina jantan berturut turut dari peternak asal Kabupaten Banjar, Tabalong dan Tala. Kemudian untuk sapi bali betina dimenangkan peternak asal Tabalong, lalu Tala dan Balangan. Kepala Dinas Peternakan Kalsel, Maskamian Anjam mengatakan, kontes ini bertujuan memotivasi peternak daerah dalam upaya pembiakan maupun penggemukan sapi yang sehat dan produktif. “Di kontes ini dicontohkan secara riil dan bisa belajar dengan juara juaranya,” ujar Maskamian usai pengumuman kontes yang disaksikan Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin dan pejabat dari Departemen Pertanian, Kamis (6/8). Sementara bagi masyarakat yang belum memiliki hewan ternak, diharapkan kegiatan ini memacu semangat mereka ikut memeliharanya dengan terlebih dulu belajar cara yang baik dan benar. “Ini juga sebagai bukti kepada pemerintah, inilah dana-dana yang mereka kucurkan,” ujarnya. Sapi yang diikutsertakan dalam kategori sapi penggemukan kelas bebas dari jenis limousine, simental dan brahman. Jenis ini mulai banyak digemari peternak di Indonesia karena perawatannya cukup mudah dan produksi daging yang melimpah. Tidak heran, sapi luar negeri ini jadi primadona. Khusus sapi limousine, memiliki ciri warna coklat muda, kuning agak kelabu hingga warna merah gelap dan hitam. Bentuk badannya kompak dan padat, lebih cocok pada daerah yang memiliki curah hujan yang tinggi. slm

Proyek PLTU Asam Asam Molor

Banjarmasin, KS Krisis listrik di Kalimantan Selatan (Kalsel) yang ditargetkan berakhir 2010 seiring penyelesaian pembangunan PLTU Asam Asam Unit 2 dan 3 di Desa Asam Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, tidak bisa terlaksana. Proyek senilai Rp1,2 triliun yang dilakukan PT Wijaya Karya (Persero) dan Chengda dari Cina itu melakukan penjadualan ulang wakt penyelesaian yang semula bisa diselesaikan bulan Oktober 2010 menjadi April 2011. Penyelesaian proyek berkapasitas 2 x 65 MW yang dibiayai konsorsium sejumlah Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan Bank Rayat Indonesia (BRI) ini disebabkan keterlambatan pembayaran uang muka dari PLN yang berdampak pada lambannya penerbitan Letter of credit (LC). “Pengusaha dari Cina (Chengda,red) tidak mau bekerja bila belum ada LC sebagai jaminan pembayaran,” ujar Project Manager WK Jakarta, Mukhtar Yunus pada coffee morning pejabat Pemprov Kalsel, Rabu (5/8) di Graha Abdi Persada Banjarmasin. Seharusnya menurut Mukhtar, pembayaran uang muka dibayar 45 hari setelah dilakukan penandatanganan kontrak pada tanggal 4 Juli 2008. Namun pihak PLN baru membayar dana tersebut pada bulan Februari 2009. “DP (uang muka,red) dengan mata uang rupiah di bayar Januaru (2009,red) Rp65 miliar dan Februari (2009,red) dibayar 13,8 US Dollar,” jelasnya lagi. Pihak WK hanya memperpanjang waktu pelaksanaan enam bulan dari jadual semula karena keterlambatan piahk PLN mencapai 10 bulan.”Harusnya molor 10 bulan, tapi kita berusaha menjadikan enam bulan saja, makanya kita bekerja sampai malam,” terang Mukhtar lagi. Manager Bidang Pembangkit PT PLN Wilayah Kalselteng, Heri Siswanto mengakui, keterlambatan penerbitan LC pihak bank menunggu pelunasan uang muka proyek dan Amdal. Sampai sekarang, Amdal untuk proyek yang dilakukan ground breaking oleh Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin tanggal 26 Februari 2009 ini belum dikeluarkan Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kalsel. “Untuk DP pihak bank bisa mentolerir, akhirnya bisa diterbitkan LC,” ujarnya. Sebagai antisipasi, dikatakan pihak PLN menyediakan mesin sewa berkapasitas 30 MW yang ada di seberang Barito, 20 MW di Trisakti, 10 MW di Pupangpisau dan 10 MW di Palangkaraya yang semuanya masuk dalam sistem akhir tahun ini. Di tempat yang sama, M Ihsan dari PT PLN Pembangkit Wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara menerangkan, keterlambatan pencairan uang muka dimungkinkan banyaknya proyek yang ditangai PLN secara nasional. “Kan banyak proyek nasional, mungkin karena itu, uangnya terlambat dibayarkan,” ujarnya saat rehat kopi acara coffee morning itu. Sebagai antisipasi Tunggu Ijin Lokasi Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Kalsel, Rahmadi Kurdi membenarkan belum selesainya proses Amdal untuk proyek yang akan mencukupi kebutuhan pasokan listrik di wilayak Kalsel dan Kalteng itu. BLHD masih menunggu pihak PLN menyerahkan ijin lokasi yang dikeluarkan bupati setempat atau keterangan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Selama ijin itu belum ada, pihak BLHD tidak bisa menjilid dokumen atau menerbitkan Amdal. “Makanya kita masih menunggu besok (hari ini,red) apakah mereka bisa menyerahkannya,” ujar Rahmadi Kurdi. Rahmadi mengaku heran kenapa ijin yang dinilai gampang diselesaikan itu sangat lamban didapat pihak PLN. Sementar Pemprov Kalsel sudah memberikan kelonggaran dengan melakukan peresmian pelaksaan proyek sebelum Amdal diselesaikan. Seharusnya, sebuah proyek tidak boleh dilaksanakan sebelum Amdal yang bersangkutan diselesaikan, kendati sipatnya tambahan bangunan seperti yang terjadi di PLTU Asam Asam itu. “Amdal PLTU itu penggabungan dengan PLTU 1 dan 2,” jelasnya. Sementara, Sekdaprov Kalsel, HM Muhlis Gafuri menyesalkan sikap jajaran PLN yang tidak melakukan koordinasi atas keterlambatan pembayaran uang muka proyek yang sangat diharapkan masyarakat itu. “Seandainya dulu dikonsulatsikan, mungkin pemerintah di dua provinsi (Kalsel dan Kalteng,ted) bisa membantu, tapi sekarang sudah tidak bisa apa apa lagi,” ujarnya menyayangkan. slm

Banyak Obyek Wisata Kalsel belum Dikenal

LANTING BAMBU-Kegiatan lanting bambu (Bamboo Rafting) salah satu wisata di Kalsel yang cukup unit dan menarik perhatian wisatawan. Aksi arung jeram ini terdapat di Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan(HSS). (foto doc/brt) Banjarmasin, KS Provinsi Kalimanta Selatan (Kalsel) memiliki banyak obyek wisata, mulai keunikan wisata sungai, adat masyarakat Dayak, pemandangan pantai, gunung, air terjun, sampai wisata religius. Pelaksanaan tahun kunjungan wisata Kalsel tahun 2009 merupakan salah satu upaya Pemprov untuk menjaring/mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan baik nusantara maupun manca negara. Promosi obyek wisata masih perlu kerja keras instansi terkait dalamhal menjadika familiar bagi dunia luar karena sampai saat ini masih banyak obyek obyek potensial namun belum dikenal banyak orang. “Wisata Kalsel banyak belum dikenal seperti lembah Kahung, bambu rafting dan sebagainya,” ujar Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin usai membuka Festibal Budaya Pasar Teratung Tahun 2009, akhir pekan tadi. Obyek dan daya tarik wisata di Kalsel berdasarkan potensi yang ada tercatat sebanyak 272 buah. Namun yang sudah dikenal dan banyak dikunjungi hanya sebagian seperti wisata pasar terapung muara sungai barito Kota Banjarmasin, wisata sungai Martapura meliputi Makam Raja Sultan Suriansyah, Masjid Sultan Suriansyah, Pasar Terapung Lok Baintan Sungai Martapura, Kabupaten Banjar, wisata Pendulangan Intan Cempaka dan Pasar Permata di Martapura Kabupaten Banjar. Kemudian cukup banyak juga ke wisata Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan, makam Syech Muhammad Arsyad Al Banjari Kabupaten Banjar dan makam Datu Sanggul di Kabupaten Tapin sebagai obyek wisata religius. Obyek yang tidak kalah menarik adalah wisata Kerbau Rawa di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan yang banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal/dalam daerah dan Nusantara seperti wisata Pantai Takisung dan Pantai Batakan di Kabupaten Tanah Laut . dan Kotabaru itu sebabnya, perlu pengenalan kepada wisatawan terhadap potensi potensi wisata didaerah seperti arung jeram dengan rakit bambu di sungai Amandit adalah puncak dari kegiatan perjalanan setelah beberapa hari. Kegiatan inilah yang paling banyak disukai oleh banyak wisatawan dan yang palinng mengesankan. Ada beberapa lokasi yang bagus untuk memulai perjalanan dengan tingkat kesulitan dan waktu tempuh yang bervariasi tergantung dari keinginan wisatawan itu sendiri. Tidak kalah menarik adalah air terjun Haratai yang terletak di desa lebih kurang 15 menit perjalanan dari Balai Haratai, dapat ditempuh dengan memasuki hutan bambu dan perkebuna karet atau kayu manis. Air terjun tersebut bertingkat tiga dengan ketinggian masing-masing 13 meter. Pengunjung dapat bermandi ria pada telaga, tetapi dibagian bawah air terjunnya, atau hanya duduk-dudk diatas bebatuan besar. Tersedia juga tempat ganti pakaian dan shel teruntuk beristirahat. Khusus pengenalan pasar terapung, diselanggarakan Festival Budaya Banjar Pasar Terapung tanggal 18-20 Juli 2009 dengan mengambil tempat di Sungai Martapura depan Masjid Sabilal Muhtadin sampai kedepan Kantor Gubernur. Kegiatan diisi dengan pameran produk unggulan daerah, pariwisata, seni dan budaya daerah, pawai Perahu Naga, klotok berhias dan perlombaan di sungai martapura, pergelaran kesenian daerah, perlombaan/Festival kue khas daerah, dan lain lain. slm

Promosi Kalsel di TMII Kurang Optimal

teks : Bangunan Anjungan Kalsel di TMII Jakarta (foto doc/brt) Banjarmasin,KS Keberadaan Anjungan Kalimantan Selatan (Kalsel) di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta saat dinilaibelum termanfaatkansecara optimal, terutama dalamhal memperkenalkan kesenian dan kebudayaan daerah. Padahal, tempat itu dimaksudkan sebagai miniatur Kalsel yang bisa ditampilkan kepada daerah lain dan luar negeri agar mereka tahu bagaimana keanekaragaman seni dan budaya yang dimiliki. Itu sebabnya, Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin meminta pemerintah kabupaten/kota supaya aktif mengelar kegiatan promosi daerah masing masing secara bergantian sehingga suasana lebih meriah. Imbauan itu disampaikannya saat menggelar pertemuan dengan pihak pengelola anjungan di TMII dan kepala perwakilan Kalsel di Jakarta belum lama tadi bersama sejumlah pejabatnya. Kalsel terdapat 13 kabupaten kota yang memiliki ciri khas masing masing, baik segi kebudayaan maupun keseniannya. Hal itu perlu ditampilkan agar Kalsel lebih dikenal lagi dari sekarang. Pada kesempatan itu, Kepada Dinas Olahraga, Pemuda, Kebudayaan dan Pariwisata Kalsel, Bihman Muliansyah mengakui kurang optimalnya kegiatan promosi di tempat itu selama ini. Selain disebabkan banyaknya event diluar kawasan TMII yang harus diikuti, juga kurangnya terlibat pemkab dan pemko seperti yang diharapkan gubernur dalam promosi daerah. Kemudian yang juga menjadi kendala adalah tiket masuk yang diwajibkan pengelola TMII kepada setiap pengunjung, memberatkan pengelola kegiatan karena harus menyiapkan biaya tambahan yang cukup besar bila melibatkan banyak pemain atau peserta promosi. Dalam hal ini, kepada pihak pengelola TMII Jakarta, gubernur meminta ada keringanan atau ada kesepakatan yang dibuat kedepan sehingga kegiatan promosi daerah tidak terkendala lagi. Selain membahas promosi, pertemuan itu juga menginggung kondisi anjungan yang saat ini diperlukan lagi perbaikan dan perubahan bangunan. Perubahan dimaksud untuk menyesuaikan kondisi bangunan terhadap gangguan binatang kelelawar yang sejak 2006 sampai sekarang belum dapat ditanggulangi.meskipun sebelumnya sempat hilang beberapa bulan. Gangguan binatang kelelawar itu juga yang menyebabkan sebagian bangunan seperti palfon dan beberapa sudut ruangan, menjadi rusak akibat menumpuknya kotoran binatang yang tidur siang hari itu. Perubahan bangunan yangdianggap penting adalah membuat ruangan anjungan lebih terbuka, terutama bagian atap sehingga binatang kelelawar itu tidak dapat lagi pada siang harinya. Kendalanya, pelaksana proyek pembangunan dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kalsel takut perubahan itu dianggap menghilangkan unsur budaya Banjar dalam bangunan yang berbentuk rumah jenis bubungan tinggi itu. Rudy Ariffin menyarankan hal ini didiskusikan dengan pakar budaya daerah untuk disepakati sejauhmana perubahan bisa dilakukan sehingga masalah kelelawar teratasi tanpa menghilangkan unsur budaya daerah. slm

8 Perusahaan Tambang Tunggu Dispensasi

Banjarmasin, KS Sampai sekarang, Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin belum mengeluarkan ijin persetujuan dispensasi pelintasan jalan umum untuk angkutan batu bara kepada delapan perusahaan yang mengajukan permohonan. Kedelapan perusahaan itu masih dalam tahap verifikasi tim yang menangani masalah ini dan akan diserahkan kepada gubernur bila dianggap segala persyaratan lengkap.”Belum kita sampaikan, jadi belum ada yang disetujui,” ujar Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel, Arbainsyah kepada wartawan, Selasa (14/7). Ditegaskan, persiapan penerapan Perda Nomor 3 tahun 2008 tanggal 23 Juli ini sudah siap, baik segi sarana pendukung seperti rambu lalu lintas, sampai kesiapan personil yang bertugas. “Bahkan sudah ada simulasi yang dilakukan dishub,” ujar Arbain. Kesiapan penerapan Perda ini juga ditegaskan gubernur. Pihaknya sudah menjadikan ‘harga mati’ jadual ini untuk kegiatan pertambangan yang tidak boleh lagi menggunakan jalan umum. Alasan lain adalah tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas yang melibatkan armada batu bara. Kemudian yang tidak kalah jadi perhatian, debu batu bara yang terhisap masyarakat di sepanjang jalan lintasan. “Sudah cukup anak anak kita menghirup debu batu bara,” ujarnya. Sebelumnya, menyampaikan harapanya, minimal tiga lintasan untuk angkutan batu bara bisa diselesaikan kontraktor sebelum dimulainya penerapan Perda. Sisa waktu yang tinggal beberapa pekan ini dimintanya dapat dimanfaatkan pelaksana proyek untuk menyelesaikan pekerjaan mereka, baik lintasan bawah (under pass) maupun lantasan atas (fly over) sehingga tidak melewati deadline yang ditetapkan. slm

Gubernur Puji Jagung Tala

Banjarmasin, KS Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin meminta sejumlah daerah yang mengembangkan komoditas jagung, mencontoh Kabupaten Tanah Laut (Tala) karena produktivitas yang sangat tinggi. Ini terbukti dengan kemampuan kabupaten yang memiliki pabrik pakan berbahan dasar jagung ini mencukupi 65 persen kebutuhan jagung di Kalsel. “Kabupaten lain diharapkan bisa meningkatkan prduksi jagung mereka,” ujar Rudy Ariffin usai melakukan panen jagung di Desa Tajaupecah, Kecamatan Batuampar Kabupaten Tala,Sabtu (11/7). Pada kesempatan itu, gubernur disaksikan Bupati Tala, Adriansyah dan sejumlah pejabat di Pemkab Tala dan Pemprov, menyerahkan bantuan bibit padi dan pupuk organik gramular dan cair. Kabupaten Kotabaru mendapat 185 kg bibit padi unggul ditambah 200.500 kg pupuk organik gramular dan 1.000 liter pupuk cair. Kemudian Kabupaten Tanahbumbu mendapat 5.250 bibit padi, 40.000 kg pulluk dan 200 liter pupuk cair. Kabupaten Tala diberikan 548.990 kg bibit padi, 744.000 kg pupuk ditambah 3.720 pupuk cair, Banjar mendapat 211.875 kg bibit padi, 800.000 kg pupuk dan 4.400 ilter yang cair. Terakhir Kabupaten Barito Kuala diberikan 253.750 kg bibit padi, 1.400.000 kg pupuk organik dan 7.000 liter pupuk cair. Ditempat yang sama, Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Holtikultora Provinsi Kalsel, Ir Sriyono mengatakan, priduktivitas jagung tahun ini cukup besar, terlebih di Kabuapten Tala yang tahun ini sudah mengalami dua kali panen. Khusus di Kabupaten Tala, pihaknya sempat khawatir dengan tanaman jagung yang ada karena cuaca yang sangat panas. Namun hal itu dapatdi antisipasi Pemkab setempat dengan menurunkan armada BPK untuk penyiraman. Terkait dengan harga jagung saat ini, menurutnya masih cukup bagus, karena rata rata dibeli dengan Rp2.200 per kg di tingkat pabrik. “Harga masih bagus,” jawab Sriyono singkat. BPS merilis produksi jagung di Kalsel pada 2009 berdasarkan angka ramalan (aram) II akan mencapai 97.326 ton atau mengalami peningkatan sekitar 2.262 ton dari 2008. Kalau pada 2008 produksi jagung Kalsel hanya mencapai 95.064 ton atau turun bila dibandingkan dengan produksi 2007, maka perkiraan 2009 mengalami peningkatan, sebut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel, Bambang Pranomo. Produksi jangung 2008 turun sebesar 5.893 ton atau 5,84 persen jika dibandingkan 2007, disebabkan adanya penurunan luas panen yang cukup besar yaitu 2.125 ha, meskipun hasil per hektare meningkat 1,87 kuintal/ha. Penurunan luas panen 2008 tersebut disebabkan, panen muda yang dilakukan oleh petani sentra pertanaman jagung, seperti di Kabupaten Tabalong, Kotabaru dan Kabupaten Banjar. slm

Kalsel Dijatah Dana Pertanian Rp27 Miliar

Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) mendapat dana khusus untuk pertanian dari pemerintah pusat sebesar Rp27,864 miliar. Bantuan dan khusus pertanian tersebut diberikan melalui Dirjen Tanaman Pangan Departemen Pertanian yang diteruskan melalui 14 satuan kerja termasuk di Kalsel. Kepala Dinas Pertanian tanaman Pangan dan Holtikultura Kalsel, Sriyono mengatakan, dari dana tersebut, pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel akhirnya dapat mendukung penangkaran padi dan kedelai masing-masing seluas 300 hektare. ”Para petani juga diberikan bantuan uang muka untuk pembelian Hand Tractor atau traktor tangan sebanyak 60 unit,” ujarnya saat menghadiri panen raya jagung di Desa Tajau Pecah Kecamatan Batuampar Kabupaten Kabupaten Tanah Laut, akhir pekan tadi. Panen raya dihadiri Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin yang juga memberikan bantuan kepada 11 kabupaten di provinsi itu berupa bibit padi non hibrida sebanyak 1387,5 ton, padi hibrida 45 ton dan jagung hibrida sebanyak 75 ton. Selain bibit, 11 kabupaten itu juga mendapatkan bantuan pengembangan lahan padi non hibrida seluas 555 ribu hektare, padi hibrida tiga ribu hektare dan jagung seluas lima ribu hektre. Sementara sembilan kabupaten di Kalsel mendapatkan bantuan pupuk NPK sebanyak 1.917 ton, pupuk organik granular sebanyak 5.251 ton, dan pupuk organik cair sebanyak 8.340 liter. Sedangkan melalui APBD 2009, Pemprov Kalsel menganggarkan dana yang dipergunakan untuk lima kabupaten guna penanggulangan banjir seperti Kabupaten Banjar, Tapin dan Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU). Dana tersebut digunakan untuk pengembangan padi, sawit dupa (satu kali mewiwit dua kali panen) seluas 1.000 hektare, padi unggul seluas 100 hektare, perluasan areal tanaman padi 225 hektare, pengembangan jagung 500 hektare, kedelai 300 hektare, pengadaan traktor tangan dan power racer sebanyak 14 unit, benih padi 100 ton dan pupuk NPK sebanyak 17,7 ton. Dengan adanya bantuan tersebut, petani Kalsel diharapkan terpacu untuk terus meningkatkan produksinya, terlebih baru-baru ini beberapa daerah di provinsi itu mendapatkan penghargaan dari Presiden Republik Indonesia atas pengembangan produktifitas pertanian serta ketahanan pangan, demikian Sriyono. ant/slm

2010, Kalsel Miliki Pelabuhan Perikanan

Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mendapat dukungan Departemen Kelautan dan Perikanan (DKPK) dalam upaya meningkatkan infrastruktur pelabuhan perikanan untuk mendukung sektor perikanan. Pelabuhan khusus yang akan menunjang sarana produksi dan pengembangan sektor kelauatan dan perikanan itu terletak di Desa Swarangan Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut (Tala). Ditergetkan pelabukan perikanan yang mulai dikerjakan tahun 2008 dengan pendanaan APBN itu selesai 2010 nanti. Dana yang dikucurkan mencapai Rp37 miliar dari anggaran tahun 2008 dan 2009. Sarana itu nantinya tidak semata berfungsi sebagai pelabuhan khusus, namun akan ditunjang dengan sarana lain sehingga lebih menggerakkan kegiatan sektor pertanian secara umum. Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin berjanji akan memberikan sharing (bantuan) dana dari APBD bila diperlukan. “2010 mudahan mudahan kita (Pemprov Kalsel,red) bisa share,” ujarnya usai mengikuti panen jagung di Desa Tajau Pecah Kacamatan Batuampar Tala, Sabtu (11/7). Bupati Tala, Andriansyah menambahkan, proses pengerjaan pelabuhan perikanan saat ini mencapai 35 persen dan target penyelesaian tahun 2010 diharapkan tercapai sesuai jadual yang diharapkan. Terhadap pembangunan pelabuhan perikanan tersebut lanjutnya, Pemkab Tala menyiapkan lahan 400 hektare yang juga akan digunakan untuk fasilitas dan sarana pengembangannya. “Kita sudah minta tambahan (dana,red) untuk 2010,” ujarnya sembari mengharapkan bantuan Pemprov Kalsel. sumber dari Direktur Pelabuhan Direktorat Perikanan Tangkap DKP menyebutkan, saat ini sebanyak 818 pelabuhan perikanan di Indonesia baik dalam skala kecil hingga besar telah diresmikan. Pembangunan pelabuhan perikanan ini akan diteruskan pada tahun-tahun mendatang untuk memanfaatkan sumber daya laut yang ada. Beberapa pelabuhan perikanan yang akan ditingkatkan kapasitasnya, adalah pelabuhan Teluk Awang (Nusa Tenggara Barat), Makassar (Sulawesi Selatan), Nunukan (Kalimantan Timur), Biak dan Merauke (Papua), dan Nunukan (Kalimantan Timur). Direktur Pelabuhan Direktorat Perikanan Tangkap DKP, Ibrahim Basri, Jumat (13/7) di Ternate. slm

3 Lintasan Batu Bara Diharapkan Tepat Waktu

Banjarmasin, KS GUBERNUR Kalimantan Selatan Rudy Ariffin berharap minimal tiga lintasan untuk angkutan batu bara bisa diselesaikan kontraktor sebelum dimulainya penerapan Perda Nomor 3 Tahun 2008, yaitu 23 Juli mendatang. Sisa waktu yang tinggal beberapa pekan ini dimintanya dapat dimanfaatkan pelaksana proyek untuk menyelesaikan pekerjaan mereka, baik lintasan bawah (under pass) maupun lantasan atas (fly over) sehingga tidak melewati deadline yang ditetapkan. “Tiga jalur diharapkan selesai (tepat waktu, red),” ujar Rudy Ariffin kepada wartawan, Sabtu (4/7), seusai mengikuti silaturahmi dan bakti sosial Kerukunan Keluarga Demang Yoedha di Mesjid Keramat Palajau, Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST). Ketiga lintasan yang dimungkinkan dapat selesai sesuai waktu yang ditetapkan, adalah lintasan yang dibangun PT Hasnur Jaya Utama di Kilometer 94 Kabupaten Tapin sebanyak dua jalur, dan PT ATP yang mengerjakan underpass di kilometer 101 Kabupaten Tapin. Diakui Gubernur, sejumlah lintasan penyelesaiannya tidak akan sesuai target karena banyak perusahaan yang mengalami kesulitas keuangan. Itu sebabnya, Pemprov Kalsel memberikan toleransi mengizinkan penggunaan jalan umum untuk penyeberangan angkutan batubara selama pengerjaan proyek lintasan. Waktu toleransi selama tiga bulan terhitung sejak diberlakukannya Perda Nomor 3 tahun 2008. Jika perusahaan yang bersangkutan belum menyelesaikan lintasan dimaksud, dipersilakan tutup sementara. Dispensasi diberikan kepada perusahaan yang mengajukan izin pelintasan kepada Pemprov Kalsel. Dari 14 perusahaan yang mengerjakan proyek lintasan, tercatat 8 di antaranya sudah menyampaikan surat permohonan itu. Saat ini, Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi (PIK) Provinsi Kalsel sudah memasang rambu rambu di 75 titik untuk memberikan peringatan kepada pihak perusahaan dan masyarakat. Terkait pelaksanaan jalan khusus ini, berdasarkan evaluasi Dinas Perhubungan, bulan Mei lalu, dari 14 perusahaan yang mengerjakan proyek, hanya dua perusahaan yang menyanggupi penyelesaian sesuai deadline (batas waktu) tanggal 23 Juli mendatang. Kedua perusahaan itu adalah PT Hasnur Jaya Utama yang masih menyelesaikan flyover dan PT ATP yang mengerjakan underpass. Sebanyak 12 perusahaan lain diperkirakan tidak sanggup menyelesaikan kewajiban mereka sebelum penerapan Perda Nomor 3 Tahun 2008 terkait larangan penggunaan jalan umum untuk angkutan tambang dan perkebunan di Kalsel. Lima dari 12 perusahaan itu berjanji menyelesaikan pembangunan jalan di bulan Agustus sampai Oktober. Kelima perusahaan tersebut, yakni PT Pribumi Citra Megah Utama yang proyeknya melewati jalur Kilometer 152 Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian PT Mitratama Perkasa di Kilometer 153, PT WBM di Kilometer 162, PT SCMM di Kilometer 172 dan PT BCM di kabupaten yang sama. Sementara empat perusahaan lainnya, yakni PT Talenta Bumi, PT Coilindo Inter Nusa, PT Satui Barutama dan PT Borneo Inter Nusa, mengajukan permohonan perpanjangan waktu pengerjaan proyek. slm

Perusahaan Batu Bara Diberi Toleransi Tiga Bulan

Banjarmasin, KS Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) memberikan waktu tiga bulan kepada perusahaan batu bara untuk menyelesaikan flyover (lintasan atas) atau underpass (lintasan bawah) sejak tanggal 23 Juli 2009. Selama itu, truk angkutan batu bara masih dapat melakukan crossing atau penyeberangan di jalan umum. Selebihnya, bila jembatan dimaksud belum juga selesai, perusahaan yang bersangkutan dipersilahkan stop beroperasi sementara. “Akan diberi rekomendasi paling lama 3 bulan, hanya perlintasan, bukan jalan raya,” ujar Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin kepada wartawan, Jumat (26/6). Saat ini lanjutnya, pihaknya sudah menerima 8 permohonan pelintasan jalan umum itu kepada Pemprov Kalsel. Kesempatan in masih diberikan kepada perusahaan lainnya yang tidak bisa menyelesaikan pekerjaan mereka sampai tanggal yang ditentukan. “Permohonan sampai 23 Juli, yang tidak memohon dianggap bisa tidak menggunakan jalan negara untuk angkutan batu bara,” ujarnya. Saat ini, Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kalsel sudah memasang rambu rambu jalan pada titik titik yang ditentukan untuk memberikan peringatan kepada pihak perusahaan dan lainnya. “Kita minta aparat menjaga rambu rambu ini jangan sampai hilang atau dirusak pihak tak bertangungjawab,” pintanya. Terkait pelaksanaan jalan khusus ini, evaluasi Dinas Perhubungan IP Kalsel bulan Mei lalu, dari 14 perusahaan yang mengerjakan proyek, hanya dua perusahaan yang menyanggupi penyelesaian sesuai deadline (batas waktu) tanggal 23 Juli mendatang. Kedua perusahaan itu adalah PT Hasnunur Jaya Utama yang masih menyelesaikan flyover itu di kilometer 94 di Kabupaten Tapin dan PT ATP yang mengerjakan underpass di kilometer 101. 12 perusahaan lain diperkirakan tidak sanggup menyelesaikan kewajiban mereka sebelum penerapan Perda Nomor 3 Tahun 2008 terkait larangan penggunaan jalan umum untuk angkutan tambang dan perkebunan di Kalsel. 5 dari 12 perusahaan itu berjanji menyelesaikan pembangunan jalan di bulan Agustus sampai Oktober. Kelima perusahaan tersebut yakni PT Pribumi Citra Megah Utama yang proyeknya melewati jalur kilometer 152 Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian PT Mitratama Perkasa di kilometer 153, PT WBM di kilometer 162, PT SCMM di kilometer 172 dan PT BCM di kabupaten yang sama. Sementara 4 perusahaan lainnya yakni PT Talenta Bumi, PT Coilindo Inter Nusa, PT Satui Barutama dan PT Borneo Inter Nusa, mengajukan permohonan perpanjangan waktu pengerjaan proyek. Sekali lagi Rudy Ariffin menyatakan komitmen menegakkan Perda 3 Tahun 2008 yang berisi aturan denda kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak Rp50 juta bagi yang melanggarnya ini sesuai jadual yang ditentukan. ”Kalau tidak sekarang dimulai (melarang penggunaan jalan umum,red) kapan lagi dilakukan,” ujarnya. slm

Kalsel Incar 10 Persen Keuntungan Pengeboran Minyak di Kotabaru

Kegiatan pengeboran minyak lepas pantai Banjarmasin, KS Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) mulai melakukan ancang ancang patokan kontribusi yang diterima bila rencana Pearl Oil Ltd merealisasikan kegiatan pengeboran minyak lepas pantai di perairan Kabupaten Kotabaru atau tepatnya di pulau Larian. “Kita sudah melakukan pendekatan dengan pihak Departemen ESDM (Energi Sumber Daya Mineral,red), bila ada blok yang bisa dieksplorasi, minimal 10persen saham dari perusahaan untuk pemerintah daerah,” ujar Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin kepada wartawan, Jumat (26/5). Tidak itu saja, Pemprov Kalsel juga meminta jatah dari pembagian keuntungan antara pemerintah pusat dengan pihak perusahaan. Sehingga kontribusi tersebut bisa dirasakan masyarakat Kalsel. “Jadi kita tidak hanya jadi penonton,” ujarnya sembari mengatakan tidak ingin mengulangi pengalaman kurang menguntungkan dengan perusahaan pertambahan batu bara terkait royalti. Langkah antisipasi pemerintah lanjut Rudy Ariffin, tidak lepas dari potensi minyak yang cukup besar terkandung di dalam laut kawasan Selat Makasar tersebut. “Diperkirakan bisa 5.000 barel per hari, itu cukup besar,” jelasnya dan berharap bisa memberikan nilai tambah bagi daerah. Pihak Pearl Oil Ltd sudah melakukan ekspos analis mengenai dampak lingkungan (Amdal) yakni penilaian kelayakan lingkungan dari kegiatan yang akan mereka lakukan di tempat tersebut, Kamis (18/6) lalu di Banjarmasin. Sebelumnya, Kepala Dinas Pertambangan (Distam) Kalsel, Ir Ali Muzenie mengatakan, bila rencanan ini terwujud, minyak yang dibor itu akan disalurkan ke Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) untuk diproses lebih lanjut. Proses pengolahan dilakukan di Kaltim dengan alasan lama eksplorasi terlalu pendek yakni hanya sekitar 9 tahun, sehingga dinilai tidak membangun pabrik pengolahan sendiri di Kalsel. Pearloil Ltd menurut keterangan BP Migas, juga berencana melaksanakan pengembangan Lapangan Gas Ruby yang terletak di lepas pantai Selat Makassar dengan target mencapai 100 MMScfd dengan masa produksi selama sembilan tahun. Rencana pengembangan lapangan Gas Ruby tersebut, meliputi pengeboran sumur pengembangan dan pemasangan fasilitas produksi. Selain sumur pengembangan dan fasilitas produksi, pengembangan lapangan Gas Ruby juga meliputi pemipaan gas bawah laut sepanjang sekira 300 km dari lapangan Gas Ruby ke Senipah. slm

Kita Cari Solusi Krisis Global

Banjarmasin, KS Jajaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) se Kalimantan, Senin (15/6) melakukan rapat konsultasi analisis ekonomi tingkat regional yang membahas isu dampak krisis global terhadap daerah. Pertemuan dimaksudksan menjaring masukan masing masing provinsi di Kalimantan dan mencari solusi antisipasi yang bisa dilakukan sehingga dampak krisis ekonomi global yang terjadi, tidak membawa pengaruh buruk. “Kegiatan ini rutin dilakukan dan kali ini kita membahas soal krisis global yang diharapkan ada ada pemikiran pemikiran apa yang perlu dilakukan dalam menyikapi krisis global,” ujar Kepala Bappeda Kalsel, Noor Riwandi kepada wartawan, usai pembukaan rapat konsultasi analisis ekonomi regional se Kalimantan di Hotel Arum Banjarmasin. Kegiatan ini lanjutnya, akan ditindaklanjuti melalui forum kerjasama yang sudah ada di empat provinsi se Kalimantan yakni Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Kalimantan Timur (Kaltim), Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Selatan (Kalsel). “Masing provinsi akan mengevaluasi kekurangan daerahnya dan mencari solusi apa yang bisa dilakukan,” jelas Noor Riwandi. Turut hadir dalam rakon yang akan digelar dua hari berturut turut yakni tanggal 15-16 Juni 2009 itu, pihak Badan Pusat Statistik dan pada acara pembukaan, Senin malam, menyaksikan langsung Kepala BPS Pusat, DR Rusman Heriyawan dan Prof Dr Iwan Jaya Azis dari Universitas Indonesia (UI). Dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel, hadir Asisten II Bidang Pembangunan Setdaprov Kalsel, Fitri Rifani SH sekaligus membacakan pidato sambutan Gubernur Kalsel,Rudy Ariffin yang tidak bisa hadir. Pertemuan ini dinilai strategis dalam mengantisipasi dampak krisis finansial global dan mengambil kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi masing masing provinsi di regional Kalimantan. slm

Pemprov Siapkan Expo Kalsel 2009

Banjarmasin, KS Pemerintah Provinsi Kalsel menyiapkan Expo Kalsel 2009 atau pameran pembangunan yang sudah menjadi agenda tahunan. Tahun sebelumnya pelaksnaan bertempat di Kota Banjarbaru dan tahun ini di Kota Banjarmasin. Kepala Biro Perekonomian Provinsi Kalsel, Arbainsyah menerangkan pihak Pemprov Kalsel akan mengadakan expo sebagai salah satu agenda visit Kalsel 2009. Rencananya expo tersebut meminjam tempat kepada Pemko Banjarmasin dilahan Kamboja Jalan Anang Adenansi. Dengan begitu diharapkan sebelum 20 Juni sudah bersih dan siap untuk dipakai oleh pihak provinsi untuk mengadakan expo Kalsel 2009. Expo yang diadakan Pemprov Kalsel bertujuan menunjukan potensi daerah masing-masing kabupaten/kota yang ada di Kalsel, katanya. Acara expo tersebut ditangani even organizer (EO) Tiga Warna Promosindo yang berasal dari Jakarta dan berpengalaman untuk even besar seperti itu. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kalsel, Bihman Mulyansyah mengharapkan, lahan Kamboja yang akan dipakai expo Kalsel agar sudah siap pakai sebelum 20 Juli mendatang. Dikarenakan alat-alat yang dibawa EO untuk expo Kalsel tersebut akan mulai masuk kelahan Kamboja sekitar 20 Juli 2009. Rencana expo Kalsel tersebut berlangsung 4-12 Agustus 2009, lanjutnya. Bihman menerangkan dalam expo Kalsel nanti Provinsi Kalsel akan menyuguhkan kerajinan tangan khas masyarakat dan hasil-hasil pembangunan di Kalsel. Melalui pagelaran expo Kalsel itu, maka berbagai kemajuan pembangunan daerah itu dapat diekathui masyarakat, demikian Birman. ant/slm

Investor Baja Ramai-ramai Masuk Kalsel

Banjarmasin, KS SETELAH komoditas kayu sudah habis dan batu bara yang mulai menipis, sejumlah investor mulai melirik bahan tambang lainnya di Kalsel yakni jenis biji besi. terbukti belakangan, mereka ramai ramai mendirikan pabrik pengolahan baja. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Kalsel mencatat sampai bulan Mei lalu, telah masuk lima investor di Kalsel yang terdiri dari 3 dari luar negeri dan dua lainnya berasal dari dalam negeri. Tiga penanaman modal asing (PMA) itu yakni PT Meratus Jaya Iron Steel dengan nilai investasi US$ 588 juta, PT Mandan Steel senilai US$ 220 juta, dan PT Delta Prima Steel dengan nilai investasi US$ 20 juta. Sedangkan penanaman modal dalam negeri (PMDN) dilakukan PT Tri Agung Tambang dengan nilai investasi Rp122.250.000.000 dan PT Semeru Surya Steel yang menyediakan dananya sebesar Rp100 miliar. Dari lima investasi di bidang industri pengolahan besi dan baja dasar itu, sudah ada yang mulai melakukan kegiatan konstruksi dan pembuatan analisa dampak lingkungan (Amdal). Demikian diungkapkan Kepala BKPMD Kalsel, Dra Hj Ratna Fatmawati kepada wartawan, Senin (8/6). Dijelaskan Ratna, dari lima perusahaan yang ada, tiga diantaranya diketahui kapasitas produksi yang cukup besar. PT Meratus Jaya Iron Steel mempunayi kemampuan kapasitas produksi 315.000 ton per tahun, PT Mandan Steel 1.000.000 ton per tahun dan PT Semeru Surya Steel mencapai 120.000 ton per tahun. Bila dilihatdari sektor usaha yang dilirik investor, menurutnya bisa disimpulkan usaha pertambangan masihmenjadi sektor yang menjanjikan di Kalsel ini, terutama pertambangan bijih besi. "Sektor pertambangan umum nampaknya masih menjadi primadona kegiatan usaha di Kalsel," ujarnya yang dididampingi Kabid Wasdal M. Yusransyah dan Kabid Promosi Tolib. Lebih lanjut Ratna mengatakan, hingga kini memang masih ada berbagai kendala untuk mengembangkan investasi Kalsel, terutama terkait dengan kepastian hukum dan kepastian berusaha. "Untuk menekan kendala dan hambatan tersebut, kami merancang peraturan daerah tentang fasilitas investasi Kalsel yang diharapkan dapat menjadi payung hukum bagi aktivitas investasi," katanya. slm

Luasan Sawah di Kalsel Berkurang

Banjarmasin, KS Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kalimantan Selatan (Kalsel), Ir Sriyono mengemukakan, pada musim tanah (MT) Oktober-Maret 2008/2009, Kalsel diperkirakan mengalami kekurangan areal tanam. Kekurangan tanam khusus jenis tanaman pangan diprovinsi yang terdiri 13 kabupaten/kota tersebut, disebabkan lahan persawahan pada beberapa wilayah kabupaten dalam kondisi terendam air sehingga tidak bisa tanam. "Seperti halnya di Kabupaten Tapin, Banjar dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), pada beberapa kawasan lahan persawahan kini masih digenangi air," paparnya dihadapan jajaran Pemprov Kalsel. Namun diperkirakan pada MT periode kedua atau April - September 2009 kekurangan tanam tersebut dapat diatasi, lanjutnya. Kekurangan tanam pada MT Oktober - Maret 2008/2009 tersebut luasannya mencapai 25.000 hektare, tersebar disejumlah kabupaten. "Jika kekurangan tanam pada periode satu tersebut dapat teratasi, maka tidak akan terjadi permasalahan pangan di Kalsel," tandasnya. Untuk mengatasi masalah kekurangan tanam tersebut serta percepatannya, Pemprov Kalsel melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura memberikan sejumlah bantuan benih serta pupuk kepada petani diempat kabupaten. "Oleh sebab itu, saya masih optimistis produk hasil pertanian Kalsel tidak akan mengalami penurunan berarti dalam kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)," demikian Sriyono. Pada tahun 2008, peran atau kontribusi bidang pertanian terhadap PDRB Kalsel masih termasuk dominan yaitu mencapai 22,56 persen. Karena ketika itu, khusus subsektor padi sawah produksinya makin menempatkan Kalsel sebagai salah satu daerah penyangga produksi padi nasional. Produksi padi Kalsel 2008 mencapai 1.977.789 ton dan produksi beras mengalami surplus sebanyak 636.000 ton, sehingga selain mampu memenuhi kebutuhan sendiri juga bisa membantu daerah lain. slm