Mahasiswa Kalsel di Yogyakarta Diimbau Pulang Kampung

Banjarmasin, KS
Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin mengimbau para mahasiwa asal daerah yang ada di Yogyakarta yang dekat dengan gunung Merapi, supaya mencari tempat aman sampai kondisi dinyatakan normal.
“Cari daerah aman, bila tidak pulang kampung, bisa ke tempat lain,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (9/11).
Mahasiswa asal Kalsel di Yogyakarta tergabung dalam organisasi yang diberi nama Persatuan Mahasiswa Kalimantan Selatan (PMKS) yang dibentuk sejak 1950. Organisasi ini menjadi wadah berkumpul dan berkreativitas dari para mahasiswa.
Mahasiswa yang berdomilisi di kawasan yang dinyatakan berbahaya seperti Jalan Kaliurang km 14 dan 15, diingatkan supaya tidak memaksakan diri. Karena hal itu dapat mengancam nyawa mereka.
“Mahasiswa jangan mau konyol, kita wajib menyelamatkan diri bila ada bahaya,” ucap Rudy mengingatkan.
Namun lanjutnya, sampai saat ini pihaknya belum menerima laporan langsung dari mahasiswa di Yogyakarta, terkait tindakan apa yang ingin mereka lakukan dalam situasi yang belum dipastikan aman ini.
“Belum ada laporan,” jawab Rudy singkat.
Ditanya apakah Pemerintah Provinsi (Pemprov) akan memobilisasi mahasiswa untuk pulang kampung, menurut Rudy, belum dipikirkan sejauh itu.”Kalau untuk biaya pulang, kayaknya bisa saja ditanggung sendiri, tidak perlu pemerintah daerah yang membiayai,” ujarnya.
Seperti diberitakan media massa, sejumlah mahasiswa luar Yogyakarta, kembali ke tempat asal mereka untuk sementara menyusul kebijakan sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) meliburkan perkuliahan hingga 13 November 2010.
Beberapa PTN dan PTS yang meliburkan kegiatan kampus, antara lain UGM, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Pembangunan Nasional (UPN), Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dan berbagai universitas lain.
Mahasiswa yang masih tinggal di Yogyakarta, sebagian mereka menjadi relawan untuk membantu korban letusan gunung Merapi yang tinggal di tenda-tenda pengungsian atau sarana umum lainnya sepertimesjid dan sekolah.
Sampai saat ini, gunung Merapi masih menjadi ancaman bagi warga sekitar dan pihak terkait belum bisa memberikan jaminan keamanan. Bahkan diperkirakan akan ada banjir lahar dingin Merapi yang berpotensi menggenangi Kota Yogyakarta
Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BPBN) saat ini mengerahkan alat berat guna mengeruk sedimentasi sejumlah sungai. Endapat material vulkanis di sepanjang alur sungai yang berhulu di Gunung Merapi tersebut cenderung semakin besar. Endapan itu berpotensi menjadi banjir bila terjadi hujan dengan intensitas tinggi.
Apalagi, hujan dengan intensitas tinggi terjadi setiap hari di sejumlah wilayah daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah (Jateng). Sehingga lahar dingin terancam mengarah ke kawasan perkotaan.
Endapan material vulkanis Merapi antara lain dibawa oleh aliran Sungai Woro, Gendol, Kuning, Boyong, Bedog, Krasak, Bebeng, Sat, Senowo, Trising, dan Sungai Apu. Oleh karena itu, penduduk di daerah rawan bencana III, khususnya yang bermukim di sekitar aliran sungai harus meningkatkan kewaspadaan. Terutama yang berada di sektor tenggara, selatan, barat baya, barat, dan barat laut dengan radius 20 kilometer. slm

Gubernur Persilahkan Masyarakat Koreksi RAPBD

Banjarmasin, KS
Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin mempersilahkan masyarakat mengoreksi rencana program pemerintah yang dituangkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2011.
“Masyarakat jangan hanya melihat total nominalnya saja (RAPBD,red), tapi silahkan lihat isinya secara detail, sampaikan kalau ada yang kurang,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (9/11).
Nota laporan RAPBD tahun 2011 disampaikan gubernur, Senin (8/11) dalam rapat paripurna DPRD Kalsel yang dipimpin Ketua DPRD setempat, Nasib Alamsyah didampingi Wakil Ketua, Faturahman dan HM Iqbal Yudianoor.
RAPBD 2011 yang disampaikan gubernur, disusun berdasarkan prinsip anggaran surplus/defisit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku, dengan komposisi untuk pendapatan Rp2.451.950.555.800 dan belanja Rp2.579.950.555.800, hingga terdapat selisih kurang Rp128.000.000.000, yang akan ditutupi dengan pembiayaan netto.
Rudy menegaskan, dalam RAPBD tahun 2011, program pemerintah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang sudah menjadi Peraturan Gubernur (Pergub) dan akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
RPJMD menurut Rudy, merupakan penjabaran visi misi gubernur dan wakil gubernur saat pencalonan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah menjelang pemilihan umum kepala daerah (pilkada).
“Artinya, kita ingin mengatakan, kalau apa yang kita janjikan selama kampanye (visi misi,red), sudah kita tuangkan dalam program pembangunan,” ujarnya.
Rudy Ariffin juga berupaya proses pembangunan di daerah bisa berjalan transparan dan akuntibel. Salah satu cara dilakukan dengan memberikan peluang semua pihak menyampaikan aspirasi mereka sesuai mekanisme yang ada.
Sebelumnya, dalam dalam laporan nota keuangan RAPBD Kalsel 2011, Rudy menyebutkan, RAPBD 2011 secara keseluruhan terjadi peningkatan pendapatan daerah Rp436.235.555.800 dari APBD tahun anggaran 2010 Rp2.015.715.000.000 menjadi Rp2.451.950.555.800 atau naik sebesar 21,64 persen.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik Rp302.189.790.300 dari APBD tahun anggaran 2010 yang dialokasikan Rp1.090.111.045.500, sehingga menjadi Rp1.392.300.835.800 atau naik mencapai 27,72 persen.
Juga disebutkan, belanja daerah dialokasikan Rp2.579.950.555.800. Jumlah itu naik 18,52 persen dari APBD 2010 yang ditetapkan sebesar Rp2.176.862.000.000, belanja pegawai Rp557.778.360.000, belanja hibah Rp51.081.650.000, dan bantuan sosial Rp81.641.000.000, dan belanja lainnya.

Kalsel Target Penurunan 50 Persen Kecelakaan Kerja

Banjarmasin, KS
Pemerintah Provinsi (Pemprov) mematok penurunan angka kecelakaan kerja hingga 50 persen dari kasus sebelumnya. Target ini akan dicapai dengan peningkatan sosialisasi kepada perusahaan dan pekerja perihal pentingnya program keselamatan kecelakaan kerja (K3) di lingkungan masing-masing.
“Saat ini kesadaran pengusaha cukup baik, sehingga angka kecelakaan kerja mulai turun, perusahaan juga diberi penghargaan (reward,red) bila berhasil zero incident dalam batas tertentu” ujar Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin kepada wartawan, Senin (15/2) usai melakukan peringatan Hari K3 tahun 2010 di halaman kantornya.
Selanjutnya, bagi pekerja, juga diharapkan meningkatkan displin dalam bekerja yakni menuruti prosedur kerja yang baik dan benar seperti penggunaan alat pengaman (helm), sarung tangan, tutup mulut dan sebagainya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalsel, Kurdiansyah SH menambahkan, tahun 2009 lalu, kasus kecelakaan kerja sebanyak 98 kali, jauh lebih kecil dibanding kasus tahun sebelumnya yang mencapai 200 kasus.
“Tahun ini kita targetkan paling tinggi 50 kasus, turun separohnya,” ujar Kurdiansyah berharap.
Pada acara peringatan, Menteri Tenaga Kerja, Muhaimin Iskandar melalui pidato tertulis yang dibacakan gubernur mengingatkan, 100 tahun ditetapkannya peraturan Keselamatan Kerja tersebut maka hendaknya dijadikan sebagai kebangkitan kedua bangsa Indonesia untuk melaksanakan K3 secara konsekuen dan konsisten berdasarkan perundang-undangan.
Dikatakan lagi, gema daya K3 merupakan strategi menggerakan masyarakat secara berkelanjutan dalam mensukseskan Gerakan Nasional Pembudayaan K3 yang ditujukan pada peningkatan peran aktif masyarakat baik masyarakat umum maupun industri.
Muhaimin mengajak dan mendorong agar kementerian di semua sektor, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, para cendikiawan, organisasi profesi, asosiasi menjadi motivator dan motor penggerak Gema Daya K3 di sektor di masing-masing daerah, guna mendukung tercapainya Indonesia berbudaya K3 tahun 2015 mendatang.
Penyelenggaraan Bulan K3 Nasional 2010, hendaknya diisi dengan berbagai kegiatan positif dan menggalang partisipasi aktif masyarakat untuk terlibat secara efektif membudayakan K3 baik di lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat maupun lingkungan tempat kerja. slm

Kalsel Target Penurunan 50 Persen Kecelakaan Kerja

Banjarmasin, KS
Pemerintah Provinsi (Pemprov) mematok penurunan angka kecelakaan kerja hingga 50 persen dari kasus sebelumnya. Target ini akan dicapai dengan peningkatan sosialisasi kepada perusahaan dan pekerja perihal pentingnya program keselamatan kecelakaan kerja (K3) di lingkungan masing-masing.
“Saat ini kesadaran pengusaha cukup baik, sehingga angka kecelakaan kerja mulai turun, perusahaan juga diberi penghargaan (reward,red) bila berhasil zero incident dalam batas tertentu” ujar Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin kepada wartawan, Senin (15/2) usai melakukan peringatan Hari K3 tahun 2010 di halaman kantornya.
Selanjutnya, bagi pekerja, juga diharapkan meningkatkan displin dalam bekerja yakni menuruti prosedur kerja yang baik dan benar seperti penggunaan alat pengaman (helm), sarung tangan, tutup mulut dan sebagainya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalsel, Kurdiansyah SH menambahkan, tahun 2009 lalu, kasus kecelakaan kerja sebanyak 98 kali, jauh lebih kecil dibanding kasus tahun sebelumnya yang mencapai 200 kasus.
“Tahun ini kita targetkan paling tinggi 50 kasus, turun separohnya,” ujar Kurdiansyah berharap.
Pada acara peringatan, Menteri Tenaga Kerja, Muhaimin Iskandar melalui pidato tertulis yang dibacakan gubernur mengingatkan, 100 tahun ditetapkannya peraturan Keselamatan Kerja tersebut maka hendaknya dijadikan sebagai kebangkitan kedua bangsa Indonesia untuk melaksanakan K3 secara konsekuen dan konsisten berdasarkan perundang-undangan.
Dikatakan lagi, gema daya K3 merupakan strategi menggerakan masyarakat secara berkelanjutan dalam mensukseskan Gerakan Nasional Pembudayaan K3 yang ditujukan pada peningkatan peran aktif masyarakat baik masyarakat umum maupun industri.
Muhaimin mengajak dan mendorong agar kementerian di semua sektor, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, para cendikiawan, organisasi profesi, asosiasi menjadi motivator dan motor penggerak Gema Daya K3 di sektor di masing-masing daerah, guna mendukung tercapainya Indonesia berbudaya K3 tahun 2015 mendatang.
Penyelenggaraan Bulan K3 Nasional 2010, hendaknya diisi dengan berbagai kegiatan positif dan menggalang partisipasi aktif masyarakat untuk terlibat secara efektif membudayakan K3 baik di lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat maupun lingkungan tempat kerja. slm

Pejabat Dilarang No Comment

Banjarmasin, KS
Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) akan diberlakukan secara efektif bulan Mei mendatang. UU ini menjamin terhadap hak masyarakat atas informasi publik.
Hak informasi ini diatur dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan kebebasan memperoleh informasi ini diamanatkan pula dalam UU 45 pasal 28 F. Dengan pemberlakuan UU KIP ini, Indonesia menjadi negara ke-5 di Asia dan negara ke-76 di dunia yang telah mengadopsi prinsip KIP.
Setelah UU tentang KIP ini berlaku, pejabat wajib memberikan informasi baik secara priodik maupun insidentil, kecuali informasi yang terkait dengan keamanan, proses hukum, dan privasi yang bersangkutan.
“Nanti (pejabat,red) tidak boleh mengatakan no comment, berdalih rahasia jabatan, atau perintah pimpinan, tidak boleh lagi,” ujar Plt Dirjen SKDI Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Bambang Subiantoro kepada wartawan, Kamis (11/2) pada sela-sela sosialisasi UU N 14 tahun 2008 tentang (KIP) di Hotel Arum Kalimantan.
Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.
Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.
Menurut Bambang, KIP salah satu upaya menekan praktek korupsi. Maraknya kasus korupsi di tanah air dewasa ini tidak terlepas akibat banyak pejabat masih tidak terbuka dengan informasi yang seharusnya publik bisa mendapatkannya.
Sebagai persiapan pemberlakukan UU ini, yang perlu diperhatikan menurut Bambang adalah kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia atau pejabat, dan mekanisme pelayanan.
Kesiapan infrastruktur dimaksus bisa berupa kelengkapan pejabat melalui layanan akses seperti website, kotak surat, SMS, atau sarana apa saja yang sipatnya mudah dipakai dan tidak memberatkan dalam hal biaya.
“Jadi harus mudah dan murah,” tegasnya.
Sosialisasi yang mengundang mahasiswa, tokoh masyarakat, instansi swasta dan pemerintah ini juga menghadirkan Direktur Kelembagaan Komunikasi dan Pemerintahan, Kementerian Kominfo, Subagio selaku nara sumber. slm

Penyandang Cacat Dibantu Peningkatan Keterampilan

Banjarmasin, KS
Pemerintah Provinsi (Pemporv) Kalimantan Selatan (Kalsel) secara bertahap, terus memberikan kesempatan kepada penyandang cacat untuk mendapat pelatihan di bermacam bidang usaha.
Pelatihan ini diberikan kepada mereka yang berpotensi mampu mengembangkan kemampuannya seperti usaha percetakan, desain grafis, teknisi, dan pekerjaanlainnya yang bias dilakukan.
”Kita kirim mereka (penyandang cacat,red) ke Cibinong dan Solo, tiap tahun ada sekitar 12 orang,” ujar Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalsel, Drs Bahriar Hanafi kepada wartawan, Selasa (9/2) sebelum mengikuti pembukaan sosialisasi Pilkada bagi penyandang cacat di Hotel Biuty Banjarmasin.
Meskipun setiap tahun dilakukan, menurut Bahriar Hanafi yang biasa disapa Toto ini, masih banyak yang belum mendapat kesempatan.”Mereka yang diikutkan ini dipilih hanya bagi yang memungkinkan bias bekerja, jadi kita selektif mengirimnya supaya tidak dikembalikan,” ujarnya.
Selanjutnya bagi penyandang cacat yang tidak memungkinkan bekerja, Pemprov Kalsel memberikan santunan Rp300.000 setiap bulannya yang saat ini berjumlah 571 orang se Kalsel.
Senada diungkapkan Gubernur Kalsel Rudy Ariffin pada acara pembukaan. Dikatakan, pihaknya terus meningkatkan perhatian kepada para penyandang cacat bukan hanya dengan memberikan bantuan, tetapi juga pelatihan keterampilan.
Bukti lain perhatian pemerintah adalah melalui pemberian kesempatan untuk memberikan hak suaranya pada Pemilukada Kalsel 2010 sesuai aspirasi dan kehendak nurani mereka.
Di tempat yang sama, Ketua Persatuan Penyandang Cacat Indonesia (PPCI) Kalsel, Sugianor mengakui, tahun belakangan, pemerintah mulai memberikan perhatian kepada para penyandang cacat dengan berbagai macam bantuan dan kesempatan kerja.
Tidak sedikit menurutnya, penyandang cacat yang kini juga menjadi pegawai pemerintah karena berhasil lulus tes di pemerintah provinsi maupun kabupaten. slm

LP Anak Martapura Memprihatinkan

BERNYANYI-Saat melakukan kunjungan, Ketua TP PKK Kalsel, Hj Hayatun Fardah menyempatkan diri benyanyi bersama dengan anak anak di LP kelas II Anak Martapura. (foto ist/brt) Banjarmasin, KS Keberadaan Lapas kelas II Anak Martapura dinilai memprihatinkan karena masih terjadi over kapasitas. Blok penampungan yang layaknya hanya 30 orang, harus terisi dengan 49 tahanan, sehingga bilik berukuran sekitar 2 x 3 meter itupun harus dihuni 10 –13 anak tahanan. Kondisi ini dianggap kurang baik bagi anak yang menjalani masa pembinaan selama di tahanan. “Bisa dibayangkan satu ruangan diisi lebih sepuluh orang, belum lagi bila fentilasinya kurang,” ujar Ketua TP PKK Kalsel, Hj Hayatun Fardah ketika mengunjungi LP Anak Martapura, Rabu (22/7). Itu sebabnya, Hayatun Fardah berharap kondisi ini menjadi perhatian pihak terkait untuk mencari solusi sehingga anak anak yang menjadi tahanan tidak merasa makin tertekan dengan keadaan itu. Kedatangan Hayatun Fardah dan rombongan berkaitan dengan peringatan hari anak nasional. Turut hadir Aida Muslimah Rosehan (Wakil Ketua TP PKK Kalsel), Gusti Noor Tanjung (Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalsel), Jumbri S Ag (Ketua KPAID Kalsel) dan sejumlah anggota TP PKK lainnya. Selain meninjau blok tahanan anak, rombongan juga bersilaturrahmi dengan tahanan wanita yang letaknya berdampingingan. Kondisi ruang tahanan wanita nampak lebih baik dan rapi karena baru dibangun dan jumlah penghuni relatif sedikit. Kepala Lapas Anak Martapura, Agus Wiryawan mengakui over kapasitas yang ada di tempatnya. Itu menurut Agus bukan disebabkan banyaknya tahanan anak anak, tapi karena diisi dengan napi wanita dan dewasa. Padahal, Lapas yang beralamat di jalan Pintu Air Tanjung Rema Darat Martapura yang didirikan 1982 itu semula hannya diperuntukkan untuk anak anak kemudian dijadikan untuk wanita juga setelah menjadi kelas II A. Daya tampung Lapas Anak yang menampung narapidanan dari dua wilayah hukum yaitu Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru ini sebanyak 240 yang terdiri dari 180 anak dan 60 wanita. “Saat ini Lapas Anak diisi 534 orang yang anak anak hanya sekitar 10 persen,” jelas Agus Wiryawan. Pihaknya mengharapkan, pembangunan Lapas di Kecamatan Cempaka dan Karang Intan Kota Banjarbaru cepat selesai, sehingga tahanan dewasa tidak lagi ditempatkan di Lapas Anak. Lebih lanjut dikatakan, Lapas ini mempunyai dualisme fungsi yaitu fungsi utama sebagai tempat pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan, selain itu juga sebagai tempat menampung dan merawat tahanan. Pembinaan dibagi dalam tiga unsur yakni pembinaan pengetahuan yang dilakukan melalui pendidikan, pembinaan spritual dengan mendatangkan tokoh agama atau kiai, dan pembinaan kecakapan melalui kepanduan atau kegiatan Pramuka. Di tempat yang sama, Ketua KPAID Kalsel, Jumberi S Ag mengaku cukup puas dengan pembinaan yang dilakukan pihak Lapas terhadap tahanan. Namun dia juga menyangkan dengan kondisi over kapasitas itu. “Memang jumlah tahanan melebihi kapasitas karena ada tahanan dewasa, tapi segi pembinaan dan pelayanan bisa dipenuhi,” terangnya setelah berbincang bincang jajaran Lapas Anak Martapura. slm

Peserta Dialog Pemuda Lintas Agama Terpukau Kesenian Madihin

Banjarmasin, KS Meskipun beberapa perwakilan daerah belum bisa hadir karena pesawat yang mereka tumpangi terjadi delay, pembukaan Dialog Pemuda Lintas Agama ke III tingkat nasional di Asrama Haji Banjarbaru Kalimantan Selatan (Kalsel), Senin malam (29/6) berlangsung meriah. Dialog Pemuda Lintas Agama Tahun 2009 yang dihadiri sekitar 350 peserta dari 33 provinsi itu dibuka langsung Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin dan disaksikan Dirjen Pusdiklat Keagamaan Depag, Atho Muzhar, Kepala Kandepag Kalsel, Prof DR Fahmi Arief MA dan jajarannya. Acara pemuda di nusantara yang menjadi agenda setiap dua tahun itu diawali dengan perkenalan masing masing provinsi dengan satu satu persatu diperkenalkan kepada pejabat yang hadir. Ketua Penitia Pelaksana, Fahmi Arief diawal acara menjelaskan, kegiatan ini diisi antara lain bakti sosial yang dilakukan dengan memberikan sekitar 200 bingkisan kepada masyarakat kurang mampu. Kegiatan lain berupa penanaman pohon, outbun dan perkemahan, pentas seni dan pameran masing masing daerah untuk memperkenalkan ciri khas mereka ditempat yang disediakan. Selama berlangsungnya kegiatan dialog, para peserta akan didampingi dari pejabat Kanwil Depag daerah masing-masing, dimana setiap daerah akan mengirimkan delapan peserta terdiri enam pemuda unsur agama dan dua dari Kanwil setempat. Diagendakan, peserta akan mengunjungi tempat-tempat ibadah dari enam agama yang ada, terutama yang terdapat di Banjarmasin. Dalam kunjungan ke tempat-tempat ibadah tersebut sekaligus berdialog dengan pengurusnya. Sambutan selanjutnya dari Menteri Agama M. Maftuh Basyuni yang dibacakan Atho Mazhar mengingatkan para pemuda supaya menjaga kebersamaam dan menghilangkan sekat sekat kedaerah atau kesukuan. Apalagi saat ini semangat persatuan dan membangun negeri pemuda dirasakan berkurang geloranya, sehingga perlu dibangkitkan lagi. Diingatkan juga janji para pemuda zaman dulu belum sepenuhnya terpenuhi. “NKRI adalah harga mati,” ujarnya. Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin sebelum membuka secara resmi acara mengatakan, Kalsel merupakan daerah yang masyarakatnya bisa menjaga harmonisasi,kendati warga yang tinggal berbagai suku dan golongan. Kendati demikian, pemahaman kebangsaan harus tetap ditumbuhkan dan ditingkatkan, khususnya kalangan generasi muda, mulai keluarga lingkungan kerja maupun lingkungan. Dialog Pemuda Lintas Agama tersebut akan berlangsung sampai 3 Juli 2009, kegiatan ini merupakan kegiatan dari Departemen Agama untuk menjalin kerukunan umat antar agama yang ada. Sebelum ditutup, beberapa daerah menyajikan kesenian dan budaya masing masing. Dari Kalsel ditampilkankesenian Madihin yang disampaikan Syahrani dari Kandepag Provinsi Kalsel. Kepiawaian pria ini nampaknya berhasil memukau ratusan pemuda dari Sabang sampai Merauke tersebut. Buktinya setiap bait yang diucapkannya mendapat aplause meriah diserta gelak tawa. Pesan pesan moral yang dirangkai dengan syair khas Madihin memiliki daya tarik tersendiri sehingga dari awal sampai akhir, para pemuda yang hadir nampak menikmati suguhan itu. slm

Donor Darah BNP Disambut Antusias

TRANFUSI-petugas sedang melakukan tranfusi darah dari donator yang menyumbangkan darah mereka di kegiatan BNP, Sabtu lalu (foto ist/brt) Banjarmasin, KS Memeriahkan peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2009 yang jatuh pada tanggal 26 Juni, jajaran Badan Narkotika Provinsi (BNP) Kalsel melaksanakan kegiatan donor darah yang bekerja sama dengan PMI dan UnitTransfusi Darah RSUD Ulin Banjarmasin, Sabtu (28/6) di lobi Kantor Gubernur Kalsel. Aksi sosial itu nampaknya mendapat respon positif masyarakat Kota Banjarmasin, pejabat di lingkungan Pemprov Kalsel dan sejumlah mitra kerja BNP seperti Polda, Poltabes dan Korem 101 Antasari. “Sekitar 300 orang ikut acara donor darah kemarin (Sabtu,red),” ujar Kalakhar BNP Kalsel, H Syahbani, S Sos. Dikatakan, donor darah merupakan satu dari 8 item kegiatan yang mereka lakukan dalam rangka memeriahkan peringatan HANI 2009 di Kalsel. Kegiatan bekerja sama dengan sejumlah pihak. Kegiatan kegiatan dimaksud antara lain registrasi atau pendaftaran lomba kampung bebas narkoba, telekonferensi di Mapolda Kalsel, geraj jalan santai, dan upacara peringatan yang digelar hari ini, Senin (29/6) di halaman kantor gubernur. Bersamaan dengan apel tersebut, akan dilantik 4 satuan tugas yakni Satgas Bandara, Satgas Pelabuhan, Satgas Pencegahan dan Satgas Tindak Dit Narkoba. “Masing masing satgas beranggotakan 13 orang,” jelasnya. Dari berbagai kegiatan, diharapkan mampu menjadi wahana sosialisasi kepada masyarakat seputar masalah narkoba yang saat ini posisi Kalsel menempati peringkat 26 sebagai daerah pengguna Narkoba se Indonesia. Ketua BNP Kalsel, H.M Rosehan NB mengakui kondisi tersebut dan berharap melalui kerjasama dengan banyak pihak, pemberantasan peredaran dan penggunaan obat-obatan terlarang di daerah dari tahun ketahun bisa berkelanjutan. slm

Kepala Daerah Hambat Pelaporan Dana Dekonsentrasi

Banjarmasin, KS Direktur Jenderal Dekonsentrasi dan Kerjasama Departemen Dalam Negeri (Depdagri), Drs Norman Muhdad mengatakan, pelaporan pertanggungjawaban dari penggunaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan pada beberapa daerah, masih terlambat. Keterlambatan tersebut disebabkan penunjukkan kuasa pengguna anggaran oleh kepala daerah yang bersangkutan tidak tepat waktu atau bisa diserbabkan karena ada mutasi jabatan. Demikian disampaikan Norman Muhdad kepada wartawan, Selasa (16/6) usai pembukaan rapat koordinasi penyelanggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Hotel Rodhita Banjarmasin yang dihadiri Asisten Bidang Pemerintahan, Isra Ismail SH yang mewakili Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin. Padahal lanjutnya, keterlambatan melakukan rekonsiliasi lapran keuangan tiap daerah, akan merugikan karena yang bersangkutan akan mendapat sangsi berupa penundaan pencairan dana yang sama pada triwulan berikutnya. Kebijakan ini sesuai ketentuan yang mengatur tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. “Walau begitu,pengenaan sangsi penundaan pencairan tidak membebaskan SKPD (satuan kerja perangkat daerah,red) yang bersangkutan dari kewajiban penyampaian laporan,” ujarnya. Penghentian pencairan dalam tahun berjalan dapat dilakukan apabila SKPD tidak menyampaikan laporan keuangan triwulan secara berturut turut dua kali dalam tahun anggaran berjalanatau ditemukan adanya penyimpangan dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP), atau instansi pemeriksa lainnya. Dana dekonsentrasi merupakan dana pemerintah pusat yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Departemen Keuangan tengah mempersiapkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengatur pengelolaan dana dekonsentrasi mengingat selama ini pengelolaan dinilai masih belum jelas. slm

BNP Seleksi Kampung Bebas Narkoba

Banjarmasin, KS DALAM waktu dekat, Badan Narkotika Provinsi (BNP) Kalsel merealisasikan rencana pelaksanaan lomba kampung bebas narkoba di Kalsel seperti yang sudah dilakukan beberapa kota di Indonesia. Lomba kampung bebas narkoba dimaksudkan mensosialisasikan bahaya narkoba bagi masyarakat, terutama generasi mudah yang rentan terjebak dalam penyalahgunaan barang terlarang itu. Kriteria yang dinilai antara lain keaktifan masyarakat dalam desa atau kampung tersebut membantu aparat memberantas narkoba, minimnya kasus yang ada atau bahkan bebas dari peristiwa tersebut, dan sebagainya. “Nanti ada hadiah yang diberikan,” ujar Ketua BNP Kalsel, Rosehan NB SH. Kegiatan ini diharapkan efektif sebagai cara pencegahan dan penanggulangan narkoba yang sekarang makin menyebar luas di masyarakat. Tiap kampung bisa membuat slogan Tekad bersama memberantas narkoba menyatu dalam peluncuran program Adu Kampung Bersih dari Narkoba di DBL Arena kemarin. Dalam even yang diprakarsai Badan Narkotika Nasional dan Jawa Pos itu, kampung-kampung di Surabaya akan berlomba membersihkan diri serta menyelamatkan warganya dari bahaya narkoba. Launcing program dilakukan Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional (Kalakhar BNN) Komjen Pol Goris Mere, Kapus Cegah Lakhar BNN Pusat Brigjen Pol Anang Iskandar, Kapolda Jatim Irjen Pol Anton Bahrul Alam, ketua Badan Narkotika Provinsi (BNP) yang juga Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf, serta Ketua Badan Narkotika Kota (BNK) yang juga Wakil Wali Kota Surabaya Arif Afandi. Kegiatan yang langsung melibatkan masyarakat, apalagi dikemas dalam bentuk kompetisi, tersebut dinilai sangat membantu jajaran BNN, BNP, dan BNK dalam mewaujudkan masyarakat bebas narkoba. “Minggu depan pendaftaran dimulai, pengumuman pemenang kita sampaikan pada peringatan HUT RI 17 Agustus nanti sekaligus penyerahan hadiah,” ujar Rosehan. slm

Dewan Purnatugas Dapat Rp749,7 Juta

Banjarmasin, KS Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan menyiapkan alokasi dana Rp749.700.000 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2009 untuk uang jasa pengabdian anggota DPRD Kalsel, yang tak lama lagi purnatugas, Uang tersebut akan diberikan kepada anggota DPRD Kalsel yang purnatugas dengan besaran masing masing enam kali gaji representatif bila menyelesaikan tugasnya lima tahun. Bagi yang tidak mencapai masa lima tahun, dihitung berdasarkan masa kerja. “Uangnya sudah kita sediakan,” kata Kepala Biro Keuangan Setdaprov Kalsel, Gustafa Yandi, kepada wartawan, Kamis (28/5). Gaji representatif dihitung sesuai jabatan masing masing dan mengacu pada gaji pokok gubernur. Pimpinan DPRD ditetapkan 90 persen, wakil pimpinan sebanyak 80 persen dan anggota 75 persen dari gaji pokok gubernur. “Gaji pokok gubernur Rp3 juta,” jelas Yandi. Tidak disebutkan berapa besaran uang jasa yang akan diterima masing masing anggota DPRD yang purnatugas tersebut. Namun bila mengacu pada ketentuan pembagian tersebut, tiap anggota Dewan mendapat sekitar 14 juta. Yandi menambahkan, pemberian uang jasa pengabdian anggota DPRD mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota DPRD. “Jumlahnya memang sudah diatur dalam PP, bukan tali asih,” ujarnya. Sebelumnya, anggota Panitia Anggaran (Panggar) DPRD Kalsel Puar Junaidi membantah isu bahwa anggota DPRD Kalsel yang akan purnatugas mendapatkan tali asih dari APBD. Kepada Barito Post, anggota Fraksi Partai Golkar ini menegaskan, tidak benar ada dana tali asih karena di APBD Kalsel 2009 tidak dianggarkan. Karena itu, dia menyesalkan adanya isu miring tersebut. "Saya sebagai anggota panggar, dan juga anggota Dewan lainnya, telah menerima salinan keputusan Perda APBD 2009. Tidak ada Pemprov Kalsel mencantumkan anggaran untuk dana tali asih," ujar Puar.slm

Kadis Budpar Kena 'Semprot' Gubernur

Banjarmasin, KS Kinerja jajaran Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Budpar) Provinsi Kalsel lima bulan terakhir nampaknya kurang berkenan di hati Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Rudy Ariffin. Orang nomor satu di Kalsel ini menilai kurangnya promosi wisata yang diperlihatkan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalsel, Bihman Muliansyah dan jajarannya, termasuk sepinya gaung Visit Kalsel Years 2009 yang seharusnya diharapkan ada tampilan berbeda dengan tahun lain. Selain itu, agenda kegiatan dinas juga dianggap kurang jelas, sehingga sulit menjelaskan kegiatan kegiatan yang dilakukan untuk mendongkrak kedatangan wisatawan dan peningkatan citra pariwisata daerah. “Kalau begini, tidak usah ada Visit Kalsel Years 2009,” ujarnya dengan nada kesal pada coffee morning, Rabu (27/5) di Aula Diklat Koperasi dan UKM Kalsel Banjarbaru, kemarin. Indikator lain menurutnya yang membuktikan kurangnya kepekaan dinas ini dalam promosi wisata adalah minimnya pemasangan gambar gambar yang mensosialisasikan program Visit Kalsel Years 2009. Gambar pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel yang mempromosikan Visit Kalsel Years 2009 di kilometer 6 bahkan dianggap tidak layak dan tidak mencerminkan kultur daerah. “Masa gambarnya di pojok terminal,” keluhnya. Disarankan agar pemasangan gambar atau baliho serupa terpampang pada tempat tempat yang lebih mudah dilihat orang dan materinya mewaili kultur Kalsel seperti gambar kerbau rawa, aktivitas pendulangan intan atau pasar terapung. Rudy mengingatkan, pencanangan Visit Kalsel Years 2009 dimaksudkan supaya tahun ini menjadi moment peningkatan sektor pariwisata melalui berbagai program yang tersosialisasi dengan baik. Sosialisasi ini menurutnya bisa dilakukan melalui kerja sama dengan pihak terkait, terutama media massa lokal atau nasional. Dengan demikian, gaung Visit Kalsel Years 2009 lebih terasa. Kemudian dinas ini juga diminta lebih sinergis dengan pihak lain, termasuk SKPD yang mempunyai program terkait. Sehingga tidak menjadikan masalah dana anggaran sebagai penyebab kurangnya kegiatan. “Diharapkan sinergis juga dengan kabuapten kota, ini yang belum,” ucap Rudy lagi mengingatkan. Selanjutnya Rudy berharap untuk semester II kedepan, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalsel, Bihman Muliansyah dan jajarannya memperbaiki kinerja mereka. “Kita masih punya satu semester, harus sudah ada perbaikan,” tegasnya. Sebelumnya, pada caffee morning tersebut, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Budpar Kalsel, Bihman Muliansyah diberi kesempatan memaparkan program kerjanya. Saa ini Bihman menerangkan seputar rencana festival budaya Pasar Terapung dan Budaya Banjar yangdigelar tanggal 19-21 Juni 2009 mendatang. slm

397 PNS Terima Satyalencana Karya Satya

Banjarmasin, KS Sebanyak 397 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) menerima anugerah Satyalencana Satya Karya, Selasa (26/) yang diserahkan Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin di Mahliga Pancasila. Satyalencana Satya Karya diberikan kepada PNS yang menjalankan masa bakti 30 tahun, 20 tahun, dan 10 tahun. Selain menerima tanda jasa dan piagam yang ditandatangani Presiden Sosilo Bambang Yudhoyono, masing masing mendapat bonus uang. Mereka yang mendapat penghargaan 30 tahun mendapat uang Rp3 juta, masa kerja 20 tahun senilai Rp2 juta dan anugerah untuk 10 tahun mendapat Rp 1 juta. "Jumlah uang ini setipa tahun ditambah, kemungkinan tahu nati bisa ditambah, kemungkinan," ujar Rudy Ariffin saat menyampaikan pidato sambutan. Jumlah uang yang diberikan tahun sebelumnya senilai Rp1 juta untuk yang mendapat Satyalencana Satya Karya 30 tahun, Rp500.000 untuk yang mendapat Satyalencana Satya Karya 20 tahun dan yang menerima Satyalencana Satya Karya 10 tahun hanya Rp250 per orang. Kepada PNS yang menerima penghargaan, gubernur mengharapkan mereka menngkatkan kinerja seusia tingkat kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang semakin kompleks atau beragam. "Jadi ini (penyerahan Satyalencana Satya Karyajangan,red) jangn hanya simbolik saja, kedepan, berbuatlah lebih baik lagi," ajaknya. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel, HM Thamrin menambahkan, pemberian penghargaan kepada PNS tidak otomatis diberikan sama dengan masa kerja yang bersangkutan. Anugerah tersebut didapat setelah ada usulan yang bersangkutan dan diteruskan pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menunggu persetujuan.”Kalau PNSnya bermasalah (indisipliner,red) tahun itu dia tidak bisa diajukan,” ujar Thamrin. slm

Sejarah Perjuangan Masyarakat Kalsel Perlu Diluruskan

Gubernur Kalsel,Rudy Ariffin mendapat Bintang Legiun Veteran yag diserahkan usai peringatan Proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan. (foto ist) Banjarmasin, KS SEJUMLAH anggota veteran pejuang kemerdekaan mengharapkan pemerintah meluruskan sejarah perjuangan masyarakat Kalsel. Harapan itu antara lain dikemukakan H Lamran Ladjim dan Syamsiar Seman, Rabu (20/5) usai peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) dan Proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan di halaman kantor gubernur. "Saya sudah berulang kali dalam kesempatan pertemuan nasional, memaparkan sejarah perjuangan masyarakat Kalsel dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, tapi nampaknya para sejarawan dan pemerintah tidak mencatat sebagai sebuah sejarah," ungkapnya. Ia menerangkan, tiap kesempatan diforum nasional dirinya selalu mengungkap indikator keikutsertaan masyarakat Kalsel dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945. Proklamasi 17 Mei yang dibacakan Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan, Hasan Basry ketika itu salah satu perwujudan masyarakat Kalsel tetap setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sementara Syamsiar Seman yang juga seorang seniman dan budayawan Banjar, Kalsel, mengungkapkan, sekitar setengah bulan menjelang kematian Ketua Legiun Veteran RI Kalsel, DR (Hc) H. Riduan Iman, pernah mengajak dirinya pergi ke Jakarta guna meluruskan sejarah perjuangan masyarakat Kalsel yang terkesan terpinggirkan. "Tapi apakah rencana itu sudah terlaksana, saya tidak mengetahui dengan meninggal dunianya Pak Riduan Iman. Ketika itu, saya menyarankan untuk ke Jakarta kita harus menyertakan orang Pemprov atau Gubernur Kalsel," ungkapnya. Peringatan Proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan dilakukan anggota DPRD dan Pemprov Kalsel secara terpisah pada waktu yang bersamaan. Di DPRD Kalsel, naskah Proklamasi dibacakan Sekretaris DPRD Provinsi Kalsel, Zainal Muchlisin, di depan peserta upacara saat menjadi inspektur upacara. Acara diikuti seluruh karyawan/karyawati sekretariat DPRD Kalsel. Upacara yang dilaksanakan secara sederhana tersebut sesuai dengan surat dari Gubernur Provinsi Kalsel No.460/00759/Kesra tanggal 12 Mei 2009. sementara itu, Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin dalam pidatonya mengatakan, peringatan ini memiliki makna yang penting. Proklamasi 17 Mei 1949 merupakan peristiwa sejarah yang menunjukkan kegigihan, perjuangan, dan komitmen untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Hari Kebangkitan Nasional merupakan titik awal kebangkitan bangsa kita untuk bersatu melawan penjajahan dan penindasan. Karena itu, peringatan ini harus dijadikan momentum untuk memperkuat nasionalisme, persatuan dan tanggung jawab dalam rangka melanjutkan perjuangan para pendahulu kita, terutama mengisi kehidupan masa kini untuk hal-hal yang berguna bagi daerah, nusa dan bangsa. ”Peringatan ini juga hendaknya membangun kesadaran kita bersama, bahwa persatuan dan kesatuan merupakan modal utama untuk melangsungkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” ujarnya. slm/ant

Gubernur Kalsel Dianugerahi Bintang Legiun Veteran

PENGHARGAAN- Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin diberikan penghargaan atau bintang legiun dari LVRI yang di diserahkan Kepala Departemen Rencana Umum LVRI, Laksamana Muda TNI Sumartono MM. (foto ist/brt) Banjarmasin, KS GUBERNUR Kalsel, Rudy Ariffin dianugerahi Bintang LegiunVeteran dari DPD Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) yang diserahkan usai peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) dan Proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan Tahun 2009, Selasa (20/5) di halaman kantornya. Kepala Departemen Rencana Umum LVRI, Laksamana Muda TNI Sumartono MM mengatakan, Rudy Ariffin dinilai pantas diberi penghargaan karena telah berjasa terhadap kemajuan dan perkembangan LVRI. Jasa lain gubernur adalah memberikan tunjangan dan tali asih di beberapa kesempatan kepada anggota veteran di Kalsel. Meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, namun kebijakan tersebut dinilai sebagia tanda kepedulian dan perhatian pemerintah provinsi terhadap pejuang kemerdekaan itu. Gubernur pada pidato sambutan saat acara berlangsung mengatakan, peringatan proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan tahun 2009 memiliki makna yang penting. Proklamasi 17 Mei 1949 merupakan peristiwa sejarah yang menunjukkan kegigihan, perjuangan, dan komitmen untuk mempertahankan NKRI Karena itu, peringatan ini harus dijadikan momentum untuk memperkuat nasionalisme, persatuan dan tanggung jawab dalam rangka melanjutkan perjuangan para pendahulu. ”Kondisi sedemikian, saya harapkan bisa dipahami oleh seluruh masyarakat Kalimantan Selatan, sehingga kita makin mantap hidup dalam keadaan rukun dan damai,” harap gubernur. Lebih lanjut disebutkan, bangsa Indonesia bisa berdiri tegak di daerah dan tanah air yang tercinta ini apabila mempunyai semangat perjuangan yang tinggi, tidak pernah mengenal menyerah. Perlu diingat, tantangan yang dihadapi akan tampaknya berat dan lebih kompleks dari tantangan yang masa lalu. Oleh karena itu, untuk menjadi daerah dan bangsa yang berhasil, setidaknya ada dua syarat fundamental yang harus dibangun dan dimiliki yaitu menjaga dan memperkuat kemandirian. ”Daerah kita harus mampu memaksimalkan kemampuan dan potensi yang dimiliki agar bisa menjadi daerah yang unggul dan maju. Daerah yang unggul dan maju adalah daerah yang produktif dan inovatif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, cerdas mengambil peluang, serta berani menghadapi perubahan,” ujarnya. Usai acara, gubernur melakukan dialog dengan anggota LVRI Kalsel, istri veteran dan sejumlah keluarga pejuang. Dialog ditutup dengan penyerahan bantuan tali asih sejumlah uang. slm

Gubernur Ajak Anggota DPRD ke Mesir

Banjarmasin, KS Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin berencana berangkat ke Cairo Mesir tangal 8 – 13 Juli mendatang untuk meresmikan rumah daerah atau asrama mahasiswa Kalsel di tempat tersebut tanggal 10 Juli 2008, sesuai isi surat PPRD PMKS Keluarga Mahasiswa Kalimantan Mesir tanggal 15 Juni. Terkait hal itu, gubernur melalui Sekdaprov Kalsel HM Muchlis Gafuri melayangkan surat kepada Ketua DPRD Kalsel tanggal 30 Juni 2008 untuk mengajak pimpinan dewan dan komisi terkait yang berminat, ikut dalam perjalanan tersebut dengan biaya dari anggaran di DPRD Kalsel. Ditanya soal kepastian keberangkatan, gubernur menjawab pihaknya masih menunggu calling visa dari Kedubes RI di Cairo Mesir dan menunggu izin Depdagri. “Kita masih menungu call (calling visa,red) dari Kedubes, soal kerangkatan sudah dilaporkan (ke Depdagri,red) tinggal menunggu kabar,” ujarnya usai memimpin coffee morning, Rabu (2/7) di Graha Abdi Persada. Ajakan peresmian asrama mahasiswa Kalsel di Mesir gubernur itu dijawab Wakil Ketua DPRD Kalsel, H Ma wah Masykur melalui surat tanggal 1 Jui 2008 yang ditujukan kepada Gubernur Kalsel C.q Sekretaris Daerah dengan melampirkan nama nama yang akan diikutkan. Informasi diterima, dari 16 nama yang dituliskan, beberapa anggota menolak keberangkatan tersebut dengan berbagai alasan. “Itu bukan urusan, terserah siapa yang mau,” jawab Rudy Ariffin singkat ketika diminta komentar adanya penolakan agenda oleh beberapa anggota. (slm)

Gubernur Janji Bantu Asrama TNI

Banjarmasin, KS Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin menyatakan dapat membantu perbaikan fasilitas anggota TNI seperti asrama yang dianggap perlu bantuan karena kondisi yang kurang layak, sepanjang mekanismenya jelas dan sesuai aturan. Pernyataan itu diungkapkannya menanggapi pernyataan salah satu anggota TNI pada dialog acara silaturahmi TNI – Polri – Pemda guna memperkokoh soliditas dalam rangka menyongsong tugas di wilayah Kalsel, Sabtu (8/5) malam di Restoran Sinta Banjarmasin. “Asrama TNI itu layak huni, tapi kurang enak dipandang,” canda angota TNI tersebut sembari minta perhatian Pemprov Kalsel supaya dapat membantu kondisi asrama mereka. Ditegaskan Gubernur, Pemprov dan jajaran TNI merupakan lembaga vertikal yang memiliki aturan masing masing. Bantuan yang diberikan harus mengacu peraturan yang ada dan disesuaikan kemampuan APBD. Selain itu, besaran biaya yang diperlukan untuk membantu fasilitas dimaksud harus melalui pembahasan pihak terkait saat proses penyusunan Raperda APBD. “Kalau semua asrama dibantu, ya tidak bisa, mungkin yang bisa dibantu adalah yang prioritas saja,” ujar sembari mempersilahkan jajaran TNI menyusun proposal dimaksud untuk dibahas pada kesempatan nanti. Selain gubernur, dialog dipandu Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Kalsel, Brigjen Untung S Rajab yang juga diikuti Komandan Korem 101/Antasari, Kolonel Inf. Heros Paduppai. Pada kesempatan tersebut, baik Rudy Ariffin, Heros Paduppai dan Untung S Radjab mengajak semua pihak menjaga keamanan dan ketertiban di Kalsel khususnya pasca pemilu dan menjelang pemilihan presiden (pilpres) mendatang. "Mari kita kawal bersama hasil Pemilu 2009 dan kita amankan Pilpres nanti,” ajak Rudy Ariffin. Sementara Untung S Rajab meminta semua pihak dapat menyelesaikan segala persoalan Pemilu secara profesional dan proporsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Kalau tidak puas, sampaikan dengan benar,”himbaunya. Heros Paduppai dalam sambutannya menegaskan, bila ada gejala upaya menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa, maka TNI bersama Polri tidak akan segan-segan mengambil tindakan tegas. Silaturrahmi TNI, Polri dan Pemda Kalsel dihadiri tidak kurang dari 650 personil dari TNI dan Polri dan pejabat Pemprov Kalsel.

RSUD Ansari Saleh

SERTIFIKASI-Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin menyerahkan sertifikasi akreditasi kepada Direktur RSUD Ansari Saleh, dr Sriyanto pada apel gabungan, Senin (2/3) di halaman kantor gubernur. (foto ist/brt) Pemko Dipersilahkan Kelola RS Ansari Saleh Banjarmasin, Kn Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin menawarkan pengelolaan rumas sakit umum (RSU) Ansari Saleh ke Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin, agar kota ini memiliki rumah sakit sendiri. Gubernur Kalsel, ketika menghadiri apel gabungan karyawan dan karyawati di lingkungan Pemprov Kalsel, Senin (2/3) menyatakan, penawaran tersebut dalam upaya melonggarkan tanggungjawab Pemprop Kalsel terhadap pengelolaan rumah sakit. Karena saat ini, Pemprop Kalsel mengelola tiga buah rumah sakit dalam satu kota yaitu RSU Ansari Saleh, RSU Ulin Banjarmasin, dan rumah sakit jiwa Sambang Lihum, tidak ada daerah provinsi lain di tanah air yang mengelola tiga rumah sakit sekaligus dalam satu kota, kata Gubernur Kalsel. Dalam acara yang dirangkaikan dengan penyerahan sertifikat akreditasi penuh tingkat dasar bagi RSU Ansari Saleh itu, Gubernur Kalsel menyatakan memang pengelolaan sebuah rumah sakit tidak gampang karena menyangkut biaya pengelolaan, penyediaan fasilitasnya, serta menyediakan tenaga medis dan pramedisnya. Walau pengelolaan sebuah rumah sakit memang agak sulit, tetapi bila Banjarmasin bersedia mengelola rumah sakit tersebut maka akan mengangkat citra Pemko Banjarmasin sendiri, sebab pemerintah kota sudah memiliki rumah sakit sendiri selain Puskesmas. Pemberian sertifikat akreditasi RSU Ansari Saleh dari Departemen Kesehatan tersebut, karena dinilai rumah sakit tersebut sudah mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, manajemen yang baik. Sertifikat yang ditandatangani Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Farid W Husein tersebut berlaku dari 14 Januari 2008 hingga 14 Januari 2012, sertifikat itu diterima langsung oleh Direktur RSU Ansari Saleh, dr Sriyanto. Berdasarkan catatan, rumah sakit Ansari Saleh tadinya adalah rumah sakit jiwa yang berasalam di Jl. Brigjend H. Hasan Basri No. 01 Rt 12 Banjarmasin, yang diresmikan menjadi rumah sakir umum 7 April 2001 dengan jumlah 140 tempat tidur. Rumah sakit ini memiliki puluhan beberapa fasilitas medical check Up, ruang dokter Umum, dokter Gigi, dan dokter spesialis anak, kebidanan & Kandungan, penyakit dalam, dan THT. Pelayanan penunjang laboratorium patologi klinik, X-Ray, USG, endoskopi, angiografi, ECG, Treadmill, EE, konsultasi gizi, farmasi, fisioterapi. Fasilitas lain UGD 24 Jam, rawat jalan, rawat inap, serta kamar bedah. ant/slm

Gubernur Banyak Ditanya soal Infrastruktur via Facebook

Banjarmasin, KS Pengguna fasilitas facebook diinternet tidak hanya kalangan anak anak muda yang ingin mencari teman melalui dunia maya, kalangan pejabat pun tidak mau ketinggalan untuk mengakses situs ini. Sebut saja Gubernur Kalimantan Selatan, Rudy Ariffin yang berusaha meluangkan waktunya di sela sela kesibukan sebagai orang nomor satu di daerah, untuk saling tegur sapa. Rudy Ariffin mengaku keikutsertan dirinya dalam situs web jaringan sosial yang diluncurkan pada 4 Februari 2004 tersebut adalah untuk mencari teman teman dan saling berkomunikasi langsung. Alhasil, dia mengaku banyak mendapat masukan, kritikan dan pertanyaan seputar tugasnya sebagai gubernur melalui jaringan yang diciptakan Mark Zuckerberg, seorang lulusan Harvard dan mantan murid Ardsley High School tersebut. “Yang masuk macam macam, ada tentang infrastruktur seperti menanyakan bagaimana jalan Trans Kalimantan, macam macam,” ujar gubernur, Senin (2/3) ketika ditanya seputar aktivitas facebook yang saat ini sering dilakukannya. Ditanya apakah tidak mengganggu kesibukannya sebagai kepala daerah, Rudy Ariffin mengaku selama ini kegiatan tersebut dilakukan hanya saat santai atau tidak lagi dalam tugas. ”Ya pada waktu santai saja lah,” ujarnya sembari mengaku tidak pernah mendapat kiriman yang macam macam. Penggunaan fasilitas facebook saat ini marak dilakukan, mulai remaja sampai dewasa dengan berbagai profesi. Tokoh tokoh di Kalsel selain gubernur, hal serupa dilakukan Walikota Banjarbaru, Rudy Resnawan, anggota DPRD Kalsel seperti Ibnu Sina, dan sejumlah pejabat lainnya. Rudy Ariffin mengaku menjawab langsung semua pertanyaan pengirim yang masuk dalam facebook-nya. “Senangnya, kita bisa tanya jawab langsung,” ujarnya. Sekedar diketahui, situs ini memiliki jumlah pengguna terdaftar paling besar di antara situs-situs yang berfokus pada sekolah dengan lebih dari 34 juta anggota aktif yang dimilikinya dari seluruh dunia. Dari September 2006 hingga September 2007, peringkatnya naik dari posisi ke-60 ke posisi ke-7 situs paling banyak dikunjungi, dan merupakan situs nomor satu untuk foto di Amerika Serika, mengungguli situs publik lain seperti Flickr, dengan 8,5 juta foto dimuat setiap harinya. slm