10 Kloter Diperkirakan Terlambat

teks : SUJUD- salah satu anggota Jamaah haji kalsel langsung melakukan sujud syukur ketika tiba di bandara syamsudin noor. Banjarmasin, KS Tidak beda dengan tahun-tahun sebelumnya, padatnya jadual penerbangan di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, menjadi pemicu keterlambatan penerbangan yang membawa jemaah haji ke negara masing-masing, termasuk Indonesia. Khusus debarkasi Banjarmasin, Kelompok Terbang (Kloter) pertama yang berisi jemaah haji asal Kabupaten Kotabaru dan Tanah Laut yang rencananya tiba di Bandara Syamsudin Noor pukul 09.30 wita, baru sampai sekitar pukul 13.30 wita. Keterlambatan ini diperkirakan tidak hanya terjadi pada kloter pertama, juga bakal dialami kelompok lainnya dengan masalah yang sama. ”Satu sampai sepuluh kloter masih mengalami keterlambatan,” ujar Kepala Kantor Departemen Agama (Depag) Kalsel, Fahmi Arief, sebelum melakukan acara penyambutan jemaah haji kloter pertama, Kamis (3/12), di aula VIP Bandara Syamsudin Noor. Masalah antrean ini, menurut dia, sudah di luar kemampuan pihaknya selaku penyelanggara ibadah haji. Hal ini sudah terjadi sejak lama dan belum ada solusi dari Pemerintah Arab Saudi. "Gate yang tersedia untuk kepulangan jemaah haji Indonesia hanya sembilan buah dalam satu hari. Kloter yang pulang lebih banyak, sehingga banyak (pesawat, red) terlambat," ungkapnya lagi. Soal keterlambatan ini pun sudah mendapat informasi phak maskapai, namun lamanya tidak bisa ditentukan karena tergantung lalu lintas penerbangan di Bandara King abdul Aziz. Kloter perdana Kalsel yang diangkut pesawat Garuda 747 seri 300 ini membawa 323 orang, termasuk petugas. Dari bandara, jemaah langsung dibawa ke asrama haji untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. “Setelah dilakukan pemeriksaan, bagi yang mau langsung pulang, kita persilakan. Yang mau menginap juga terserah,” ujar Fahmie. Jumlah jemaah haji kloter satu yang diberangkatkan 22 Oktober lalu dari dua kabupaten ini tidak berkurang satu pun, lantaran tidak ada yang meninggal dunia saat pelaksanaan ibadah haji. “Yang meninggal ada lima orang, tapi tidak termasuk dalam kloter pertama ini,” jelas Fahmi Arief lagi. Kedatangan jemaah haji di apron Bandara Syamsudin Noor, selain disambut Fahmi Arief, juga turut hadir Ketua Komisi IV DPRD Kalsel Ansyor Ramadhan dan Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Khairil Muhlis. Di asrama haji, seluruh jemaah dikumpulkan di Aula Jeddah dan disambut secara resmi oleh panitia, termasuk Bupati Kotabaru Sjachrani Mataja, yang hadir ditempat itu untuk menyampaikan ucapan selamat datang.slm

Perempuan Terlalu Cepat Marah, Terlalu Cepat Memaafkan

22-05-arisan.jpg SILATURRAHMI-Ketua TP PKK, Hj Hayatun Fardah dengan sejumlah istri pejabat di lingkungan Pemprov Kalsel di acara silaturrahmi dan arisan di eks Dekranasda Kalsel. (foto ist/brt) ANGKA kasus pelanggaran hak terhadap perempuan seperti tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pelecehan seksual, penganiayaan, dan sebagainya, terus menngkat dari tahun ke tahun. Secara nasional, kasus yang ditangani lembaga pengada layanan tahun 2008 lalu terjadi peningkatan jumlah kekerasan lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun 2007 yakni dari 25.522 kasus menjadi 54.425 kasus 213 persen. Kasus pelanggaran serupa pun hampir terjadi merata di berbagai negara-negara Eropa lainnya. Hal semacam itu tentu saja bisa menghambat upaya pemberdayaan peran perempuan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Tentu saja untuk menangani kasus diskriminasi jender terhadap perempuan, tidak cukup hanya lewat pengesahan konvensi dan aturan saja. Tapi memerlukan gerakan kebudayaan di kancah global dan masyarakat dunia mesti mengetahui betapa berharganya posisi kaum perempuan. Hal serupa terjadi pada perempuan di Kalimantan Selatan (Kalsel) danlebih ironis lagi, banyak kasus yang sudah dilapaorkan ke pihak berwajib, nmaun tuntas, baik lantaran kurang bukti, sampai pencabutan perkara oleh penggugat. ”Banyak ibu ibu yang mencabut gugatannya setelah melaporkan sang suami,” pemerhati perempuan, Hj Masyitah Umar pada silaturrahmi dan arisan istri pejabat dilingkungan Pemprov Kalsel, Rabu (20/5) di eks Dekranasda. Menurut dosen IAIN Antasi ini, banyaknya gugatan yang dibatalkan perempuan lantaran mereka berubah pikiran atau setelah proses hukum berjalan cukup lama. Kemarahan yang semula timbul, sudah hilang. ”Memang perempuan itu cepar marah, tapi cepat pula luluh hatinya, cepat memaafkan” ucap Ketua Alwashliyah Kalsel ini. Sipat ini lanjutnya, terkadang dimanfaatkan suami suaminya dengan membujuk rayu para istri bila sudah melakukan kesalahan. ”Kadang istrinya diajak jalan jalan, mau dibelikan apa, istrinya mau saja,” ucapnya lagi. Lebih lanjut dikatakan, faktor lain yang memicu tingginya pelanggaran hak terhadap perempuan lantaran sanksi hukum terhadap pelaku masih rendah atau tidak sebanding dengan kesalahan yang dilakukan. Masyitah Umar mencontohkan, sanksi pidana poligami tanpa ijin pengadilan agama PP 9 tahun 1975 pasal 45 (1 dan 2) menyebutkan besarnya hukuman hanya denda setinggi-tingginya Rp 7.500. ”Kalau cuma dendanya segitu, seratus kali bapak bapak kawin lagi, juga sanggup bayar dendanya,” jelas Masyitah Umar yang berbicara dengan topik perlindungan hukum bagi perempuan, kajian peraturan/perundang undangan. Dia juga menyayangkan kondisi yangada, sementara dasar perlindungan hukum sudah lengkap seperti UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan, dan PP Nomor 10 Tahun 1983 dan PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas PP 10 Tahun 1983. Kemudian UU Nomor 7 Tahun 1989 UU tentang Peradilan Agama dan Direvis menjadi UU Nomor 3 Tahun 2006, Permenag Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim,Kep Menag RI Nomor 154 Tahun 1991 tentang kompilasiHukum Islam (KHI), dan UU Nomor 23 Tahun 204 tentang Penghapusan Kekuasaan dan Rumah Tangga.slm

RSUD Ulin Bantah soal Kematian Pasien

Dirut RSUD Ulin Banjarmasin, dr Abimanyu menepis anggapan kematian tiga pasien di tempatnya beberapa waktu lalu, terkait dengan pemadaman aliran listrik mendadak dari PLN. “Mereka (pasien,red) meninggal bukan lantaran listrik mati, tapi beratnya penyakit,” ujar Abimanyu mengklarifikasi soal pemberitaan di media massa, kepada gubernur dan peserta coffee morning, Rabu (2/7) di Graha Abdi Persada. Dijelaskan, satu pasien mengalami cedera berat yang sudah dilakukan tiga kali operasi, dan satu lagi si pasein menderita gagal ginjal kronik yang sudah dilakukan cuci darah satu kali, namun tidak tertolong jiwanya. Alasan Abimanyu mengatalan kematian pasien tidak terkait langsung dengan matinya lampu, karena pihak rumah sakit dikatakan memiliki dua unit mesin genset yang digunakan satu untuk IGD dan Aster, satu genset lainya untuk keperluan lain. Selain itu, peralatan di rumah sakit juga menggunakan UPS yang bisa memberikan pasokan listrik selama 2 jam apabila terjadi pemadalaman listrik. “Kita juga minta PLN memasang dua jalur, jalur A Yani danVeteran, untuk mengantisipasi seringnya lampu mati,” ujarnya. Pernyatan Abimanyu tersebut nampaknya membantah apa yang diungkapkan Wakil Direktur RSUD Ulin Banjarmasin dr Ali Assegaf yang menyesalkan adanya pemadaman aliran listrik yang berulang-ulang dan tidak terjadual sehingga berdampak pada sebagian peralatan di rumah sakit milik Pemprov Kalsel itu menjadi rusak, dan bahkan bisa ‘membunuh’ pasien. Menurutnya, sudah ada tiga pasien RSUD Ulin meninggal dunia, yang diduga akibat terjadinya pemadaman listrik. Kamis malam lalu, seorang pasien meninggal dunia karena terkurung di dalam lift. Padahal, waktu itu pasien tersebut mau operasi jantung. Sebelumnya, karena peralatan monitor vital signs tidak berfungsi –akibat pemadaman listrik yang berlangsung lama- seorang pasien penyakit jantung yang baru selesai operasi dan dalam tahap perawatan, dan seorang pasien operasi otak, juga meninggal dunia. Mengenai peralatan yang rusak. Soal dua genset di RSUD Ulin, dikatakan sebelumnya, karena seringnya pemadaman dalam sehari, selama satu bulan ini, membuat alat otomatis genset tersebut tidak berfungsi. Begitu juga dengan pihak rumah sakit yang beberapa kali berkoordinasi dengan pihak PLN untuk meminta sambungan listrik RSUD Ulin mengambil dua jalur, jalur Akhmad Yani dan jalur Veteran, hasilnya tidak sesuai kesepakatan. Ditambahkan Kepala Bagian Teknis RSUD Ulin Banjarmasin M Hasbi ST. Dua genset yang ada di RSUD Ulin tidak bisa diharapkan beroperasi selama empat jam lebih. Dua mesin itu memiliki kapasitas daya 1.100 KVA, atau masing-masing 500 KVA dan 600 KVA. Sementara, daya yang dibutuhkan RSUD Ulin sebesar 1.730 KVA. Kabid Humas PLN Wilayah Kalselteng, Hj Laela Noor Effendi ketika dikonfermasikan masalah ini, mengatakan pihaknya sudah meyerahkan penjelasan kepada pihak RSUD. Sedangkan, GM PLN Kalselteng, Wahidin Situmpol yang sekarang masih di Kota Palangka Raya (Kalteng), tidak bisa dihubungi via HP, hanya selalu terdengar nada sibuk. Jawaban yang diberikan melalui SMS mempersilahkan konfermasi ke Manajer PLN Banjarmasin. Menanggapi masalah ini, Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin minta pihak rumah sakit memberikan laporan tertulis, mulai segi teknis sampai medis, sehingga jelas apa yang terjadi. “Pa Abimanyu, tolong buatkan laporannya, biar jelas apa penyebab kematian sebenarnya,” ujarnya. (slm)

Satu Rumah Hangus Rp5 Juta

Martapura, KS Kehadiran Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin dengan sejumlah pejabat di lingkungannya di lokasi eks kebakaran di Desa Pekauman Hulu, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, Rabu (6/5) nampaknya cukup menghibur kesedihan para korban yang kehilangan harta bendanya. Apalagi, kedatangan orang nomor satu di Kalsel ini disertai dengan penyerahan bantuan berupa bahan kebutuhan pokok, pakaian, selimut, perabotan rumah tangga, dan sejumlah uang sebagai ungkapan keprihatinan dan kepedulian pemerintah terhadap mereka yang mengalami musibah takterduga, Selasa (5/5) sore itu. Sebelum menyerahkan bantuan secara simbolis, pejabat setempat menjelaskan kondisi warga yang menjadi korban kebakaran yang mengakibatkan salah satu warga, Rumiyah (57) meninggal dunia. Total rumah yang hangus karena peristiwa ini sebanyak 52 unit, ditambah 3 rumah rusak ringan, satu musalla, dan satu kantor pembakal setempat. Sebanyak 327 jiwa kehilangan tempat tinggal dan akibat insiden tersebut, jumlah kerugian ditaksir Rp6 miliar. Gubernur berharap para korban kebakaran yang saat ini sebagian masih tidur di tenda dan musalla tersebut dapat bersabar menerima cobaan yang diberikan Allah swt dan berusaha mengambil hikmahnya. Bantuan yang diserahkan berupa baju dewasa pria wanita, seragam sekolah, keperluan mandi, dan peralatan salat seperti sajadah dan mukena. Kemudian ada juga bantuan berupa beras, mie instan, bubur kemasan, gula teh, kopi, dan peralatan dapaur seperti wajan, piring dan sebagainya. Warga yang meninggal dunia akibat musibah tersebut mendapat uang santuan dari Pemprov Kalsel Rp5juta, mereka yang sakit diberi uang Rp2,5 juta, dan tiap rumah warga yang terbakar dibantu Rp5 juta. Panitia musalla yang menjadi tempat penampungan korban kebakaran juga mendapat Rp5 juta.slm

5 Budayawan Kalsel Terima Anugerah Tertinggi

SERAHKAN PIAGAM-Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin saat menyerahkan piagam kepada H Anang Ardiansyah, salah budayawan dan seniman Kalsel yang mendapat penghargaan bidang budayaan, Jumat (01/04) di Griya Cendramata Banjarmasin. (foto ist/brt) Banjarmasin,KS SEBAGAI bentuk perhatian atas dedikasi seniman dan budayawan di daerah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) memberikan anugerah penghargaan tertinggi kepada lima budayawan/seniman. Piagam penghargaan ditambah pemberian uang masing masing Rp6 juta diserahkan langsung Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin kepada kelima tokoh yakni H Anang Ardiansyah, Adjim Ariyadi, Syamsiar Seman, Mat Nyarang, dan untuk pasangan Yusni Antemas dan Anggraini Antemas di acara prakongres Kebudayaan Banjar II, Jumat (01/05) di Griya Permata Banjarmasin. Usai menyerahkan tanda anugerah tersebut, gubernur mengucapkan banyak perhatiandan terima kasih atas jerih payah para seniman dan budayawan di daerah yang mengabdikan hidup mereka di bidang kesenian dan kebudayaan daerah. Gubernur bisa memahami, dalam perjalanan karier mereka, banyak mendapat rintangan dan masalah. Namun semua mereka lalui dengan ikhlas dengan niat melestarikan kebudayaan daerah, tanpa banyak mengeluh. “Seniman kita ibaratnya biar sakit, tapi kada kadarangan baaduh (tidak mengeluh,red),” ujarnya. Selanjutnya kepada masyarakat Kalsel, gubernur berharap memperhatian nilai nilai budaya yang dimiliki dan tidak melupakan dengan mudah. Hal ini penting, karena kebudayaan nasional merupakan gabungan dari kebudayaan daerah. “Tidak ada kebudayaan Indonesia, kebudayaan Indonesia adalah kumpulan kebudayaan daerah ini,” ingatnya. Dia mengaku prihatin bila masyarakat Kalsel sudah tidak mengenal jenis jenis kesenian daerah seperti balamut. madihin, mamanda, dan sejenisnya yang sudah terun temurun diwariskan pendahulu. Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Kalsel, Bihman Muliansyah menegaskan lagi, dari sejumlah penghargaan yang diberikan kepada budayawan dan seniman di daerah, anugerah kali ini merupakan penghargaan tertinggi penghargaan. “Ini penghargaan tertingi, waktunya tidak tentu kapan diberikan,” terangnya. Terkait dengan prakongres, menurut Bihman pihaknya ingin kelancaran pelaksanaan kongres II tahun 2010 nanti, sehingga digelar kegiatan tersebut selama dua hari (1-2/4) yang diikuti sekitar 120 peserta. Peserta terdiri dari para seniman, budayawan, tokoh masyarakat, dan warga Kalsel yang merantau atau tinggal luar daerah, anggota Dewan Kesenian Daerah (DKD) Kalsel, dan pengurus lembaga kesenian daerah. Pokok masalah yang dibahas meliputi sejarah orang Banjar di perantauan, tradisi masyarakat Banjar, bahasa Banjar dan komunitas orang Banjar. slm

Pengelolaan Sanitasi Perlu Anggaran Memadai

Arsyadi Banjarmasin, KS Menindaklanjuti hasil pertemuan, kerjasama dan deklarasi empat gubernur dan 10 bupati/walikota tentang percepatan pembangunan sanitasi di daerah masing masing, perlu disusun strategi pembangunan bidang terkait. Namun pembangunan sanitasi perkotaan ini menurut Kepala Dinas PekerjaanUmum (PU) Kalsel, Ir Arsyadi, perlu didukung anggaran dana yang memadai, baik alokasi dari APBN, APBD provinsi maupun kabupaten/kota. Selama ini, pemerintah lebih fokus pada penyediaan air bersih tanpa melihat faktor pendukung lainnya seperti keberadaan drainase, WC dan sebagainya. Akibat buruknya sanitasi, terjadi kerugian cukup besar yang dialami oleh pemerintah. Mengutip hasil kajian program air minum dan sanitasi yang dilakukan oleh Bank Dunia, menurutArsyadi kerugian ekonomi akibat buruknya pengelolaan sanitasi di Indonesia mencapai Rp58 triliun per tahun, angka itu setara dengan 2,3 % produk domestic bruto (PDB). Sanitasi merupakan sektor penting yang harus menjadi perhatian dari pemerintah. Karena sanitasi yang baik akan mencegah kerugian dan juga meningkatkan perkonomian suatu kota. Namun pemerintah pusat belum mengalokasikan dana yang cukup untuk masalah sanitasi. Menurut Arsyadi lagi, sanitasi tidak kalah penting dengan penyediaan air bersih bagi masyarakat. Sewajarnya, alokasi dana yang disediakan pemerintah setara dengan proyek air bersih tersebut. Pertemuan empat gubernur ini difasilitasi Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto, di Jakarta tanggal 20-21 April lalu. Empat gubernur tersebut yakni Gubernur Sumatera Barat, Gamawan Fauzi, Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo, Gubernur jawa Timur, DR H Soekarwo dan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Drs Rudy Ariffin. Kerjasama bertujuan untuk penanganan percepatan masalah sanitasi di ibukota provinsi masing masing. Alokasi dana sanitasi pemerintah pusat pada tahun 2009 ini Rp 800 miliar. angka tersebut menurut Menteri Pekerjaan Umum,Djoko Kirmanto belum mencukupi kebutuhan idealnya yang mencapai Rp 6 triliun. Karena itu, Djoko mengatakan harus ada komitmen besar dari pemerintah daerah dalam upaya peningkatan pelayanan sanitasi yang komprehensif dan integratif.Dalam rangka mendukung pembangunan sanitasi di tengah keterbatasan anggaran ini, 17 pemda menandatangani kesepakatan komitmen percepatan pembangunan sanitasi Senin (20/4) di Jakarta. Upaya percepatan pembangunan sanitasi akan dilakukan dengan pendekatan Strategi Sanitasi Kota (SSK) sebagai perangkat dasarnya. Saat ini 30 kota di 9 provinsi sedang melakukan pembangunan sanitasi. Sebagai langkah lanjut Departemen PU didukung Tim Teknis Pembangunan Sanitasi (TTPS) akan mensosialisasikan SSK ini kepada 226 kota lainnya di Indonesia. slm

"Tingkatkan Kemandirian Daerah"

Rudy Ariffin Banjarmasin, KS GUBERNUR Kalimantan Selatan (Kalsel) Rudy Ariffin mengajak pegawainya terus berupaya meningkatkan kemandirian daerah dalam pembiayaan pembangunan di berbagai bidang. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memberikan kontribusi 50 persen lebih kepada APBD Kalsel, salah satu bentuk kemandirian dimaksud yang berhasil dicapai, sekaligus potensi pembiayaan mendatang. Hal ini diungkapkan gubernur melalui pidato yang dibacakan Sekdaprov Kalsel, Muhlis Gafuri pada peringatan Hari Atonomi Daerah, Senin (27/5) di halaman kantor gubernur setempat. Krisis ekonomi global yang terjadi lanjutnya, harus disikapi dengan semangat kebersamaam dan berupaya mengeleminir masalah yang ada supaya tidak berdampak terlalu buruk. “Kita harus berjuang agar kesempatan kerja masih tercipta dan PHK dapat dieleminasi, serta usaha usaha kecil tetap hidup,” ujarnya. Pertumbuhan perekonomian Kalsel di tahun 2009 yang mencapai 6,23 persen dan telah dimulainya beberapa mega proyek pembangunan seperti PLTU dan pabrik baja, membuktikan iklim usaha di daerah berjalan lancar. Terkait pelaksanaan peringatan otononi daerah, gubenrur mengatakan tujuannya untuk merefleksikan kembali makna kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang telah diimplemnetasikan sejak tahun 1999 lalu. “Mudah mudahan kita menyadari bahwa perjuangan mewujudkan otonomi daerah melalui proses yang panjang dan penuh tantangan yang kini jadi komitmen kita untuk merealisasikanya,” ujar gubernur. Peringatan ini sedianya jatuh pada tanggal 25 April, namun tepat di hari Sabtu, sehingga dimundurkan. Pada kegiatan ini, dilakukan penyerahan tali asih Pemprov Kalsel kepada ahli waris atau keluarga PNS Pemprov yang meninggal dunia. slm

Studi Banding Perda LPPL Salah Sasaran

Studio Abdi Persada FM Banjarmasin, KS ANGGOTA DPRD Kalsel yang tergabung dalam Pansus Raperda Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Abdi Persada (AP) FM melakukan setudi banding ke Medan Sumatera Utara Rabu (22/4). Sayangnya, kegiatan yang dimaksudkan menyempurnakan Perda LPPL Abdi Persada yang telah disampaikan Pemprov Kalsel itu salah sasaran karena di tempat itu tidak memiliki Perda yang dimaksud. Rencananya, tim pansus LPPL bakal berkunjung lagi ke Kebumen, Jawa Tengah. Pansus beranggotakan 15 orang ini diterima Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Utara Edi Sofyan. Pertemuan dihadiri Ketua KPID dan Kepala Balai Monitor dan Orbit Satelit Medan, juga turut serta Kepala Biro Humas, pejabat biro hukum dan biro pemerintahan Sekretariat Daerah Kalsel. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Itara menuturkan pihaknya belum memiliki Lembaga Penyiaran Publik Lokal. Pemerintah hanya bekerjasama dengan lembaga-lembaga penyiaran setempat. Dibeberapa kabupaten/kota terdapat radio siaran pemerintah daerah, namun yang sudah memiliki peraturan daerah baru satu yakni di Tapanuli Tengah. Pemerintah Sumut bersama KPID dan Balai monitor gencar-gencarnya menertibkan lembaga penyiaran yang belum memenuhi amanah konstitusi penyiaran seperti yang termaktub dalam Undang Undang 32 Tahun 2002 dan PP 11 Tahun 2005. Dari 40 lembaga penyiaran radio, sudah 30 radio yang telah ditertibkan Untuk menyempurnakan draf Perda yang telah ada, anggota pansus masih mempertimbangkan kemungkinan melihat salah satu Lembaga Penyiaran Publik Lokal di Kebumen Jateng. Ditempat tersebut terdapat LPPL yang telah mengudara secara ideal dan professional, bahkan telah memberikan pendapatan besar bagi penerimaan daerah. Anggota Pansus, Ibnu Sina optimistis Perda ini segera selesai. Perda LPPL Abdi Persada memang sangat mendesak. Untuk itu, setelah kunjungan ke medan, Perda ini hendaknya segera disempurnakan sesuai dengan UU 32 tahun 2002, dan PP 11 Tahun 2005, untuk kemudian disahkan. Jika produk perda LPPL Abdi Persada sudah disahkan, maka akan manjadi percontohan bagi provinsi lainnya. Peraturan daerah merupakan sarat wajib bagi landasan hukum Lembaga Penyiaran Publik Lokal, terutama dalam memunuhi persyaratan perizinan. Perda tersebut akan memuluskan jalan bagi perubahan status, dari radio-radio pemerintah daerah menjadi lembaga penyiaran publik lokal. Radio siaran pemerintah daerah yang ada di kabupaten kota di Kalsel masih belum berizin karena terkendala oleh pembuatan peraturan daerah.. rel/slm

Minat Baca Masih Rendah

RENDAH-Minat baca masyarakat saat ini masih rendah, sehingga perlu upaya pihak terkait memacunya. (foto doc/brt) Banjarmasin, KS MINAT baca masyarakat saat ini dinilai masih relatif rendah yang antara lain indikasi ini dibuktikan dari intensitas kunjungan di perpustakaan. Itu sebabnya, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kalsel berupaya melakukan beberapa program yang bertujuan memicu minat tersebut. Program dimaksud antara lain dengan melengkapi literature di perpustakaan daerah dan menyediakan mobil keliling sehingga memudahkan masyarakat, baik umum pelajar, ataupun mahasiswa, memperoleh informasi atau baga bacaan yang mereka perlukan. Tidak hanya itu, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kalsel juga mengembangkan teknologi guna meningkatkan kualitas pelayanan. Masyarakat bisa mengakses buku buku melalui internet. Hal ini juga dimaksudkan dapat membangkitkan minat baca. Demikian ditegaskan Sekretaris Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kalsel, Dra Hj Rusmiati Sukarno belum lama tadi. Lebih jelas dikatakan, pengembangan teknologi yang dilakukan Perpusda Kalsel yakni menerapkan sistem internet dengan membuka situs yang berfungsi mempermudah seseorang yang ingin meminjam buku. Calon peminjam buku tidak perlu datang langsung keperpustakaan Kalsel karena calon peminjam buku bisa mengecek disitus Perpusda Kalsel, apakah buku yang ingin dipinjam tersedia atau masih keluar. Selain itu, Perpusda Kalsel juga telah memasang area "hot-spot" internet yang diharapkan dapat menarik minat dan mempermudah para pengunjung dalam hal menggunakan fasilitas internet. Hingga saat ini Perpusda Kalsel menyediakan lebih kurang 98 juta buku dengan jumlah lebih kurang 10 ribu buku terbaru dengan berbagai macam bidang dan topik. Untuk rencana kedepan Perpusda Kalsel melakukan pengembangan khususnya dalam hal pembinaan perpustakaan yang ada di kabupaten/kota agar menumbuhkan minat baca masyarakat Kalsel secara menyeluruh. Lebih lanjut dikatakan, pihaknya terus meningkatkan sumber daya manusia (SDM) pustakawan dan arsip. Ini dimaksudkan pelayanan lebih baik sehingga memberikan kesan positif. slm

Realisasi APBD Kalsel 2009 Lebih Cepat

Dibanding tahun sebelumnya dengan periode yang sama, realisasi Anggaran Pendapata dan Belanja (APBD Kalsel tahun 2009 lebih cepat terpakai, terutama di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kalsel. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Kalsel, Gustafa Yandi mengatakan, selama triwulan pertama tahun ini, daya serap APBD Kalsel mencapai 19,15 persen. “Dibanding tahun sebelumnya selama periode yang sama, realisasi APBD 2008 hanya 8,95 persen,” ujarnya di acar coffee morning pejabat Pemprov Kalsel, Rabu (22/4) di aula Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kalsel. Pergerakan pengeluaran dana tersebut menurutnya antara lain dipicu kesiapan sejumlah satuan kerja perangkat daerah dengan proyek atau program masing masing, sehingga bisa lebih cepat direalisasikan. Di Dinas PU Kalsel lanjutnya, telah dilakukan lelang sejumlah proyek lebih awal dibanding tahun 2008 lalu. “Dilakukan lelang lebih duluan sebelum diteriam DPA (dokumen pelaksanaan anggaran, red), jadi bisa lebiih cepat,” jelas Gustafa Yandi. APBD Kalsel 2009 ini terdiri Pendapatan Daerah Rp1.616.748.000.000 dan belanja daerah Rp1.606.450.000.000. Untuk pendapatan 2009 mengalami kenaikan sekitar Rp400 miliar dari tahun lalu. Dari belanja daerah itu, alokasi terbesar ada di bidang pendidikan yakni mencapai Rp320,8 miliar atau 20 persen dari APBD yang ada. Kemudian bidang kesehatan Rp142,2 miliar atau 17,18 persen, bidang infrastruktur Rp131,163 miliar atau 15,85 persen, dan urusan ekonomi meliputi sector pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan dan perkebunan mencapai Rp90,8 miliar atau 0,24 persen. Sementara, belanja bagi hasil untuk Kabupaten/Kota Rp300 miliar atau 18,76 persen dari anggaran belanja daerah, lingkungan hidup Rp9,06 miliar atau 1,09 persen, urusan sosial Rp8,4 miliar atau 1,02 persen, urusahan ketahanan pangan Rp4,675 miliar atau 0,56 persen, dan bidang Koperasi dan UKM Rp4,135 miliar atau 0,50 persen. slm

Pemko Banjarmasin Diragukan Mampu Kelola RS Ansyari Saleh

Banjarmasin, KS Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin diragukan mampu menyanggupi tawaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) untuk mengelola rumah sakit umum (RSU) Ansyari Saleh di Kota Banjarmasin. Biaya operasional rumah sangat cuup tinggi. Khusus gaji pegawai rata rata Rp1 miliar perbulan, ditambah ongkos peningkatan pelayanan dan pemeliharaan fasilitas, diperkirakan perlu sekitar Rp20 sampai Rp30 miliar per tahun. Biaya ini tidak termasuk untuk perbaikan kondisi gedung. Sementara pendapatan rumah sakit tahun 2008 hanya sekitar Rp12 miliar. Apabila Pemko memperhtiungkan untung rugi dalam pengelolaan rumah sakit ini, dipastikan tidak akan bisa. “Bila memang diserahkan, harus secara bertahap, kalau langsung bisa kolaps, saya tahu berapa pendapatan Kota Banjarmasin, “ ujar Direktur RS Ansyari Saleh Sriyanto pada coffee morning jajaran Pemprov Kalsel, Rabu (22/4) di aula Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kalsel. Sriyanto menceritakan sewaktu dirinya menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehata Kota Banjarmasin, sempat diminta mantan Walikota Banjarmasin, Sofyan Arpan (alm) untuk mengkaji pengelolaan RS Ansyari Saleh di Kayu Tangi tersebut. Kesimpulannya, Pemko saat itu belum siap. “Dulu (tahun 2002,red) biaya operasional Rp4,5 miliar, penghaislan rumah sakit sekitar Rp400 juta,” ujarnya. Dia juga mengingatkan, apabila Pemko benar benar mengambilalih rumah sakit tersebut, yang perlu diperhatikan mengenai peningkatan tipe rumah sakit dari B non pendidkan menjadi tipe B plus atau pendidikan. Ditanya seberapa penting Pemko memiliki rumah sakit tersebut, menurutnya bila dilihat secara adminsitratif, memang perlu. Namun secara fungsional, bukan kebutuhan mendesak karena walaupun Pemko Banjarmasin tidak memiliki rumah sakit, masyarakatnya tetap terlayani masalah kesehatan di 10 rumah sakit milik pemrpov dan swasta yang ada. “Warga Banjarmasin sudah terlayani dengan rumah sakit yang ada, tidak ada warga tidak bisa berobat,” ujarnya. Namun dianggap lebih baik lagi, seperti 12 kabupaten kota lain di Kalsel, Pemko Banjarmasin bisa melayani 31 ribu jiwa warganya yang memperoleh jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) melalui rumah sakit sendiri yang tentunya berorientasi pada pelayanan masyarakat, bukan bisnis. Di tempat yang sama, Sekdaprov Kalsel, Muchlis Gafuri mengingatkan, masalah penawaran pengalihan pengelolaan ini menurutnya bukan bersipat langsung kepada Pemko Banjarmasin. “Kita akan menunggu persetujuan DPRD Kalsel dulu, baru diserahkan. Karena ini masalah penyerahan aset, tidak bisa sembarang,” ujarnya. RS Ansari Saleh merupakan rumah sakit jiwa di Jalan Brigjend H. Hasan Basri No 01 Rt 12 Banjarmasin yang diresmikan menjadi rumah sakit umum 7 April 2001 dengan jumlah 140 tempat tidur. Rumah sakit ini memiliki puluhan beberapa fasilitas medical check Up, ruang dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis anak, kebidanan & kandungan, penyakit dalam, dan THT. Pelayanan penunjang laboratorium patologi klinik, X-Ray, USG, endoskopi, angiografi, ECG, Treadmill, EE, konsultasi gizi, farmasi, fisioterapi. Fasilitas lain UGD 24 Jam, rawat jalan, rawat inap, serta kamar bedah. slm

Jalan Rusak

AMBLAS-Kerusakan jalan yang ada di jalur kecamatan Anjir Pasar-Wanaraya seringkali menyebabkan mobil yang melintas terpejebak. Nampak mobil rombongan press room Pemprov Kalsel amblas saat melintasi jalan tersebut. (foto ist/brt) Jalur Anjir - Marabahan Rusak Berat Banjarmasin, Kn Jalur yang menghubungkan Kecamatan Anjir Pasar dengan Marabahan saat ini mengalami kerusakan cukup parah, tepatnya di antara Anjir-Wanaraya dengan panjang 17,5 kilometer. Rusaknya jalan milik Pemprov Kalsel tersebut lantaran tingginya mobilisasi truk angkutan material untuk sejumlah proyek jalan Kabupaten Barito Kuala (Batola) ditambah angkutan kepala sawit yang melebih kapasitas. “Daya tahan jalan hanya 6 ton, tapi muatan truk yang melintas sekitar 8 ton,” ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kalsel, Ir Arsyadi kepada wartawan. Pembuatan jalan dimulai tahun 2004 dan selesai tahun 2007. Bersamaan dengan itu, Pemkab Batola membangun sejumlah ruas jalan kabupaten yang ada di kawasan jalan, sehingga mobilisasi truk pengangkut material, melintas jalur yang pada akhirnya menyebabkan banyaknya kubangan dan lubang. Pihaknya lanjut Arsyadi, sudah meminta dinas perhubungan memasang rambu larangan melebihi kapasitas jalan, hanya saja peringatan tersebut nampaknya tidak dihiraukan sehingga berdampak pada kerusakan sekarang. Untuk perbaikan kondisi jalan, akan dianggarkan sekitar Rp15 miliar dalam dua tahun anggaran yakni APBD Perubahan tahun 2009 danAPBD tahun 2010. “Tahun ini akan kita anggarakan di APBD Perubahan,” janji Arsyadi usai acara ekspose peternakan danpanen ternak hasil pemurnian sapi Bali di Desa Sidomulyo Kecamatan Wanaraya Kabupaten Batola, Senin. Di tempat yang sama, Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin juga berjanji kepada masyarakat setempat untuk memperbaiki kerusakan jalan tersebut. Gubernur bahkan menyaksikan dan melintasi sendiri jalan tersebut. “Mudahan 2010 nanti, jalan ini sudah baik lagi,” ujarnya yang disambut tepuk tangan warga Desa Sidomulyo dan sekitarnya. slm

PT AI Serahkan Bantuan Sosial Keagamaan

Banjarmasin,Ks PT Arutmin Indonesia (AI) di Kalimantan Selatan (Kalsel), Kamis (26/2) secara simbolis menyerahkan bantuan sosial dan keagamaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Bersama Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov, jajaran PT AI juga memberikan bantuan peralatan sekolah kepada sejumlah anak anak yang berdomisili sekitar perusahaan ditambah peralatan tempat ibadah dan majlis taklim berupa pengeras suara wairless. Saiful Halim selaku pihak PT AI mengatakan apa yang mereka berikan kepada masyarakat, sebagai bentuk kepedulian sosial dan komitmen menjadi perusahaan yang tidak semata mata mengejar profit oriented. Beberapa tempat ibadah dan fasilitas umum yang dibantu pembangunannya seperti Mesjid Babussalam dan Jembatan Lok Padi di Desa Bukitbatu Kecamatan Satui Kabupaten Tanahbumbu, dan TP Permata Bangsa Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui di kabupaten yang sama. Selain bantu pembangunan sarana ibadah dan umum, masyarakat tani juga dibantu dalam hal pembinaan seperti untuk petani kol, jagung dan pembinaan pengrajin pengolahan rajungan di Kabupaten Tanah Laut. Bupati Tanah Laut, Drs Adriansyah menyambut baik etikad jajaran PT AI dalam program CSR mereka yang selama ini cukup membantu masyarakat Tala yangberada di sekitar tambang perusahaan tersebut. Aad begitu sapaan Adriansyah, menyarankan dana bantuan yang mereka alokasikan, dapat dipadukan dengan APBD setempat dalam membantu kegiatan kemasyarakat dan keagamaan. “Kalau perlu dana yang dianggarkan, kita bahs bersama sama dewan (DPRD,red) dandigunakan bersama sama,” sarannya. Penyerahan dan penandatangan prasasti bantuan dilakukan gubernur dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Kalsel. Gubernur berharap semua bantuan yang diberikan dapat digunakan sebagaimana mestinya dan membawa manfaat. slm

50 % Sekdes Berstatus PNS

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel, HM Thamrin mengatakan, lebih dari 50 persen sekretaris desa (sekdes) sudah diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) di Kalsel. “Kalsel ada 1800-an desa, 900-an desa sekdes-nya sudah diangkat jadi PNS,” ujarnya dalam dialog Komisi II DPR RI dengan Pemprov Kalsel, KPU, BPN, BKD kabupaten kota dan DPRD Kalsel. Pada penerimaan CPNS 2008 lalu yang pengumuman hasil tes diperkirakan akhir bulan ini, formasi sekdes mendapat jatah 246 orang untuk diangkat menjadi PNS. Secara nasional, terdapat sekitar 40.000 Sekdes, 21.000 orang diantaranya diupayakan menjadi PNS tahun 2008 dan sisanya tahun 2009. Bagi sekdes yang sudah berumur tua dan tidak bisa memenuhi syarat menjadi PNS, pemerintah pusat menetapkan mereka kemungkinan digantikan dengan yang memenuhi syarat, dan Sekdes yang bersangkutan nantinya dibayarkan uang pesangon. Seperti diberitakan di media massa, Mendagri, Mardiyanto mengatakan, pihaknya mengalokasikan dana bantuan desa melalui APBN tahun 2008 sekitar Rp3 triliun lebih melalui program pengembangan kecamatan. Program ini selain bertujuan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan, juga mendorong perekonomian rakyat pedesaan. Sementara Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi berjanji akan segera menyelesaikan status Sekdes ini dengan mengangkat mereka menjadi pegawai negeri sipil (PNS) golongan IIA. Ini sesuai dengan Undang-undang No.32/2004 tentag Pemerintahan Daerah, Sekdes harus dijabat seorang PNS yang memenuhi syarat, kemudian dalam penjelasannya juga disebutkan Sekdes yang belum PNS akan diangkat menjadi PNS secara bertahap. Sekdes yang dapat diangkat tersebut usia minimal 19 tahun dan maksimal 51 tahun, dengan pangkat golongan IIA, apapun jenjang pendidikan yang dimilikinya. Bagi yang berusia lebih dari 51 tahun, sehingga tidak dapat diangkat menjadi PNS, akan diberikan kompensasi semacam uang pesangon sesuai dengan lama pengabdiannya. Sekdes yang menjalankan tugas selama lima tahun akan mendapat kompensasi Rp5 juta, enam tahun Rp6 juta, 11 tahun mendapat Rp11 juta, dan seterusnya.slm

Jangan Buru buru PHK

Pengusaha di Kalimantan Selatan (Kalsel) diingatkan agar tidak mengambil keputusan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara buru buru dengan dalih mengalami kerugian akibat dampak krisis ekonomi global. “Masa sudah sekian tahun mengeruk keuntungan, tiga bulan rugi, langsung PHK,” ujar Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin saat menyampaikan pidato sambutan peringatan puncak hari jadi ke 43 Kabupaten Tanah Laut, Senin (12/1) di Pelaihari. Dia meminta pengusaha bai di tanah laut atau daerah lain, agar memikirkan matang matang tindakan PHK terhadap karyawan mereka sehingga tidak berpengaruh pada kelangsungan hidup banyak masyarakat. “Kita cari solusi yang baik, karena ini menyangkut masalah di masyarakat,” ajak gubernur. Masalah ini dilontarkan gubernur terkait sudah beberapa perusahaan di Kalsel yang melakukan PHK terhadap ratusan karyawannya, salah satunya perusahaan tambang PT Galuh Cempaka dibanjarbaru. Sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalsel, Kurdiansyah SH mengungkapkan, sudah ada lima perusahaan perkebunan di Kalsel yang terpaksa tidak mampu melakukan perpanjangan kontrak kerja dengan sebagian besar karyawannya. Kondisi tersebut terjadi karena perusahaan harus mengurangi produksinya, mengingat permintaan pasar dunia terhadap CPO yang turun drastis dalam beberapa bulan terakhir. PHK di lima perusahaan perkebunan sawit diperkirakan mencapai 2000 orang, ditambah beberapa perusahaan sektor lain.seperti perkayuan sebagai akibat krisis keuangan global. Dalam tiga bulan terakhir, total karyawan yang terkena PHK mencapai seribu orang lebih, ini cukup luar biasa, dan harus segera mendapatkan solusi. Mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, tambahnya, pihaknya akan memanggil ketiga perusahaan tersebut untuk dimintai keterangan, kenapa sampai melakukan PHK, apakah tidak ada solusi lain. Selain itu, untuk melindung hak-hak karyawan yang terkena PHK, pihaknya berjanji akan meminta perusahaan segera memberikan pesangon sesuai dengan aturan yang ditetapkan. slm

TNI-AU Diminta Bantu Arus Mudik

Banjarmasin, KS Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Rudy Ariffin meminta TNI-AU Pangkalan Udara Syamsudin Noor Banjarmasin agar membantu arus mudik lewat udara dengan pesawat Hercules. "Mengantisipasi lonjakan arus mudik lebaran 1429 hijriyah lewat udara, kita meminta Lanud Banjarmasin membantu masyarakat dengan pesawat Hercules seperti tahun-tahun sebelumnya," katanya, Rabu. Gubernur meminta, agar Dinas Perhubungan Kalsel, memfasilitasi koordinasi dengan aparat terkait untuk mengatasi kemungkinan lonjakan arus mudik menggunakan pesawat udara. Pernyataan gubernur tersebut menanggapi kemungkinan bakal terjadinya lonjakan arus mudik dengan menggunakan pesawat udara, terutama pada saat puncak arus mudik, mulai H-7 hingga H+7 lebaran. "Kondisi itu harus diantisipasi sejak awal, sehingga tidak akan terjadi masalah yang berarti pada saat terjadinya lonjakan arus mudik yang diperkirakan terjadi pada minggu keempat September," katanya. Selain itu, gubernur juga meminta agar perusahaan angkutan laut tidak menaikkan harga secara signifikan, sehingga harga tiket tidak terjangkau warga yang ingin mudik. "Kalau memang angkutan laut yang ada tidak mencukupi, silahkan dinas terkait meminta tambahan kapal untuk mengangkut para pemudik," tambahnya. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kalsel, Fakhrian Hipni mengungkapkan, arus mudik lewat udara pada lebaran 2008 diprediksi akan terjadi kenaikan jumlah penumpang dibanding tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu, katanya, pihaknya telah meminta kepada perusahaan penerbangan untuk menambah jadwal penerbangan sesuai dengan kebutuhan atau situasi yang terjadi saat itu. "Kita telah berkoordinasi dengan perusahaan penerbangan untuk menambah penerbangan ekstra, kalau memang diperlukan," katanya. Beberapa agen tiket penerbangan mengungkapkan, sebagian besar tiket untuk tujuan Banjarmasin-Surabaya atau Banjarmasin-Jakarta, pada pemberangkatan H-7 lebaran telah diborong penumpang. "Kalaupun masih ada tiket yang belum terjual, harganya juga sudah melambung, untuk tujuan Banjarmasin-Surabaya, rata-rata di atas Rp700 ribu," katanya.

Pasca Banjir, Puluhan Hektar Lahan Pertanian Rusak

Banjir yang sempat menenggelamkan beberapa desa di Kabupaten Tanah Laut (Tala) dan Tanah Bumbu sejak Minggu (24/8) lalu, sejak kemarin berangsur normal. Namun imbasnya tidak hanya merusak perumahan warga dan fasilitas umum, tapi kerusakan puluhan hektar lahan pertanian tidak terelakkan. Kepala Dinas Pertanian Kalsel Ir Sriyono memperkirakan sedikitnya 81 Ha tanaman padi siap panen dan palawija kini terendam banjir yang menjadi langganan tiap tahun tersebut. Untuk langkah selanjutnya, menurut Sriyono akan dilakukan pihaknya setelah kondisi air banjir yang merendam empat titik jalur Trans Kalimantan Poros Selatan itu benar benar normal. Kepala Badan Kesbanglinmas Kalsel, Fakhrudin mengungkapkan kondisi terakhir, Rabu (27/8), ketinggian air mulai turun, baik di Kabupaten Tala maupun Tanbu. "Kegiatan kita (Satkorlak, red) saat ini membantu masyarakat kembali ke rumah masing masing setelah sempat mengungsi,” ujarnya usai mengikuti coffee morning di aula RSUD Ansyari Saleh Banjarmasin. Dikatakan, semua jalur transportasi yang sempat terputus karena genangan air hingga 2 meter, kini bisa dilewati.”Airnya tetap ada, tapi sudah mulai surut dan bisa dilalui angkutan,” ujarnya. Terkait dengan bantuan dana kepada korban banjir, menurut Fakhruddin hal itu tergantung persetujuan usulan yang disampaikan kepada Biro Keuangan setelah ada laporan tertulis. “Kesbanglinmas itu tidak ada dana sendiri, hanya mengusulkan saja, dan itulah sebabnya kita sering dikatakan lambat dalam memberikan bantuan,” jelasnya. Ditempat yang sama, Kepala Dinas Sosial Kalsel, Bahriar Hanafiah mengaku pihaknya sudah jauh jauh hari mengirim jatah bantuan mulai bahan pokok, pakaian, sampai peralatan dapur umum untuk dua kabupaten yang terkena musibah itu. “Juli lalu kita sudah serahkan buffer stock untuk mereka (Tala dan Tanbu,red), tapi kalau masih kurang, kita siap mengirim lagi,” ujar pria yang biasa disapa Toto tersebut. Khusus korban banjir di Tanbu, sesuai dengan laporan yang didapat dari daerah, untuk Kecamatan Satui, terdiri dari delapan desa 3.215 KK atau 14.909 sedangkan Sungai Lobak, enam desa dengan jumlah 552 KK atau 2.268 jiwa. “Tala kita belum terima data lengkap,” lanjutnya. Selain mendapatkan bantuan makanan, pakaian dan proses evakuasi, korban banjir diawasi petugas medis yang dikirim dinas kesehatan setempat ditambah tenaga dari pemerintah provinsi. “Kita sudah mengirim 10 koli obat obatan berupa obat antibiotik, penahan rasa sakit, vitamin, obat gatal dan deare,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Kalsel, drg Rosihan Adhani kepada wartawan. Bantuan tersebut menurutnya sebagai tahap awal yang akan dilanjutkan dengan pengiriman tenaga medis bila diperlulan dan peralatan lainnya.”Kalau memang perlu, kita akan kirim mobil kesehatan,” tegasnya. Tidak hanya melayani pengobatan pengungsi yang sakit, di tempat pengungsian petugas yang dikirim juga membantu dalam penyediaan air bersih untuk makan dan minum. Kurang Serapan Air Kepala Dinas Kehutanan Kalsel, Suhardi Admoredjo menilai penyebab terjadinya banjir di dua lokasi lantaran kurangnya daerah resapan air, dimana fungsi sungai sungai yang ada kurang maksimal. Saat terjadi cyrah hujan yang tinggi, air dengan cepat menggenangi kawasan tersebut dan terjadilah musibah yang baru dialami tadi. "Saat ini semak-semak yang diharapkan menjadi penahan air juga telah habis dibabat untuk tanaman perkebunan maupun fungsi lainnya," ucapnya. Hilangnya semak-semak tersebut, juga menjadi salah satu penyebab terjadinya erosi sehingga mengakibatkan pendangkalan suangai-sungai di daerah tersebut. Selain banyaknya alih fungsi lahan juga hampir seluruh sungai di tiga kabupaten tersebut kini dalam kondisi dangkal, sehingga saat hujan turun, air yang ada tidak mampu lagi ditampung oleh sungai-sungai yang ada. Menurut Suhardi, sebenarnya kalau alih fungsi lahan kawasan hutan dan konfersi di tiga kabupaten tersebut secara resmi, belum terlalu besar, tidak lebih dari tiga persen. Namun yang tidak terdata atau ilegal, kenyataannya jauh lebih besar, baik itu untuk tambang batu bara, perkebunan sawit atau karet dan pertanian, sehingga banjir tidak mungkin dihindarkan lagi. Hal yang harus diwaspadai, bencana banjir yang bakal terjadi pada 20 tahun kedepan, dimana kelapa sawit memasuki masa daur pertama, atau pembabatan untuk diganti dengan bibit baru. Pada saat sawit mengalami daur pertama, maka masa itu akar sawit sudah saling menggumpal dan telah banyak memakan unsur hara tanah. Untuk mengembalikan ke unsur tanah seperti asal perlu waktu yang lama, termasuk menunggu pembibitan dan penanaman kelapa sawit yang baru. Pada masa peralihan tersebut, bencana banjir yang sangat besar akan sulit dihindari, bila hal-hal tersebut diatas tidak segera diantisipasi dari sekarang. (slm)

Tujuh Warga Terseret Banjir

Banjarmaisn, KS Banjir di kawasan Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) dan Tanah Laut (Tala) sejak akibat tingginya curah hujan sejak Sabtu (23/8) lalu, menghanyutkan empat unit sepeda motor dan dua unit mobil yang menyeret 7 penumpang didalamnya. Kabid Linmas, Badan Kesbanglinmas Kalsel, Ariffin mengatakan, dari keterangan yang terimanya, sampai pukul 10.00 wita, Selasa (26/8), lima diantara warga yang terseret arus dapat diselamatkan, namun dua lainnya belum ditemukan. Sebagian warga sudah dilakukan evakuasi dan pihak Satlak Tanbu sudah menyediakan sarana bantuan seperti alat masak dan kebutuhan pokok. Begitu juha dari jajatan dinas kesehatan sudah mengirim obat obatan untuk warga yang memerlukan dan pihak Badan Kesbanglinmas Kalsel mengirim fasilitas perahu karet. Hanya saja, menurut Ariffin, tidak semua warga yang terkena banjir dapat diberi pertolongan secepatnya karena terganggu arus transportasi yang terputus. “Ada empat titik jalan yang tidak bisa dilewati, bahkan ada ketinggian air menacapai 2 meter,” ujarnya. Itu sebabnya, warga di lima desa yang masuk wilayah Kecamatan Sungai Loban Tanbu, hingga kemarin belum bisa mendapat bantuan.”Karena terkendala jalur di Asam Asam yang tidak bisa dilalui,” terangnya. Secara terpisah, Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Kimopraswil) Kalsel, Ir Arsyadi berjanji pihaknya akan melakukan perbaikan apabila terjadi kerusakan akibat banjir yang merendam empat titik di jalur Trans Kaimantan Poros Selatan tersebut. “Ada empat titik yang terendam yaitu di kilometer 154, 179, 185 dan 205 yang sampai sekarang belum bisa dilalui. Jalannya tidak putus, hanya terendam air sehingga tidak bisa dilalui,” ujarnya kepada sejumlah wartawan. Dikatakan, pada jalur yang terkena banjir, saat ini sedang dilakukan proyek perbaikan oleh PT PP dan kerusakan yang ada akan jadi tanggungjawab kontraktor. “Yang sudah mereka kerjakan tetap kita nilai, bila nanti ada kerusakan setelahnya, bisa diberi tambahan dana,” kata Arsyadi yang didampingi Kasuddin Bina Pengembangan Prasarana Transportasi, Dinas Kimpraswil Kalsel, Martinus. Kedepannya, kawasan yang menjadi langganan banjir itu akan dicarikan solusinya sehingga arus air tetap bisa melewati jalur tanpa merusak kondisi jalan.”Kita masih minta penelitian penyebab selalu terjadinya banjir ditempat itu. “Akan dievaluasi apa saja hambatan yang ada, sehingga bisa dicari solusiya,” janjinya. Martinus menambahkan, pada jalur Jorong– Asam Asam saat ini berjalan pengerjaan proyek jalan Trans Kalimantan Poros Selatan dan jalur Sungai Damit – Setarap sudah beberapa kai dilakukan peninggian jalan. Begitu juga di kawasan Sebamban – Sebamban Kampung yang menjadi langganan banjir, sudah dilakukan peninggian jalan. Disinggung sebelumnya, akibat banjir tersebut, arus transportasi dari Banjarmasin ke Batulicin dan sebaliknya mengalami kemacetan. Para pengendara sepeda motor, sopir angkutan umum dan mobil pribadi berbadan kecil tidak berani melintasi jalan yang tergenang air dan berarus deras. Warga yang rumahnya terendam banjir dievakuasi ke Masjid Sungai Loban, yang juga difungsikan untuk posko kesehatan dan lokasi dapur umum. Karena diperkirakan air baru surut setelah tiga hari ke depan, maka Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi bekerjasama dengan Dinas Kesbanglinpemas, Dinas kesehatan dan Koramil mendistribusikan bantuan bahan makanan, obat-obatan dan pakaian ke masjid setempat dalam kapasitas yang cukup. Banjir sedikitnya merendam lima desa di Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanbu yakni Desa Sebamban Baru, Sebamban Lama, Desa Sari Mulya, Sungai Dua Laut, dan Desa Marga Mulia. Sedagkan di Tala, terjadi di Kecamatan Batu Ampar, Jotong, Kintap dan Pelaihari. (slm)