05 Desember 2008

Hiswana Migas Tuding Pengusaha SPBU

SPBU Banjarmasin, KS Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Purnomo Yusgiantoro menuding pengusaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sebagai pemicu kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium pasca penurunan harga tangal 1 Desember lalu. Pengusaha SPBU menurutnya memilih menahan diri mengambil jatah BBM jenis Premium karena margin (keuntungan) yang mereka terima dari PT Pertamina lebih kecil dibanding patokan harga sebelumnya. pernyataan tersebot kontan membuat Ketua Himpunan Swadaya Pengusaha Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Kalsel, Addy Chairuddin gerah dan tidak mengerti kenapa seorang menteri bisa salah menerima informasi. Tudingan itu menurutnya tidak beralasan karena margin Rp180 per liter yang diterima pengusaha SPBU, tidak pernah berubah ketika harga Premium Rp6.000 per liter maupun sebelumnya lagi. “Berkurang bagaimana, margin yang kita terima sama saja, tidak berubah,” ujarnya kepada wartawan, Jum at (5/12). Sebaliknya menurut mantan anggota DPRD Kalsel tersebut, pengusaha ingin membeli BBM sebanyak banyaknya ketika harga diturunkan pemerintah, lantaran uang yang mereka setor atau harga pembelian ke Pertamian lebih rendah. “Kalau harga turun, logikanya pengusaha ingin beli yang banyak agar bisa setor lebih besar,” terangnya sembari menilai pola pemberian keuntungan menggunakan sistem persentasi. Terjadinya antrean panjang dan kekosongan Premium di sejumlah SPBU menurut Addy Chairuddin lebih tepat disebabkan adanya lonjakan permintaan masyarakat karena sempat menaham pembelian BBM sebelum penurunan harga diberlakukan. “Jumat, Sabtu dan Minggu itu masyarakat banyak tidak membeli BBM dulu karena harga akan turun, begitu turun, melonjaklah permintaan dan terjadi antrean di SPBU,” tebaknya. Kebijakan penurunan harga ini lanjutnya, jsuteru sempat merugikan pengusaha SPBU yang harus menerima jatah BBM dengan harga Rp6 000 per liter pada hari Minggu, sebelum penurunan menjadi Rp5. 500 perliter diberlakukan. Janji PT Pertamina memberikan insentif untuk mengganti kerugian yang dikeluarkan pengusaha Rp500 per liter bahkan tidak dipenuhi sepenuhnya, melainkan hanya Rp160 per liter. “Jadi pengusaha rugi Rp340 per liter karena membeli harga lebih tinggi dari harga jual karena harus dilakukan penyesuaian,” terang Addy. Padahal, pihaknya lanjut Addy, berharap adanya uang ganti rugi itu terkait masa transisi harga. Aspirasi itu senada dengan dengan pernyataan Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen ESDM, Sutisna Prawira di Jakarta yang meminta PT pertamina memberikan insentif kepada pengusaha. Apalagi Pertamina dan pengusaha SPBU sebelumnya sudah menyepakati dengan masalah ini. Kenyataannya, Menneg BUMN Sofyan Djalil sebagai pemegang saham Pertamina mengatakan pihaknya hanya menyetujui 'subsidi' atau kompensasi bagi pengusaha SPBU Rp 160 per liter. Meski sudah banyak persiapan, tetap saja ketersediaan premium setelah penurunan harga terbatas. Banyak SPBU Pertamina yang kehabisan stok premium. Dalam hal ini, adi Cahiruddin juga membantah adanya ‘permainan’ di kalangan pengusaha sehingga terjadi kelangkaan. “Tidak bisa di SPBU itu distok atau dikosongkan karena harga akan turun, polisi melakukan pengecekan,” jelasnya. Masih menurut penuturan Addy, sebelum penurunan harga, PT Pertamina menyampaikan informasi kepada pengusaha SPBU bahwa jika SPBU kedapatan tidak memiliki stok pada tanggal 1 Desember 2008 secara sengaja, maka Pertamina akan memberikan sanksi. Dan itu terbukti, di beberapa tempat di Indonesia, Pertamina pun akhirnya menskors beberapa SPBU yang kedapatan sengaja tidak menebus stok BBM sehingga tidak bisa melayani konsumen pada 1 Desember silam. slm

11 November 2008

dasi

tim dasi Pena mendapat pelatihan penanganan korban bencana

1.500 Relawan Dibekali Penanganan Medis

Banjarmasin, KS Sebanyak 1.500 relawan dari anggota karang taruna, sasana bhakti husada, mahasiswa dan dari usnur lainnya, mendapat pembekalan masalah penanganan medis yang diperuntukkan membantu masyarakat saat terjadi bencana seperti banjir, kebakaran, tanah longsor, angin puting beliung dan sebagainya. Para relawan tersebut disebut sebagai tim tim pemuda siaga penanganan bencana (Dasi Pena) yang tersebar di 13 kabupaten kota dengan posko di kantor dinas kesehatan setempat. “Mereka dilatih instruktur, petugas medis dan pelatih lainnya tentang bagaimana melakukan penanganan korban,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Kalsel, drg Rosihan Adhani kepada wartawan, Rabu (12/11). Selama ini lanjutnya, penanganan korban bencana masih dilakukan bukan dati tim khusus yang mengetahui secara medis, sehingga sering terjadi kesalahan yang menyebabkan kondisi korban lebih parah. “Untuk bencana apa saja, yang jelas untuk aspek penanganan medis, membawa korbanke rumah sakit atau tempat tujuan,” ujarnya. Latarbelakang dibentuknya dasi pena terkait kapasitas kesiapsiagaan dan tanggap darurat nasional yang masih memerlukan dukungan seluruh elemen masyarakat diantaranya komponen pemuda. Berbagai upaya yang telah dilakukan pada masa tanggap darurat krisis kesehatan akibat gempa seperti pelayanan kesehatan dasar di pengungsian dengan mendirikan posko kesehatan 24 jam, pendirian rumah sakit lapangan dan puskesling, mobilisasi tim reaksi cepat (TRC) dan tim traumatik konseling, pencegahan dan pengendalian penyakit, pengawasan dan perbaikan sanitasi, penanganan gizi darurat, pengelolaan logistik dan perbekalan kesehatan, serta menjalin kemitraan dengan lintas sektor, LSM, NGO dan instansi yang terkait. Pembentukan dasi pena sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 406/Menkes/SK/IV/2008 tanggal 25 April 2008 tentang Pebentukan Pemuda Siaga Peduli Bencana (DASI PENA). Tim ini menjadi salah satu bagian tim kesehatan pertama yang dimobilisasi selama masa tanggap darurat, berfungsi sebagai tim pendukung upaya kesehatan setempat dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi penduduk yang terkena bencana. Kecepatan dan ketepatan sangat diperlukan guna mencegah munculnya masalah kesehatan lanjutan.

Nilai Ekspor Turun

Banjarmasin , KS Dampak krisis keuangan di AS lambat tapi pasti mulai berdampak. Pasalnya, pada realisasi ekspor Kalsel bulan September 2008, volume serta nilai ekspor jatuh dibanding bulan sebelumnya. Perolehan nilai ekspor bulan Agustus tercatat US $ 502.792.158,7, September berikutnya turun menjadi US $399.741.756,12. berarti terjadi penurunan US $103.077.402,62 atau 20,50 persen. “Penurunan menimpa semua komoditas kita, karet, sawit, perikanan dan lain lain” ujar Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Dipserindag) Kalsel, H Subardjo kepada wartawan, Selasa (11/11). Penurunan tersebut dipengaruhi berubahnya permintaan hampir seluruh negara pengimpor terhadap komoditas Kalsel. Padahal, jumlah permintaan sudah ditetapkan sesuai kesepakatan awal. “Memang bisa saja berubah (kontrak,red), tergantung keduabelah pihak dengan kondisi yang ada,” jelas Subardjo Kondisi ini menurutnya sangat memungkinkan terjadi pengaruh yang besar terhadap masyarakat, terutama petani karet dan sawit karena nilai jual hasil perkebunan mereka yang menurun drastis. “Kalau ini berjalan sampai enam bulan, pasti berpengaruh sekali,” ucapnya. Salah satu antisipasi yang terus dilakukan pemerintah provinsi bersama saama di tingkat pusat, melalui pencarian pangsa pasar baru di wilayah Timur Tengah (Timteng), Eropah dan Cina. “Ini jadi angin segar buat kita, semua komoditas ditawarkan,” terang Subardjo lagi. Kendati ada penurunan, dikatakan juga, dibanding dengan bulan yang sama tahun sebelumnya, masih terjadi peningkatan senilai 92,86 persen. Secara komulatif, Januari sampai September 2008 diperoleh US $3.072.344.835,60, tahun lalu hanya US $2.172.394.238,79 atau naik 41,43 persen. “Dengan target ekspor tahunini US$ 3,3 juta, kita optimis bisa tercapai,” ujarnya. Upaya lain terkait menggairahkan iklim usaha dalam negeri berupa kampanye cinta produk sendiri. Di Kalsel, jajaran Disperindag sejak 10 tahuh lalu sudah mempromosikan kepada masyarakat agar mencintai produk daerah. ‘Tapi kita perlu mewaspadai barang yang masuk supaya tin(slm) Nilai Ekspor Turun Banjarmasin , BARITO Dampak krisis keuangan di AS lambat tapi pasti mulai berdampak. Pasalnya, pada realisasi ekspor Kalsel bulan September 2008, volume serta nilai ekspor jatuh dibanding bulan sebelumnya. Perolehan nilai ekspor bulan Agustus tercatat US $ 502.792.158,7, September berikutnya turun menjadi US $399.741.756,12. berarti terjadi penurunan US $103.077.402,62 atau 20,50 persen. “Penurunan menimpa semua komoditas kita, karet, sawit, perikanan dan lain lain” ujar Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Dipserindag) Kalsel, H Subardjo kepada wartawan, Selasa (11/11). Penurunan tersebut dipengaruhi berubahnya permintaan hampir seluruh negara pengimpor terhadap komoditas Kalsel. Padahal, jumlah permintaan sudah ditetapkan sesuai kesepakatan awal. “Memang bisa saja berubah (kontrak,red), tergantung keduabelah pihak dengan kondisi yang ada,” jelas Subardjo Kondisi ini menurutnya sangat memungkinkan terjadi pengaruh yang besar terhadap masyarakat, terutama petani karet dan sawit karena nilai jual hasil perkebunan mereka yang menurun drastis. “Kalau ini berjalan sampai enam bulan, pasti berpengaruh sekali,” ucapnya. Salah satu antisipasi yang terus dilakukan pemerintah provinsi bersama saama di tingkat pusat, melalui pencarian pangsa pasar baru di wilayah Timur Tengah (Timteng), Eropah dan Cina. “Ini jadi angin segar buat kita, semua komoditas ditawarkan,” terang Subardjo lagi. Kendati ada penurunan, dikatakan juga, dibanding dengan bulan yang sama tahun sebelumnya, masih terjadi peningkatan senilai 92,86 persen. Secara komulatif, Januari sampai September 2008 diperoleh US $3.072.344.835,60, tahun lalu hanya US $2.172.394.238,79 atau naik 41,43 persen. “Dengan target ekspor tahunini US$ 3,3 juta, kita optimis bisa tercapai,” ujarnya. Upaya lain terkait menggairahkan iklim usaha dalam negeri berupa kampanye cinta produk sendiri. Di Kalsel, jajaran Disperindag sejak 10 tahuh lalu sudah mempromosikan kepada masyarakat agar mencintai produk daerah. ‘Tapi kita perlu mewaspadai barang yang masuk supaya tidak mengancam barang lokalm" ujarnya.

Dana Pendidikan Rawan Penyelewengan

Banjarmasin, KS Alokasi 20 persen dari APBD ditambah APBN, membuat dana pendidikan Kalsel tahun depan mencapai 740 miliar. Dana tersebut akan dipakai untuk perbaikan kualitas pendidikan di wilayah ini. Namun diingatkan, jumlah dana yang terdiri dari alokasi daerah sekitar 240 miliar ditambah alokasi khusus Rp100 miliar dan sisanya dari pemerintah pusat sekitar Rp500 miliar, rawan terhadap penyelewengan atau kesalahan penggunaannya. Itu sebabnya, gubernur meminta dinas pendidikan ekstra hati hati menggunakan dana tersebut dan belum lama tadi dia memanggil kepala dinas bersangkutan untuk ditanyai kesiapannya. "Dengan agak gemetaran, pak Humaidi (Kepala Dinas Pendidikan Kalsel,red) menyatakan siap," ujarnya dihadapan pensiunan guru saat menggelar acara reuni reuni, Selasa (11/11), di Mahligai Pancasila. Peruntukan pembangunan fasilitas pendidikan antara lain untuk Fakultas Kedokteran Gigi maupun purna sarjana (S3), termasuk mess PGRI. Kemudian Rp100 miliar di antaranya dialokasikan khusus untuk memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan seperti gedung sekolah yang rusak. Anggaran juga akan dipergunakan untuk empat program prioritas berupa penuntasan program buta aksara, penuntasan wajib belajar sembilan tahun, perbaikan sarana dan prasarana sekolah, dan peningkatan mutu guru. "Ini sangat penting dalam peningkatan kualitas pendidikan di daerah, terutama memperbaiki indeks pembangunan manusia (IPM) yang hingga kini masih belum mengalami perbaikan," jelas Rudy. Rudy Ariffin menambahkan, peningkatan mutu guru juga menjadi prioritas penting, karena merekalah yang mendidik dan mencerdaskan generasi muda, sehingga kualitas guru menjadi jaminan perbaikan pendidikan di daerah ini. "Ini menyangkut kompetensi dan strata pendidikan, sehingga para guru juga perlu disekolahkan," katanya. para guru kini lebih beruntung, mengingat penghasilannya jauh lebih baik dibandingkan dulu karena minimal mendapatkan gaji Rp2 juta hingga Rp3 juta per bulan. "Belum lagi tunjangan kesejahteraan, tunjangan guru di daerah terpencil, maupun mereka yang telah mendapatkan sertifikasi, yang nilainya sama dengan satu bulan gaji," ujarnya.(slm)