Kabinet Gubernur Kalsel

‘Blok M’ Makin Kokoh di Kabinet Rudy Masuknya sejumlah pejabat asal Kabupaten Banjar yang menempati posisi strategis di lingkungan Pemprov Kalsel, makin memberikan kesan mendominasinya orang orang yang diistilahkan dengan “Blok M” atau blok Martapura tersebut. Pada formasi baru pejabat Rudy Ariffin sebagai penyesuaian PP Nomor 41 tahun 2007 dan Perda Nomor 6 tahun 2008, selain bertahannya sejumlah pejabat lama asal “Blok M,” beberapa orang baru menempati posisi di tingkat eselon II. Sebut saja, Hermansyah ( Kepala Biro Hubungan Kemasyarakatan), Khairul Saleh (Kepala Biro Umum), A Fauzan Saleh (Kepala Biro Kesra), dan Suciati (Wakil Direktur RSUD Ulin), yang semuanya pernah mengabdi di Kabupaten Banjar sewaktu Rudy Ariffin masih jadi bupati setempat. Adapun pejabat lama yang diklaim sebagai anggota “Blok M” antara lain, Fachrian Hifni (Asisten Bidang Pemerintahan), Ali Muzadi (Kepala Dinas Pertambangan), Rosihan Adhani (Kepala Dinas Kesehatan), Gustafa Yandi (Kepala Biro Keuangan), Napsiani Samandi (Kepala Dinas Pendapatan Daerah), dan Arbainsyah (Kepala Biro Perekonomian). Rudy Ariffin membantah anggapan bahwa dirinya semakin memperkuat posisi “Blok M” di lingkungan kerjanya. “Tidak ada yang namanya blok M, itu hanya istilah saja yang dibuat buat,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (7/1) usai pelantikan pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemprov Kalsel tahun 2009. Rudy menegaskan, pertimbangan penempatan 1.022 pejabat yang baru dilantik tersebut, didasarkan pada kemampuan yang bersangkutan dan kepercayaan dalam menjalankan tugas. “Kita bukan menganaktirikan,” tegasnya sembari mengatakan pejabat yang di kabupaten merupakan pejabat provinsi juga yang bisa sewaktu waktu ditarik karena dianggap mampu dan diperlukan. Lebih lanjut dikatakan, reposisi yang dilakukannya memang membawa konsekuensi, dimana ada pejabat yang naik jabatan, turun dari yang semula, atau perubahan dari pejabat struktur menjadi fungsional. Senada dikatakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel, M Thamrin kepada wartawan usai acara yang disambung dengan penyerahan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) APBD Kalsel 2009 di Mahligai Pancasila tersebut. “Konsekuensinya memang ada jobs jobs yang dihapus sepertijabatan wakil kepala dinas, posiis mereka ada yang naik, sebagian lagi menjadi sekretaris kepala dinas yang fungsinya sebagai orang nomor dua di dinasnya,” terang Thamrin. Pelantikan 1.022 pejabat terdiri dari 40 orang eselon Iia, 15 eselon Iib, 252 eselon IIIa, 11 oranglagi eselon IIIb, eselon IVa sebanyak 695 orang dan eselon Ivb sebanyak 8 orang, ditambah eselon Ib yakni untuk jabatan Sekda. Gubernur maupun Thamrin berharap berharap, dengan SOTK baru tersebut, Kalsel akan lebih mampu dalam menghadapi tantangan 2009 yang semakin berat dengan kerja keras dan fokus dengan bidangnya. slm

MJIS Desak Ijin Pelepasan KAPET

Banjarmasin, KS Pihak Meratus Jaya Iron Steel (MJIS), anak perusahaan PT Karakatu Steel (KS) mendesak panitia anggaran Raperda penyertaan modal DPRD Kalsel agar secepatnya menyetujui pelepasan aset Pemprov di KAPET Batulicin seluas 200 hektar. Penyertaan modal dalam bentuk lahan ini sebelumnya diminta langsung kepada Gubernur Kalsel yang hadir dalam rapat, tanggal 7Agustus 2008 lalu di Istana Wapres yang dipimpin langsung oleh Wapres Yusuf Kalla bersama Menteri Perindustrian, Mendagri, Menteri ESDM, Menteri BUMN serta juga Bupati Tanbu serta para Dirjen dan Deputi termasuk sekretaris Wapres. Desakan tersebut menyusul akan dilakukanya pembangunan pabrik baja PT MJIS di Kabupaten Tanah Bumbu yang sebelumnya merupakan patungan saham antara PT Antang dan PT Krakatau Stell. Namun, dengan adanya penyertaan modal dari Pemprov dalam bentuk lahan maka saham akan menjadi tiga yakni PT Antang, PT Krakatau Steel dan Pemprov Kalsel. Selanjutnya, Pemprov bersama-sama dengan DPRD Kalsel akan menetapkan Perda penyertaan modal daerah kepada PT Meratus Jaya Iron Steel. Hanya saja, sampai sekarang angka saham tersebut belum dapat dikalkulasikan karena harus menunggu perhitungan lembaga aprraisal indefenden. Nilai aset yang didapat akan diakumulasikan dengan aset PT MJIS sehingga Pemprov akan mendapatkan saham. Teknisnya, saham yang ada pada komposisi sekarang akan terjadi dilusi maksudnya saham dua akan mengecil dan diberikan kepada pemprov Kalsel. “Itu nantilah setelah ada pelepasan asset baru dilakukan perhitungan,” ujar Presiden Direktur MJIS, Anwar Ibrahim kepada wartawan, Jumat usai ekspose dihadapan anggota Pansus Raperda penyertaan modal di kantor Gubernur Kalsel. Bila jadual ini berjalan lancar lanjutnya, Maret mendatang sudah dapat dilakukan peletakan batu pertama (groundbreaking).”Pengurukan tanah sudah dan pembangunan pagar yang masih dalam pengerjaan,” terangnya. Terkait dengan ijin ijin, pihaknya masih menyelesaikan.”Bukan kita menghindar, ijin tetap diproses sambil jalan,” kilahnya. Proyek Meratus akan menghasilkan bijih besi sebesar 300.000 per ton. Investasi pabrik ini senilai US$65 juta. PT Krakatau Steel dan PT Aneka Tambang Tbk mendirikan pabrik ini secara patungan Ketua Pansus, Ibnu Sina mengatakan pihaknya pada dasarnya tidak masalah dengan permintaan percepatan pelepasan asset tersebut. Apalagi untuk pertumbuhan ekonomi daerah, akan mendukung sepenuhnya. “Pada dasarnya kita setuju, Perda nantinya berisi prinsip saja, teknisnya ada dalam MoU Pemprov dan MJIS,” ujarnya. Soal nilai saham yang belum dapat disebutkan, Ibnu Sina mengatakan pihaknya hanya tidak ingin kecewa belakangan lantaran besaran saham yang dimiliki tidak sesuai dengan nilai asset yang diberikan. “Kita kada handak dibunguli (tidak ingin dibodohi,red) lagi, jangan sampai nilainya sangat kecil dari harapan nanti,” ujarnya mengingatkan sembari pihaknya akan melakukan pengecekan. slm

Mesjid Sabilah Muhtadin Dipermegah

Banjarmasin, KS Mesjid Raya Sabilal Muhtadin yang penggunaanya dimulai tahun 1979, kini mulai mengalami banyak kerusakan pada beberapa bagian mesjid seperti plafon, lantai, dinding dan fasilitas penunjang lain. Atas pertimbangan pentingnya sarana ibadah yang merupakan ikon kota Banjarmasin tersebut, Pemerintah Provinsi Kalsel melakukan rehabilitas dan penataan lingkungan mesjid agat lebih terkesan megah dan nyaman. Untuk proyek ini, dialokasikan dana sekitar Rp39,8 miliar dari dua tahun anggaran APBD Kalsel yang pelaksanaannya dilakukan PT Waskita Karya cabang Kalsel dengan nilai kontrak 37,9 miliar. Lama pengerjaan proyek rehabilitasi dan penataan yang diawasi konstultan manajemen konstruksi PT Adiya Wudyajasa dilakukan 410 hari kalender dengan masa pemeliharaan 180 hari kalender. “Usia mesjid sekitar 30 tahun, perlu pembenahan, ada beberapa bagian yang rusak, atap bocor,” ujar Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin dihadapan jamaah mesjid yang menghadiri syukuran atas dimulainya rehabilitas dan penataan lingkungan mesjid, Jum at malam (9/1) di ruang induk mesjid setempat. Pekerjaan yang dilaksanakan menurutnya terdiri dari pekerjaan rehabilitas gedung induk mesjid seluas 5.250 meter persegi yang meliputi penggantian penutup atap, perbaikan lantai, perbaikan plasa, penggantian plafon, instalasi listrik dan sound system, dan poles marmer dinding. Juga dilakukan pembangunan gedung aula seluas 1.179 meter persegi, perbaikan gedung sekretariat, MUI, tempat wudhu, penggantian atap menara dan penataan halaman mesjid serta tempat parkir. “Selama perbaikan, mungkin akan terganggu kegiatan ibadah, kami minta maaf,” ujar gubernur. Dikatakan juga, selain Mesjid Raya Sabilal Muhtadin, pada anggaran yang sama, Pemprov Kalsel juga mengalokasikan dana Rp9,5 miliar untuk proyek yang sama di Mesjid Jami Sungai Jingah Banjarmasin. Proyek siap dilaksanakan dengan waktu pelaksanaan 300 hari kalender atau sekitar 10 bulan, mulai rehab ruang utama sampai pekerjaan non standar seperti penataan taman, landscaping, pemasangan paving block, plasa mesjid, pemasangan lampu, kolam eksterior, dan penyediaan fire hydrant (sumber air pemada api). Perbaikan dan penataan yang dilakukan pada Masjid Jami Sungai Jingah yang didirikan tahun 1900 tersebut tetap pada arsitektur bangunan semula yakni arsitektur klasik setempat dengan langgam atau atap tumpang tiga ditambah ornamen kubah. Syukuran diawali dengan shalat Magrib dab Hajat berjamaah, dilanjutkan dengan sambutan Ketua Banlo Mesjid Raya Sabilal MuhtadinTamrani Basri, sambutan gubernur, lalu shalat Isya berjamaah dan ceramah agama Guru Bakerie. slm

Alur Baru Ambang Barito

Alur Baru Ambang Barito Siap 24 Jam, Diawasi Tiap 2 Bulan Ada suasana yang berbeda di halaman samping Pelabuhan Trisakti Bandarmasih, Kamis (8/1). Wajah wajah jajaran PT Ambang Barito Nusantara Persada (Ambapers) bersama stakeholdernya nampak cerah dan penuh rasa puas. Hal in bisa dimaklumi, karena Dirjen Hubungan Laut (Hubla), Sunaryo selaku wakil Menhub, Gubernur Kalsel H Rudy Arifin dan perwakilan Van Oord Netherlands turut menyaksikan peresmian operasiona alur baru ambang Barito. Dengan bersemangat, Direktur Utama PT Ambapers, Irhamsyah menegaskan, setelah melalui dua kali uji coba, tidak perlu diragukan lagi, alur baru ambang Barito yang dikeruknya, siap dilalui 24 jam. Itu artinya, pengguna jasa alur yang selama ini masih dihadapkan pada masalah antrean masuk ke pelabuhan karena banyaknya kapal dan harus menunggu air pasang karena takut kandas, tidak perlu khawatir lagi. Yang lebih menguntungkan menurutnya, pengguna jasa alur akan mendapatkan efisiensi waktu cukup banyak, lantaran tidak harus menunggu berjam jam sebagaimana yang dialami sebelumnya. Kalaupun ada prosedur yang harus dilalui seperti mengurus pembayaran di bank untuk canel fee, tiu hanya memerlukan waktu sekitar satu jam. Jelas menurutnya lebih baik dari pada menunggu di laut sampai 16 jam. Untuk memastikan kondisi terus terjaga, Irhamsyah mengatakan, pihaknya akan melakukan survei setiap dua bulan sekali untuk memastikan jumlah sedimentasi alur. Selanjutnya, dari survei tersebut akan diketahui kapan pengerukan secara berkala dilakukan, apakah setiap bulan sekali atau hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Perludi ketahui ujarnya, semula alur yang akan dikeruk adalah alur lama seperti sebelumnya, akan tetapi Dirjen Hubla menetapkan alur yang akan dikeruk adalah alur baru sesuai studi Detec tahun 1997. Alur baru yang pengerukannya dilakukan oleh perusahaan Van Oord dari Belanda dengan perwakilan di Indonesia PT Penkonindo tersebut, memiliki panjang hingga 15 ribu meter, lebar dasar, 138 meter, lebar permukaan 162 meter dan kedalaman yang dikeruk -6 LWS. Dengan dibukanya alur Barito baru, penarikan fee untuk kapal tongkang batu bara maupun hasil tambang lainnya, mulai diberlakukan oleh perusahaan pengelola yaitu PT Ambapers. Pada tahap awal Irhamsyah mengaku belum berani menargetkan dalam jumlah besar. Tahap awal hanya menargetkan 40 juta ton batu bara yang akan melewati alur Barito yang baru. Pihaknya akan membuat target yang rendah, karena pemanfaatan alur baru ini masih memasuki tahap penjajakan, apalagi di Indonesia, baru di Kalsel yang melakukan penarikan fee dengan pengerukan dilakukan investor. Bila alur sudah normal, target akan ditingkatkan sesuai dengan kondisi dan kemampuan lalu lintas di alur Barito. Saat ini ekspor batu bara dari Kalsel ke berbagai negara, mencapai 70 juta ton, dan diperkirakan pada 2009 meningkat menjadi 80 juta ton hingga 90 juta ton per tahun. Irhamsyah mengatakan, alur baru yang dikeruk merupakan hasil penelitian Detec pada 1977 dan dianggap sempurna untuk mengatasi pendangkalan maupun keselamatan pelayaran. Alur baru ini berada di sebelah timur alur yang digunakan sekarang. Alur baru sepanjang 15 km ini dibuat lurus sehingga memudahkan navigasi dan keselamatan pelayaran. Sementara itu, Dirjen Hubungan Laut (Hubla), Dephub, Sunaryo mengingatkan pihak pengelola pelabuhan Trisakti Banjarmasin mewaspadai proses sedimentasi atau pendangkalan pada alur Barito yang baru. Sunaryo mengatakan, perawatan dengan rutin melalui pengerukan lumpur di alur Barito sangat penting dilakukan, agar pembangunan alur Barito baru tidak lagi mengalami nasib seperti alur sebelumnya. slm Gubernur : Ini Jilid Terakhir Gubernur Kalimantan Selatan, Drs Rudy Ariffin menaruh harapan besar kepada alur ambang Barito yang baru ini, merupakan pengerukan terakhir setelah dilakukan beberapa kali pekerjaan di alur lama. “Mudahan ini jilid yang terakhir,” ujarnya saat menyampaikan sambutan di peresmian pengoperasian alur baru Ambang Barito Banjarmasin, Kamis (8/1) di pelabuhan Trisakti Bandarmasih. Haparan itu disampaikannya karena menyadari pentingnya keberadaan alus Barito dalam menunjang gerak perekonomian Kalsel. Apalagi posisinya juga merupakan gerbang dua provinsi yakni Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Diakui juga, sebelumnya, permasalahan alur tidak bisa tuntas diselesaikan karena mengalami kendala pendangkalan yang berulang ulang, sehingga arus lalu lintas kapal terganggu. Gubernur juga mengaku gembira, kini kondisi alur dapat dilalui selama 24 jam dengan dua jalur. Sebelumnya, alur ambang Barito hanya berfungsi 6 – 8 jam per hari dengan satu jalur. Itu artinya, pengguna jasa mendapat efisiensi waktu dalam aktivitasnya membawa komoditas andalan Kalsel seperti batu bara, bijih besi, batu gunung dan bahan tambang lainnya lebih cepat. Harapan berikutnya yang disampaikan gubernur adalah untuk pihak PT Pelindo III Banjarmasin. Sebagai pihak yang memiliki otorita pembangunan di pelabuhan, diharapkan bisa melengkapi sesuai kebutuhan dan kenyamanan pelayanan. Kalau dulu mau melakukan pembangunan di Pelabuhan, mungkin Pelindo terkendala pada kondisi alur yang selalu terjadi gangguan, saat ini alur lancar, Pelindo menurut gubernur, akan melakukan perbaikan. slm

Hiswana Migas Tuding Pengusaha SPBU

SPBU Banjarmasin, KS Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Purnomo Yusgiantoro menuding pengusaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sebagai pemicu kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium pasca penurunan harga tangal 1 Desember lalu. Pengusaha SPBU menurutnya memilih menahan diri mengambil jatah BBM jenis Premium karena margin (keuntungan) yang mereka terima dari PT Pertamina lebih kecil dibanding patokan harga sebelumnya. pernyataan tersebot kontan membuat Ketua Himpunan Swadaya Pengusaha Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Kalsel, Addy Chairuddin gerah dan tidak mengerti kenapa seorang menteri bisa salah menerima informasi. Tudingan itu menurutnya tidak beralasan karena margin Rp180 per liter yang diterima pengusaha SPBU, tidak pernah berubah ketika harga Premium Rp6.000 per liter maupun sebelumnya lagi. “Berkurang bagaimana, margin yang kita terima sama saja, tidak berubah,” ujarnya kepada wartawan, Jum at (5/12). Sebaliknya menurut mantan anggota DPRD Kalsel tersebut, pengusaha ingin membeli BBM sebanyak banyaknya ketika harga diturunkan pemerintah, lantaran uang yang mereka setor atau harga pembelian ke Pertamian lebih rendah. “Kalau harga turun, logikanya pengusaha ingin beli yang banyak agar bisa setor lebih besar,” terangnya sembari menilai pola pemberian keuntungan menggunakan sistem persentasi. Terjadinya antrean panjang dan kekosongan Premium di sejumlah SPBU menurut Addy Chairuddin lebih tepat disebabkan adanya lonjakan permintaan masyarakat karena sempat menaham pembelian BBM sebelum penurunan harga diberlakukan. “Jumat, Sabtu dan Minggu itu masyarakat banyak tidak membeli BBM dulu karena harga akan turun, begitu turun, melonjaklah permintaan dan terjadi antrean di SPBU,” tebaknya. Kebijakan penurunan harga ini lanjutnya, jsuteru sempat merugikan pengusaha SPBU yang harus menerima jatah BBM dengan harga Rp6 000 per liter pada hari Minggu, sebelum penurunan menjadi Rp5. 500 perliter diberlakukan. Janji PT Pertamina memberikan insentif untuk mengganti kerugian yang dikeluarkan pengusaha Rp500 per liter bahkan tidak dipenuhi sepenuhnya, melainkan hanya Rp160 per liter. “Jadi pengusaha rugi Rp340 per liter karena membeli harga lebih tinggi dari harga jual karena harus dilakukan penyesuaian,” terang Addy. Padahal, pihaknya lanjut Addy, berharap adanya uang ganti rugi itu terkait masa transisi harga. Aspirasi itu senada dengan dengan pernyataan Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen ESDM, Sutisna Prawira di Jakarta yang meminta PT pertamina memberikan insentif kepada pengusaha. Apalagi Pertamina dan pengusaha SPBU sebelumnya sudah menyepakati dengan masalah ini. Kenyataannya, Menneg BUMN Sofyan Djalil sebagai pemegang saham Pertamina mengatakan pihaknya hanya menyetujui 'subsidi' atau kompensasi bagi pengusaha SPBU Rp 160 per liter. Meski sudah banyak persiapan, tetap saja ketersediaan premium setelah penurunan harga terbatas. Banyak SPBU Pertamina yang kehabisan stok premium. Dalam hal ini, adi Cahiruddin juga membantah adanya ‘permainan’ di kalangan pengusaha sehingga terjadi kelangkaan. “Tidak bisa di SPBU itu distok atau dikosongkan karena harga akan turun, polisi melakukan pengecekan,” jelasnya. Masih menurut penuturan Addy, sebelum penurunan harga, PT Pertamina menyampaikan informasi kepada pengusaha SPBU bahwa jika SPBU kedapatan tidak memiliki stok pada tanggal 1 Desember 2008 secara sengaja, maka Pertamina akan memberikan sanksi. Dan itu terbukti, di beberapa tempat di Indonesia, Pertamina pun akhirnya menskors beberapa SPBU yang kedapatan sengaja tidak menebus stok BBM sehingga tidak bisa melayani konsumen pada 1 Desember silam. slm