Waspadai Jajanan Tak Sehat

drg Rosihan Adhani Banjarmasin, KS Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), drg Rosihan Adhani mengingatkan kepada siswa, guru dan orang tua agar waspada terhadap jajaran di sekolah yang tidak sehat. Peringatan tersebut disampaikan sehubungan memasuki musim kemarau yang biasanya berdampak pada mudahnya anak anak terserang diare, dari yang sipatnya biasa sampai serius seperti disentri, kolera atau botulisme. Diare disebabkan virus yang menginfeksi saluran pencernaan melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi ataupun dari tangan yang kotor. Infeksi parasit ini bisa menyebar dari saluran pencernaan sampai ke saluran darah, pada tahap lanjut. Infeksi parasit ini bisa menyebabkan disentri sampai radang hati. Gejala yang ditimbulkan jika telah terinfeksi adalah muntaber/diare, kehilangan berat badan, lesu, dan sakit perut. Jajanan di sekolah atau dipinggir jalan yang seringkali si pedagang kurag memperhatikan faktor keamanan dalam kesehatan seperti tidak menutup rapat makanan atau minuman, membiarkan lalat hinggap dan sebagainya. Lebih lanjut dikataka, Rosihan bahkan menyarankan pihak terkait melakukan uji petik terhadap jajaan di sekolah khususnya.”Perlu uji petik terhadap jajanan yang tidak sehat,” ujarnya. Untuk mengantisipasi diare ini, anak anak disarankan menjaga stamina dengan mengkonsumsi makanan yang cukup dan gizi seimbang, sehingga daya tahan tubuh tetap terjaga atau fit. Diare adalah suatu kondisi di mana seseorang buang air besar berkali-kali dalam satu hari yang melebihi batas normal dan tinja atau feses yang keluar berupa cairan encer atau kental disertai angin / kentut dari dalam perut. Adapun cara menanggulangi diare atau mencret-mencret dapat dilakukan dengan minum air putih yang banyak, hindari makan makanan yang berserat seperti agar-agar, sayur dan buah karena makanan berserat hanya akan memperpanjang masa diare. Lalu istirahat yang cukup dan minum obat dengan dosis yang tepat. slm

Minat Baca Masih Rendah

RENDAH-Minat baca masyarakat saat ini masih rendah, sehingga perlu upaya pihak terkait memacunya. (foto doc/brt) Banjarmasin, KS MINAT baca masyarakat saat ini dinilai masih relatif rendah yang antara lain indikasi ini dibuktikan dari intensitas kunjungan di perpustakaan. Itu sebabnya, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kalsel berupaya melakukan beberapa program yang bertujuan memicu minat tersebut. Program dimaksud antara lain dengan melengkapi literature di perpustakaan daerah dan menyediakan mobil keliling sehingga memudahkan masyarakat, baik umum pelajar, ataupun mahasiswa, memperoleh informasi atau baga bacaan yang mereka perlukan. Tidak hanya itu, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kalsel juga mengembangkan teknologi guna meningkatkan kualitas pelayanan. Masyarakat bisa mengakses buku buku melalui internet. Hal ini juga dimaksudkan dapat membangkitkan minat baca. Demikian ditegaskan Sekretaris Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kalsel, Dra Hj Rusmiati Sukarno belum lama tadi. Lebih jelas dikatakan, pengembangan teknologi yang dilakukan Perpusda Kalsel yakni menerapkan sistem internet dengan membuka situs yang berfungsi mempermudah seseorang yang ingin meminjam buku. Calon peminjam buku tidak perlu datang langsung keperpustakaan Kalsel karena calon peminjam buku bisa mengecek disitus Perpusda Kalsel, apakah buku yang ingin dipinjam tersedia atau masih keluar. Selain itu, Perpusda Kalsel juga telah memasang area "hot-spot" internet yang diharapkan dapat menarik minat dan mempermudah para pengunjung dalam hal menggunakan fasilitas internet. Hingga saat ini Perpusda Kalsel menyediakan lebih kurang 98 juta buku dengan jumlah lebih kurang 10 ribu buku terbaru dengan berbagai macam bidang dan topik. Untuk rencana kedepan Perpusda Kalsel melakukan pengembangan khususnya dalam hal pembinaan perpustakaan yang ada di kabupaten/kota agar menumbuhkan minat baca masyarakat Kalsel secara menyeluruh. Lebih lanjut dikatakan, pihaknya terus meningkatkan sumber daya manusia (SDM) pustakawan dan arsip. Ini dimaksudkan pelayanan lebih baik sehingga memberikan kesan positif. slm

Lima Kabupaten/Kota Belum Serahkan Rekapitulasi

Mirhan AM Banjarmasin, KS Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalsel melaksanakan proses rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2009, Kamis (23/4), di Hotel Arum Banjarmasin. Sampai pukul 21.30 WITA tadi malam, penghitungan hasil perolehan suara hanya bisa dilakukan untuk 8 kabupaten/kota. Lima lainnya, yakni Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Kotabaru, Hulu Sungai Utara (HSU), Tanahbumbu, serta Kota Banjarmasin, belum menyerahkan hasil penghitungan masing-masing. Ketua KPU Kalsel Drs Mirhan AM mengharapkan, pihak kabupaten/kota yang belum menyerahkan rekapitulasi perolehan suara tersebut dapat selesai sesuai jadual yang ditentukan. “Tanggal 25 April kita harapkan semuanya sudah selesai,” ujarnya di sela sela acara perhitungan. Di tempat yang sama, anggota KPU Kalsel, Sukadji Budihardjo mengatakan, penghitungan lanjutan dilakukan, Jumat (24/4) hari ini mulai pukul 14.00 Wita, dan dijadualkan untuk penghitungan dari Kabupaten HSU. “Besok (hari ini,red) kita hitung dari HSU, lalu Sabtu dari Kabupaten Kotabaru dan Tanahbumbu, dan Minggu untuk Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar,” jelasnya. Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar dimungkinkan paling akhir dilakukan penghitungan lantaran keduanya belum melaksanakan pleno. Kota Banjarmasin melakukan pleno, Jumat (24/4), dan Kabupaten Banjar menurut informasi baru dilakukan rapat pleno Sabtu (25/4). “Kita harapkan paling lambat Minggu selesai,” ujar Sukadji. KPU HSU Selesai Kemarin, KPU HSU dengan seluruh anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) akhirnya berhasil merampungkan rekapitulasi perolehan suara pemilu. Perhitungan yang dilaksanakan mulai Rabu (22/4) dan berakhir Kamis (23/4) sore kemarin. Proses perhitungan sempat riuh sehubungan adanya keberatan dari saksi parpol tentang jumlah suara sah. Namun akhirnya bisa diredam setelah Ketua KPU HSU, M Noor menerangkan tentang tata cara dalam proses rekapitulasi suara, dimana segala bentuk keberatan atau protes hanya dapat disampaikan oleh para saksi setelah seluruh perhitungan suara selesai. Rapat pleno terbuka terus berlanjut hingga pukul 18.00 dan kemudian dilanjutkan pukul 21.00 untuk rekapitulasi hasil suara DPD, dan DPRD Propinsi hingga pukul 01.30 dini hari kemarin. Karena larut malam dan pembacaan hasil rekapitulasi suara oleh PPK untuk DPRD provinsi selesai, akhirnya pimpinan rapat pleno memutuskan menskor rapat dan melanjutkannya di pagi hari pukul 09.00 untuk pembacaan hasil perolehan suara DPRD kabupaten. Aparat keamaan terlihat siaga dari pagi hari sejak rapat pleno terbuka hingga malam hari. Mereka yang bertugas nampak harus menahan kantuk, karena kekhawatiran akan adanya demo dan pengerahan masa atau protes keras saat perhitungan suara untuk DPRD kabupaten sebagaimana isu yang berkembang mengingat adanya penolakan hasil pemilu dari 18 partai peserta pemilu. Saat pelaksanaan suara untuk DPRD kabupaten pada Kamis (23/4) di tengah kekawatiran demo kembali menyeruak, Bupati HSU HM Aunul Hadi yang baru tiba dari perjalanan dinasnya meluangkan waktu untuk bersilaturahmi dengan pengurus parpol dan caleg serta menyaksikan jalannya proses rekapitulasi yang dibuka sejak pukul 09.30. Isu demo hingga rapat pleno berakhir tidak terjadi. Dalam kesempatan memberikan tanggapan atas hasil rekapitulasi, juru bicara dari 18 partai yang menolak Pemilu, Murhan HK dari PDI Perjuanganmenyatakan mereka tidak perlu demo atau pengerahan massa, karena cara tersebut bukan cara yang baik dalam berpolitik dan menyampaikan aspirasi. Penolakan dari 18 partai ini karena mereka menilai pelaksanaan pemilu banyak terdapat kecurangan, serta adanya penggunaan politik uang, dan masih banyaknya pemilih yang tidak terdaftar, serta adanya perolehan suara dari caleg/parpol yang hilang saat pelaksanaan rekafitulasi dari TPS ke PPK serta permasalahan lainnya. Selain dari juru bicara 18 parpol, saksi dan utusan partai lainnya juga melakukan protes dan keberatan atas hasil perolehan suara yang diraih partai mereka. Semua segala bentuk bantahan atau protes dan pernyataan sikap itu ditampung oleh KPU dalam rapat pleno untuk selanjutnya ditindaklanuti.slm

Realisasi APBD Kalsel 2009 Lebih Cepat

Dibanding tahun sebelumnya dengan periode yang sama, realisasi Anggaran Pendapata dan Belanja (APBD Kalsel tahun 2009 lebih cepat terpakai, terutama di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kalsel. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Kalsel, Gustafa Yandi mengatakan, selama triwulan pertama tahun ini, daya serap APBD Kalsel mencapai 19,15 persen. “Dibanding tahun sebelumnya selama periode yang sama, realisasi APBD 2008 hanya 8,95 persen,” ujarnya di acar coffee morning pejabat Pemprov Kalsel, Rabu (22/4) di aula Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kalsel. Pergerakan pengeluaran dana tersebut menurutnya antara lain dipicu kesiapan sejumlah satuan kerja perangkat daerah dengan proyek atau program masing masing, sehingga bisa lebih cepat direalisasikan. Di Dinas PU Kalsel lanjutnya, telah dilakukan lelang sejumlah proyek lebih awal dibanding tahun 2008 lalu. “Dilakukan lelang lebih duluan sebelum diteriam DPA (dokumen pelaksanaan anggaran, red), jadi bisa lebiih cepat,” jelas Gustafa Yandi. APBD Kalsel 2009 ini terdiri Pendapatan Daerah Rp1.616.748.000.000 dan belanja daerah Rp1.606.450.000.000. Untuk pendapatan 2009 mengalami kenaikan sekitar Rp400 miliar dari tahun lalu. Dari belanja daerah itu, alokasi terbesar ada di bidang pendidikan yakni mencapai Rp320,8 miliar atau 20 persen dari APBD yang ada. Kemudian bidang kesehatan Rp142,2 miliar atau 17,18 persen, bidang infrastruktur Rp131,163 miliar atau 15,85 persen, dan urusan ekonomi meliputi sector pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan dan perkebunan mencapai Rp90,8 miliar atau 0,24 persen. Sementara, belanja bagi hasil untuk Kabupaten/Kota Rp300 miliar atau 18,76 persen dari anggaran belanja daerah, lingkungan hidup Rp9,06 miliar atau 1,09 persen, urusan sosial Rp8,4 miliar atau 1,02 persen, urusahan ketahanan pangan Rp4,675 miliar atau 0,56 persen, dan bidang Koperasi dan UKM Rp4,135 miliar atau 0,50 persen. slm

Pemko Banjarmasin Diragukan Mampu Kelola RS Ansyari Saleh

Banjarmasin, KS Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin diragukan mampu menyanggupi tawaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) untuk mengelola rumah sakit umum (RSU) Ansyari Saleh di Kota Banjarmasin. Biaya operasional rumah sangat cuup tinggi. Khusus gaji pegawai rata rata Rp1 miliar perbulan, ditambah ongkos peningkatan pelayanan dan pemeliharaan fasilitas, diperkirakan perlu sekitar Rp20 sampai Rp30 miliar per tahun. Biaya ini tidak termasuk untuk perbaikan kondisi gedung. Sementara pendapatan rumah sakit tahun 2008 hanya sekitar Rp12 miliar. Apabila Pemko memperhtiungkan untung rugi dalam pengelolaan rumah sakit ini, dipastikan tidak akan bisa. “Bila memang diserahkan, harus secara bertahap, kalau langsung bisa kolaps, saya tahu berapa pendapatan Kota Banjarmasin, “ ujar Direktur RS Ansyari Saleh Sriyanto pada coffee morning jajaran Pemprov Kalsel, Rabu (22/4) di aula Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kalsel. Sriyanto menceritakan sewaktu dirinya menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehata Kota Banjarmasin, sempat diminta mantan Walikota Banjarmasin, Sofyan Arpan (alm) untuk mengkaji pengelolaan RS Ansyari Saleh di Kayu Tangi tersebut. Kesimpulannya, Pemko saat itu belum siap. “Dulu (tahun 2002,red) biaya operasional Rp4,5 miliar, penghaislan rumah sakit sekitar Rp400 juta,” ujarnya. Dia juga mengingatkan, apabila Pemko benar benar mengambilalih rumah sakit tersebut, yang perlu diperhatikan mengenai peningkatan tipe rumah sakit dari B non pendidkan menjadi tipe B plus atau pendidikan. Ditanya seberapa penting Pemko memiliki rumah sakit tersebut, menurutnya bila dilihat secara adminsitratif, memang perlu. Namun secara fungsional, bukan kebutuhan mendesak karena walaupun Pemko Banjarmasin tidak memiliki rumah sakit, masyarakatnya tetap terlayani masalah kesehatan di 10 rumah sakit milik pemrpov dan swasta yang ada. “Warga Banjarmasin sudah terlayani dengan rumah sakit yang ada, tidak ada warga tidak bisa berobat,” ujarnya. Namun dianggap lebih baik lagi, seperti 12 kabupaten kota lain di Kalsel, Pemko Banjarmasin bisa melayani 31 ribu jiwa warganya yang memperoleh jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) melalui rumah sakit sendiri yang tentunya berorientasi pada pelayanan masyarakat, bukan bisnis. Di tempat yang sama, Sekdaprov Kalsel, Muchlis Gafuri mengingatkan, masalah penawaran pengalihan pengelolaan ini menurutnya bukan bersipat langsung kepada Pemko Banjarmasin. “Kita akan menunggu persetujuan DPRD Kalsel dulu, baru diserahkan. Karena ini masalah penyerahan aset, tidak bisa sembarang,” ujarnya. RS Ansari Saleh merupakan rumah sakit jiwa di Jalan Brigjend H. Hasan Basri No 01 Rt 12 Banjarmasin yang diresmikan menjadi rumah sakit umum 7 April 2001 dengan jumlah 140 tempat tidur. Rumah sakit ini memiliki puluhan beberapa fasilitas medical check Up, ruang dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis anak, kebidanan & kandungan, penyakit dalam, dan THT. Pelayanan penunjang laboratorium patologi klinik, X-Ray, USG, endoskopi, angiografi, ECG, Treadmill, EE, konsultasi gizi, farmasi, fisioterapi. Fasilitas lain UGD 24 Jam, rawat jalan, rawat inap, serta kamar bedah. slm