10 Kabupaten/Kota di Kalsel Hadapi Gizi Akut

Banjarmasin,KS Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesda) Provinsi Kalsel tahun 2007 menemukan fakta bahwa pravalensi gizi buruk dan kurang masih mencapai 26,5 persen (rentang 17-35,6 persen). Selain Kabupaten Kotabaru, Tanahbumbu dan Kota Banjarbaru, 10 kabupaten/kota di Kalsel masih berhadapan dengan masalah gizi akut dan kronis dengan angka lebih besar dari rata rata nasional. Masalah gizi buruk ini di Kalsel meningkat seiring bertambahnya umur balita, meningkat dengan semakin rendaknya pendidikan kepala keluarga, dan sekain rendahnya perkapita keluarga. Demikian diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Kalsel, drs Rosihan Adhani pada seminar sehari dalam rangka hari gizi nasional dan hari jadi Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kamis (7/6) di Amuntai. Pada acara yang dibuka Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin tersebut, Rosihan Adhani menjadi salah satu nara sumber yang membawakan makalah dengan materi kebijakan pemerintah dalam pencegahan dan penaggulangan gizi buruk. Dsiebutkannya juga, kurun waktu 4 bulan terakhir, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalsel mencatat 27 kasus gizi buruk, 13 diantaranya terjadi di Kota Banjarmasin. Sisanya terjadi di Kota Banjarbaru dan Kabupaten Balangan masing masing 2 kasus, HSU dan Tanahbumbu sama sama 4 kasus, Banjar dan Batola sama sama1 kasus. Satu kasus meninggal dunia terjadi di Batola. Tahun 2008 lalu, dari 158 kasus gizi buruk, Kota Banjarmasin menempati urutan teratas dengan jumlah 54 kejadian. Kasus tertinggi kedua ada di kabupaten Banjar sebanyak 23 dan HSU ada 18 kasus. Terjadinya kasus gizi buruk lanjutnya, terkadang tidak hanya disebabkan faktor kemiskinan dan lingkungan, namun ada juga lantaran keterbatasan pengetahuan masyarakat terhadap gizi yang baik. “Penyebab gizi buruk 20 persen karena kesehatan, 20 persen karena lingkungan, 40 persen karena prilaku dan 20 persen faktor lainnya,” jelas Rosihan. Selanjutnya, untuk masyarakat yang terdeteksi menderita gizi buruk, akan diberikan tambahan pendamping ASI berupa makanan pabrik dalam kemasan untuk balita 1-2 tahun dan bubur untuk anak 6-11 bulan selama 3 bulan. Pemberian makanan tambahan ini sesuai Kartu Menuju Sehat (KMS). Hadir juga sebagai nara sumber, Prof Dr Hamam Hadi MS (Pakar Gizi UGM Yogyakarta), DR Mahdian Anwar (Konsultan NICE Depkes), DR MA Husini dan DR Yayah Kusbandiyah Husaini (Ahli Peneliti Bidang Gizi di Puslitbang Gizi dan Makanan). slm GUBERNUR : Fokuskan pada Program ke Perbaikan Gizi Menyadari pentingnya masalah gizi, Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin mengaku pihaknya sudah melakukan koordinasi sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungannya yang terkait masalah ini. Masing masing SKPD diminta mengarahkan program mereka untuk perbaikan gizi di daerah dan khusus dinas kesehatan, ditambah keharusan meningkatkan pelayanan dan penyuluhan dimasyarakat tentang gizi. “Masalah gizi buruk ini bukan semata mata karena faktor kemiskinan, ada PNS yang keluarganya gizi buruk, jadi pengetahuan tentang gizi juga mempengaruhi,” ucap Rudy Ariffin di hadapan peserta seminar. Khusus kepada wartawan, Rudy Ariffin mengingatkan khusus kepada Pemkab HSU agar memperhatikan masalah ini, apalagi kota Bertaqwa ini masuk dalam tiga daerah tertinggi gizi buruk se Kalsel. Dia juga mengaku prihatin dengan data data yang menunjukkan masih tingginya angka gizi buruk atau kurang. Itu sebabnya, dia meminta semua pihak bersama sama menghadapinya. Gizi buruklanjutnya bukan hanya tanggungjawab instansi bidang kesehatan semata, karena in merupakan muara dimana banyak faktor yangmenyebabkan gizi buruk bisa terjadi. “Kita minta dinas dinas terkait agar memfokuskan programnya ke arah perbaikan gizi ini,” tegasnya lagi. slm BUPATI HSU : Program Perbaikan Gizi Menyadari wilayah kerjanya merupakan kabupaten yang masuk tiga besar tertinggi gizi buruk di Kalsel, Bupati HSU, Aunul Hadi bertekad menyusun program demi program yang dapat mengatasi masalah ini. Hampir serupa yang disampaikan Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin, pihaknya akan meminta fokus perhatian sejumlah instansi terkait, khususnya dinas kesehatan agar membuat program yang tepat. Diyakini, dengan kebijakan yang tepat, akan membuahkan hasil perbaikan gizi pada bayi dan balita. Pada gilirannya, ancaman generasi yang hilang (lost generations) atau “otak kosong” dapat diminimalisir. Seminar sehari bertemakan investasi gizi keluarga sebagai dasar penilaian keberhasilan pembangunan daerah dalampencegahan dan penangulangan gizi buruk ini diharapkan efektif memberikan pemahaman kepada masyarakat. slm

Tanbu Juara Umum STQN ke XVII

Banjarmasin, KS Dewan Hakim Seleksi Tilawatil Quran (STQ) Nasional ke XVII tingkat Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yang berlangsung di Asrama Haji Banjarbaru, memutuskan Kabupaten Tanahbumbu sebagai juara umum dengan total pengumpulan poin tinggi yakni 40. Peringat berikutnya adalah Kabupaten Banjar dan Barito Kuala (Batola). Kota Banjarbaru sebagai tuan rumah menempati urutan keempat dan disusul Kota Banjarmasin dengan 19 poin. Selanjutnya berturut turut adalah Kabupaten Hulu sungai Utara (HSU), Balangan, Tanah Laut, HST, Tabalong, Tapin, Kotabaru dan Hulu Sungai Selatan (HSS) yang menempati urutan paling akhir karena hanya memperoleh 1 poin. STQN ke XVII Provinsi Kalsel ini diikuti 705 peserta dari 13 kabupaten kota dengan masa perlombaan mulai tanggal 2 – 7 Mei 2009. Para juara yang dinilai 85 anggota tim juri dari perwakilan tiap daerah ditambah penunjukkan dari Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kalsel tersebut akan bertanding di tingkat nasional bulan depan. Kegiatan yang menghabiskan dana lebih dari Rp1 miliar tersebut mempertandingkan cabang tilawah dengan berbagai tingkatan, menghafal, dan tafsir Al Quran, ditambah lomba qasidah dan puisi kandungan isi Al Quran. Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin setelah menyerahkan tropi kepada masing masing pemenang, mengatakan pihaknya akan memberikan bonus khusus bagi yang berhasil meraih juara di tingkat nasional nanti di Jakarta. “Juara pertama akan mendapat bonus Rp50 juta, kalau juara dua Rp30 juta dan juara tiga Rp15 juta,” ujarnya dihadapan kafilah dari 13 kabupaten kota se Kasel yang mengikuti acara penutupan kegiatan, Rabu kemarin. Pada acara tersebut, juga disampaikan hasil rapat kerja daerah (Rakerda) LPTQ Kalsel yang memutuskan beberapa rekomendasi antara lain meminta pemerintah memberikan perioritas mengangkat sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS) bagi qari dan qariah berprestasi atau berhasil menjadi juara. Atas permintaan tersebut, gubernur mengaku akan berusaha mengakomodir aspirasi yang disampaikan dan akan memenuhinya apabila sesuai syarat yang ditentukan tentang penerimaan CPNS. Sebelum penutupan, gubernur memberikan ucapanselamat kepada seluruh pemenang STQN yang didampingi Ketua Panitia Pelaksana, DR Prof Fahmi Arief, Ketua LPTQ Kalsel, Muhlis Gafuri dan sejumlah pejabat lainnya. STQ Nasional ke XVIII tingkat Provinsi Kalsel berikutnya dijadualkan berlangsung di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) sesuai rekomendasi LPTQ Kalsel dari hasil rakerda yang dilakukan. slm

Satu Rumah Hangus Rp5 Juta

Martapura, KS Kehadiran Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin dengan sejumlah pejabat di lingkungannya di lokasi eks kebakaran di Desa Pekauman Hulu, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, Rabu (6/5) nampaknya cukup menghibur kesedihan para korban yang kehilangan harta bendanya. Apalagi, kedatangan orang nomor satu di Kalsel ini disertai dengan penyerahan bantuan berupa bahan kebutuhan pokok, pakaian, selimut, perabotan rumah tangga, dan sejumlah uang sebagai ungkapan keprihatinan dan kepedulian pemerintah terhadap mereka yang mengalami musibah takterduga, Selasa (5/5) sore itu. Sebelum menyerahkan bantuan secara simbolis, pejabat setempat menjelaskan kondisi warga yang menjadi korban kebakaran yang mengakibatkan salah satu warga, Rumiyah (57) meninggal dunia. Total rumah yang hangus karena peristiwa ini sebanyak 52 unit, ditambah 3 rumah rusak ringan, satu musalla, dan satu kantor pembakal setempat. Sebanyak 327 jiwa kehilangan tempat tinggal dan akibat insiden tersebut, jumlah kerugian ditaksir Rp6 miliar. Gubernur berharap para korban kebakaran yang saat ini sebagian masih tidur di tenda dan musalla tersebut dapat bersabar menerima cobaan yang diberikan Allah swt dan berusaha mengambil hikmahnya. Bantuan yang diserahkan berupa baju dewasa pria wanita, seragam sekolah, keperluan mandi, dan peralatan salat seperti sajadah dan mukena. Kemudian ada juga bantuan berupa beras, mie instan, bubur kemasan, gula teh, kopi, dan peralatan dapaur seperti wajan, piring dan sebagainya. Warga yang meninggal dunia akibat musibah tersebut mendapat uang santuan dari Pemprov Kalsel Rp5juta, mereka yang sakit diberi uang Rp2,5 juta, dan tiap rumah warga yang terbakar dibantu Rp5 juta. Panitia musalla yang menjadi tempat penampungan korban kebakaran juga mendapat Rp5 juta.slm

Banjarmasin Tertinggi Kasus Gizi Buruk

drg Rosihan Adhani Banjarmasin, KS Angka kasus kurang gizi (marasmus) sampai sekarang masih tergolong tinggi, termasuk di Kalimantan Selatan (Kalsel). Ironisnya, kejadian gizi buruk yang berdampak pada kehilangan IQ point 10-13 point ini justeru ada di Kota Banjarmasin sebagai ibukota provinsi. Kurun waktu 4 bulan terakhir, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalsel mencatat 27 kasus gizi buruk, 13 diantaranya terjadi di Kota Banjarmasin. Sisanya terjadi di Kota Banjarbaru dan Kabupaten Balangan masing masing 2 kasus, HSU dan Tanahbumbu sama sama 4 kasus, Banjar dan Batola sama sama1 kasus. ”Satu kasus (gizi buruk,red) meninggal dunia di Batola,” ujar Kepala Dinkes Kalsel, drg Rosihan Adhani kepada wartawan, Selasa (5/5). Tahun 2008 lalu, dari 158 kasus gizi buruk, Kota Banjarmasin menempati urutan teratas dengan jumlah 54 kejadian. Kasus tertinggi kedua ada di kabupaten Banjar sebanyak 23 dan Hulu Sungai Utara (HSU) ada 18 kasus. Menurut Rosihan, kualitas gizi masyarakat merupakan salah satu pendorong pembangunan bangsa. Peningkatan sumber daya manusia ditentukan mutu pangan yang dikonsumsi, selain pendidikan dan pelayanan kesehatan. Menyadari pentingnya memperhatikan masalah gizi buruk ini, jajaran dinas kesehatan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat seputar gizi keluarga dan cara penanggulangannya. Terjadinya kasus gizi buruk lanjutnya, terkadang tidak hanya disebabkan faktor kemiskinan dan lingkungan, namun ada juga lantaran keterbatasan pengetahuan masyarakat terhadap gizi yang baik. “Penyebab gizi buruk 20 persen karena kesehatan, 20 persen karena lingkungan, 40 persen karena prilaku dan 20 persen faktor lainnya,” jelas Rosihan. Selanjutnya, untuk masyarakat yang terdeteksi menderita gizi buruk, akan diberikan tambahan pendamping ASI berupa makanan pabrik dalam kemasan untuk balita 1-2 tahun dan bubur untuk anak 6-11 bulan selama 3 bulan. Pemberian makanan tambahan ini sesuai Kartu Menuju Sehat (KMS). Posyandu juga digiatkan melalui kader kader yang memberikan penyuluhan tentang pentingnya asupan gizi pada balita, dan menangani secara dini balita yang rentan dengan gizi buruk. Terkait dengan gizi buruk, Dinkes Kalsel bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten HSU, menggelar seminar sehari tentang gizi buruk dengan tema “Investasi gizi keluarga sebagai dasar penilaian keberhasilan pembangunan daerah dalam pencegahan dan penanggulangan gizi buruk.” Kegiatan yang dilaksanakan sehubungan Hari Gizi Nasional dan Harjad ke 57 Kabupaten HSU bertempat di aula kantor bupati setempat, Kamis (7/5). Dijadualkan hadir sebagai nara sumber, Prof Dr Hamam Hadi MS (Pakar Gizi UGM Yogyakarta), DR Mahdian anwar (Konsultan NICE Depkes), DR yayah Kusbandiyah H (Ahli Peneliti Bidang Gizi di Puslitbang Gizi dan Makanan), dan drg Rosihan Adhani (Kepala Dinas Kesehatan Kalsel). slm

Pramuka Harus Netral

M Rosehan NB SH Banjarmasin, KS Sebagai wadah pendidikan non formal, semestinya anggota gerakan Pramuka turut andil memberikan pemahaman terhadap demokrasi seperti proses penyelanggaraan pemilihan umum (pemilu), baik untuk legislatif, presiden dan wakil presiden, maupun kepala daerah (pilkada). Gerakan Pramuka dengan Kode Kehormatan Pramuka, seharusnya menempatkan dirinya sesuai dengan Jiwa Tri Satya dan Dasadarma membantu menjaga proses demokrasi berjalan dengan aman, tertib dan lancar. Sehubungan dengan ini, Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Kalsel, HM Rosehan NB SH mengingatkan agar anggota gerakan Pramuka tidak melibatkan lembaga kepada pihak tertentu atau golongan. Gerakan Pramuka menurut Rosehan bersifat non politik, maka tidaklah layak membawa lembaga ini kedalam kancah politik maupun yang bersifat politik praktis. Meskipun setiap anggota memiliki hak suara, mereka dituntut tetap netral. “Jangan bawa lembaga Pramuka untuk kepentingan politis,” ujarnya disela sela acara acara Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Kwarda Gerakan Pramuka Kalsel, Selasa (5/5) di sekretariat setempat. Pada bagian lain Rosehan berharap lembaga ini mampu membentengi pemuda atau generasi muda terhadap perbuatan yang merugikan seperti terlibat narkoba, kriminalitas dan kejahatan lain. Gerakan pramukan mampu menjadi wadah efektif membentuk mental generasi muda yang jujur, berani dan disiplin bila ditekuni secara baik dan benar. Dalam hal ini, pihaknya berterima kasih kepada kalangan sekolah yang masih memperhatikan keberadaan Pramuka di lingkungan masing masing dengan berbagai kegiatan positif. “Kegiatan terus kita lakukan seperti pelatihan dan sejenisnya,” jawab Wakil Gubernur Kalsel ini ketika ditanya aktivitas gerakan Pramukan di Kalsel. slm