Snow World Hadir di Banjarbaru

MEMBENTUK SALJU-Para petugas sedang sibuk membentuk arena bersalju dan ukiran patung dalam ruangan khusus dengan suhu udara minus hingga 18 derajat cecius. (foto ist/brt) Sukses menggelar pertunjukan arena salju beberapa kota seperti Surabaya, Jakarta dan Medan, giliran masyarakat Kota Banjarmasin dan Banjarbaru sekitarnya dapat menikmati hiburan bermain salju, pahatan patung-patung es, ikan salju, boneka, burung Garuda, dan papan perosotan serta pertunjukan lainnya dalam suhu 15 - 18 derajat celsius. Pertunjukan yang mematok tarif anak anak Rp30.000 per orang dan Rp40.000 per orang dewasa, dimulai tanggal 28 September sampai diperkirakan Februari 2009 mendatang di kawasan Perumahan Kota Citra Graha Km 17,5 Banjarbaru. Director Snow World Internasional, Dieng Kartikasari Tedjo beralasan pihaknya memilih lokasi itu lantaran posisi dianggap strategis dicapai masyarakat Kota Banjarmasin dan Banjarbaru. “Ini pertama di Kalimantan , hiburan yang memberikan pendidikan kepada anak anak tentang salju,” ujar Dieng Kartikasari kepada wartawan, Selasa (23/9) didampingi suami, TH Lim dan Direktur PT Pribumi Citra Megah Utama, H Norhin di Banjarbaru. Dieng Kartikasari menjamin, meskipun temperatur udara di bawah titik nol, pihaknya menjamin keamanan anak anak yang bermain karena penyelanggara menyediakan jaket, petugas pengawas dan obat obatan. “Pengalaman, aman aman saja,” ujarnya sembari minta orang tua mendampingi anaknya yang berusia di bawah 10 tahun. TH Lim yakin masyarakat akan terhibur dengan pertunjukan yang mereka hadirkan, termasuk permainan akrobatik. “Masyarakat Banjarbaru dan Banjarmasin kelihatannya kurang intertainment,” ujarnya dengan logat Malaysia . Dikatakan juga, pihaknya memberikan diskon kepada siswa sebesar 30 persen, apabila mereka masuk ke arena permainan secara kolektif dari pihak sekolah. “Untuk perusahaan bisa juga asal secara kelompok,” ujarnya lagi. Terkait target pengunjung ke arena seluas 1200 meter persegi dengan kapasitas maksimal 300 pengunjung, Lim mematok angka 1.500 orang per hari bermain di lokasi yang pembuatannya memerlukan 5.000 balok es tersebut. Ditempat yang sama, Direktur PT Pribumi Citra Megah Utama, H Norhin mendukung sepenuhnya pihak pengelola untuk memberikan hiburan mendidikan bagi masyarakat Kalsel, terutama Kota Banjarmasin dan Banjarbaru. “Mudahan ini bisa berlangsung lama,” harapnya. (slm)

PTN Jangan seperti Pukat Harimau Ya.......

Rapat Kopertis Wilayah VII, VIII dan XI di Surabaya tanggal 25-56 Agustus lalu dan hasil rapat koordinasi PTS di bawah Kopertis Wilayah XI sepakat meminta kalangan PTN se Kalimantan agar membatasi penerimaan mahasiswa di lingkungan masing masing. Para rektor diminta tidak memaksakan diri dalam menerima mahasiswa baru, melainkan disesuaikan dengan kapasitas rasio antara jumlah dosen dengan mahasiswanya sesuai perundang undangan yang berlaku. “Walaupun terlambat, kami minta para rektor PTN se Kalimantan bisa membatasi penerimaanmahasiswa baru,sehingga PTS yang ada di Kopertis Wilayah XI tidak tutup,” ujar Ketua Koordinator Kopertis Wilayah XI, Prof Dr Ir H Sipon Muladi melalui surat himbauannya. PTN dimaksud adalah PTN Universitas Mulawarman (Kaltim), Universitas Lambung Mangkurat (Kalsel), Universitas Palangkaraya (Kalteng) dan Universitas Tanjung Pura (Kalbar). Secara terpisah, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia (STIMI) Banjarmasin, Drs H Gusti Suryasari R MM menilai positif seruan pihak Kopertis Wilayah XI tersebut. “Apa yang dilakukan Kopertis merupakan terobosan berani untuk meminta rektor membatasi penerimaan mahasiswa baru,” ujarnya. Hal itu lanjutnya, sesuia dengan kondisi PTS PTS yang ada dansetiap tahun selalu mengalami penurunan jumlah mahasiswa baru yang masuk. Padahal, biaya kuliah dan SPP tidak dinaikkan. Mengutip pernyataan Sipon Muladi, hal ini berdampak kurang efektif terhadap aset PTS yang ada karena minimnya mahasiswa yang masuk ke PTS, tapi lebih memilih PTN atau kuliah ke luar daerah seperti Yogyakarya, Malang, Surabaya,Bogor, Jakarta atau Bandung. Lebih jauh Suryasari meminta pihak PTN tidak bersikap seperti “Pukat Harimau” dalam menjaring mahasiswa baru. Karena setelah menyeleksi dari sekolah, seleksi umum, ditambah lagi dengan cara lain yang memungkinkan mahasiswa tidak lulus dapat kuliah di PTN dengan waktu yang berbeda. “Ujung ujungnya kan digabung juga mahasiswanya, jadiPTN seperti “Pukat Harimau,” semuanya dijaring,” keluhnya.(slm)

Pasar Murah Jangan Salah Sasaran Dong!

TINJAU STAND-Istri Wakil Gubernur Kalsel, Aida Musliman Rosehan (Baju merah muda) saat meninjau pasar murah. (foto ist/slm) Senin (22/9), Sekdaprov Kalsel, HM Muhlis Gafuri saat membuka Pasar murah ramadhan yang diselanggarakan TP PKK dan Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalimantan Selatan dengan Yayasan Peduli Sesama di halaman Kantor Gubernur Kalse. Pasar murah yang dilakukan setiap tahun tersebut selain menawarkan berbagai jenis sembako, juga busana pria wanita peralatan rumah tangga, kosmetik, alat alat dapur, dan keperluan ainnya dengan harga relatif lebih murah. Muhlis Gafuri yang mewakili Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin karena berhalangan hadir, mengharapkan kegiatan pasar murah pada setiap bulan ramadhan dan menjelang hari raya idul fitri tepat sasaran. Momentum bulan ramadhan dianggap tepat dilakukan, karena program seperti ini bisa memebantu masyarakat miskin, dan mungkin dapat menjadi stabilisator melonjaknya harga-harga kebutuhan pokok yang hamper terjadi setiap tahun pada bulan ramadhan dan menjelang hari raya. Bahkan disarankan kegiatan pasar murah ini hendaknya digelar tidak hanya saat memasuki bulan ramadhan, namun pada bulan-bulan lain disaat harga kebutuhan pokok meningkat, kegiatan ini sebaiknya juga dilakukan, artinya bersifat insendentil. Sehingga beban hidup masyarakat yang berpenghasilan rendah, bisa berkurang. Namun dihimbau agar hendaknya kegiatan ini tepat sasaran dan lebih mengutamakan masyarakat berpenghasilan rendah. Ya iyalaaaaaah..... Kalau yang belanja pedagang atau pegawai negeri, jangan pasar murah, pasar mahal saja karena mereka pasti mampu kok. Ketua Panitia penyelenggara pasar murah, Hajjah Djohar Manikam Muhlis mengatakan Pasar murah dilaksanakan selama 2 hari dan merupakan agenda tahunan khususnya menjelang lebaran, yang diikuti 43 stand dari Instansi Pemprov dan swasta. Harga barang yang ditawarkan sebagian besar lebih rendah dibanding penawaran pedagang biasa. misalnya gula pasir dijual Rp5.500 per kilo, minyak goreng Rp12.000 per liter kemasan, dan susu kental Rp5.000 per kaleng.(slm)

Anggaran Pendidikan Terancam Kurang 20 Persen

Alokasi anggaran pendidikan di Kalimantan Selatan (Kalsel) tampaknya terancam kurang dari 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2009 provinsi setempat. "Padahal sudah digembar-gemborkan anggaran pendidikan di provinsi berpenduduk sekitar 3,5 juta jiwa tersebut rencananya 20 persen dari APBD Kalsel 2009," kata Ketua Komisi IV bidang Kesra DPRD Kalsel, H Nurdin HB BA. Wakil rakyat dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengungkapkan, alokasi anggaran untuk Dinas Pendidikan (Disdik) Kalsel pada APBD 2009 direncanakan sekitar Rp240 miliar. "Besaran alokasi anggaran itu terungkap saat rapat kerja (raker) komisinya yang juga membidangi pendidikan dengan jajaran Disdik Kalsel pada Sabtu (20/9 lalu)," katanya. Didampingi rekan sesama anggota Komisi IV, Dra Hj Nur Izatil Hasahan (Fraksi Partai Golkar) dan H M Alwi Hasbi Mahbara (Fraksi Partai Bulan Bintang), ia mengatakan anggaran sebesar itu itu menunjukkan alokasi pendidikan (Disdik) belum mencapai 20 persen. Berdasarkan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang kini sedang pembahasan DPRD Kalsel, Rancangan APBD 2009 provinsi tersebut sekitar Rp1,6 triliun atau mengalami kenaikan dibandingkan APBD 2008 Rp1,5 triliun lebih. "Jadi, kalau melihat perbandingan prosentase dengan Rancangan APBD 2009, maka untuk mencapai 20 persen, maka alokasi anggaran pendidikan Kalsel pada tahun anggaran tersebut seharusnya paling tidak sekitar Rp350 miliar," katanya. Namun, kata alumnus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin itu, alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD setempat diharapkan dapat segera terwujud di Kalsel sesuai amanat Undang Undang. "Kalau tidak memungkinkan, setidaknya untuk mencapai besaran 20 persen harus dirangkum dengan anggaran pendidikan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lain, yang penggunaannya harus betul-betul efektif untuk keperluan pendidikan guna peningkatan sumber daya manusia," katanya. Mendagri Atur Belanja Fungsi Pendidikan Terkait dengan dana pendidikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) H Mardiyanto melalui surat Nomor 903/2706/SJ perihal pendanaan pendidikan 20 persen pada tahun 2009 mengirimkan surat edaran kepada gubernur dan bupati/walikota. Dalam surat itu Mendagri mengatur belanja fungsi pendidikan dan belanja daerah sebagai dasar penetapan besaran alokasi 20 persen. Hal itu disampaikan Ketua Panitia Anggaran (Panggar) H Ma'wah Masykur kepada Barito Post, Sabtu (20/9). Dijelaskan, alokasi belanja fungsi pendidikan itu ada dua hal yakni belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung seperti honor/upah, barang dan jasa serta belanja modal pada dinas pendidikan. Namun tidak termasuk belanja kedinasan. Sedangkan belanja tidak langsung terdiri dari enam hal yakni pertama meliputi gaji tenaga guru, pamong belajar, fasilitator, pengawas sekolah, dan mata pelajaran dan sebutan kekhususan lainnya. Kedua, gaji pegawai negeri sipil (PNS) dinas pendidikan, lalu bantuan keuangan kabupaten/kota untuk fungsi pendidikan, hibah untuk fungsi pendidikan, bantuan sosial seperti bea siswa dan keenam adalah otonomi khusus untuk fungsi pendidikan (NAD dan Papua). "Dari total belanja daerah merupakan total belanja seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak termasuk alokasi anggaran untuk kegiatan lanjutan yang belum selesai tahun sebelumnya," ingatnya. Dia menjelaskan, besaran alokasi fungsi pendidikan sebesar 20 persen diperhitungkan dari total belanja fungsi pendidikan. Ma'wah mencontohkan, dari perhitungan Mendagri, apabila APBD Provinsi mencapai Rp1,5 Triliun, maka komponen belanja langsung pada disdik mesti Rp246miliar. Hal terdiri dari belanja A1-A20 Rp120 miliar, dan belanja tidak langsung Rp126 miliar.Kemudian untuk belanja tidak langsung pada disdik Rp10 miliar. Terdiri dari gajjih PNS Rp5miliar, dan honoran Rp5miliar. Sedangkan belanja tak langsung pada SKPKD totalnya Rp42miliar. Terdiri dari bantuan keuangan untuk kabupaten/kota Rp25 miliar, dan hibah Rp15miliar, serta bantuan sosial Rp2miliar. Selanjutnya untuk anggaran fungsi pendidikan termasuk gaji pendidik Rp298miliar. "Dengan demikian dari total Rp1,5 Triliun dikurangi pekerjaan lanjutan yang belum selesai tahun 2008 Rp10miliar, berarti terdapat Rp1.490 Triliun,"sebutnya. Karena rasio anggaran fungsi pendidikan dibagi total belanja daerah dan pekerjaan lanjutan dikalikan 100 persen, berarti sudah 20 persen. (slm)

THR untuk Tingkatkan Kinerja

Rosehan NB SH Banjarmasin, KS Hari ini, Senin (22/9) Pegawai Negerti Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel dan pegawai honorer setempat, akan menerima uang Tunjangan Hari Raya (THR). Besaran THR dari pegawai golongan I sampai IV masing masing Rp1 juta dan bagi pegawai honorer mendapat jatah Rp500 ribu per orang. Pengumuman pemberian THR dan waktu pembayaran disampaikan saat acara berbuka puasa para PNS di lingkungan Pemrov Kalsel, Sabtu (20/9) di halaman kantor Gubernur Kalsel. Wakil Gubernur Kalsel, HM Rosehan NB SH meminta PNS dan tenaga honorer bisa meningkatkan kinerja mereka dalam melayani masyarakat, terlebih dengan diberikannya THR setiap tahun dengan jumlah yang terus bertambah. Besaran THR yang diterima tahun ini lebih besar dari sebelumnya. Bulan puasa tahun 2006, THR diberikan sebesar Rp500 ribu, tahun berikutnya dinaikkan Rp750 ribu per orang dan tahun ini setiap PNS sama sama menerima Rp1 juta. Berkaitan dengan acara buka puasa bersama, Rosehan berharap momentum tersebut bisa menjadi ajang silaturahmi antar PNS.”Jangan lupa juga lebaran nanti, datangi kita (open house gubernur dan wakil gubernur,red),” ujarnya mengingatkan. Pada kesempatan tersebut, Rosehan juga menyerahkan bantuan uang perumahan kepada dua atlet berprestasi masing masing mendapat Rp100 juta dari Menteri Pemuda dan Olahraga. (slm)