Banjarmasin,KS
Pemrov Kalsel terus berusaha membangunan, dengan tekad menyonsong perubahan, karenanya banyak tugas yang harus diselesaikan dengan seefektif mungkin, untuk itu jajaran pemda memerlukan aparatur yang tangguh yang dapat mendukung secara penuh terciptanya perubahan tersebut.
Dukungan yang diharapkan tidak saja bentuk dukungan tenaga, tetapi juga dukungan pemikiran yang bersifat inovatif, untuk mencapai kemajuan yang lebih terarah, terlebih lagi mungkin saat ini masih adanya tersisa krisis kepercayaan masyarakat pada pemerintah.
Hal itu juga penting untuk menghadapi dampak krisis ekonomi dan moneter yang terus merusak tatanan ekonomi yang juga mengakibatkan penganguran yang semakin meluas, dan kemiskinan yang menjurus ketidakberdayaan masyarakat.
Semua itu perlu dibangun dan ditata kembali, apalagi untuk membangun sebuah kepercayaan tidaklah semudah yang dibayangkan, namun dengan tekad dan kebersamaan.
Hal ini dikatakan Gubernur Haji Rudy Ariffin dalam sambutan dibacakan Kepala Bandiklat Prov Kalsel Haji Hadi Susilo pada Penutupan Diklat Prajabatan Golongan III Eks Honorer Angkatan ke 26, 27, 28, dan 29 dilingkungan Pemkab Banjar, Tanah Laut, dan Tabalong, di Banjarbaru.
Diingatkan, kegiatan ini jangan dilihat sebagai persyaratan semata, tetapi hal ini sebagai rangkaian dalam pembinaan terus menerus yang dilakukan secara berjenjang, selain sebagai sebuah kebutuhan, baik kebutuhan orgasisasi itu sendiri, agar lebih efektif dan efesien dalam pencapaian visi dan misinya, maupun bagi diri pribadi masing-masing selaku SDM pelaksana pembangunan.
”Jika pelatihan ini dilihat sebagai sebuah kewajiban semata maka dikhawatirkan akan menjadi beban yang diharus dipenuhi, dan setelah itu biasanya tidak memberi makna yang berarti. Hal ini jangan sampai terlintas dipikiran, sebab banyak hal-hal didapatkan setelah mengikuti diklat ini, yang semuanya tentu berpengaruh positif didalam mendukung etos kerja” tegasnya.
Kemudian sebagai CPNS, yang sebentar lagi menyandang predikat sebagai PNS, maka mengikuti pelatihan sangat penting, karena didalam pelatihan telah memberikan bekal, baik berupa pencerahan wawasan, ketrampilan, sikap mental, dan dasar-dasar kepemimpinan, yang kesemua itu, sangat diperlukan dalam melancarkan tugas selaku aparatur negara.
”Jika sebelumnya kita kurang memahami arti dan manfaat, manajemen perkantoran yang baik, maka sekarang kita sudah siap untuk melaksanakan dengan yang lebih baik, jika sebelumnya kurang menyadari seharusnya bersikap berprilaku selaku aparatur pemerintah, maka sekarang tentunya sudah semakin menyadari betapa pentingnya sikap dan perilaku tersebut dalam mendukung kelancaran tugas-tugas kedinasan”ujarnya.
Diklat dilaksanakan dari tanggal 07 hingga 30 Oktober 2008, diikuti 160 orang peserta masing-masing Kabupaten Banjar 148 orang, Tanah Laut, 7 orang dan Tabalong 5 orang. Dari evaluasi penyelenggara, seluruh peserta dinyatakan lulus semua. Turut Hadir Kepala SPN Banjarbaru AKBP Haji Irianto.(slm)
31 Oktober 2008
Aparat Pemerintah Diminta Lebih Inovatif
Banjarmasin,KS
Pemrov Kalsel terus berusaha membangunan, dengan tekad menyonsong perubahan, karenanya banyak tugas yang harus diselesaikan dengan seefektif mungkin, untuk itu jajaran pemda memerlukan aparatur yang tangguh yang dapat mendukung secara penuh terciptanya perubahan tersebut.
Dukungan yang diharapkan tidak saja bentuk dukungan tenaga, tetapi juga dukungan pemikiran yang bersifat inovatif, untuk mencapai kemajuan yang lebih terarah, terlebih lagi mungkin saat ini masih adanya tersisa krisis kepercayaan masyarakat pada pemerintah.
Hal itu juga penting untuk menghadapi dampak krisis ekonomi dan moneter yang terus merusak tatanan ekonomi yang juga mengakibatkan penganguran yang semakin meluas, dan kemiskinan yang menjurus ketidakberdayaan masyarakat.
Semua itu perlu dibangun dan ditata kembali, apalagi untuk membangun sebuah kepercayaan tidaklah semudah yang dibayangkan, namun dengan tekad dan kebersamaan.
Hal ini dikatakan Gubernur Haji Rudy Ariffin dalam sambutan dibacakan Kepala Bandiklat Prov Kalsel Haji Hadi Susilo pada Penutupan Diklat Prajabatan Golongan III Eks Honorer Angkatan ke 26, 27, 28, dan 29 dilingkungan Pemkab Banjar, Tanah Laut, dan Tabalong, di Banjarbaru.
Diingatkan, kegiatan ini jangan dilihat sebagai persyaratan semata, tetapi hal ini sebagai rangkaian dalam pembinaan terus menerus yang dilakukan secara berjenjang, selain sebagai sebuah kebutuhan, baik kebutuhan orgasisasi itu sendiri, agar lebih efektif dan efesien dalam pencapaian visi dan misinya, maupun bagi diri pribadi masing-masing selaku SDM pelaksana pembangunan.
”Jika pelatihan ini dilihat sebagai sebuah kewajiban semata maka dikhawatirkan akan menjadi beban yang diharus dipenuhi, dan setelah itu biasanya tidak memberi makna yang berarti. Hal ini jangan sampai terlintas dipikiran, sebab banyak hal-hal didapatkan setelah mengikuti diklat ini, yang semuanya tentu berpengaruh positif didalam mendukung etos kerja” tegasnya.
Kemudian sebagai CPNS, yang sebentar lagi menyandang predikat sebagai PNS, maka mengikuti pelatihan sangat penting, karena didalam pelatihan telah memberikan bekal, baik berupa pencerahan wawasan, ketrampilan, sikap mental, dan dasar-dasar kepemimpinan, yang kesemua itu, sangat diperlukan dalam melancarkan tugas selaku aparatur negara.
”Jika sebelumnya kita kurang memahami arti dan manfaat, manajemen perkantoran yang baik, maka sekarang kita sudah siap untuk melaksanakan dengan yang lebih baik, jika sebelumnya kurang menyadari seharusnya bersikap berprilaku selaku aparatur pemerintah, maka sekarang tentunya sudah semakin menyadari betapa pentingnya sikap dan perilaku tersebut dalam mendukung kelancaran tugas-tugas kedinasan”ujarnya.
Diklat dilaksanakan dari tanggal 07 hingga 30 Oktober 2008, diikuti 160 orang peserta masing-masing Kabupaten Banjar 148 orang, Tanah Laut, 7 orang dan Tabalong 5 orang. Dari evaluasi penyelenggara, seluruh peserta dinyatakan lulus semua. Turut Hadir Kepala SPN Banjarbaru AKBP Haji Irianto.(slm)
MA Masih Kantongi 8.447 Perkara
Tahun tahun 2003, pertamakalinya Bagir Manan menjabat sebagai ketua MA, tunggakan perkara berjumlah 19.793 perkara dan angka tersebut berhasil ditekan hingga sekarang berjumlah 8.447 perkara sesuai data MA bulan Agustus lalu.
Banjarmasin, KS
Jajaran MA masih menjadikan penurunan jumlah tunggakan perkara sebagai salah satu prioritas kerja mereka. Langkah kongkret itu dilakukan dengan peningkatan kapasitas Hakim Agung dan penjadwalan hari khusus untuk memutus perkara.
Ketua Muda Perdata Khusus Mahkamah Agung RI, Abdul Kadir Mappong SH MH mengaku pihaknya kewalahan menangani perkara kasasi atau Peninjauan Kembali (PK) yang masuk lantaran jumlah hakim agung yang terbatas. Padahal, berdasarkan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, jumlah hakim agung maksimal bisa mencapai 60 orang.
“Di tim saya saja (tim B,red), dari 17orang tersisa hanya 4 hakim agung, termasuk Hakim Agung Abdur Rahman,” ujarnya di sela sela acara malam perpisahan Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Kalsel, Jumat (31/10) di Mahligai Pancasila Banjarmasin.
Dikatakan, data terakhir MA mencatat masih ada 74 kasus kasasi Pilkada dan 17 PK, namun hanya 4 perkara yang dikabulkan.
Itu sebabnya, Abdul Kadir berharap pihak mediator bisa membantu menyelesaikan masalah secara damai. “Kita juga akan mensosialisasikan soal ini (penyelesaian perkara secara damai,red) dan perkara mana saja yang bisa masuk dan yang diterima,” ujarnya lagi.
Abdul Kadir juga menepis anggapan terlalu besarnya perkara yang menumpuk di MA hingga puluhan ribu kasus. Berdarakan angka terangnya, jajaran MA mampu menekan jumlah perkara cukup tinggi.
Sebut saja pada tahun 2007, MA menerima 9.516 perkara. Jumlah itu turun 0,09 persen dibandingkan perkara yang masuk tahun 2006. Dalam periode yang sama, memutuskan sebanyak 10.714 perkara dan mengirimkan 10.554 perkara kembali ke pengadilan pengaju.
MA menerima jumlah pengajuan selama tahun 2007 hingga Maret 2008 sebanyak 532 kasus. Jumlah tersebut sudah termasuk sisa pengaduan pada tahun 2006. Dari jumlah itu, 253 kasus telah diperiksa oleh Badan Pengawas MA dan 297 kasus telah dideklarasikan ke pengadilan tinggi tingkat banding.
Pada kesempatan itu, Dia juga mengaku prihatin dengan aksi di pengadilan yang semakin brutal. Namun di sisi lain, dia mengingatkan perlu efek jera yang diberikan kepada terdakwa atau pelaku atas pelanggaran yang dilakukan. (slm)
Wahjana Endra Djarwa, Awali dan Akhir Tugas di PT Kalsel
PURNA BHAKTI- Wahjana Endra Djarwa mengikuti prosesi wisuda purna bhakti Ketua PT Kalsel, Jumat (31/10) sore di Mahligai Pancasila. Nampak Nampak Hakim Agung Muda MA, Abdul Kadir Mappong sedang menyematkan lencana purna bhakti. (foto ist/brt)
Banjarmasin,KS
Pada acara malam perpisahan dengan unsur muspida Kalsel, Juma (31/10) di Mahligai Pancasila, Wahjana Endra Djarwa yang baru beberapa jam melepas jabatan Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Kalsel, mengaku puas bisa menyelesaikan tugasnya.
Didampingi sang istri, Wahjana menguraikan, total masa baktinya selama 37 tahun 7 bulan dan di terakhir sebagai Ketua PT Kalsel selama 1,5 tahun. “Pertama kali saya bertugas di sini (Kalsel,red) tahun 1971 dan berakhir juga disini,” ujarnya sembari memohon maaf bila terdapat kesalahan dalam menjalankan tugasnya.
Jabatan Wahjana Endra Djarwa akan digantikan Soltoni Mohdally SH MH yang sebelumnya sebagai Wakil Ketua PT Kalsel. Rencananya, pelantikan Ketua PT Kalsel itu dilaksanakan di Senin mendatang di Jakarta.
Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin mengatakan, atas nama Pemprov Kalsel, pihaknya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Wahjana Endra Djarwa yang telah melaksanakan tugas dan pengabdian sebagai Ketua PN Kalsel.
Keterlibatan lembaga-lembaga penegak hukum, seperti PT Kalsel dalam mendukung keinginan untuk melaksanakan tata pemerintahan yang baik sangat besar, karena penegakkan hukum menjadi pengawal utama dalam mendorong good governance.
Tegaknya hukum juga mempunyai andil dalam menciptakan kondisi daerah yang tertib, aman, dan bersatu. Dengan kondisi daerah Kalsel yang kondusif ini, artinya di daerah ini mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tugas yang diamanahkan kepada diri masing-masing.
Lebih lanjut dikatakan, tantangan ke depan yang kita hadapi semakin berat dan perlu enegi yang lebih besar untuk menghadapinya, terutama menghadapi krisis global yang kita hadapi saat ini. Dampak krisis global tampaknya tidak hanya memukul sektor ekonomi, tetapi juga dapat berpengaruh terhadap kehidupan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
”Mari bersama menghadapi keadaan krisis ini dalam kesatuan dan kebersamaan, berpikir lebih cerdas dan sehat untuk bertahan di tengah krisis ekonomi global, jangan saling menyalahkan dan menyudutkan, karena hal itu akan melemahkan kita dalam menghadapi masalah,’ pintanya.
Acara juga dihadiri Ketua DPRD Kalsel, Anang Hairin, Wakil Gubernur Kalsel, Rosehan NB SH, Sekdaprov Kalsel, Muhlis Gafuri, dan sejumlah kepala dinas dan badan di jajaran Pemprov Kalsel. (slm)
26 Oktober 2008
Halal bi Halal Urang Banjar di Jatim
23 Oktober 2008
Realisasi Proyek 35 Persen
Banjarmasin, KS
Kepala Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Yandi, Rabu, mengungkapkan, realisasi belanja proyek Pemprov Kalsel saat ini baru mencapai 35 persen.
Menurutnya, masih minimnya realisasi belanja proyek tersebut terjadi karena beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lambat dalam penyusunan anggaran proyeknya.
"Memang benar, realisasi belanja proyek kita baru mencapai 35 persen, karena keterlambatan SKPD dalam penyusunan proyek," tambahnya.
Namun demikian, katanya, proyek seluruh SKPD tersebut kini sudah mulai berjalan, sehingga tinggal menunggu pencairan dananya, yang dipastikan akan selesai pada akhir Desember mendatang.
"Yang pasti anggaran pembiayaan proyek APBD Kalsel masih aman hingga akhir tahun, atau masih bebas dari dampak krisis global," katanya.
Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin, meminta agar proyek-proyek yang telah ditetapkan bisa segera dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ada.
Belanja-belanja proyek, diminta juga segera dicairkan untuk membantu pergerakan roda perekonomian masyarakat terutama dalam menghadapi krisis global saat ini.
"Kalau proyek berjalan lancar, setidaknya masyarakat juga bisa ikut menikmati roda perputaran perekonomian, terutama pada saat krisis," katanya.
Anggota tim kajian ekonomi Bank Indonesia Banjarmasin Kalimantan Selatan (Kalsel), Sakti, mengungkapkan, realisasi belanja proyek Pemprov Kalsel diharapkan mampu menahan dampak langsung krisis global di masyarakat.
Untuk itu Sakti berharap, pemerintah mempercepat realisasi belanja proyek, yang kini baru mencapai 35 persen, dari yang seharusnya telah mencapai lebih dari 50 persen.slm
Langganan:
Postingan (Atom)