10 Kloter Diperkirakan Terlambat

teks : SUJUD- salah satu anggota Jamaah haji kalsel langsung melakukan sujud syukur ketika tiba di bandara syamsudin noor. Banjarmasin, KS Tidak beda dengan tahun-tahun sebelumnya, padatnya jadual penerbangan di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, menjadi pemicu keterlambatan penerbangan yang membawa jemaah haji ke negara masing-masing, termasuk Indonesia. Khusus debarkasi Banjarmasin, Kelompok Terbang (Kloter) pertama yang berisi jemaah haji asal Kabupaten Kotabaru dan Tanah Laut yang rencananya tiba di Bandara Syamsudin Noor pukul 09.30 wita, baru sampai sekitar pukul 13.30 wita. Keterlambatan ini diperkirakan tidak hanya terjadi pada kloter pertama, juga bakal dialami kelompok lainnya dengan masalah yang sama. ”Satu sampai sepuluh kloter masih mengalami keterlambatan,” ujar Kepala Kantor Departemen Agama (Depag) Kalsel, Fahmi Arief, sebelum melakukan acara penyambutan jemaah haji kloter pertama, Kamis (3/12), di aula VIP Bandara Syamsudin Noor. Masalah antrean ini, menurut dia, sudah di luar kemampuan pihaknya selaku penyelanggara ibadah haji. Hal ini sudah terjadi sejak lama dan belum ada solusi dari Pemerintah Arab Saudi. "Gate yang tersedia untuk kepulangan jemaah haji Indonesia hanya sembilan buah dalam satu hari. Kloter yang pulang lebih banyak, sehingga banyak (pesawat, red) terlambat," ungkapnya lagi. Soal keterlambatan ini pun sudah mendapat informasi phak maskapai, namun lamanya tidak bisa ditentukan karena tergantung lalu lintas penerbangan di Bandara King abdul Aziz. Kloter perdana Kalsel yang diangkut pesawat Garuda 747 seri 300 ini membawa 323 orang, termasuk petugas. Dari bandara, jemaah langsung dibawa ke asrama haji untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. “Setelah dilakukan pemeriksaan, bagi yang mau langsung pulang, kita persilakan. Yang mau menginap juga terserah,” ujar Fahmie. Jumlah jemaah haji kloter satu yang diberangkatkan 22 Oktober lalu dari dua kabupaten ini tidak berkurang satu pun, lantaran tidak ada yang meninggal dunia saat pelaksanaan ibadah haji. “Yang meninggal ada lima orang, tapi tidak termasuk dalam kloter pertama ini,” jelas Fahmi Arief lagi. Kedatangan jemaah haji di apron Bandara Syamsudin Noor, selain disambut Fahmi Arief, juga turut hadir Ketua Komisi IV DPRD Kalsel Ansyor Ramadhan dan Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Khairil Muhlis. Di asrama haji, seluruh jemaah dikumpulkan di Aula Jeddah dan disambut secara resmi oleh panitia, termasuk Bupati Kotabaru Sjachrani Mataja, yang hadir ditempat itu untuk menyampaikan ucapan selamat datang.slm

Run Way Syamsudin Noor Siap

DISPLACE-Lokasi Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin yang diperbaiki karena sempat terjadi displace.(foto doc/brt) Banjarmasin, KS Setelah dilakukan perbaikan kerusakan landasan pacu Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin sepanjang 280 meter selesai, fasilitas ini siap dipakai dengan panjang keseluruhan yakni 2.500 meter. Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Selatan (Kalsel) Fakhrian Hipni mengatakan, landasan pacu sebelumnya hanya bisa dimanfaatkan 2.200 meter kini sudah bisa dimanfaatkan sepanjang 2.500 meter. Namun kata dia, untuk memastikan bahwa landasan pacu tersebut tidak bermasalah, hingga kini pihaknya sedang menunggu tim dari Departemen Perhubungan. "Semoga pada saat kepulangan haji, rekomendasi dari Departemen Perhubungan bahwa landasan pacu tersebut bisa dimanfaatkan sudah keluar," katanya pada coffee morning, Senin (30/11). Menurut Fakhrian, sebelumnya rekomendasi dari tes pertama oleh Departemen Perhubungan menyatakan, beberapa bagian dan fasilitas bandara harus diperbaiki. Hal-hal yang harus diperbaiki di antaranya, perbaikan sambungan pada landasan pacu, pengecatan marka sepanjang 2500 meter dan perbaikan konstruksi "taxi way" yang bergelombang serta perbaikan landasan pacu secara menyeluruh. Dari ketentuan tersebut, kata dia, PT Angkasa Pura telah melaksanakannya, tinggal perbaikan landasan pacu secara menyeluruh dan konstruksi "taxi way" yang akan dilaksanakan pada 2010. "Selama enam tahun landasan pacu Bandara Syamsudin Noor tidak diperbaiki, sehingga 2010 akan dilakukan perbaikan menyeluruh," katanya. Lamanya usia landasan pacu tersebut membuat aspal di landasan pacu mudah terkelupas, apalagi bila terjadi musim hujan. "Makanya sering ada batu yang berserakan dari aspal yang mengelupas tersebut," katanya. Mengatasi hal itu, kata dia, pihak bandara selalu melakukan pengecekan rutin, minimal tiga kali dalam satu hari dan bila ada yang mengelupas langsung ditambal. Dengan demikian, kata dia, dijamin tidak akan membahayakan pesawat maupun penumpang saat akan pendaratan (landing) maupun mengudara (take off).slm

Banyak Perusahaan Abaikan CSR

Banjarmasin,KS Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Kalsel, Rakhmadi Kurdi mengatakan, masih banyak perusahaan yang belum melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang ditandai banyak keluhan masyarakat. Alokasi dana CSR yang dikeluarkan perusahaan selama ini pun dinilai masih kecil, sehingga diharapkan perlu ditingkatkan jumlahnya agar manfaatnya lebih dirasakan masyarakat. Peningkatan alokasi dana CSR ini diharapkan, setelah perusahaan selesai melakukan kegiatan, kesejahteraan masyarakat lebih terjamin dan pembinaan terus bisa dikembangkan. Harapan ini disampaikan Rakhmadi Kurdi di acara pertemuan forum komunikasi pimpinan media massa, Senin (30/11) di Hotel Pesona Banjarmasin. CSR merupakan konsep keterlibatan perusahaan dalam menjaga dan atau meningkatkan kualitas masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan. Biasanya dana ini disalurkan melalui berbagai program untuk pengembangan perekonomian masyarakat di antaranya melalui program pemberian modal usaha dan lainnya. Setiap perusahaan wajib menyisihkan hasil keuntungannya berupa dana CSR itu untuk kepentingan masyarakat sekitar. CSR dilaksanakan bekerjasama dengan pemerintah daerah, sehingga lebih mudah melakukan kontrol dan bisa lebih terbuka. Alokasi dana CSR yang dirasakan perlu peningkatan ini salah satu dari beberapa masalah yang disampaikan Rahmadi Kurdi seperti soal pembuatan analisa masalah lingkungan (amdal), pengelolaan top soil yang belum optimal, . ”Pengelolaan top soil yang belum optimal menyebabkan pertumbuhan tanaman saat reklamasi juga tidak optimal pula, apalagi reklamasi masih monokultur,” ujar Rachmadi lagi. Masalah lain yang disampaikan Rakhmadi adalah seputar banyaknya permohonan amdal di areal tumpang tindih antara kawasan tambang yang telah berijin dengan kawasan hutan tanaman industri dan lain lain. Kemudian masih dibangunnya pelabuhan khusus (pelsus) tanpa memiliki amdal dan ada juga pelsus tanpa amdal, tapi sudah operasional. Pelsus itu hanya menggunakan UKL/UPL yang diterbitkan Pemkab setempat. “Sampai saat ini juga masih banyak perusahaan yang belum maksimal melaksanakan pengelolaan IPAL sehingga mencemari perairan umum atau sungai,” ujarnya. slm

Lahan Gambut masuk Program 100 Hari

Banjarmasin, KS Selain akan menanani masalah tumpang tindih lahan, aturan dan tata ruang, jajaran Departemen Kehutanan juga memasukan soal penganan lahan gambut dalam program 100 hari kerja dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KBI) II. “Kebakaan lahan gambut (di Kalse,red) di musim kemarau masih sering tejadi, kita upayakan nanti bisa mengurangi separohnya,” beber Menteri Kehutanan RI, Zulkifli Hasan soal program 100 hari kerja KBI II kepada wartawan, Kamis (26/11) di Banjarmasin. Menhut yang baru bertemu dengan sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Kalsel dan di kabupaten/kota, memandang masalah lahan gambut ini sangat penting karena masih bisa dioptimalkan fungsinya. Salah satu bentuk keseriusan Menhut terhadap masalah ini, pihaknya berniatdalam waktu dekat akan membentuk tim independen untuk meninjau lahan gambut di Provinsi Riau khususnya di Semenanjung Kampar, Kabupaten Pelalawan. Hal itu dilakukan berhubungan adanya kontroversi yang muncul di tengah-tengah masyarakat mengenai keberadaan lahan gambut yang diberikan izin pengelolaan kepada salah satu perusahaan terbesar di Riau. Selain lahan gambut, terjadinya tumpang tindih lahan yang masih terjadi sampai sekarang, menjadi perhatian Menhut dan jajarannya berkomitmen menyelesaikan soal ini lengkap dengan peraturan penunjang. “Tentu akan ada review-review undang-undang untuk lahan tumpang tindih dan termasuk payung hukum untuk lahan yang belum ada ijin,” ujarnya. Menurut Zulkifli, saat ini ratusan hektare kawasan hutan telah mengalami alih fungsi, selain menjadi lahan pertambangan, perkebunan juga menjadi desa. Untuk mencegah hal itu, pihaknya menyiapkan peraturan dan revisi undang-undang yang menyangkut berbagai persoalan alih fungsi. Dephut juga segera merehabilitasi kawasan hutan kritis di seluruh Indonesia. Target yang ingin dicapai yakni harus mampu merehabilitasi minimal 2,5 juta hektare lahan dalam lima tahun ke depan. slm