Banjarmasin, KS
Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin mengimbau para mahasiwa asal daerah yang ada di Yogyakarta yang dekat dengan gunung Merapi, supaya mencari tempat aman sampai kondisi dinyatakan normal.
“Cari daerah aman, bila tidak pulang kampung, bisa ke tempat lain,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (9/11).
Mahasiswa asal Kalsel di Yogyakarta tergabung dalam organisasi yang diberi nama Persatuan Mahasiswa Kalimantan Selatan (PMKS) yang dibentuk sejak 1950. Organisasi ini menjadi wadah berkumpul dan berkreativitas dari para mahasiswa.
Mahasiswa yang berdomilisi di kawasan yang dinyatakan berbahaya seperti Jalan Kaliurang km 14 dan 15, diingatkan supaya tidak memaksakan diri. Karena hal itu dapat mengancam nyawa mereka.
“Mahasiswa jangan mau konyol, kita wajib menyelamatkan diri bila ada bahaya,” ucap Rudy mengingatkan.
Namun lanjutnya, sampai saat ini pihaknya belum menerima laporan langsung dari mahasiswa di Yogyakarta, terkait tindakan apa yang ingin mereka lakukan dalam situasi yang belum dipastikan aman ini.
“Belum ada laporan,” jawab Rudy singkat.
Ditanya apakah Pemerintah Provinsi (Pemprov) akan memobilisasi mahasiswa untuk pulang kampung, menurut Rudy, belum dipikirkan sejauh itu.”Kalau untuk biaya pulang, kayaknya bisa saja ditanggung sendiri, tidak perlu pemerintah daerah yang membiayai,” ujarnya.
Seperti diberitakan media massa, sejumlah mahasiswa luar Yogyakarta, kembali ke tempat asal mereka untuk sementara menyusul kebijakan sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) meliburkan perkuliahan hingga 13 November 2010.
Beberapa PTN dan PTS yang meliburkan kegiatan kampus, antara lain UGM, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Pembangunan Nasional (UPN), Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dan berbagai universitas lain.
Mahasiswa yang masih tinggal di Yogyakarta, sebagian mereka menjadi relawan untuk membantu korban letusan gunung Merapi yang tinggal di tenda-tenda pengungsian atau sarana umum lainnya sepertimesjid dan sekolah.
Sampai saat ini, gunung Merapi masih menjadi ancaman bagi warga sekitar dan pihak terkait belum bisa memberikan jaminan keamanan. Bahkan diperkirakan akan ada banjir lahar dingin Merapi yang berpotensi menggenangi Kota Yogyakarta
Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BPBN) saat ini mengerahkan alat berat guna mengeruk sedimentasi sejumlah sungai. Endapat material vulkanis di sepanjang alur sungai yang berhulu di Gunung Merapi tersebut cenderung semakin besar. Endapan itu berpotensi menjadi banjir bila terjadi hujan dengan intensitas tinggi.
Apalagi, hujan dengan intensitas tinggi terjadi setiap hari di sejumlah wilayah daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah (Jateng). Sehingga lahar dingin terancam mengarah ke kawasan perkotaan.
Endapan material vulkanis Merapi antara lain dibawa oleh aliran Sungai Woro, Gendol, Kuning, Boyong, Bedog, Krasak, Bebeng, Sat, Senowo, Trising, dan Sungai Apu. Oleh karena itu, penduduk di daerah rawan bencana III, khususnya yang bermukim di sekitar aliran sungai harus meningkatkan kewaspadaan. Terutama yang berada di sektor tenggara, selatan, barat baya, barat, dan barat laut dengan radius 20 kilometer. slm
09 November 2010
DPD RI Setuju Darurat Ekologi
Banjarmasin, KS
Usulan jajaran Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) kepada pemerintah, supaya menetapkan Indonesia sebagai wilayah darurat ekologis, dinilai hal yang seharusnya dilakukan untuk mengantisipasi meluasnya bencana akibat kerusakan lingkungan.
“Saya setuju itu (status darurat ekologis, red), memang sudah saatnya dilakukan. Tinggal prosedurnya saja bagaimana bisa dilakukan,” ujar anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Kalsel, Adhariani kepada wartawan, Selasa (9/11), di Banjarmasin.
Menurut Adhariani, penilaian Walhi, bahwa kerusakan alam akibat alih fungsi lahan cukup besar sehingga mengakibatkan terjadinya bencana banjir longsor, tentu memiliki alasan atau bukti yang kuat.
Dia juga sependapat dengan Walhi bahwa, sosialisasi tentang pentingnya lingkungan hendaknya juga lebih gencar sehingga perbaikan lingkungan tidak hanya pada tataran diskusi maupun seminar tetapi direalisasikan di lapangan.
Berbeda dengan Adhariani, Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin menilai usulan darurat ekologis itu tidak serta merta bisa dilakukan di daerah ini, karena apa yang disampaikan Walhi belum dibuktikan berdasarkan data kuantitatif.
Menurut Rudy, masih ada perusahaan di Kalsel yang memperhatikan pengelolaan lingkungan, sehingga tidak perlu dimoratorium. Pengelolaan lingkungan yang dilakukan sejumlah perusahaan dapat dilihat dari hasil penilaian (proper) yang dilakukan setiap tahun.
Sebelumnya, Menteri Negara Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta mengatakan, untuk melakukan moratorium izin tambang dan perkebunan perlu dilakukan kajian atau telaahan apakah izin yang ada melampaui kuota apa belum.
Kalau ternyata izinnya telah melampaui kuota, kata dia, maka mau tidak mau pemberian izin baru harus dihentikan.
Menurut Hatta, saat ini prosedur pengeluaran izin baru sudah dilakukan dengan cukup ketat termasuk izin alih fungsi lahan untuk pertambangan maupun perkebunan.
Bahkan, menurut M Hatta ketika di Banjarmasin, Sabtu, pihaknya menjadi salah satu penentu bisa tidaknya suatu perusahaan beroperasi di daerah bersangkutan. Kalau ternyata Menteri Lingkungan Hidup tidak memberikan izin untuk dibuka suatu usaha pertambangan maka perusahaan tidak bisa beroperasi.
Usulan darurat ekologsi kepada pemerintah ini disampaikan Direktur Eksekutif Nasional Walhi Berry N Furqon di Banjarmasin dalam sebuah dialog lingkungan hidup yang dihadiri Menteri LH Gusti HM Hatta, Sabtu lalu.
Cara ini menurut Berry, salah satu jalan untuk menyelamatkan kondisi lingkungan yang masih ada, penetapan Indonesia sebagai daerah darurat ekologis akan mempercepat upaya pemulihan kerusakan lingkungan.
Selain itu, kata Berry, Walhi juga meminta agar pemerintah segera melakukan moratorium izin tambang dan perkebunan sawit hingga kondisi lingkungan benar-benar tertata dan terlindungi.
Pemerintah, kata dia, tidak perlu menghentikan seluruh perusahaan tambang yang sudah telanjur keluar izinnya tetapi pemerintah jangan menerbitkan izin baru. Sedangkan untuk perusahaan yang sudah berjalan, kata dia, kalau memang sudah memenuhi kriteria peduli lingkungan tetap diperbolehkan beroperasi dan yang belum bisa dilakukan pembinaan. slm
Usulan jajaran Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) kepada pemerintah, supaya menetapkan Indonesia sebagai wilayah darurat ekologis, dinilai hal yang seharusnya dilakukan untuk mengantisipasi meluasnya bencana akibat kerusakan lingkungan.
“Saya setuju itu (status darurat ekologis, red), memang sudah saatnya dilakukan. Tinggal prosedurnya saja bagaimana bisa dilakukan,” ujar anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Kalsel, Adhariani kepada wartawan, Selasa (9/11), di Banjarmasin.
Menurut Adhariani, penilaian Walhi, bahwa kerusakan alam akibat alih fungsi lahan cukup besar sehingga mengakibatkan terjadinya bencana banjir longsor, tentu memiliki alasan atau bukti yang kuat.
Dia juga sependapat dengan Walhi bahwa, sosialisasi tentang pentingnya lingkungan hendaknya juga lebih gencar sehingga perbaikan lingkungan tidak hanya pada tataran diskusi maupun seminar tetapi direalisasikan di lapangan.
Berbeda dengan Adhariani, Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin menilai usulan darurat ekologis itu tidak serta merta bisa dilakukan di daerah ini, karena apa yang disampaikan Walhi belum dibuktikan berdasarkan data kuantitatif.
Menurut Rudy, masih ada perusahaan di Kalsel yang memperhatikan pengelolaan lingkungan, sehingga tidak perlu dimoratorium. Pengelolaan lingkungan yang dilakukan sejumlah perusahaan dapat dilihat dari hasil penilaian (proper) yang dilakukan setiap tahun.
Sebelumnya, Menteri Negara Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta mengatakan, untuk melakukan moratorium izin tambang dan perkebunan perlu dilakukan kajian atau telaahan apakah izin yang ada melampaui kuota apa belum.
Kalau ternyata izinnya telah melampaui kuota, kata dia, maka mau tidak mau pemberian izin baru harus dihentikan.
Menurut Hatta, saat ini prosedur pengeluaran izin baru sudah dilakukan dengan cukup ketat termasuk izin alih fungsi lahan untuk pertambangan maupun perkebunan.
Bahkan, menurut M Hatta ketika di Banjarmasin, Sabtu, pihaknya menjadi salah satu penentu bisa tidaknya suatu perusahaan beroperasi di daerah bersangkutan. Kalau ternyata Menteri Lingkungan Hidup tidak memberikan izin untuk dibuka suatu usaha pertambangan maka perusahaan tidak bisa beroperasi.
Usulan darurat ekologsi kepada pemerintah ini disampaikan Direktur Eksekutif Nasional Walhi Berry N Furqon di Banjarmasin dalam sebuah dialog lingkungan hidup yang dihadiri Menteri LH Gusti HM Hatta, Sabtu lalu.
Cara ini menurut Berry, salah satu jalan untuk menyelamatkan kondisi lingkungan yang masih ada, penetapan Indonesia sebagai daerah darurat ekologis akan mempercepat upaya pemulihan kerusakan lingkungan.
Selain itu, kata Berry, Walhi juga meminta agar pemerintah segera melakukan moratorium izin tambang dan perkebunan sawit hingga kondisi lingkungan benar-benar tertata dan terlindungi.
Pemerintah, kata dia, tidak perlu menghentikan seluruh perusahaan tambang yang sudah telanjur keluar izinnya tetapi pemerintah jangan menerbitkan izin baru. Sedangkan untuk perusahaan yang sudah berjalan, kata dia, kalau memang sudah memenuhi kriteria peduli lingkungan tetap diperbolehkan beroperasi dan yang belum bisa dilakukan pembinaan. slm
Gubernur Persilahkan Masyarakat Koreksi RAPBD
Banjarmasin, KS
Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin mempersilahkan masyarakat mengoreksi rencana program pemerintah yang dituangkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2011.
“Masyarakat jangan hanya melihat total nominalnya saja (RAPBD,red), tapi silahkan lihat isinya secara detail, sampaikan kalau ada yang kurang,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (9/11).
Nota laporan RAPBD tahun 2011 disampaikan gubernur, Senin (8/11) dalam rapat paripurna DPRD Kalsel yang dipimpin Ketua DPRD setempat, Nasib Alamsyah didampingi Wakil Ketua, Faturahman dan HM Iqbal Yudianoor.
RAPBD 2011 yang disampaikan gubernur, disusun berdasarkan prinsip anggaran surplus/defisit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku, dengan komposisi untuk pendapatan Rp2.451.950.555.800 dan belanja Rp2.579.950.555.800, hingga terdapat selisih kurang Rp128.000.000.000, yang akan ditutupi dengan pembiayaan netto.
Rudy menegaskan, dalam RAPBD tahun 2011, program pemerintah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang sudah menjadi Peraturan Gubernur (Pergub) dan akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
RPJMD menurut Rudy, merupakan penjabaran visi misi gubernur dan wakil gubernur saat pencalonan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah menjelang pemilihan umum kepala daerah (pilkada).
“Artinya, kita ingin mengatakan, kalau apa yang kita janjikan selama kampanye (visi misi,red), sudah kita tuangkan dalam program pembangunan,” ujarnya.
Rudy Ariffin juga berupaya proses pembangunan di daerah bisa berjalan transparan dan akuntibel. Salah satu cara dilakukan dengan memberikan peluang semua pihak menyampaikan aspirasi mereka sesuai mekanisme yang ada.
Sebelumnya, dalam dalam laporan nota keuangan RAPBD Kalsel 2011, Rudy menyebutkan, RAPBD 2011 secara keseluruhan terjadi peningkatan pendapatan daerah Rp436.235.555.800 dari APBD tahun anggaran 2010 Rp2.015.715.000.000 menjadi Rp2.451.950.555.800 atau naik sebesar 21,64 persen.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik Rp302.189.790.300 dari APBD tahun anggaran 2010 yang dialokasikan Rp1.090.111.045.500, sehingga menjadi Rp1.392.300.835.800 atau naik mencapai 27,72 persen.
Juga disebutkan, belanja daerah dialokasikan Rp2.579.950.555.800. Jumlah itu naik 18,52 persen dari APBD 2010 yang ditetapkan sebesar Rp2.176.862.000.000, belanja pegawai Rp557.778.360.000, belanja hibah Rp51.081.650.000, dan bantuan sosial Rp81.641.000.000, dan belanja lainnya.
Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin mempersilahkan masyarakat mengoreksi rencana program pemerintah yang dituangkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2011.
“Masyarakat jangan hanya melihat total nominalnya saja (RAPBD,red), tapi silahkan lihat isinya secara detail, sampaikan kalau ada yang kurang,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (9/11).
Nota laporan RAPBD tahun 2011 disampaikan gubernur, Senin (8/11) dalam rapat paripurna DPRD Kalsel yang dipimpin Ketua DPRD setempat, Nasib Alamsyah didampingi Wakil Ketua, Faturahman dan HM Iqbal Yudianoor.
RAPBD 2011 yang disampaikan gubernur, disusun berdasarkan prinsip anggaran surplus/defisit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku, dengan komposisi untuk pendapatan Rp2.451.950.555.800 dan belanja Rp2.579.950.555.800, hingga terdapat selisih kurang Rp128.000.000.000, yang akan ditutupi dengan pembiayaan netto.
Rudy menegaskan, dalam RAPBD tahun 2011, program pemerintah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang sudah menjadi Peraturan Gubernur (Pergub) dan akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
RPJMD menurut Rudy, merupakan penjabaran visi misi gubernur dan wakil gubernur saat pencalonan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah menjelang pemilihan umum kepala daerah (pilkada).
“Artinya, kita ingin mengatakan, kalau apa yang kita janjikan selama kampanye (visi misi,red), sudah kita tuangkan dalam program pembangunan,” ujarnya.
Rudy Ariffin juga berupaya proses pembangunan di daerah bisa berjalan transparan dan akuntibel. Salah satu cara dilakukan dengan memberikan peluang semua pihak menyampaikan aspirasi mereka sesuai mekanisme yang ada.
Sebelumnya, dalam dalam laporan nota keuangan RAPBD Kalsel 2011, Rudy menyebutkan, RAPBD 2011 secara keseluruhan terjadi peningkatan pendapatan daerah Rp436.235.555.800 dari APBD tahun anggaran 2010 Rp2.015.715.000.000 menjadi Rp2.451.950.555.800 atau naik sebesar 21,64 persen.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik Rp302.189.790.300 dari APBD tahun anggaran 2010 yang dialokasikan Rp1.090.111.045.500, sehingga menjadi Rp1.392.300.835.800 atau naik mencapai 27,72 persen.
Juga disebutkan, belanja daerah dialokasikan Rp2.579.950.555.800. Jumlah itu naik 18,52 persen dari APBD 2010 yang ditetapkan sebesar Rp2.176.862.000.000, belanja pegawai Rp557.778.360.000, belanja hibah Rp51.081.650.000, dan bantuan sosial Rp81.641.000.000, dan belanja lainnya.
19 Februari 2010
Rosehan Ogah jadi Walikota
Banjarmasin, KS
Wakil Gubernur Kalimantan Selatan HM Rosehan NB SH kembali menepis kabar yang menyebutkan dirinya akan menjadi Calon Walikota (Cawali) Banjarmasin di Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) tahun ini.
Apalagi dengan mengantongi sejumlah Surat Keputusan (SK) dari partai non parlemen ditambah DPD Partai Bulan Bintang Kalsel, Rosehan memastikan ikut menjadi kandidiat Gubernur Kalsel periode 2010 – 2015. Hal ini diungkapkan Rosehan kepada wartawan Jumat malam (18/2).
Tidak hanya itu, Rosehan bahkan masih berharap mendapat dukungan Partai Golongan Karya (Golkar) yang menurutnya belum bisa dipastikan mendukung pasangan Cagub Cawagub, Rudy Ariffin – Rudy Resnawan (Dua Rudy) sebelum keduanya deklarasi di hadapan masyarakat.
“Dengan didukung partai non parlemen ditambah satu parlemen, mudahan juga dari Golkar,” ujarnya.
namun Rosehan tidak menepis kabar yang sempat beredar seputar rencana pencalonan sebagai cawali Banjarmasin. Itu lantaran diakui memang ada tawaran beberapa parpol, termasuk Partai Demokrat (PD) Kota Banjarmasin.
Rosehan diwacanakan maju sebagai cawali Banjarmasin berpasangan dengan Ketua DPC Partai Demokrat Kota Banjarmasin, Rusian yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Banjarmasin.
Peluang ini dinilai sangat terbuka lebar karena PD merupakan partai tanpa harus menggalang koalisi, bisa membawa calon kepala daerah di Pilkada mendatang karena berhasil meraih suara terbesar dengan memiliki wakil sebanyak 11 kursi.
Ditanya perihal kemungkinan mendapatkan dukungan dari Partai Amanat Nasional (PAN) menyusul isu kemunduran HM Ramlan S Sos sebagai cagub, itupun menurutnya sangat berpeluang.
Hanya saja, mengenai keharusan menerima pendamping atau cawagub sesuai keinginan partai pengusung, Rosehan bersekukuh akan mencari pendamping sesuai kriteria yang diinginkannya.
“Kita pilih wakil dari birokrat, kita berhak menolak bila yang diajukan partai tidak sesuai keinginan,” tegasnya.
Sebagiamana diketahui, dikabarkan pihak PAN hanya mengusung cagub yang mau berdampingan dengan kader PAN, salah satunya Nahwan yang berlatarbelakang kalangan pelaku dunia usaha. slm
Wakil Gubernur Kalimantan Selatan HM Rosehan NB SH kembali menepis kabar yang menyebutkan dirinya akan menjadi Calon Walikota (Cawali) Banjarmasin di Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) tahun ini.
Apalagi dengan mengantongi sejumlah Surat Keputusan (SK) dari partai non parlemen ditambah DPD Partai Bulan Bintang Kalsel, Rosehan memastikan ikut menjadi kandidiat Gubernur Kalsel periode 2010 – 2015. Hal ini diungkapkan Rosehan kepada wartawan Jumat malam (18/2).
Tidak hanya itu, Rosehan bahkan masih berharap mendapat dukungan Partai Golongan Karya (Golkar) yang menurutnya belum bisa dipastikan mendukung pasangan Cagub Cawagub, Rudy Ariffin – Rudy Resnawan (Dua Rudy) sebelum keduanya deklarasi di hadapan masyarakat.
“Dengan didukung partai non parlemen ditambah satu parlemen, mudahan juga dari Golkar,” ujarnya.
namun Rosehan tidak menepis kabar yang sempat beredar seputar rencana pencalonan sebagai cawali Banjarmasin. Itu lantaran diakui memang ada tawaran beberapa parpol, termasuk Partai Demokrat (PD) Kota Banjarmasin.
Rosehan diwacanakan maju sebagai cawali Banjarmasin berpasangan dengan Ketua DPC Partai Demokrat Kota Banjarmasin, Rusian yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Banjarmasin.
Peluang ini dinilai sangat terbuka lebar karena PD merupakan partai tanpa harus menggalang koalisi, bisa membawa calon kepala daerah di Pilkada mendatang karena berhasil meraih suara terbesar dengan memiliki wakil sebanyak 11 kursi.
Ditanya perihal kemungkinan mendapatkan dukungan dari Partai Amanat Nasional (PAN) menyusul isu kemunduran HM Ramlan S Sos sebagai cagub, itupun menurutnya sangat berpeluang.
Hanya saja, mengenai keharusan menerima pendamping atau cawagub sesuai keinginan partai pengusung, Rosehan bersekukuh akan mencari pendamping sesuai kriteria yang diinginkannya.
“Kita pilih wakil dari birokrat, kita berhak menolak bila yang diajukan partai tidak sesuai keinginan,” tegasnya.
Sebagiamana diketahui, dikabarkan pihak PAN hanya mengusung cagub yang mau berdampingan dengan kader PAN, salah satunya Nahwan yang berlatarbelakang kalangan pelaku dunia usaha. slm
Masyarakat Enggan Konsumsi Ayam Beku
Banjarmasin, KS
Daging ayam beku yang disimpan dalam lemari khusus (freezer) belum familiar dengan masyarakat Kalimantan Selatan. Mayoritas msyarakat masih memilih ayam segar atau yang sehabis dipotong yang dijual pedagang.
Kebiasaan inilah yang menjadi pemicu fluktuasi harga ayam di tingkat pedagang yang tidak jarang mendadak melonjak karena tingginya permintaan pada musim tertentu seperti menjelang Ramadhan atau peringatan keagaaman.
Kepala Dinas Perikanan Kalsel, Maskamian Anjam mengatakan, seharusnya masyarakat lebih familiar dengan ayam yang didinginkan karena kualitas daging tidak kalah dengan ayam sehabis dipotong.
Bila kebiasaan masyarakat ini tidak berubah, akan selalu terjadi kenaikan harga pada musim tertentu. “Masyarakat Kalsel ini sangat religius, setiap acara keagamaan seperti mulaid selalu diperingatan bersama-sama, acara ini yang memicu harga ayam naik,” ujarnya.
Menurut Maskamian, jika masyarakat terbiasa dengan daging dingin, fluktuasi harga bisa dikontrol karena tidak ada istilah stok kosong atau kekurangan daging ayam akibat tingginya permintaan.
Pedagang atau pengusaha ayam potong juga tidak terburu-buru menjual ayam potong yang sampai batas umurnya karena bisa disimpan dan harga jual tidak anjlok pada saat persediaan banyak.
Pedagang bisa menyesuaikan penjualan dengan permintaan tanpa harus banting karena waktu penjualan lebih lama.
“Daging dingin bukan daging lama, tapi yang baru dipotong lalu disimpan dalam lemari khusus yang kualitas dagingnya sama,” ujar Maskamian mengingatkan. slm
Daging ayam beku yang disimpan dalam lemari khusus (freezer) belum familiar dengan masyarakat Kalimantan Selatan. Mayoritas msyarakat masih memilih ayam segar atau yang sehabis dipotong yang dijual pedagang.
Kebiasaan inilah yang menjadi pemicu fluktuasi harga ayam di tingkat pedagang yang tidak jarang mendadak melonjak karena tingginya permintaan pada musim tertentu seperti menjelang Ramadhan atau peringatan keagaaman.
Kepala Dinas Perikanan Kalsel, Maskamian Anjam mengatakan, seharusnya masyarakat lebih familiar dengan ayam yang didinginkan karena kualitas daging tidak kalah dengan ayam sehabis dipotong.
Bila kebiasaan masyarakat ini tidak berubah, akan selalu terjadi kenaikan harga pada musim tertentu. “Masyarakat Kalsel ini sangat religius, setiap acara keagamaan seperti mulaid selalu diperingatan bersama-sama, acara ini yang memicu harga ayam naik,” ujarnya.
Menurut Maskamian, jika masyarakat terbiasa dengan daging dingin, fluktuasi harga bisa dikontrol karena tidak ada istilah stok kosong atau kekurangan daging ayam akibat tingginya permintaan.
Pedagang atau pengusaha ayam potong juga tidak terburu-buru menjual ayam potong yang sampai batas umurnya karena bisa disimpan dan harga jual tidak anjlok pada saat persediaan banyak.
Pedagang bisa menyesuaikan penjualan dengan permintaan tanpa harus banting karena waktu penjualan lebih lama.
“Daging dingin bukan daging lama, tapi yang baru dipotong lalu disimpan dalam lemari khusus yang kualitas dagingnya sama,” ujar Maskamian mengingatkan. slm
Langganan:
Postingan (Atom)
