10 Kloter Diperkirakan Terlambat

teks : SUJUD- salah satu anggota Jamaah haji kalsel langsung melakukan sujud syukur ketika tiba di bandara syamsudin noor. Banjarmasin, KS Tidak beda dengan tahun-tahun sebelumnya, padatnya jadual penerbangan di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, menjadi pemicu keterlambatan penerbangan yang membawa jemaah haji ke negara masing-masing, termasuk Indonesia. Khusus debarkasi Banjarmasin, Kelompok Terbang (Kloter) pertama yang berisi jemaah haji asal Kabupaten Kotabaru dan Tanah Laut yang rencananya tiba di Bandara Syamsudin Noor pukul 09.30 wita, baru sampai sekitar pukul 13.30 wita. Keterlambatan ini diperkirakan tidak hanya terjadi pada kloter pertama, juga bakal dialami kelompok lainnya dengan masalah yang sama. ”Satu sampai sepuluh kloter masih mengalami keterlambatan,” ujar Kepala Kantor Departemen Agama (Depag) Kalsel, Fahmi Arief, sebelum melakukan acara penyambutan jemaah haji kloter pertama, Kamis (3/12), di aula VIP Bandara Syamsudin Noor. Masalah antrean ini, menurut dia, sudah di luar kemampuan pihaknya selaku penyelanggara ibadah haji. Hal ini sudah terjadi sejak lama dan belum ada solusi dari Pemerintah Arab Saudi. "Gate yang tersedia untuk kepulangan jemaah haji Indonesia hanya sembilan buah dalam satu hari. Kloter yang pulang lebih banyak, sehingga banyak (pesawat, red) terlambat," ungkapnya lagi. Soal keterlambatan ini pun sudah mendapat informasi phak maskapai, namun lamanya tidak bisa ditentukan karena tergantung lalu lintas penerbangan di Bandara King abdul Aziz. Kloter perdana Kalsel yang diangkut pesawat Garuda 747 seri 300 ini membawa 323 orang, termasuk petugas. Dari bandara, jemaah langsung dibawa ke asrama haji untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. “Setelah dilakukan pemeriksaan, bagi yang mau langsung pulang, kita persilakan. Yang mau menginap juga terserah,” ujar Fahmie. Jumlah jemaah haji kloter satu yang diberangkatkan 22 Oktober lalu dari dua kabupaten ini tidak berkurang satu pun, lantaran tidak ada yang meninggal dunia saat pelaksanaan ibadah haji. “Yang meninggal ada lima orang, tapi tidak termasuk dalam kloter pertama ini,” jelas Fahmi Arief lagi. Kedatangan jemaah haji di apron Bandara Syamsudin Noor, selain disambut Fahmi Arief, juga turut hadir Ketua Komisi IV DPRD Kalsel Ansyor Ramadhan dan Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Khairil Muhlis. Di asrama haji, seluruh jemaah dikumpulkan di Aula Jeddah dan disambut secara resmi oleh panitia, termasuk Bupati Kotabaru Sjachrani Mataja, yang hadir ditempat itu untuk menyampaikan ucapan selamat datang.slm

Run Way Syamsudin Noor Siap

DISPLACE-Lokasi Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin yang diperbaiki karena sempat terjadi displace.(foto doc/brt) Banjarmasin, KS Setelah dilakukan perbaikan kerusakan landasan pacu Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin sepanjang 280 meter selesai, fasilitas ini siap dipakai dengan panjang keseluruhan yakni 2.500 meter. Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Selatan (Kalsel) Fakhrian Hipni mengatakan, landasan pacu sebelumnya hanya bisa dimanfaatkan 2.200 meter kini sudah bisa dimanfaatkan sepanjang 2.500 meter. Namun kata dia, untuk memastikan bahwa landasan pacu tersebut tidak bermasalah, hingga kini pihaknya sedang menunggu tim dari Departemen Perhubungan. "Semoga pada saat kepulangan haji, rekomendasi dari Departemen Perhubungan bahwa landasan pacu tersebut bisa dimanfaatkan sudah keluar," katanya pada coffee morning, Senin (30/11). Menurut Fakhrian, sebelumnya rekomendasi dari tes pertama oleh Departemen Perhubungan menyatakan, beberapa bagian dan fasilitas bandara harus diperbaiki. Hal-hal yang harus diperbaiki di antaranya, perbaikan sambungan pada landasan pacu, pengecatan marka sepanjang 2500 meter dan perbaikan konstruksi "taxi way" yang bergelombang serta perbaikan landasan pacu secara menyeluruh. Dari ketentuan tersebut, kata dia, PT Angkasa Pura telah melaksanakannya, tinggal perbaikan landasan pacu secara menyeluruh dan konstruksi "taxi way" yang akan dilaksanakan pada 2010. "Selama enam tahun landasan pacu Bandara Syamsudin Noor tidak diperbaiki, sehingga 2010 akan dilakukan perbaikan menyeluruh," katanya. Lamanya usia landasan pacu tersebut membuat aspal di landasan pacu mudah terkelupas, apalagi bila terjadi musim hujan. "Makanya sering ada batu yang berserakan dari aspal yang mengelupas tersebut," katanya. Mengatasi hal itu, kata dia, pihak bandara selalu melakukan pengecekan rutin, minimal tiga kali dalam satu hari dan bila ada yang mengelupas langsung ditambal. Dengan demikian, kata dia, dijamin tidak akan membahayakan pesawat maupun penumpang saat akan pendaratan (landing) maupun mengudara (take off).slm

Banyak Perusahaan Abaikan CSR

Banjarmasin,KS Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Kalsel, Rakhmadi Kurdi mengatakan, masih banyak perusahaan yang belum melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang ditandai banyak keluhan masyarakat. Alokasi dana CSR yang dikeluarkan perusahaan selama ini pun dinilai masih kecil, sehingga diharapkan perlu ditingkatkan jumlahnya agar manfaatnya lebih dirasakan masyarakat. Peningkatan alokasi dana CSR ini diharapkan, setelah perusahaan selesai melakukan kegiatan, kesejahteraan masyarakat lebih terjamin dan pembinaan terus bisa dikembangkan. Harapan ini disampaikan Rakhmadi Kurdi di acara pertemuan forum komunikasi pimpinan media massa, Senin (30/11) di Hotel Pesona Banjarmasin. CSR merupakan konsep keterlibatan perusahaan dalam menjaga dan atau meningkatkan kualitas masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan. Biasanya dana ini disalurkan melalui berbagai program untuk pengembangan perekonomian masyarakat di antaranya melalui program pemberian modal usaha dan lainnya. Setiap perusahaan wajib menyisihkan hasil keuntungannya berupa dana CSR itu untuk kepentingan masyarakat sekitar. CSR dilaksanakan bekerjasama dengan pemerintah daerah, sehingga lebih mudah melakukan kontrol dan bisa lebih terbuka. Alokasi dana CSR yang dirasakan perlu peningkatan ini salah satu dari beberapa masalah yang disampaikan Rahmadi Kurdi seperti soal pembuatan analisa masalah lingkungan (amdal), pengelolaan top soil yang belum optimal, . ”Pengelolaan top soil yang belum optimal menyebabkan pertumbuhan tanaman saat reklamasi juga tidak optimal pula, apalagi reklamasi masih monokultur,” ujar Rachmadi lagi. Masalah lain yang disampaikan Rakhmadi adalah seputar banyaknya permohonan amdal di areal tumpang tindih antara kawasan tambang yang telah berijin dengan kawasan hutan tanaman industri dan lain lain. Kemudian masih dibangunnya pelabuhan khusus (pelsus) tanpa memiliki amdal dan ada juga pelsus tanpa amdal, tapi sudah operasional. Pelsus itu hanya menggunakan UKL/UPL yang diterbitkan Pemkab setempat. “Sampai saat ini juga masih banyak perusahaan yang belum maksimal melaksanakan pengelolaan IPAL sehingga mencemari perairan umum atau sungai,” ujarnya. slm

Lahan Gambut masuk Program 100 Hari

Banjarmasin, KS Selain akan menanani masalah tumpang tindih lahan, aturan dan tata ruang, jajaran Departemen Kehutanan juga memasukan soal penganan lahan gambut dalam program 100 hari kerja dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KBI) II. “Kebakaan lahan gambut (di Kalse,red) di musim kemarau masih sering tejadi, kita upayakan nanti bisa mengurangi separohnya,” beber Menteri Kehutanan RI, Zulkifli Hasan soal program 100 hari kerja KBI II kepada wartawan, Kamis (26/11) di Banjarmasin. Menhut yang baru bertemu dengan sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Kalsel dan di kabupaten/kota, memandang masalah lahan gambut ini sangat penting karena masih bisa dioptimalkan fungsinya. Salah satu bentuk keseriusan Menhut terhadap masalah ini, pihaknya berniatdalam waktu dekat akan membentuk tim independen untuk meninjau lahan gambut di Provinsi Riau khususnya di Semenanjung Kampar, Kabupaten Pelalawan. Hal itu dilakukan berhubungan adanya kontroversi yang muncul di tengah-tengah masyarakat mengenai keberadaan lahan gambut yang diberikan izin pengelolaan kepada salah satu perusahaan terbesar di Riau. Selain lahan gambut, terjadinya tumpang tindih lahan yang masih terjadi sampai sekarang, menjadi perhatian Menhut dan jajarannya berkomitmen menyelesaikan soal ini lengkap dengan peraturan penunjang. “Tentu akan ada review-review undang-undang untuk lahan tumpang tindih dan termasuk payung hukum untuk lahan yang belum ada ijin,” ujarnya. Menurut Zulkifli, saat ini ratusan hektare kawasan hutan telah mengalami alih fungsi, selain menjadi lahan pertambangan, perkebunan juga menjadi desa. Untuk mencegah hal itu, pihaknya menyiapkan peraturan dan revisi undang-undang yang menyangkut berbagai persoalan alih fungsi. Dephut juga segera merehabilitasi kawasan hutan kritis di seluruh Indonesia. Target yang ingin dicapai yakni harus mampu merehabilitasi minimal 2,5 juta hektare lahan dalam lima tahun ke depan. slm

Siap-siap Pemadaman Bergilir Lagi

GENSET-Mesin Generator Set (Genset) PT PLN yang disewa untuk memenuhi kekurangan pasokan daya listrik kepada pelanggan di wilayah Kalselteng. Genset yang ada di PLTG Trisakti ini ditargetkan beroperasi pertengan bulan ini. (foto ist/brt) Banjarmasin, KS PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Kalimantan Tengah (Kalteng) menjadualkan pemeliharaan satu unit mesin pembangkit PLTU Asam-Asam bulan November mendatang. Saatini, dilakukan pemasangan generator set (genset) sewaan yang akan dioperasikan untuk mengantisipasi kekurangan daya. Namun bila pengerjaan tidak sesuai target pelaksanaan, dipastikan terjadi pemadaman bergiliran dan masyarakat sebaiknya sia-siap dengan kondisi ini. “PLTU November sudah dilakukan pemeliharaan, bila ini selesai (pengoperasian genset,red), insya Allah (tidak ada pemadaman,red),” ujar Manager Pembangkit PT PLN Wilayah Kalselteng, Heri Siswanto kepada wartawan di sela-sela peninjauan Wakil Gubernur Kalsel, M Rosehan NB di unit pembangkit PLTG Trisakti, Rabu (30/9) di Banjarmasin. Heri Siswanto mengatakan pihaknya memperkirakan pemasangan mesin genset selesai pertengahan Oktober ini juga dan diharapkan masalah pemadaman tak terjadual bisa teratasi. Mesin genset yang akan diopreasikan terdapat di unit pembangkit sektor seberang Barito sebesar 30 MW dan di sektor Trisakti sebesar 20 MW, lalu ditambah yang beroperas di wilayah Kalteng, totalnya mencapai 70 MW. “Pertengahan November semua masuk sistem, dari Palangkaraya sampai Barabai (aliran listrik,red) tidak ada masalah,” ujarnya. Di tempat yang sama, Manager Elektrik PT Adi Quatro EP, Iwan tidak bisa menjanjikan pihaknya bisa menyelesaikan perakitan mesin genset yang diambil dari Kalimantan Timur (Kaltim) itu. Alasannya menurut Iwan, masih ada pekerjaan yang cukup rumit belum dilakukan seperti pemasangan kabel, koneksi jaringan, dan cek kontrol yang belum bisa ditentukan waktu penyelesaiannya. “Saat ini kabel kontrol belum lengkap (belum dikirim,red),” ujarnya. Kendati demikian, pihaknya berupaya menyelesaikan pekerjaan sesuai target yang ditentukan pihak PLN yakni pertengahan bulan ini siap beroperasi 9 x 2,8 MW itu dan masuk sistem. Sementara, Rosehan berharap pihak PLN dapat melakukan tugasnya dan memenuhi janjinya sehingga tidak terjadi pemadaman aliran listrik yang sering dikeluhkan masyarakat. Kedatangan pihaknya di PLTG Trisakti menurut Rosehan untuk mengetahui kondisi yang ada, termasuk kendala-kendala yang dialami pihak PLN untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap listrik. slm

PLN Abaikan Ijin Lokasi Proyek PLTU

Banjarmasin, KS Jajaran PT PLN (Persero) terkesan mengabaikan kewajiban pemenuhan persyaratan ijin lokasi untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Asam Asam Unit 3 dan 4 di Desa Asam-asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanahlaut. Padahal, proyek senilai Rp1,2 triliun yang digarap PT Wijaya Karya (Persero) dan Chengda dari Cina itu dilakukan ground breaking tanggal 26 Februari 2008 lalu dan proyek mulai dikerjakan Februari 2009. “Kita sudah memberikan toleransi kepada PLN, tapi sampai sekarang belum dipenuhi (ijin lokasi,red),” ujar Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Kalsel, Ir Rahmadi Kurdi kepada wartawan, Selasa (25/8). Ijin lokasi itu terang Rahmadi, merupakan syarat dikeluarkannya dokumen analisa masalah dampak lingkungan (Amdal) untuk proyek lanjutan dari PLTU Unit 1 dan 2 di lokasi yang sama. Secara teknis, Amdal untuk proyek yang didanai konsorsium Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan BRI ini selesai, tinggal dilakukan penjilidan setelah ada ijin lokasi pemkab setempat atau instansi berwenang. Ijin lokasi pada dasarnya diterbitkan pemerintah kabupaten/kota setempat atau kantor Badan Pertanahan Nasional masing-masing. Namun sampai sekarang, belum ada ijin yang diminta PLN baik dari pemkab maupun BPN setempat untuk proyek berkapasitas 2 x 65 MW itu. ”Bila ini jadi kendala pembangunan, itu tanggungjawab PLN, karena PLN lamban mengurusnya,” ancam Rahmadi. Soal keterlambatan pemenuhan kewajiban ini, menurut Rahmadi pihaknya pernah menanyakan langsung kepada pihak PLN, namun dikatakan hal itu sudah diserahkan ke pihak Pemkab Tala. “Entah mana yang benar,” ujarnya dengan nada heran. Terkait dengan Amdal, masih banyak kabupaten/kota yang belum menyampaikan persyaratan mendapatkan lisensi komisi Amdal yang diwajibkan kementrian lingkungan hidup sesuai Permen LH Nomor 6 tahun 2008 tentang Komisi Amdal. Konsekuinsinya, pemkab atau pemko itu tidak berwenang menerbitkan Amdal selama belum ada lisensi dimaksud. Dengan kata lain, masalah ini akan ditangani BLHD di tingkat provinsi. ”Yang sudah hanya Kabupaten Balangan dan HST (Hulu Sungai Tengah,red),” ujar Rahmadi. Lima kabupaten/kota yang sudah mengajukan permohonan tapi belum lengkap berkasnya adalah Kabupaten Banjar, Hulu Sungai Selatan, Tapin, dan Pemko Banjarbaru. Pemko Banjarmasin, Kabupaten Kotabaru, Tanahbumbu, Tala, Tabalong, Barito Kuala dan Hulu Sungai Utara (HSU), semua belum ada laporan. Persyaratan komisi Amdal dimaksud meliputi unsur ketua, lembaga, sekretariat, anggota tim teknis dan tim penilai, memiliki tenaga ahli, melibatkan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan bekerjasama dengan laboratorium yang ditunjuk atau memiliki sendiri. slm

Hot Spot di Kalsel 343 Titik

Banjarmasin, KS Kabupaten Banjar masih menjadi daerah terbanyak titik api (hot spot) beberapa bulan terakhir. Total titik api kurun waktu Januari sampai tanggal 20 Agustus lalu mencapai 70 titik. Terbanyak titik api disusul Kabupaten Tapin yang terdapat 62 titik, Tanah Laut mencapai 31 titik dan Hulu Sungai Selatan (HSS) 25 titik pada waktu yang sama. “Daerah lain relatif kecil, rata rata dibawah 10 titik,” ujar Kepala BadanKesbangpol Linmas Kalsel, Drs Fachruddin MAP kepada wartawan, Jumat (21/8). Titik api di Kalsel berdasarkan keterangan BKSDA pada tanggal 20Agustus sebanyak 11 titik yang tersebar di Kabupaten HSU 1 titik, Banjar ada 2 titik, Batola terdapat 3 titik dan Tanah Laut 5 titik. “Akumulasi bulan Januari sampai tanggal 20 Agustus sebanyak 343 titik api,” ujar Fachruddin. Kawasan terdapatnya titik api sementara masih di luar kawasan hutan dan menurutnya pihak Kesbangpol Linmas belum menerima laporan dari Dinas Kehutanan Kalsel soal kebakaran di kawasan hutan. Terkait antisipasi melausnya titik api ini, menurut Fachruddin, Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin selaku Ketua Satkorlak PB, sudah melayangkan surat himbauan kepada bupati/walikota, pengusaha dan masyarakat. Isi himbauan meminta masyarakat, pengusaha danpihak terkait lainnya bersatu menyupayakan pencegahan kebakaran pemukiman, lahan dan menanggulagi masalah kabut asap. Pro aktif dan kesadaran semua pihak sangatdiharapkan agar bencana kebakaran itu dapat dicegah dan tidak menimbulkan dampak gangguan kesehatan terhadap manusia dan aktifitas kehidupan sehari-hari. Gubernur mengajak semua pihak mematuhi keputusan fatwa MUI wilayah IV Kalimantan nomor 128/MUI/KS/XII/2006 yang menetapkan pembakaran hutan danlahan untuk kegiatan kehutanan,pertanian, peternakan danlain lain yang mengakibatkankabut asap, kerusakan lingkungan serta mengganggu kehidupan manusia hukumnya “haram.” Semua pihak juga diajak mentaati Peraturan Daerah Kalsel nomor 1 tahun 2008 tentang pengendalian kebakaran lahan dan atau hutan. slm

Alur Barito Dikeruk Lagi

Banjarmasin, KS Meskipun tingkat kedalaman alur Ambang Barito sekarang masih 5,7 meter LWS, jalur yang bisa dilintasi 24 jam sejak 1 Januari 2009 lalu itu, dilakukan pengerukan kembali supaya melebihi 6 meter LWS. Pengerukan dengan kapal MEISUN BSP 1 berkapasitas 3.500 ton yang dijadualkan selesai dengan lama pekerjaan 6 bulan. Kapal jenis copper ini akan mengeruk sekitar 3 juta kubik lumpur dengan biaya mencapai Rp100 miliar. “Jumat tadi (14/8,red) dilakukan uji coba, sekarang sudah kerja,” ujar Kepala Administrator Pelabuhan (Adpel) Banjarmasin, Sufrisman Djaffar kepada wartawan, Selasa (18/8) di ruang kerjanya. Pengerukan alur ambang Barito menurutnya dilakukan bukan lantaran darurat, karena kedalaman belum dibawah batas toleransi yakni 5 meter LWS. “Kebetulan ada kapal yang bisa dipakai, maka dilakukan pengerukan untuk pemeliharaan alur ini,” ujarnya sembari mengatakan pilihan pengunaan kapal dari Malaysia karena lebih murah. Soal biaya pengerukan, ditegaskan Sufrisman, seluruhnya diambil dari hasil cannel fee angkutan batu bara, bukan dari pemerintah daerah. Alokasi untuk biaya pengerukan ini diambil sekitar 70 persen dari pendapatan keseluruhan. Diperkirakan pendapatan cannel fee yang dihimpun tahun 2009 ini mencapai Rp150 miliar dengan asumsi pembayaran batu bara yang melintas sekitar 50 juta ton dkalikan dengan 3 sen. “Ke pemerintah kita membayar sekitar Rp9 miliar, 6 persen dari pendapatan total,” jelasnya. Dia juga menepis anggapan pemerintah provinsi mengalami kerugian karena masalah penggunaan alur ini. Kontribusi yang diterima menurut Sufrisman jauh lebih besar dari tahun sebelumnya dengan tidak mengeluarkan anggaran. Ditanya soal aktivitas lalu lintas selama pengerukan, ditegaskan, tetap berjalan lancar karena seluruh jalur masih bisa dilintasi kapal, termasuk arus barang kebutuhan pokok mencukupi kebutuhan masyarakat menjelang dan sesudah bulan Ramadan. Lebih lanjut dikatakan, selama alur difungsikan, hanya pernah terjadi satu kali insiden kapal kandas. Itupun menurut Sufrisman, disengaja nakhoda kapal untuk menghindari terjadinya tabrakan dengan kapal lain. Pengerukan saat ini lakukan seluruh kawasan alur baru yang dikeruk sebelumnya, ditambah sisi alur selebar kurang lebih 7 meter untuk mengantisipasi lumpur yang masuk atau menutupi alur. “Sedementasi setiap bulan sekitar 30 centemeter,” jelasnya. Alur ambang Barito sebelumnya dilakukan pengerukan pihak PT Ambang Barito Nusantara Persada (Ambapers) menggunakan kapal keruk Van Oord Netherlands dari Belanda. Alur baru yang dikeruk sepanjang 15 kilometer dengan lebar dasar, 138 meter, lebar permukaan 162 meter dan kedalaman yang dikeruk -6 LWS. Pengerukan ulang (maintenance) ini juga melakukan hal yang sama. Secara terpisah,Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin mendesak jajaran PT Pelindo III Banjarmasin agar melakukan pembenahan pelabuhan untuk mengimbangi tingginya arus barang yang masuk. “Kita sudah minta Pelindo meningkatkan pelayanan,” ujarnya kepada acara diskusi publik Dampak Penerapan Perda 3/2008 terhadap Kelangsungan Investasi Kepala Sawit dan Kesejahteraan Pekebun di Kalsel, Selasa (18/9) di Swiss Belhotel Banjarmasin.slm

Sapi Limousine Berbobot 985 Kg Gagal Ikut Kontes

Pelaihari, KS Sapi jenis limousine berbobot 985 kilogram gagal masuk kontes ternak sapi 2009 yang digelar Dinas Peternakan Kalsel tanggal 5-6 Agustus 2009 bertempat di pasar hewan Desa Sarang Halang Kabupaten Tanah Laut. Sapi jantan milik peternak asal Kabupaten Tabalong ini ditolak diskualifikasi panitia kontes hewan lantaran usianya melebihi batas yang ditetapkan yakni untuk 1 - 3 tahun saja. Pemenang kontes kategoti sapi penggumukan kelas bebas jatuh pada milik peternak asal Kabupaten Banjar, juara II dari kabupaten Tabalong dan ketiga juga dari peserta dari Kabupaten Banjar. Kategori lain yang dilombakan adalah untuk sapi bali betina dan sapi bali jantan serta sapi jantan pembiakan unggul. Juara I, II, III lomba sapi jantan diraih peternak asal Kabupaten Tanah Laut. Sapi betina jantan berturut turut dari peternak asal Kabupaten Banjar, Tabalong dan Tala. Kemudian untuk sapi bali betina dimenangkan peternak asal Tabalong, lalu Tala dan Balangan. Kepala Dinas Peternakan Kalsel, Maskamian Anjam mengatakan, kontes ini bertujuan memotivasi peternak daerah dalam upaya pembiakan maupun penggemukan sapi yang sehat dan produktif. “Di kontes ini dicontohkan secara riil dan bisa belajar dengan juara juaranya,” ujar Maskamian usai pengumuman kontes yang disaksikan Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin dan pejabat dari Departemen Pertanian, Kamis (6/8). Sementara bagi masyarakat yang belum memiliki hewan ternak, diharapkan kegiatan ini memacu semangat mereka ikut memeliharanya dengan terlebih dulu belajar cara yang baik dan benar. “Ini juga sebagai bukti kepada pemerintah, inilah dana-dana yang mereka kucurkan,” ujarnya. Sapi yang diikutsertakan dalam kategori sapi penggemukan kelas bebas dari jenis limousine, simental dan brahman. Jenis ini mulai banyak digemari peternak di Indonesia karena perawatannya cukup mudah dan produksi daging yang melimpah. Tidak heran, sapi luar negeri ini jadi primadona. Khusus sapi limousine, memiliki ciri warna coklat muda, kuning agak kelabu hingga warna merah gelap dan hitam. Bentuk badannya kompak dan padat, lebih cocok pada daerah yang memiliki curah hujan yang tinggi. slm

Proyek PLTU Asam Asam Molor

Banjarmasin, KS Krisis listrik di Kalimantan Selatan (Kalsel) yang ditargetkan berakhir 2010 seiring penyelesaian pembangunan PLTU Asam Asam Unit 2 dan 3 di Desa Asam Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, tidak bisa terlaksana. Proyek senilai Rp1,2 triliun yang dilakukan PT Wijaya Karya (Persero) dan Chengda dari Cina itu melakukan penjadualan ulang wakt penyelesaian yang semula bisa diselesaikan bulan Oktober 2010 menjadi April 2011. Penyelesaian proyek berkapasitas 2 x 65 MW yang dibiayai konsorsium sejumlah Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan Bank Rayat Indonesia (BRI) ini disebabkan keterlambatan pembayaran uang muka dari PLN yang berdampak pada lambannya penerbitan Letter of credit (LC). “Pengusaha dari Cina (Chengda,red) tidak mau bekerja bila belum ada LC sebagai jaminan pembayaran,” ujar Project Manager WK Jakarta, Mukhtar Yunus pada coffee morning pejabat Pemprov Kalsel, Rabu (5/8) di Graha Abdi Persada Banjarmasin. Seharusnya menurut Mukhtar, pembayaran uang muka dibayar 45 hari setelah dilakukan penandatanganan kontrak pada tanggal 4 Juli 2008. Namun pihak PLN baru membayar dana tersebut pada bulan Februari 2009. “DP (uang muka,red) dengan mata uang rupiah di bayar Januaru (2009,red) Rp65 miliar dan Februari (2009,red) dibayar 13,8 US Dollar,” jelasnya lagi. Pihak WK hanya memperpanjang waktu pelaksanaan enam bulan dari jadual semula karena keterlambatan piahk PLN mencapai 10 bulan.”Harusnya molor 10 bulan, tapi kita berusaha menjadikan enam bulan saja, makanya kita bekerja sampai malam,” terang Mukhtar lagi. Manager Bidang Pembangkit PT PLN Wilayah Kalselteng, Heri Siswanto mengakui, keterlambatan penerbitan LC pihak bank menunggu pelunasan uang muka proyek dan Amdal. Sampai sekarang, Amdal untuk proyek yang dilakukan ground breaking oleh Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin tanggal 26 Februari 2009 ini belum dikeluarkan Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kalsel. “Untuk DP pihak bank bisa mentolerir, akhirnya bisa diterbitkan LC,” ujarnya. Sebagai antisipasi, dikatakan pihak PLN menyediakan mesin sewa berkapasitas 30 MW yang ada di seberang Barito, 20 MW di Trisakti, 10 MW di Pupangpisau dan 10 MW di Palangkaraya yang semuanya masuk dalam sistem akhir tahun ini. Di tempat yang sama, M Ihsan dari PT PLN Pembangkit Wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara menerangkan, keterlambatan pencairan uang muka dimungkinkan banyaknya proyek yang ditangai PLN secara nasional. “Kan banyak proyek nasional, mungkin karena itu, uangnya terlambat dibayarkan,” ujarnya saat rehat kopi acara coffee morning itu. Sebagai antisipasi Tunggu Ijin Lokasi Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Kalsel, Rahmadi Kurdi membenarkan belum selesainya proses Amdal untuk proyek yang akan mencukupi kebutuhan pasokan listrik di wilayak Kalsel dan Kalteng itu. BLHD masih menunggu pihak PLN menyerahkan ijin lokasi yang dikeluarkan bupati setempat atau keterangan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Selama ijin itu belum ada, pihak BLHD tidak bisa menjilid dokumen atau menerbitkan Amdal. “Makanya kita masih menunggu besok (hari ini,red) apakah mereka bisa menyerahkannya,” ujar Rahmadi Kurdi. Rahmadi mengaku heran kenapa ijin yang dinilai gampang diselesaikan itu sangat lamban didapat pihak PLN. Sementar Pemprov Kalsel sudah memberikan kelonggaran dengan melakukan peresmian pelaksaan proyek sebelum Amdal diselesaikan. Seharusnya, sebuah proyek tidak boleh dilaksanakan sebelum Amdal yang bersangkutan diselesaikan, kendati sipatnya tambahan bangunan seperti yang terjadi di PLTU Asam Asam itu. “Amdal PLTU itu penggabungan dengan PLTU 1 dan 2,” jelasnya. Sementara, Sekdaprov Kalsel, HM Muhlis Gafuri menyesalkan sikap jajaran PLN yang tidak melakukan koordinasi atas keterlambatan pembayaran uang muka proyek yang sangat diharapkan masyarakat itu. “Seandainya dulu dikonsulatsikan, mungkin pemerintah di dua provinsi (Kalsel dan Kalteng,ted) bisa membantu, tapi sekarang sudah tidak bisa apa apa lagi,” ujarnya menyayangkan. slm

Lagi, Listrik Padam Bergilir

Banjarmasin, KS Masyarakat Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali dihadapkan masalah pemadaman listrik, khususnya saat terjadinya beban puncak sekitar pukul 18.00 – 24.00 waktu setempat. PT PLN Wilayah Kalselteng akan melakukan pemadaman bergilir mulai tanggal 1-3 Agustus dengan dalih pemeliharaan bloiler PLTU Asam Asam Unit I untuk peningkatan keandalan mesin pembangkit itu. “Dengan adanya pemeliharaan ini, sistem kelistrikan kita mengalami kekurangan daya listrik sebesar 40 MW yang berakibat pada pemadaman listrik bagi pelanggan umum antara jam 18.00 sampai 24.00,” ujar Lailanor Effendi dari pihak Humas PLN Wilayah Kalselteng kepada wartawan, Rabu (29/7) di Banjarmasin. Pemeliharaan dikaitkan untuk mengoptimalkan pelayanan pada hari hari penting mendatang seperti acara acara peringatan 17 Agustus, bulan Ramadan, dan hari raya Idul Fitri. “Menjanjikan tidak ada pemadaman (bulan Ramadan,red) sulit, tapi dengan pemeliharaan ini kita harapkan bisa,” ujar Lailanor. Pemadaman bergiliran itu lanjutnya, tindakan yang tidak bisa dihindari pihaknya karena keterbatasan PLN mencukup kebutuhan 250 MW dari 815.000 pelanggan di dua provinsi ditambah keperluan industri pada siang hari. Langkah yang dinilai cukup efektif hanya dengan partisipasi masyarakat melakukan penghematan energi listrik. Sehingga pemadaman bergilir seperti yang sering dilakukan dapat diminimalisir waktunya. “Kalau tiap pelanggan yang berjumlah 815.000 menghemat 100 watt saja, akan ada daya 250 MW yang bisa mengurangi pemadaman,” terangnya. Ditanya kekhawatiran masyarakat terjadinya pemadaman dilaur waktu yang disebutkan, diakui hal itu lantaran pemadaman pihaknya tidak sepenuhnya berpatokan pada jam beban puncak itu. “Pemadaman bisa dari jam 4 nyala jam 9, memang tidak mesti dari jam 8 mulainya,” jelas Lailanoor. Kabar gembira yang disampaikannya adalah terkait akan dioperasikannya mesin berkapasitas 30 MW di seberang Sungai Barito dan 20 MW di unit pembangkit Tri Sakti Banjarmasin.”Mesin ini disewa dan akan masuk sistem,” terangnya. Pemadaman bergilir sebelumnya dilakukan bulan Oktober 2008 lalu sekitar 1 bulan karena ada pemeliharaan mesin pembangkit listrik tenaga uap Asam-Asam unit II berkapasitas 65 MW. slm

Sopir Surati Gubernur soal Perda 3/2008

Banjarmasin, KS Menganggur sebagai imbas penerapan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2008 yang mengatur larangan angkutan batu bara dan angkutan perkebunan kelapa sawit melewati jalan negara, para sopir melayangkan surat kepada Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin. Isi surat yang ditandatangani Mahyudin selaku koordinator sopir dari Kabupaten Banjar, Tapin dan Hulu Sungai Selatan (HSS) itu meminta peninjauan kembali kebijakan yang diberlakukan sejak tanggal 23 Juli lalu itu. “Kita minta ada solusi yang diberikan pemerintah dengan larangan ini, jangan tutup begitu saja,” ujar Mahyudin kepada wartawan, Rabu (29/7) di Banjarmasin. Dampak larangan yang dituangkan dalamPerda lanjutnya, bertambahnya pengangguran di Kalsel khususnya di kalangan sopir angkutan batu bara yang berjumlah sekitar 4000 orang ditambah petugas terpal dan pengatur lalu lintas yang diperkirakan mencapai 500 orang di tiga kabupaten. Pekerjaan alternatif seperti jasa angkutan pasir atau tanah dinilai tidak sebanding dengan banyaknya armada yang ada, sehingga tetap saja banyak yang menganggur. Hal ini ditakutkan mengancam kelangsungan hidup para sopir dan keluarganya. “Apalagi truk itu banyak yang masih kredit, jadi kita bingung bayarnya pakai apa,” ujar Mahyudin sebelum meyerahkan surat kepada gubernur itu. Saat ini lanjutnya, para sopir masih berharap ada pembicaraan secara damai dengan pemerintah dan diharapkan ada solusi masalah yang mereka hadapi seandainya Perda ini tidak bisa ditangguhkan. “Kita masih ingin mengambil cara damai, berunding dengan pemerintah,” jawab Mahyudin ketika ditanya tindakan sopir bila aspirasi mereka tidak mendapat respon yang menggembirakan. Ketua Forum Komunikasi Angkutan Batu Bara (FKABB) Kalsel, Robert Sinaga menambahkan, selama ini pihaknya tidak pernah diajak berunding atau rapat membahas aturan yang diterapkan. Padahal menurutnya, para sopir merupakan pihak yang sangat berkepentingan dengan kebijakan itu ketimbang pengusaha yang selalu diundang untuk membahasnya dengan instansi terkait. Terkait penerapan Perda, sebelumnya, gubernur Rudy Ariffin pelaksanaan Perda ini dinilai cukup memberikan dampak signifikan terhadap kelancaran lalu lintas di jalan umum dan aspek lainnya seperti debu, kemacetan lalu lintas dan sebagainya. Kendati belum bisa menjamin bisa mengamankan 100 persen, pihaknya berupaya mengoptimalkan pengawasan, termasuk menggandakan petugas yang disiagakan pada titik titik tertentu. Sedangkan atapun angkutan kelapa sawit yang melalui jalan negara, sudah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 061 tahun 2009 tertanggal 9 Juli 2009 Tentang Petunjuk Pelaksana Perda 3 tahun 2008. Dalam aturan teknis tersebut diketahui hanya angkutan perkebunan sawit plasma atau rakyat yang diperkenankan melintasi jalan negara dan beratnya juga ditentukan yakni dengan muatan isi 6 ton. slm

Kadinkes : “Bila Terbukti H1N1, Sekolah Harus Disterilkan”

Banjarmasin, KS Kepala Dinas Kesehatan Kalsel, drg Rosihan Adhani belum bisa memastikan kondisi para santri di sejumlah pondok pesantren (ponpes) di Kota Banjarbaru dan siswa siswa salah satu SMU di Marabahan Kabupaten Barito Kuala yang diduga terinfeksi virus flu babi (H1N1). “Bila memang terbukti (positif flu babi,red), sekolah itu harus disterilkan,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (29/7). Bahkan menurutnya, sekolah yang bersangkutan diliburkan untuk menghindari penularan kepada siswa atau santri lainnya. hal ini lantaran sipat virus yang sangat cepat penyebarannya. “Satu orang terkena, satu sekolah bisa tertular,” ujarnya mengomentari beredarnya kabar flu babi di sejumlah sekolah dan pesantren. Khusus Ponpes Al Falah di Landasan Ulin Kota Banjarbaru, Dinas Kesehatan Kalsel sudah mengambil sampel cairan dari 5 santri yang diduga terserang flu babi dan di Ponpes Darul Ilmi diambil sampel dari 9 orang. “Kita sudah mengambil sampel di Al Falah dan Darul Ilmi, yang di Batola kita akan datangi besok (hari ini,red),” ujar Rosihan Adhani yang menduga kondisi itu hanya flu biasa. Mengutif keterangan pengurus Ponpes Al Falah, santri yang sakit saat ini diberikan perawan setempat dalam ruang isolasi. Tindakan selanjutnya setelah diketahui hasil sampel yang dikirim ke Jakarta. “Untuk menentukan positif atau negatif, memang sudah disepakati harus dari Puslit Depkes di Jakarta, jadi harus menunggu hasil disana” terangnya. Lebih lanjut dijelaskan, masyarakat dapat mengantisipasi penyebaran H1N1 ini cukup dengan membiasakan pola hidup bersih, mengurangi kontak tangan dengan mulut dan hidung, menghindari kontak dengan penderita flu dan menjaga kondisi badan agar tetap fit atau bugar. “Kalau kena flu, istirahat minimal 5 hari dan rumah saja agar tidak menularkan kepada orang lain,” sarannya. Diakui Rosihan, pihaknya kesulitan memantau penularan virus flu H1N1 ini dari orang yang dimungkinkan membawa virus. Penderita awalnya tidak diketahui menderita flu H1N1 sehingga sempat menularkan kepada orang lain. Kendati penyebaran yang sangat cepat, flu H1N1 tidak terlalu berdampak pada kematian karena persentasi jauh lebih kecil dibanding flu burung.”Penyebarannya sangat cepat, tapi tingkat kematian hanya 0.4 persen, kalau flu burung 90 persen lebih,” terang Rosihan lagi. Ditanya antisipasi lanjut jajaran Dinas Kesehatan Kalsel, ditegaskan saat ini pihaknya sudah memberikan rekomendasi kepada beberapa rumah sakit pemerintah dan swasta dalam penanganan pasien flu H1N1 ini, termasuk droping obat obatan. Masyarakat juga diminta aktif memantau orang orang sekitarnya dan melakukan pemeriksanaa ke dokter bila mengalami flu yang tidak biasa seperti disertai muntah muntah, diare, atau demam mencapai 38 derajat. Dijelaskan juga, sampai saat ini, kasus H1N1 yang dinyakan positif tercatat masih sebanyak 5 orang yang menimpa karyawan rumah makan di Jalan Gatot Soebroto, Banjarmasin dan masih dikarantina di RSUD Ulin Banjarmasin. “Hasilnya akan disampaikan besok (hari ini,red), katanya di Pemko (kantor walikota,red) nanti ada jumpa pers,” jelas Rosihan. slm

LP Anak Martapura Memprihatinkan

BERNYANYI-Saat melakukan kunjungan, Ketua TP PKK Kalsel, Hj Hayatun Fardah menyempatkan diri benyanyi bersama dengan anak anak di LP kelas II Anak Martapura. (foto ist/brt) Banjarmasin, KS Keberadaan Lapas kelas II Anak Martapura dinilai memprihatinkan karena masih terjadi over kapasitas. Blok penampungan yang layaknya hanya 30 orang, harus terisi dengan 49 tahanan, sehingga bilik berukuran sekitar 2 x 3 meter itupun harus dihuni 10 –13 anak tahanan. Kondisi ini dianggap kurang baik bagi anak yang menjalani masa pembinaan selama di tahanan. “Bisa dibayangkan satu ruangan diisi lebih sepuluh orang, belum lagi bila fentilasinya kurang,” ujar Ketua TP PKK Kalsel, Hj Hayatun Fardah ketika mengunjungi LP Anak Martapura, Rabu (22/7). Itu sebabnya, Hayatun Fardah berharap kondisi ini menjadi perhatian pihak terkait untuk mencari solusi sehingga anak anak yang menjadi tahanan tidak merasa makin tertekan dengan keadaan itu. Kedatangan Hayatun Fardah dan rombongan berkaitan dengan peringatan hari anak nasional. Turut hadir Aida Muslimah Rosehan (Wakil Ketua TP PKK Kalsel), Gusti Noor Tanjung (Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalsel), Jumbri S Ag (Ketua KPAID Kalsel) dan sejumlah anggota TP PKK lainnya. Selain meninjau blok tahanan anak, rombongan juga bersilaturrahmi dengan tahanan wanita yang letaknya berdampingingan. Kondisi ruang tahanan wanita nampak lebih baik dan rapi karena baru dibangun dan jumlah penghuni relatif sedikit. Kepala Lapas Anak Martapura, Agus Wiryawan mengakui over kapasitas yang ada di tempatnya. Itu menurut Agus bukan disebabkan banyaknya tahanan anak anak, tapi karena diisi dengan napi wanita dan dewasa. Padahal, Lapas yang beralamat di jalan Pintu Air Tanjung Rema Darat Martapura yang didirikan 1982 itu semula hannya diperuntukkan untuk anak anak kemudian dijadikan untuk wanita juga setelah menjadi kelas II A. Daya tampung Lapas Anak yang menampung narapidanan dari dua wilayah hukum yaitu Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru ini sebanyak 240 yang terdiri dari 180 anak dan 60 wanita. “Saat ini Lapas Anak diisi 534 orang yang anak anak hanya sekitar 10 persen,” jelas Agus Wiryawan. Pihaknya mengharapkan, pembangunan Lapas di Kecamatan Cempaka dan Karang Intan Kota Banjarbaru cepat selesai, sehingga tahanan dewasa tidak lagi ditempatkan di Lapas Anak. Lebih lanjut dikatakan, Lapas ini mempunyai dualisme fungsi yaitu fungsi utama sebagai tempat pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan, selain itu juga sebagai tempat menampung dan merawat tahanan. Pembinaan dibagi dalam tiga unsur yakni pembinaan pengetahuan yang dilakukan melalui pendidikan, pembinaan spritual dengan mendatangkan tokoh agama atau kiai, dan pembinaan kecakapan melalui kepanduan atau kegiatan Pramuka. Di tempat yang sama, Ketua KPAID Kalsel, Jumberi S Ag mengaku cukup puas dengan pembinaan yang dilakukan pihak Lapas terhadap tahanan. Namun dia juga menyangkan dengan kondisi over kapasitas itu. “Memang jumlah tahanan melebihi kapasitas karena ada tahanan dewasa, tapi segi pembinaan dan pelayanan bisa dipenuhi,” terangnya setelah berbincang bincang jajaran Lapas Anak Martapura. slm

Tiga Rombongan WNA Batal ke Festival Budaya Pasar Terapung

salah satu turis asing yang mengambil gambar pada kegiatan festival. Banjarmasin, KS Insiden pengeboman bunuh diri di hotel Rizt Carlton dan JW Marriot di Jakarta, Jumat (17/7) berimbas langsung ke sektor dunia parisisata di daerah, termasuk di Kalimantan Selatan (Kalsel). Tanpa ada konfirmasi alasan yang jelas, tiga rombongan warga negara asing (WNA) yang berencana menghadiri Festival Budaya Pasar Terapung 2009 di Banjarmasin tangal 18-21 Juli 2009, mengurungkan niat mereka. “Satu rombongan dari Belanda, dua rombongan dari berbagai negara, tidak jadi hadir,” ujar Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata kepada wartawan, di sela sela pembukaan festival akhir pekan tadi. Ketidakhadiran WNA diyakni rasa khawatir mereka pascapengeboman yang terjadi di Jakarta. Kondisi diharapkan tidak berlarut larut, karena akan merugikan daerah di sektor pariwisata. Kendati demikian, festival agenda tahunan yang dibuka Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin ini dikunjungi beberapa orang WNA yang turut membaur dalam kegiatan seperti pameran kuliner, kesenian daerah dan budaya sungai yang dipusatkan di Sungai Martapura. Bill, WNA asal Selandia Baru mengaku menikmati rangkaian kegiatan dan kagum melihat kebudayaan dan kesenian yang ada di Kalsel. dengan seperangkat kamera, dia tidak bosan bosan mengambil gambar ssaat kegiatan. Pembukaan festival dihadiri Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Iptek Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Titin Sukarya yang mengkhawatirkan dampak buruk terhadap aksi peledakan bom di Jakarta terhadap pariwisata daerah. Diakauinya, dengan kejadian ledakan it, tugas pihaknya di instansi kepariwisataan dan pemerintah tambah berat. Namun dia mengingatkan untuk terus optimis dan selalu bersemangat berinvonasi dan mengelola aset wisata. Sementaar itu, Rudy Ariffin gubernur saat membukan festival mengajak semua pihak termasuk pemerintah kabupaten dan kota dengan pemerintah provinsi untuk sama-sama mengembangkan sektor wisata. Dia berharap pula agar kejadian ledakan bom di ibukota tidak berdampak pada merosotnya upaya membangkitkan kepariwisataan di daerah. Justru kejadian itu harus menjadi cambuk untuk bangkit dan lebih baik lagi. Festival diisi dengan kegisatan jukung tradisional, festival kuliner, kerajinan, lukisan Banjar dan alat tradisional masyarakat, pameran, pencak silat dan tari daerah. Pada malam harinya, acara dimeriahkan dengan kembang api dan parade tanglong di Sungai Martapura Banjarmasin. slm

Banyak Obyek Wisata Kalsel belum Dikenal

LANTING BAMBU-Kegiatan lanting bambu (Bamboo Rafting) salah satu wisata di Kalsel yang cukup unit dan menarik perhatian wisatawan. Aksi arung jeram ini terdapat di Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan(HSS). (foto doc/brt) Banjarmasin, KS Provinsi Kalimanta Selatan (Kalsel) memiliki banyak obyek wisata, mulai keunikan wisata sungai, adat masyarakat Dayak, pemandangan pantai, gunung, air terjun, sampai wisata religius. Pelaksanaan tahun kunjungan wisata Kalsel tahun 2009 merupakan salah satu upaya Pemprov untuk menjaring/mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan baik nusantara maupun manca negara. Promosi obyek wisata masih perlu kerja keras instansi terkait dalamhal menjadika familiar bagi dunia luar karena sampai saat ini masih banyak obyek obyek potensial namun belum dikenal banyak orang. “Wisata Kalsel banyak belum dikenal seperti lembah Kahung, bambu rafting dan sebagainya,” ujar Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin usai membuka Festibal Budaya Pasar Teratung Tahun 2009, akhir pekan tadi. Obyek dan daya tarik wisata di Kalsel berdasarkan potensi yang ada tercatat sebanyak 272 buah. Namun yang sudah dikenal dan banyak dikunjungi hanya sebagian seperti wisata pasar terapung muara sungai barito Kota Banjarmasin, wisata sungai Martapura meliputi Makam Raja Sultan Suriansyah, Masjid Sultan Suriansyah, Pasar Terapung Lok Baintan Sungai Martapura, Kabupaten Banjar, wisata Pendulangan Intan Cempaka dan Pasar Permata di Martapura Kabupaten Banjar. Kemudian cukup banyak juga ke wisata Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan, makam Syech Muhammad Arsyad Al Banjari Kabupaten Banjar dan makam Datu Sanggul di Kabupaten Tapin sebagai obyek wisata religius. Obyek yang tidak kalah menarik adalah wisata Kerbau Rawa di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan yang banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal/dalam daerah dan Nusantara seperti wisata Pantai Takisung dan Pantai Batakan di Kabupaten Tanah Laut . dan Kotabaru itu sebabnya, perlu pengenalan kepada wisatawan terhadap potensi potensi wisata didaerah seperti arung jeram dengan rakit bambu di sungai Amandit adalah puncak dari kegiatan perjalanan setelah beberapa hari. Kegiatan inilah yang paling banyak disukai oleh banyak wisatawan dan yang palinng mengesankan. Ada beberapa lokasi yang bagus untuk memulai perjalanan dengan tingkat kesulitan dan waktu tempuh yang bervariasi tergantung dari keinginan wisatawan itu sendiri. Tidak kalah menarik adalah air terjun Haratai yang terletak di desa lebih kurang 15 menit perjalanan dari Balai Haratai, dapat ditempuh dengan memasuki hutan bambu dan perkebuna karet atau kayu manis. Air terjun tersebut bertingkat tiga dengan ketinggian masing-masing 13 meter. Pengunjung dapat bermandi ria pada telaga, tetapi dibagian bawah air terjunnya, atau hanya duduk-dudk diatas bebatuan besar. Tersedia juga tempat ganti pakaian dan shel teruntuk beristirahat. Khusus pengenalan pasar terapung, diselanggarakan Festival Budaya Banjar Pasar Terapung tanggal 18-20 Juli 2009 dengan mengambil tempat di Sungai Martapura depan Masjid Sabilal Muhtadin sampai kedepan Kantor Gubernur. Kegiatan diisi dengan pameran produk unggulan daerah, pariwisata, seni dan budaya daerah, pawai Perahu Naga, klotok berhias dan perlombaan di sungai martapura, pergelaran kesenian daerah, perlombaan/Festival kue khas daerah, dan lain lain. slm

Promosi Kalsel di TMII Kurang Optimal

teks : Bangunan Anjungan Kalsel di TMII Jakarta (foto doc/brt) Banjarmasin,KS Keberadaan Anjungan Kalimantan Selatan (Kalsel) di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta saat dinilaibelum termanfaatkansecara optimal, terutama dalamhal memperkenalkan kesenian dan kebudayaan daerah. Padahal, tempat itu dimaksudkan sebagai miniatur Kalsel yang bisa ditampilkan kepada daerah lain dan luar negeri agar mereka tahu bagaimana keanekaragaman seni dan budaya yang dimiliki. Itu sebabnya, Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin meminta pemerintah kabupaten/kota supaya aktif mengelar kegiatan promosi daerah masing masing secara bergantian sehingga suasana lebih meriah. Imbauan itu disampaikannya saat menggelar pertemuan dengan pihak pengelola anjungan di TMII dan kepala perwakilan Kalsel di Jakarta belum lama tadi bersama sejumlah pejabatnya. Kalsel terdapat 13 kabupaten kota yang memiliki ciri khas masing masing, baik segi kebudayaan maupun keseniannya. Hal itu perlu ditampilkan agar Kalsel lebih dikenal lagi dari sekarang. Pada kesempatan itu, Kepada Dinas Olahraga, Pemuda, Kebudayaan dan Pariwisata Kalsel, Bihman Muliansyah mengakui kurang optimalnya kegiatan promosi di tempat itu selama ini. Selain disebabkan banyaknya event diluar kawasan TMII yang harus diikuti, juga kurangnya terlibat pemkab dan pemko seperti yang diharapkan gubernur dalam promosi daerah. Kemudian yang juga menjadi kendala adalah tiket masuk yang diwajibkan pengelola TMII kepada setiap pengunjung, memberatkan pengelola kegiatan karena harus menyiapkan biaya tambahan yang cukup besar bila melibatkan banyak pemain atau peserta promosi. Dalam hal ini, kepada pihak pengelola TMII Jakarta, gubernur meminta ada keringanan atau ada kesepakatan yang dibuat kedepan sehingga kegiatan promosi daerah tidak terkendala lagi. Selain membahas promosi, pertemuan itu juga menginggung kondisi anjungan yang saat ini diperlukan lagi perbaikan dan perubahan bangunan. Perubahan dimaksud untuk menyesuaikan kondisi bangunan terhadap gangguan binatang kelelawar yang sejak 2006 sampai sekarang belum dapat ditanggulangi.meskipun sebelumnya sempat hilang beberapa bulan. Gangguan binatang kelelawar itu juga yang menyebabkan sebagian bangunan seperti palfon dan beberapa sudut ruangan, menjadi rusak akibat menumpuknya kotoran binatang yang tidur siang hari itu. Perubahan bangunan yangdianggap penting adalah membuat ruangan anjungan lebih terbuka, terutama bagian atap sehingga binatang kelelawar itu tidak dapat lagi pada siang harinya. Kendalanya, pelaksana proyek pembangunan dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kalsel takut perubahan itu dianggap menghilangkan unsur budaya Banjar dalam bangunan yang berbentuk rumah jenis bubungan tinggi itu. Rudy Ariffin menyarankan hal ini didiskusikan dengan pakar budaya daerah untuk disepakati sejauhmana perubahan bisa dilakukan sehingga masalah kelelawar teratasi tanpa menghilangkan unsur budaya daerah. slm

8 Perusahaan Tambang Tunggu Dispensasi

Banjarmasin, KS Sampai sekarang, Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin belum mengeluarkan ijin persetujuan dispensasi pelintasan jalan umum untuk angkutan batu bara kepada delapan perusahaan yang mengajukan permohonan. Kedelapan perusahaan itu masih dalam tahap verifikasi tim yang menangani masalah ini dan akan diserahkan kepada gubernur bila dianggap segala persyaratan lengkap.”Belum kita sampaikan, jadi belum ada yang disetujui,” ujar Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel, Arbainsyah kepada wartawan, Selasa (14/7). Ditegaskan, persiapan penerapan Perda Nomor 3 tahun 2008 tanggal 23 Juli ini sudah siap, baik segi sarana pendukung seperti rambu lalu lintas, sampai kesiapan personil yang bertugas. “Bahkan sudah ada simulasi yang dilakukan dishub,” ujar Arbain. Kesiapan penerapan Perda ini juga ditegaskan gubernur. Pihaknya sudah menjadikan ‘harga mati’ jadual ini untuk kegiatan pertambangan yang tidak boleh lagi menggunakan jalan umum. Alasan lain adalah tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas yang melibatkan armada batu bara. Kemudian yang tidak kalah jadi perhatian, debu batu bara yang terhisap masyarakat di sepanjang jalan lintasan. “Sudah cukup anak anak kita menghirup debu batu bara,” ujarnya. Sebelumnya, menyampaikan harapanya, minimal tiga lintasan untuk angkutan batu bara bisa diselesaikan kontraktor sebelum dimulainya penerapan Perda. Sisa waktu yang tinggal beberapa pekan ini dimintanya dapat dimanfaatkan pelaksana proyek untuk menyelesaikan pekerjaan mereka, baik lintasan bawah (under pass) maupun lantasan atas (fly over) sehingga tidak melewati deadline yang ditetapkan. slm

Gubernur Puji Jagung Tala

Banjarmasin, KS Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin meminta sejumlah daerah yang mengembangkan komoditas jagung, mencontoh Kabupaten Tanah Laut (Tala) karena produktivitas yang sangat tinggi. Ini terbukti dengan kemampuan kabupaten yang memiliki pabrik pakan berbahan dasar jagung ini mencukupi 65 persen kebutuhan jagung di Kalsel. “Kabupaten lain diharapkan bisa meningkatkan prduksi jagung mereka,” ujar Rudy Ariffin usai melakukan panen jagung di Desa Tajaupecah, Kecamatan Batuampar Kabupaten Tala,Sabtu (11/7). Pada kesempatan itu, gubernur disaksikan Bupati Tala, Adriansyah dan sejumlah pejabat di Pemkab Tala dan Pemprov, menyerahkan bantuan bibit padi dan pupuk organik gramular dan cair. Kabupaten Kotabaru mendapat 185 kg bibit padi unggul ditambah 200.500 kg pupuk organik gramular dan 1.000 liter pupuk cair. Kemudian Kabupaten Tanahbumbu mendapat 5.250 bibit padi, 40.000 kg pulluk dan 200 liter pupuk cair. Kabupaten Tala diberikan 548.990 kg bibit padi, 744.000 kg pupuk ditambah 3.720 pupuk cair, Banjar mendapat 211.875 kg bibit padi, 800.000 kg pupuk dan 4.400 ilter yang cair. Terakhir Kabupaten Barito Kuala diberikan 253.750 kg bibit padi, 1.400.000 kg pupuk organik dan 7.000 liter pupuk cair. Ditempat yang sama, Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Holtikultora Provinsi Kalsel, Ir Sriyono mengatakan, priduktivitas jagung tahun ini cukup besar, terlebih di Kabuapten Tala yang tahun ini sudah mengalami dua kali panen. Khusus di Kabupaten Tala, pihaknya sempat khawatir dengan tanaman jagung yang ada karena cuaca yang sangat panas. Namun hal itu dapatdi antisipasi Pemkab setempat dengan menurunkan armada BPK untuk penyiraman. Terkait dengan harga jagung saat ini, menurutnya masih cukup bagus, karena rata rata dibeli dengan Rp2.200 per kg di tingkat pabrik. “Harga masih bagus,” jawab Sriyono singkat. BPS merilis produksi jagung di Kalsel pada 2009 berdasarkan angka ramalan (aram) II akan mencapai 97.326 ton atau mengalami peningkatan sekitar 2.262 ton dari 2008. Kalau pada 2008 produksi jagung Kalsel hanya mencapai 95.064 ton atau turun bila dibandingkan dengan produksi 2007, maka perkiraan 2009 mengalami peningkatan, sebut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel, Bambang Pranomo. Produksi jangung 2008 turun sebesar 5.893 ton atau 5,84 persen jika dibandingkan 2007, disebabkan adanya penurunan luas panen yang cukup besar yaitu 2.125 ha, meskipun hasil per hektare meningkat 1,87 kuintal/ha. Penurunan luas panen 2008 tersebut disebabkan, panen muda yang dilakukan oleh petani sentra pertanaman jagung, seperti di Kabupaten Tabalong, Kotabaru dan Kabupaten Banjar. slm

Kalsel Dijatah Dana Pertanian Rp27 Miliar

Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) mendapat dana khusus untuk pertanian dari pemerintah pusat sebesar Rp27,864 miliar. Bantuan dan khusus pertanian tersebut diberikan melalui Dirjen Tanaman Pangan Departemen Pertanian yang diteruskan melalui 14 satuan kerja termasuk di Kalsel. Kepala Dinas Pertanian tanaman Pangan dan Holtikultura Kalsel, Sriyono mengatakan, dari dana tersebut, pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel akhirnya dapat mendukung penangkaran padi dan kedelai masing-masing seluas 300 hektare. ”Para petani juga diberikan bantuan uang muka untuk pembelian Hand Tractor atau traktor tangan sebanyak 60 unit,” ujarnya saat menghadiri panen raya jagung di Desa Tajau Pecah Kecamatan Batuampar Kabupaten Kabupaten Tanah Laut, akhir pekan tadi. Panen raya dihadiri Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin yang juga memberikan bantuan kepada 11 kabupaten di provinsi itu berupa bibit padi non hibrida sebanyak 1387,5 ton, padi hibrida 45 ton dan jagung hibrida sebanyak 75 ton. Selain bibit, 11 kabupaten itu juga mendapatkan bantuan pengembangan lahan padi non hibrida seluas 555 ribu hektare, padi hibrida tiga ribu hektare dan jagung seluas lima ribu hektre. Sementara sembilan kabupaten di Kalsel mendapatkan bantuan pupuk NPK sebanyak 1.917 ton, pupuk organik granular sebanyak 5.251 ton, dan pupuk organik cair sebanyak 8.340 liter. Sedangkan melalui APBD 2009, Pemprov Kalsel menganggarkan dana yang dipergunakan untuk lima kabupaten guna penanggulangan banjir seperti Kabupaten Banjar, Tapin dan Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU). Dana tersebut digunakan untuk pengembangan padi, sawit dupa (satu kali mewiwit dua kali panen) seluas 1.000 hektare, padi unggul seluas 100 hektare, perluasan areal tanaman padi 225 hektare, pengembangan jagung 500 hektare, kedelai 300 hektare, pengadaan traktor tangan dan power racer sebanyak 14 unit, benih padi 100 ton dan pupuk NPK sebanyak 17,7 ton. Dengan adanya bantuan tersebut, petani Kalsel diharapkan terpacu untuk terus meningkatkan produksinya, terlebih baru-baru ini beberapa daerah di provinsi itu mendapatkan penghargaan dari Presiden Republik Indonesia atas pengembangan produktifitas pertanian serta ketahanan pangan, demikian Sriyono. ant/slm

2010, Kalsel Miliki Pelabuhan Perikanan

Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mendapat dukungan Departemen Kelautan dan Perikanan (DKPK) dalam upaya meningkatkan infrastruktur pelabuhan perikanan untuk mendukung sektor perikanan. Pelabuhan khusus yang akan menunjang sarana produksi dan pengembangan sektor kelauatan dan perikanan itu terletak di Desa Swarangan Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut (Tala). Ditergetkan pelabukan perikanan yang mulai dikerjakan tahun 2008 dengan pendanaan APBN itu selesai 2010 nanti. Dana yang dikucurkan mencapai Rp37 miliar dari anggaran tahun 2008 dan 2009. Sarana itu nantinya tidak semata berfungsi sebagai pelabuhan khusus, namun akan ditunjang dengan sarana lain sehingga lebih menggerakkan kegiatan sektor pertanian secara umum. Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin berjanji akan memberikan sharing (bantuan) dana dari APBD bila diperlukan. “2010 mudahan mudahan kita (Pemprov Kalsel,red) bisa share,” ujarnya usai mengikuti panen jagung di Desa Tajau Pecah Kacamatan Batuampar Tala, Sabtu (11/7). Bupati Tala, Andriansyah menambahkan, proses pengerjaan pelabuhan perikanan saat ini mencapai 35 persen dan target penyelesaian tahun 2010 diharapkan tercapai sesuai jadual yang diharapkan. Terhadap pembangunan pelabuhan perikanan tersebut lanjutnya, Pemkab Tala menyiapkan lahan 400 hektare yang juga akan digunakan untuk fasilitas dan sarana pengembangannya. “Kita sudah minta tambahan (dana,red) untuk 2010,” ujarnya sembari mengharapkan bantuan Pemprov Kalsel. sumber dari Direktur Pelabuhan Direktorat Perikanan Tangkap DKP menyebutkan, saat ini sebanyak 818 pelabuhan perikanan di Indonesia baik dalam skala kecil hingga besar telah diresmikan. Pembangunan pelabuhan perikanan ini akan diteruskan pada tahun-tahun mendatang untuk memanfaatkan sumber daya laut yang ada. Beberapa pelabuhan perikanan yang akan ditingkatkan kapasitasnya, adalah pelabuhan Teluk Awang (Nusa Tenggara Barat), Makassar (Sulawesi Selatan), Nunukan (Kalimantan Timur), Biak dan Merauke (Papua), dan Nunukan (Kalimantan Timur). Direktur Pelabuhan Direktorat Perikanan Tangkap DKP, Ibrahim Basri, Jumat (13/7) di Ternate. slm

Pulau Bakut Ditanami 1.000 Pohon Mangrove

Pulau Bakut tepat dilintasi Jembatan Barito di Kabupaten Barito Kuala. (Foto doc/brt) Banjarmasin, KS Bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Kuala (Batola), Badan Lingkungan Hidup (BLHD) Provinsi Kalsel menanam 1.000 pohon mangrove jenis Rambai Padi (sonneratia caseolaris) di kawasan wisata Pulau Bakut. Lokasi penanaman pohon ini bertepatan dengan obyek wisata Jembatan Barito yang memiliki panjang 1.082 meter dengan lebar 10,37 meter, tepat melintasi Sungai Barito dan Pulau Bakut selebar 200 meter. Kepala BLH Provinsi Kalsel, Rahmadi Kurdi mengatakan, aksi penanaman pohon selain dihubungkan dengan peringatan hari lingkungan hidup, juga untuk menanggulangi kerusakan hutan mangrove di Kalsel, khususnya di Kabupaten Batola. Diakui Rahmadi, tidak saja di Batola yang memerlukan kawasan mangrove, di beberapa kabupaten lain seperti Tanahbumbu dan Kotabaru juga perlu kawasan mangrove ini diperbaiki untuk kelangsungan habitat yang hidup di dalamnya. Rahmadi memperkirakan tidak kurang 20 persen kawasan mangorve atau pohon bakau di pesisir pantai pada sejumlah kabupaten rusak yang disebabkan antara lain pembabatan yang dilakukan masyarakat untuk keperluan bahan bangunan rumah tangga, aktivitas pertambakan, sampai pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan pelabuhan khusus (pelsus) yang banyak terdapat di Kabupaten Kotabaru dan Tanahbumbu. Padahal, kawasan ini harus dipertahankan sebisanya dari rencana konversi lahan karena manfaatnya yang besar seperti menjaga abrasi pantai, penahan laju gelombang, tempat pengembangbiakan udang, kerang dan kepiting, sampai penyerap berbagai polutan. Pentingnya menjaga kelestarian mangrove karena kawasan ini merupakan ekosistem yang sangat produktif. Berbagai produk dari mangrove dapat dihasilkan baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti kayu bakar, bahan bangunan, keperluan rumah tangga, kulit, obat-obatan dan perikanan. Maraknya penebangan pohon jenis tertentu yang termasuk katogeri mangrove ini juga dipicu faktor ekonomi. Padahal, pelaku pembalakan mangrove bisa dikenakan UU No 41 Tahun 1997 tentang lingkungan dengan hukuman 5 tahun penjara atau denda Rp100 miliar. Perlu diketahui, kerusakan kawasan mangrove sebenarnya tidak saja terjadi di Kalsel, tapi kondisi serupa terjadi secara nasional tahunke tahun. Tahun 1990 luas mangrove yang tersisa hanya 2,49 juta hektare. Ini berarti Indonesia telah kehilangan 40 persen areal mangrove. Di Indonesia tercatat 202 jenis tumbuhan mangrove, meliputi 89 jenis pohon, 5 jenis plasma, 19 jenis pemanjatan, 44 jenis herba tanah, 44 epifit dan 1 jenis paku. slm

3 Lintasan Batu Bara Diharapkan Tepat Waktu

Banjarmasin, KS GUBERNUR Kalimantan Selatan Rudy Ariffin berharap minimal tiga lintasan untuk angkutan batu bara bisa diselesaikan kontraktor sebelum dimulainya penerapan Perda Nomor 3 Tahun 2008, yaitu 23 Juli mendatang. Sisa waktu yang tinggal beberapa pekan ini dimintanya dapat dimanfaatkan pelaksana proyek untuk menyelesaikan pekerjaan mereka, baik lintasan bawah (under pass) maupun lantasan atas (fly over) sehingga tidak melewati deadline yang ditetapkan. “Tiga jalur diharapkan selesai (tepat waktu, red),” ujar Rudy Ariffin kepada wartawan, Sabtu (4/7), seusai mengikuti silaturahmi dan bakti sosial Kerukunan Keluarga Demang Yoedha di Mesjid Keramat Palajau, Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST). Ketiga lintasan yang dimungkinkan dapat selesai sesuai waktu yang ditetapkan, adalah lintasan yang dibangun PT Hasnur Jaya Utama di Kilometer 94 Kabupaten Tapin sebanyak dua jalur, dan PT ATP yang mengerjakan underpass di kilometer 101 Kabupaten Tapin. Diakui Gubernur, sejumlah lintasan penyelesaiannya tidak akan sesuai target karena banyak perusahaan yang mengalami kesulitas keuangan. Itu sebabnya, Pemprov Kalsel memberikan toleransi mengizinkan penggunaan jalan umum untuk penyeberangan angkutan batubara selama pengerjaan proyek lintasan. Waktu toleransi selama tiga bulan terhitung sejak diberlakukannya Perda Nomor 3 tahun 2008. Jika perusahaan yang bersangkutan belum menyelesaikan lintasan dimaksud, dipersilakan tutup sementara. Dispensasi diberikan kepada perusahaan yang mengajukan izin pelintasan kepada Pemprov Kalsel. Dari 14 perusahaan yang mengerjakan proyek lintasan, tercatat 8 di antaranya sudah menyampaikan surat permohonan itu. Saat ini, Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi (PIK) Provinsi Kalsel sudah memasang rambu rambu di 75 titik untuk memberikan peringatan kepada pihak perusahaan dan masyarakat. Terkait pelaksanaan jalan khusus ini, berdasarkan evaluasi Dinas Perhubungan, bulan Mei lalu, dari 14 perusahaan yang mengerjakan proyek, hanya dua perusahaan yang menyanggupi penyelesaian sesuai deadline (batas waktu) tanggal 23 Juli mendatang. Kedua perusahaan itu adalah PT Hasnur Jaya Utama yang masih menyelesaikan flyover dan PT ATP yang mengerjakan underpass. Sebanyak 12 perusahaan lain diperkirakan tidak sanggup menyelesaikan kewajiban mereka sebelum penerapan Perda Nomor 3 Tahun 2008 terkait larangan penggunaan jalan umum untuk angkutan tambang dan perkebunan di Kalsel. Lima dari 12 perusahaan itu berjanji menyelesaikan pembangunan jalan di bulan Agustus sampai Oktober. Kelima perusahaan tersebut, yakni PT Pribumi Citra Megah Utama yang proyeknya melewati jalur Kilometer 152 Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian PT Mitratama Perkasa di Kilometer 153, PT WBM di Kilometer 162, PT SCMM di Kilometer 172 dan PT BCM di kabupaten yang sama. Sementara empat perusahaan lainnya, yakni PT Talenta Bumi, PT Coilindo Inter Nusa, PT Satui Barutama dan PT Borneo Inter Nusa, mengajukan permohonan perpanjangan waktu pengerjaan proyek. slm

KKDYN Bagi-bagi Sembako dan Sunatan Massal

Barabai, KS SEBANYAK 65 anak di Desa Palajau Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) mendapat pelayanan khitan (sunatan) gratis yang diselanggarakan Kerukunan Keluarga Demang Yoedha Nagara, Sabtu (4/7) di Mesjid Keramat Palajau. Anak anak yang ikut sunatan massal pada kegiatan yang diramu dengan silaturrahmi Kerukunan Keluarga Demang Yoedha Nagara (KKDYN) itu juga memberikan bingkisan berupa tas sekolah, sarung, dan uang tunai Rp50.000 per orang. Sedangkan masyarakat sekitar, khususnya dari keluarga kurang mampu, mendapat bingkisan sembako yang diserahkan langsung Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin kepada beberapa orang sebagai perwakilan. Pada kesempatan itu, Rudy Ariffin yang merupakan penasehat KKDYN sekaligus keturunan ke 8 Demang Yoedha, menyerahkan bantuan Rp100 juta untuk usaha kelompok tani setempat. Ketua KKDYN, Sjachsam Sarkawi mengatakan kegiatan sosial ini sudah menjadi agenda rutin pihaknya untuk membantu masyarakat yang memerlukan sekaligus menjadi di sarana silaturrahmi sesama anggota. “Pertemuan akbar dilakukan tiap lima tahun, insya Allah tahun 2010 di gelar disini (Mesjid Pelajau,red),” terangnya kepada wartawan, Sabtu (4/7) di sela sela acara. Disebut silaturrahmi akbat lanjutnya, karena acara itu akan melibatkan semua anggota KKDYN yang saat ini tercatat secara resmi saebanyak 1.879 yang tersebar di Kalsel, luar daerah dan luar negeri. Dijelaskan Sjachsam Sarkawi, tidak sedikit anggota KKDYN yang menduduki jabatan strategis di pemerintahan. Bahkan Mantan Gubernur Kalsel, Sarkawi dan Rudy Ariffin yang masih menjabat sebagai gubernur sekarang, merupakan keturunan dari Demang Yoedha. Usai acara, Rudy Ariffin meninjau lokasi pembangunan Langgar Darut Tauhid di Desa Banuan Binjai Kecamatan Barabai Kabupaten HST. Kunjungan sekaligus memberikan bantuan dana untuk pembangunan tempat ibadah itu. slm

Keterlibatan Anak dengan Hukum Meningkat

Banjarmasin, KS Pelanggaran terhadap hak-hak anak dan perlindungan terhadap kekerasan, penelantaran dan perlakuan salah lainnya masih sering terjadi, meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah di keluarkan sejak tujuh tahun yang lalu. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kalsel, Jumri S Ag mengatakan, dalam triwulan ke II 2009, kasus-kasus persetubuhan, pencabulan, perkosaan, dan dan pelibatan anak dalam peredaran narkoba makin marak terjadi. Yang mendominasi adalah keterlibatan anak dengan hukum. Ada 15 kasus seksual terhadap anak yang dicatat oleh KPAID Kalsel melalui media cetak maupun pengaduan lansung masyarakat ditambah 7 kasus pelibatan dalam peredaran narkoba, 3 kasus penelantaran, dan 32 kasus anak berhadapan dengan hukum. Khusus kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH) kurun waktu April-Juni, anak sebagai pelaku kekerasan sebanyak 4 kasus, anak sebagai pelaku pencurian 14 kasus, sebagai pelaku penjambretan 5 kasus, selaku pemalakan 2 kasus, dan nak sebagai pelaku peredaran narkoba sebanyak 7 kasus. Diantara sekian banyak kasus itu, yang paling mengejutkan adalah munculnya kasus anak yang terlibat dalam peredaran narkoba. Padahal kasus ini sebelumnya jarang sekali muncul kepermukaan. Oleh karena itu, dalam kasus seperti ini aparat penegakkan hukum harus tegas menindak kepada setiap orang, terutama menjerat pelaku dengan UU Perlindungan Anak sesuai dengan pasal 89 ayat 1 dan 2, termasuk hukuman berat bagi setiap orang yang melakukan persetubuhan, pelecehan maupun perkosaan terhadap anak. Jumbri mengharapkan peran aktif masyarakat dan lingkungan sosial untuk melakukan perlindungan terhadap anak, terutama kalangan orang tua agar lebih mengawasi pergaulan anak-anaknya serta memberikan bimbingan dan pembinaan yang baik kepada mereka. Sementara pihaknya terus melaksanakan tugasnya sesuai kewenangan yang diberikan dengan melakukan advokasi kepada lembaga penegak hukum, menerima pengaduan masyarakat dan memfasilitasi pengaduan tersebut, serta melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. slm Tabel NO JENIS KASUS JANUARI-MARET APRIL-JUNI 1. Pencabulan, pelecehan dan perkosaan 13 kasus 15 kasus 2. Penelantaran 8 kasus 3 kasus 3. Kekerasan 18 kasus 7 kasus 4. Anak Berhadapan Hukum 30 kasus 32 kasus Jumlah 69 kasus 57 kasus

BKD Kesulitan Cari Bidan

KEPALA Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalsel, HM Thamrin pesimistis bisa memenuhi kebutuhan rekruitmen 375 bidan tahun ini untuk memenuhi kekurangan di sejumlah pedesaan. Apalagi bila melihat pengalaman tahun 2008 lalu, kouta 250 orang yang disediakan, hanya terpenuhi 213 orang bidan desa yang berminat, termasuk dari akademi kebidanan (Akbid) luar daerah. “Kita sudah mengundang lima akbid di Banjarmasin, tapi semuanya hanya meluluskan sekitar 150 orang tahun ini, padahal diperlukan minimal 250 orang,” ujarnya. Untuk memenuhi kekurangan tenaga bidan yang bertugas di 13 kabupaten kota tersebut, pihaknya juga sudah menawarkan dengan Akbid luar daerah seperti Palangkaraya, Yogyakarta, Malang, Bandung dan kota lainya. “Memang jarang mereka (bidan luar daerah,red) ada yang berminat,” ujarnya. Padahal lanjut Thamrin, gaji yang ditawarkan kepada tenaga bidan cukup besar. Setia bulan honor bidang berkisar Rp1,5 sampai Rp2,5 juta. Jumlah tersebut menurutnya lebih besar dari gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang baru bertugas. Diberitakan sebelumnya, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalsel mencari lagi 375 tenaga yang sama untuk ditempatkan diberbagai lokasi di 13 kabupaten/kota. Pendaftaran dibuka dimulai tanggal 1 – 15 Juli nanti. 372 tenaga bidan yang diperlukan tersebut terbagi atas 129 tenaga pegawai tidak tetap (PTT) daerah dan 243 pegawai pusat. Bila jatah tersebut terpenuhi, maka kekurangan bidan di Kalsel tinggal 216 orang saja. Honor yang akan diberikan kepada bidan desa menurut Kepala Dinas Kesehatan KAlsel, Rosihan Adhani, untuk honor PTT bidan Rp1.850.000 dan yang ada di desa terpencil lebih dari Rp2 juta, ditambah fasilitas rumah dan sebagainya. Untuk proses penerimaan, ini, pihak Dinkes Kalsel sudah melakukan koordinasi seperti sekolah kebidanan yang terdapat di Banjarmasin dan sekitarnya. “Dari sekolah sekolah kebidanan (di Kalsel,red), dapat direkrut sekitar 200-an,” jelasnya. Tahun lalu, Dinkes membuka pendaftaran menja di bidan desa se Kalsel dengan jumlah kouta 350 orang. Namun sampai ditutup pendaftaran, pelamar hanya berjumlah 213 orang yang terdiri dari bidan PTT 98 orang dari pemerintah pusat dan 115 dari Provinsi Kalsel. slm

Gubernur : Dunia Pendidikan Membaik

Banjarmasin, KS PEMBANGUNAN dunia pendidikan di Kalimantan Selatan (Kalsel) secara berangsur angsur mengalami perbaikan. Indikasi ini dapat diihat dari penuntasan program buta aksara dan wajib belajar (wajar) 9 tahun. “Kita akan melanjutkan program wajib belajar 12 tahun,” ujar Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin di acara Hablatul Imtihan (Perpisahan) Santri Pondok Pesantren Atthahiriyah Desa Madorejo Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar, Selasa malam (30/6). Keseriusan pemerintrah lanjutnya, baik tingkat provinsi maupun kabuapten/kota, dapat dilihat dari pengalokasian dana pendidikan di ABPD masing masing minimum 20 persen, bahkan ada yang jauh lebih tinggi yakni Kabupaten Banjar sebesar 30 pesren. Kepada para santri dan warga yang hadir, gubernur mengingatkan pentingnya ilmu pengetahuan ini untuk masa depan. Menguti hadist Nabi Muhammad saw, gubernur mengangatkan, seseorang bila ingin selamat di dunia adalah dengan ilmu, bila dingin selamat di akhirat juga dengan ilmu dan bila ingin selamat kedua duanya, juga dengan ilmu. Sedangkan Bupati Banjar, Gusti Khairul Saleh pada sambutannya menyampaikan pesan kepada santri bahwa ilmu yang dimiliki seseorang tidak menjamin berhasil berinteraksi dengan baik di masyarakat. Sikap yang baik atau akhlak mulia justeru menjadi pendukung utama yang sangat menentukan dalam bersosialisasi. ”Ilmu seseorang perlu didukung dengan akhlak yang baik pula, yang lulus harus santun,” ujarnya. Diakhir sambutan, bupati memberikan sumbangan untuk Ponpes Atthahitiyah dibawah pimpinan ustad Abdul Hafaz ini sebesar Rp25 juta dan berjanji kpada warga setempat untuk melakukan pengaspalan jalan setempat. Di tempat yang sama, Camat Sumber Makmur, Gusti Suryani mengakaui program pemerintah sudah bisa dirasakan masyarakatnya. Kedepan diharapkan bisa ditingkatkan lebih banyak dan dirasakan masyarakat. slm

Peserta Dialog Pemuda Lintas Agama Terpukau Kesenian Madihin

Banjarmasin, KS Meskipun beberapa perwakilan daerah belum bisa hadir karena pesawat yang mereka tumpangi terjadi delay, pembukaan Dialog Pemuda Lintas Agama ke III tingkat nasional di Asrama Haji Banjarbaru Kalimantan Selatan (Kalsel), Senin malam (29/6) berlangsung meriah. Dialog Pemuda Lintas Agama Tahun 2009 yang dihadiri sekitar 350 peserta dari 33 provinsi itu dibuka langsung Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin dan disaksikan Dirjen Pusdiklat Keagamaan Depag, Atho Muzhar, Kepala Kandepag Kalsel, Prof DR Fahmi Arief MA dan jajarannya. Acara pemuda di nusantara yang menjadi agenda setiap dua tahun itu diawali dengan perkenalan masing masing provinsi dengan satu satu persatu diperkenalkan kepada pejabat yang hadir. Ketua Penitia Pelaksana, Fahmi Arief diawal acara menjelaskan, kegiatan ini diisi antara lain bakti sosial yang dilakukan dengan memberikan sekitar 200 bingkisan kepada masyarakat kurang mampu. Kegiatan lain berupa penanaman pohon, outbun dan perkemahan, pentas seni dan pameran masing masing daerah untuk memperkenalkan ciri khas mereka ditempat yang disediakan. Selama berlangsungnya kegiatan dialog, para peserta akan didampingi dari pejabat Kanwil Depag daerah masing-masing, dimana setiap daerah akan mengirimkan delapan peserta terdiri enam pemuda unsur agama dan dua dari Kanwil setempat. Diagendakan, peserta akan mengunjungi tempat-tempat ibadah dari enam agama yang ada, terutama yang terdapat di Banjarmasin. Dalam kunjungan ke tempat-tempat ibadah tersebut sekaligus berdialog dengan pengurusnya. Sambutan selanjutnya dari Menteri Agama M. Maftuh Basyuni yang dibacakan Atho Mazhar mengingatkan para pemuda supaya menjaga kebersamaam dan menghilangkan sekat sekat kedaerah atau kesukuan. Apalagi saat ini semangat persatuan dan membangun negeri pemuda dirasakan berkurang geloranya, sehingga perlu dibangkitkan lagi. Diingatkan juga janji para pemuda zaman dulu belum sepenuhnya terpenuhi. “NKRI adalah harga mati,” ujarnya. Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin sebelum membuka secara resmi acara mengatakan, Kalsel merupakan daerah yang masyarakatnya bisa menjaga harmonisasi,kendati warga yang tinggal berbagai suku dan golongan. Kendati demikian, pemahaman kebangsaan harus tetap ditumbuhkan dan ditingkatkan, khususnya kalangan generasi muda, mulai keluarga lingkungan kerja maupun lingkungan. Dialog Pemuda Lintas Agama tersebut akan berlangsung sampai 3 Juli 2009, kegiatan ini merupakan kegiatan dari Departemen Agama untuk menjalin kerukunan umat antar agama yang ada. Sebelum ditutup, beberapa daerah menyajikan kesenian dan budaya masing masing. Dari Kalsel ditampilkankesenian Madihin yang disampaikan Syahrani dari Kandepag Provinsi Kalsel. Kepiawaian pria ini nampaknya berhasil memukau ratusan pemuda dari Sabang sampai Merauke tersebut. Buktinya setiap bait yang diucapkannya mendapat aplause meriah diserta gelak tawa. Pesan pesan moral yang dirangkai dengan syair khas Madihin memiliki daya tarik tersendiri sehingga dari awal sampai akhir, para pemuda yang hadir nampak menikmati suguhan itu. slm

Puluhan Ribu Pengunjung Padati Sekumpul

MARTAPURA, KS Tidak berbeda dengan tahun sebelumnya, puluhan ribu pengunjung dari berbagai pelosok Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Kalimantan tengah (Kalteng) khususnya, memadati komplek Arraudhah Sekumpul Martapura untuk menghadiri Haul (peringatan hari wafat) yang ke 4 Almarhum Alimul Allamah Al Arif Billah, KH Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau disapa Guru Sekumpul, Minggu (28/6) malam yang berpusat di Musholla Arraudhah. Jamaah yang umumnya laki-laki itu datang sejak sore hari hingga menjelang Magrib sehingga memadati tempat peringatan. Akibatnya, jalan dan rumah warga sekitar komplek harus jadi tempat salah warga yang tidak bisa mendekati mesjid. Kendati demikian, antusias pengunjung tidak berkurang. Meskipun hanya menyaksikan melaui layar televisi yang disiarkan di kawasan tersebut, mereka tetap mengikuti prosesi dengan khusyu dan khidmat. Syair syair maulid Alhabsyi dan zikir yang dipandu sejumlah kiai dan habib yanghadir, diikuti secara serentak warga baik yangada di jalan jalan setemnpat maupun di rumah pendudukan. Acara haul diawali dengan sembahyang Magrib berjamaah dilanjutkan dengan pembacaan Surah Yasin dan Almulk yang merupakan wiridan rutin di musholla Arraudhah kemudian pembacaan syair-syair Maulid Alhabsyi. Kerinduan ribuan ummat dan jemaah pengajian Arraudhah akan sosok Almarhum Guru Sekumpul yang menghadap sang Khaliq 5 Rajab 1426 H atau tgl 10 Agustus 2005 lalu nampaknya terobati. Apalagi pada kesempatan tersebut kedua putera almarhum, Muhammad Amin Badali dan Ahmad Hafi Badali ikut dalam pembacaan syair-syair maulid Alhabsyi. Suasana tambah khusyu saat Muhammad Amin Badali melantunkan syair-syair maulid pujian terhadap Rasulullah SAW, diiringi dengan pukulan irama terbang yang dibawakan oleh Ahmad Hafi Badali bersama jemaah Sekumpul lainnya. Hadir pada proses haul itu Menteri Pemberdayaan Aparatur negara (MenPAN), Taufiq Effendie, Gubernur Kalsel, Drs Rudy Ariffin dan Wakil Gubernur Kalsel, HMRosehan NB SH, Muspida di Kalsel, pejabat di Pemkab Banjar, serta sejumlah undangan khusus lainnya. Muhammad, salah satu pengunjung mengaku rela datang sejak siang demi mengusahakan bisa mengikuti haul dengan posisi tempat duduk dekat pusat kegiatan. Sayangnya, dia mengaku masih kalah cepat dengan pengunjung lain. Namun Muhammad yang datang sekelurga itu, mengaku puas bisa hadir langsung dan merasakan mendapat pengobat rindu dengan almarhum Guru Sakumpul yang telah menghadap Allah swt empat tahun silam. Senada diakui Khairil yang selama almarhum Guru Sakumpul hidup, sering mendengarkan ceramahnya. Sepeninggalnya sekarang, dia bertekad selalu mengikuti haul ini setiap tahun bila diberi umur panjang sebagai bukti kecintaannya terhadap Guru Sekumpul ini. slm

Donor Darah BNP Disambut Antusias

TRANFUSI-petugas sedang melakukan tranfusi darah dari donator yang menyumbangkan darah mereka di kegiatan BNP, Sabtu lalu (foto ist/brt) Banjarmasin, KS Memeriahkan peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2009 yang jatuh pada tanggal 26 Juni, jajaran Badan Narkotika Provinsi (BNP) Kalsel melaksanakan kegiatan donor darah yang bekerja sama dengan PMI dan UnitTransfusi Darah RSUD Ulin Banjarmasin, Sabtu (28/6) di lobi Kantor Gubernur Kalsel. Aksi sosial itu nampaknya mendapat respon positif masyarakat Kota Banjarmasin, pejabat di lingkungan Pemprov Kalsel dan sejumlah mitra kerja BNP seperti Polda, Poltabes dan Korem 101 Antasari. “Sekitar 300 orang ikut acara donor darah kemarin (Sabtu,red),” ujar Kalakhar BNP Kalsel, H Syahbani, S Sos. Dikatakan, donor darah merupakan satu dari 8 item kegiatan yang mereka lakukan dalam rangka memeriahkan peringatan HANI 2009 di Kalsel. Kegiatan bekerja sama dengan sejumlah pihak. Kegiatan kegiatan dimaksud antara lain registrasi atau pendaftaran lomba kampung bebas narkoba, telekonferensi di Mapolda Kalsel, geraj jalan santai, dan upacara peringatan yang digelar hari ini, Senin (29/6) di halaman kantor gubernur. Bersamaan dengan apel tersebut, akan dilantik 4 satuan tugas yakni Satgas Bandara, Satgas Pelabuhan, Satgas Pencegahan dan Satgas Tindak Dit Narkoba. “Masing masing satgas beranggotakan 13 orang,” jelasnya. Dari berbagai kegiatan, diharapkan mampu menjadi wahana sosialisasi kepada masyarakat seputar masalah narkoba yang saat ini posisi Kalsel menempati peringkat 26 sebagai daerah pengguna Narkoba se Indonesia. Ketua BNP Kalsel, H.M Rosehan NB mengakui kondisi tersebut dan berharap melalui kerjasama dengan banyak pihak, pemberantasan peredaran dan penggunaan obat-obatan terlarang di daerah dari tahun ketahun bisa berkelanjutan. slm

ABG Dominasi Gerak Jalan Sehat BNP

Banjarmasin, KS Jajaran Badan Narkotika Provinsi (BNP) Kalsel kembali menggelar gerak jalan sehat sebagai salah satu kegiatan dari rangkaian peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2009. Gerak jalan santai yang memulai rute di halaman kantor Gubernur Kalsel Jalan Sudirman tersebut nampak didominasi para anak baru gede (ABG), pelajar dan mahasiswa dengan seragam yang disediakan panitia. Jalur yang dilalui peserta gerak jalan yang bekerja sama dengan salah satu radio swasta di Banjarmasin itu antara lain Jalan Sudirman, Suprapto, Haryono, RA Marthadinata, dan Lambung Mangkurat. Kalakhar BNP Kalsel, H Syahbani, S Sos, MM mengatakan kegiatan ini salah satu dari 8 item yang dilaksanakan untuk mensosialisasikan tentang bahaya narkoba di masyarakat, khususnya generasi muda yang paling mudah terpengaruh. Supaya bahaya narkoba ini dapat diminimalisir penyebarannya dan untuk penyembuhan bagi yang terlanjur menjadi korban, peran keluarga sangat diharapkan dengan cara aktif melapor kepada pihak terkait untuk minta pengobatan. “Keluarga jangan takut melapor bila ada anggota keluarganya yang kena narkoba,” ujarnya disela sela kegiatan gerak jalan santai, Minggu (28/6). Mereka yang menjadi korban barang hatam ini lanjutnya akan dibantu secara gratis selama penyembuhan dengan catatan tidak terkait aspek hokum.”Kalau dalam proses hukum tidak bisa. Mereka yang dengan kesadarannya minta diobati akan kita Bantu,” janjinya. Bantuan BNP lanjutnya, tidak sebatas pengobatan di daerah yang dalam hal ini ditangani RSJ Sambang Lihum. Namun bisa memang diperlukan karena kondisi yang parah, bisa direkmendasikan ke Pusat Sentral Rehabilitasi Residen Narkoba (PSRRN) Kido Bogor Jawa Barat. Namun Syahbani menyayangkan, saat ini masih sedikit keluarga yang melaporkan anggota keluarganya yang menjadi narkoba NAPZA, padahal bagi pasien yang dirawat di RSJ Sambang Lihum untuk Kasus Narkoba diberikan pelayanan cuma-cuma, tanpa dipungut biaya. Gerak jalan santai diikuti Ketua BNP Kalsel, HM Rosehan NB SH didampingi Aida Muslimah Rosehan dan sejumlah pejabat di jajalan Pemprov Kalsel serta mitra kerja BNP Kalsel. Rosehan menilai olahraga jalan santai merupakan sarana efektif untuk sosialisasi masalah narkoba karena olahraga ini banyak diminati masyarakat. Disamping biaya murah dan meriah. Selain hiburan, panita gerak jalan menyediakan ratusan bingkisan dan hadiah seperti kipas angin, dispenser, magic jar, jam dinding, dan lain lain yang merupakan partisipasi dari sejumlah dinas dan badan di Pemprov Kalsel, BPD Kalsel dan pihak swasta. slm

Perusahaan Batu Bara Diberi Toleransi Tiga Bulan

Banjarmasin, KS Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) memberikan waktu tiga bulan kepada perusahaan batu bara untuk menyelesaikan flyover (lintasan atas) atau underpass (lintasan bawah) sejak tanggal 23 Juli 2009. Selama itu, truk angkutan batu bara masih dapat melakukan crossing atau penyeberangan di jalan umum. Selebihnya, bila jembatan dimaksud belum juga selesai, perusahaan yang bersangkutan dipersilahkan stop beroperasi sementara. “Akan diberi rekomendasi paling lama 3 bulan, hanya perlintasan, bukan jalan raya,” ujar Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin kepada wartawan, Jumat (26/6). Saat ini lanjutnya, pihaknya sudah menerima 8 permohonan pelintasan jalan umum itu kepada Pemprov Kalsel. Kesempatan in masih diberikan kepada perusahaan lainnya yang tidak bisa menyelesaikan pekerjaan mereka sampai tanggal yang ditentukan. “Permohonan sampai 23 Juli, yang tidak memohon dianggap bisa tidak menggunakan jalan negara untuk angkutan batu bara,” ujarnya. Saat ini, Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kalsel sudah memasang rambu rambu jalan pada titik titik yang ditentukan untuk memberikan peringatan kepada pihak perusahaan dan lainnya. “Kita minta aparat menjaga rambu rambu ini jangan sampai hilang atau dirusak pihak tak bertangungjawab,” pintanya. Terkait pelaksanaan jalan khusus ini, evaluasi Dinas Perhubungan IP Kalsel bulan Mei lalu, dari 14 perusahaan yang mengerjakan proyek, hanya dua perusahaan yang menyanggupi penyelesaian sesuai deadline (batas waktu) tanggal 23 Juli mendatang. Kedua perusahaan itu adalah PT Hasnunur Jaya Utama yang masih menyelesaikan flyover itu di kilometer 94 di Kabupaten Tapin dan PT ATP yang mengerjakan underpass di kilometer 101. 12 perusahaan lain diperkirakan tidak sanggup menyelesaikan kewajiban mereka sebelum penerapan Perda Nomor 3 Tahun 2008 terkait larangan penggunaan jalan umum untuk angkutan tambang dan perkebunan di Kalsel. 5 dari 12 perusahaan itu berjanji menyelesaikan pembangunan jalan di bulan Agustus sampai Oktober. Kelima perusahaan tersebut yakni PT Pribumi Citra Megah Utama yang proyeknya melewati jalur kilometer 152 Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian PT Mitratama Perkasa di kilometer 153, PT WBM di kilometer 162, PT SCMM di kilometer 172 dan PT BCM di kabupaten yang sama. Sementara 4 perusahaan lainnya yakni PT Talenta Bumi, PT Coilindo Inter Nusa, PT Satui Barutama dan PT Borneo Inter Nusa, mengajukan permohonan perpanjangan waktu pengerjaan proyek. Sekali lagi Rudy Ariffin menyatakan komitmen menegakkan Perda 3 Tahun 2008 yang berisi aturan denda kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak Rp50 juta bagi yang melanggarnya ini sesuai jadual yang ditentukan. ”Kalau tidak sekarang dimulai (melarang penggunaan jalan umum,red) kapan lagi dilakukan,” ujarnya. slm

Kalsel Incar 10 Persen Keuntungan Pengeboran Minyak di Kotabaru

Kegiatan pengeboran minyak lepas pantai Banjarmasin, KS Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) mulai melakukan ancang ancang patokan kontribusi yang diterima bila rencana Pearl Oil Ltd merealisasikan kegiatan pengeboran minyak lepas pantai di perairan Kabupaten Kotabaru atau tepatnya di pulau Larian. “Kita sudah melakukan pendekatan dengan pihak Departemen ESDM (Energi Sumber Daya Mineral,red), bila ada blok yang bisa dieksplorasi, minimal 10persen saham dari perusahaan untuk pemerintah daerah,” ujar Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin kepada wartawan, Jumat (26/5). Tidak itu saja, Pemprov Kalsel juga meminta jatah dari pembagian keuntungan antara pemerintah pusat dengan pihak perusahaan. Sehingga kontribusi tersebut bisa dirasakan masyarakat Kalsel. “Jadi kita tidak hanya jadi penonton,” ujarnya sembari mengatakan tidak ingin mengulangi pengalaman kurang menguntungkan dengan perusahaan pertambahan batu bara terkait royalti. Langkah antisipasi pemerintah lanjut Rudy Ariffin, tidak lepas dari potensi minyak yang cukup besar terkandung di dalam laut kawasan Selat Makasar tersebut. “Diperkirakan bisa 5.000 barel per hari, itu cukup besar,” jelasnya dan berharap bisa memberikan nilai tambah bagi daerah. Pihak Pearl Oil Ltd sudah melakukan ekspos analis mengenai dampak lingkungan (Amdal) yakni penilaian kelayakan lingkungan dari kegiatan yang akan mereka lakukan di tempat tersebut, Kamis (18/6) lalu di Banjarmasin. Sebelumnya, Kepala Dinas Pertambangan (Distam) Kalsel, Ir Ali Muzenie mengatakan, bila rencanan ini terwujud, minyak yang dibor itu akan disalurkan ke Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) untuk diproses lebih lanjut. Proses pengolahan dilakukan di Kaltim dengan alasan lama eksplorasi terlalu pendek yakni hanya sekitar 9 tahun, sehingga dinilai tidak membangun pabrik pengolahan sendiri di Kalsel. Pearloil Ltd menurut keterangan BP Migas, juga berencana melaksanakan pengembangan Lapangan Gas Ruby yang terletak di lepas pantai Selat Makassar dengan target mencapai 100 MMScfd dengan masa produksi selama sembilan tahun. Rencana pengembangan lapangan Gas Ruby tersebut, meliputi pengeboran sumur pengembangan dan pemasangan fasilitas produksi. Selain sumur pengembangan dan fasilitas produksi, pengembangan lapangan Gas Ruby juga meliputi pemipaan gas bawah laut sepanjang sekira 300 km dari lapangan Gas Ruby ke Senipah. slm

Perda Pendidikan Alquran Disosialisasikan

Banjarmasin, KS Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel), Selasa (23/6) mensosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pendidikan Alquran di Kalsel dalam lingkup jajarannya. Perda Nomor 3 Tahun 2009 ini dinilai penting untuk memberikan dukungan dalam pengembangan dan peningkatan pendidikan Alquran secara sistematis, terarah, dan berkesinambungan. Demikian disampaikan Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin melalui pidato sambutan yang dibacakan Asisten Bidang Pemerintahan Setdaprov Kalsel, Isra Ismail SH pada acara sosialisasi yang bertempat di ruang Haram Manyarah kantor gubernur setempat. Perda ini diterbitkan dalam rangka peningkatan kegiatan baca tulis Alquran dan upaya mewujudkan sumber daya manusia (SDM) masa depan yang beriman dan bertaqwa (Imtaq) kepada Allah swt. Dasar pemikirannya bahwa Perda ini tidak bisa dilepaskan dengan kultur masyarakat Kalsel yang religius, sehingga diperlukan kesistematisan pelaksanaan pendidikan Alquran yangdiwujudkan dalam sebuah Perda. Mengngat pentingnya Perda ini, peserta sosialisasi diharapkan menyampaikan informasi yang mereka terima kepada masyarakat. Perda ini diharapkan dapat diimplementasikan secara optimal sehingga ketentuan yang ada dalam Perda tepat sasaran. “Saya minta peserta menyebarluaskan di masyarakat tentang Perda ini, sehingga Perda ini betul betul menjadi ketentuan yang mampu membentuk kehiduan yang lebih religius dan Islami,” ujar gubernur. slm