ANN Kalsel Dibentuk

Justice Voice Meriahkan Launching ANN Kalsel Banjarmasin, KS Grup nasyid asal Jakarta, Justice Voice yang beranggotakan Wahyu, Faris, Asep, Fely, Eko dan Fatah, tampil secara kompak menyuguhkan lagu lagu bernuansa Islami seperti Mepet-mepet, Rumus Canggih, dan Our Happy Days di Graha Abdi Persada, Selasa malam. Selain untuk menghibur dan bersilaturrahmi dengan tim tim nasyid di Kalsel, kehadiran mereka sekaligus menyaksikan launching Asosiasi Nasyid Nusantara (ANN) wilayah Kalsel. Terbentuknya aossiasi tersebut menurut Ketua ANN Kalsel, M Firhansyah, tidak lepas dari komitmen kalangan mursyid (penyanyi lagu lagu nasyid) untuk turut berdakwah melalui syair syair Islami. “Bila yang hadir malam ini masih sedikit, bukan berarti acara ini gagal, tapi Allah ingin memperlihatkan inilah orang orang yang terpilih,” ujarnya. Acara menjelang Ramadhan itu dihadiri mayoritas pelajar sekolah menengah pertama yang beberapa tim turut menujukkan kebolehan mereka dalam melantunkan lagu lagu nasyid. Ketua Panitia Pelaksana, Muhari S Ag di sela sela acara mengatakan, acara bertema Semangat Nasyid Seni Islam Sambut Kebangkitan Islam Kini dan Nanti itu, sengaja digelar menjelang bulan puasa. “Selain ingin menyemarakkan syiar Islam, acara ini diharapkan memotivasi generasi muda dalam berdakwah melalui sarana yang menghibur,” ujarnya. Selain itu, diharapkan, dengan adanya ANN tersebut, dapat menjadi wadah anak anak muda dalam menyalurkan bakat seni mereka, dan tidak terjebak dengan perbuatan yang merugikan diri dan keluarga. (slm)

Pasca Banjir, Puluhan Hektar Lahan Pertanian Rusak

Banjir yang sempat menenggelamkan beberapa desa di Kabupaten Tanah Laut (Tala) dan Tanah Bumbu sejak Minggu (24/8) lalu, sejak kemarin berangsur normal. Namun imbasnya tidak hanya merusak perumahan warga dan fasilitas umum, tapi kerusakan puluhan hektar lahan pertanian tidak terelakkan. Kepala Dinas Pertanian Kalsel Ir Sriyono memperkirakan sedikitnya 81 Ha tanaman padi siap panen dan palawija kini terendam banjir yang menjadi langganan tiap tahun tersebut. Untuk langkah selanjutnya, menurut Sriyono akan dilakukan pihaknya setelah kondisi air banjir yang merendam empat titik jalur Trans Kalimantan Poros Selatan itu benar benar normal. Kepala Badan Kesbanglinmas Kalsel, Fakhrudin mengungkapkan kondisi terakhir, Rabu (27/8), ketinggian air mulai turun, baik di Kabupaten Tala maupun Tanbu. "Kegiatan kita (Satkorlak, red) saat ini membantu masyarakat kembali ke rumah masing masing setelah sempat mengungsi,” ujarnya usai mengikuti coffee morning di aula RSUD Ansyari Saleh Banjarmasin. Dikatakan, semua jalur transportasi yang sempat terputus karena genangan air hingga 2 meter, kini bisa dilewati.”Airnya tetap ada, tapi sudah mulai surut dan bisa dilalui angkutan,” ujarnya. Terkait dengan bantuan dana kepada korban banjir, menurut Fakhruddin hal itu tergantung persetujuan usulan yang disampaikan kepada Biro Keuangan setelah ada laporan tertulis. “Kesbanglinmas itu tidak ada dana sendiri, hanya mengusulkan saja, dan itulah sebabnya kita sering dikatakan lambat dalam memberikan bantuan,” jelasnya. Ditempat yang sama, Kepala Dinas Sosial Kalsel, Bahriar Hanafiah mengaku pihaknya sudah jauh jauh hari mengirim jatah bantuan mulai bahan pokok, pakaian, sampai peralatan dapur umum untuk dua kabupaten yang terkena musibah itu. “Juli lalu kita sudah serahkan buffer stock untuk mereka (Tala dan Tanbu,red), tapi kalau masih kurang, kita siap mengirim lagi,” ujar pria yang biasa disapa Toto tersebut. Khusus korban banjir di Tanbu, sesuai dengan laporan yang didapat dari daerah, untuk Kecamatan Satui, terdiri dari delapan desa 3.215 KK atau 14.909 sedangkan Sungai Lobak, enam desa dengan jumlah 552 KK atau 2.268 jiwa. “Tala kita belum terima data lengkap,” lanjutnya. Selain mendapatkan bantuan makanan, pakaian dan proses evakuasi, korban banjir diawasi petugas medis yang dikirim dinas kesehatan setempat ditambah tenaga dari pemerintah provinsi. “Kita sudah mengirim 10 koli obat obatan berupa obat antibiotik, penahan rasa sakit, vitamin, obat gatal dan deare,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Kalsel, drg Rosihan Adhani kepada wartawan. Bantuan tersebut menurutnya sebagai tahap awal yang akan dilanjutkan dengan pengiriman tenaga medis bila diperlulan dan peralatan lainnya.”Kalau memang perlu, kita akan kirim mobil kesehatan,” tegasnya. Tidak hanya melayani pengobatan pengungsi yang sakit, di tempat pengungsian petugas yang dikirim juga membantu dalam penyediaan air bersih untuk makan dan minum. Kurang Serapan Air Kepala Dinas Kehutanan Kalsel, Suhardi Admoredjo menilai penyebab terjadinya banjir di dua lokasi lantaran kurangnya daerah resapan air, dimana fungsi sungai sungai yang ada kurang maksimal. Saat terjadi cyrah hujan yang tinggi, air dengan cepat menggenangi kawasan tersebut dan terjadilah musibah yang baru dialami tadi. "Saat ini semak-semak yang diharapkan menjadi penahan air juga telah habis dibabat untuk tanaman perkebunan maupun fungsi lainnya," ucapnya. Hilangnya semak-semak tersebut, juga menjadi salah satu penyebab terjadinya erosi sehingga mengakibatkan pendangkalan suangai-sungai di daerah tersebut. Selain banyaknya alih fungsi lahan juga hampir seluruh sungai di tiga kabupaten tersebut kini dalam kondisi dangkal, sehingga saat hujan turun, air yang ada tidak mampu lagi ditampung oleh sungai-sungai yang ada. Menurut Suhardi, sebenarnya kalau alih fungsi lahan kawasan hutan dan konfersi di tiga kabupaten tersebut secara resmi, belum terlalu besar, tidak lebih dari tiga persen. Namun yang tidak terdata atau ilegal, kenyataannya jauh lebih besar, baik itu untuk tambang batu bara, perkebunan sawit atau karet dan pertanian, sehingga banjir tidak mungkin dihindarkan lagi. Hal yang harus diwaspadai, bencana banjir yang bakal terjadi pada 20 tahun kedepan, dimana kelapa sawit memasuki masa daur pertama, atau pembabatan untuk diganti dengan bibit baru. Pada saat sawit mengalami daur pertama, maka masa itu akar sawit sudah saling menggumpal dan telah banyak memakan unsur hara tanah. Untuk mengembalikan ke unsur tanah seperti asal perlu waktu yang lama, termasuk menunggu pembibitan dan penanaman kelapa sawit yang baru. Pada masa peralihan tersebut, bencana banjir yang sangat besar akan sulit dihindari, bila hal-hal tersebut diatas tidak segera diantisipasi dari sekarang. (slm)

Jalur Jembatan MTP Dialihkan

Banjarmasin,KS Kekhawatiran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar terhadap daya tahan jembatan Pekauan menampung arus lalu lintas alternatif selama perbaikan jembatan Martapura I dan II diklarifikasi Kepala Dinas Kimpraswil Kalsel, Ir HM Arsyadi. Selama pengerjaan rehab jembatan Martapura I dan II, mobil yang diarahkan melintasi jembatan Pekauman hanya dari Banjarmasin ke hulu sungai. Sementara mobil atau angkutan yang menuju Banjarmasin tetap melintasi jalur yang ada. Jadi menurut Arsyadi kondisi jembatan alternatif dijamin aman. “Bukan dialihkan untuk dua jalur nantinya, jembatan Pekauman hanya untuk pengalihan jalur Banjarmasin ke hulu sungai,” ujarnya kepada sejumlah wartawan, Selasa (26/8). Selain dipastikan tidak menimbulkan kemacetan arus lalu lintas di kawasan jembatan Pekauman selama jadi jalur alternatif satu arah, daya tahan jembatan diperkirakan masih mampu menampung mobil angkutan yang melintas. “Kalau mobil dari Banjarmasin itu kan tidak bermuatan berat, jadi tidak masalah,” lanjut Arsyadi. Lebar jembatan yang sudah berusia 25 yahun itu dibangun dengan ukuran 2 kali 7 atau 14 meter. Jembatan Martapura I dan II terancam runtuh jika tidak diperbaiki secepatnya. Tiga Bendungan Pada bagian lain, Arsyadi mengatakan, tiga bendungan skala besar yang dibangun menggunakan dana ratusan miliar rupiah di Kalsel segera difungsikan untuk mengairi persawahan dan sebagai lokasi cadangan air. Dua bendung difungsikan tahun ini yakni bendung Sungai Amandit di Kabupaten Hulu sungai Selatan (HSS) serta bandung Sungai Batang Alai, di Kabupaten Hulu Sungai tengah (HST). “Bendungan Pitap di Balangan diperkirakan tahun 2009,” ujarnya. Bendung Batang Alai terletak di desa Labuan Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten HST mampu mengairi areal 5.598 ha, yang mencakup areal 2.195 ha di sebelah kanan dan areal 3.397 ha di sebelah kiri Sungai Batang Alai. Pembangunan bendung dimulai pada TA 2003, dan hingga TA 2007 sudah dapat menyelesaikan bendung, saluran primer, bangunan dan saluran sekunder. Pembangunan bendung Batang Alai didanai dari APBN dan pembebasan lahan dilakukan oleh Pemkab HST, direncanakan hingga akhir konstruksi pada TA 2008 akan menyerap dana Rp. 128 miliar. Bendung Sungai Amandit terletak di desa Malutu Kecamatan Padang Batung Kabupaten HSS mampu mengairi areal 5.472 ha, sumber air berasal dari Sungai Amandit, mampu mengairi areal kiri dan kanan yang meliputi kecamatan Padang Batung, Simpur, Sungai Raya, Kandangan dan Angkinang. Pembangunan konstruksi Bendung Amandit dimulai tahun 2005, lalu pembuatan saluran primer dan sekunder dengan dana Rp. 25.3 miliar. Tahun 2006 pembangunan lanjutan tubuh bendung dan jaringan utama dengan dana Rp34,6 miliar. Tahun 2007 pembangunan lanjutan tubuh bendung, tanggul penutup, saluran primer dan sekunder (lanjutan) dan bangunan air (lanjutan) dengan dana Rp54 miliar. Tahun 2008 pembangunan penyelesaian bendung, saluran primer dan sekunder dan bangunan air dengan dan Rp28 miliar. Sedangkan bendung Sungai Pitap terletak di desa Nungki Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan, direncanakan mampu mengairi areal 4.000 ha, sumber air berasal dari Sungai Pitap. Bendung dan Jaringan sungai Pitap dibiayai secara patungan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan untuk pembebasan lahannya dan untuk konstruksi dibiayai oleh Pemerintah Pusat. Tahap pertama tahun 2004,Rp11, 8 miliar dilaksanakan sebagian tubuh bendung, dan lantai belakang. Tahap kedua 2005, Rp14,8 miliar dilaksanakan tubuh bendung, apron, dinding hilir bendung, pondasi dinding hulu, pondasi intake dan bangunan pembilas Tahap Ketiga 2006, Rp22,1 miliar penyelesaian mercu bendung, sand trap, proteksi sungai belakang, dinding hulu, bangunan intake dan pembilas, tanggul penutup bendung, serta pintu intake dan bilas. Tahap Keempat 2007, Rp19 miliar penyelesaian bendung, hidromekanikal, tanggul penutup dan pengalihan aliran. Tahun 2008, direncanakan untuk pembangunan tanggul penutup, saluran induk dan bangunan serta pembangunan sandtrap dengan total pagu anggaran Rp75,6 miliar. (slm)

Tujuh Warga Terseret Banjir

Banjarmaisn, KS Banjir di kawasan Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) dan Tanah Laut (Tala) sejak akibat tingginya curah hujan sejak Sabtu (23/8) lalu, menghanyutkan empat unit sepeda motor dan dua unit mobil yang menyeret 7 penumpang didalamnya. Kabid Linmas, Badan Kesbanglinmas Kalsel, Ariffin mengatakan, dari keterangan yang terimanya, sampai pukul 10.00 wita, Selasa (26/8), lima diantara warga yang terseret arus dapat diselamatkan, namun dua lainnya belum ditemukan. Sebagian warga sudah dilakukan evakuasi dan pihak Satlak Tanbu sudah menyediakan sarana bantuan seperti alat masak dan kebutuhan pokok. Begitu juha dari jajatan dinas kesehatan sudah mengirim obat obatan untuk warga yang memerlukan dan pihak Badan Kesbanglinmas Kalsel mengirim fasilitas perahu karet. Hanya saja, menurut Ariffin, tidak semua warga yang terkena banjir dapat diberi pertolongan secepatnya karena terganggu arus transportasi yang terputus. “Ada empat titik jalan yang tidak bisa dilewati, bahkan ada ketinggian air menacapai 2 meter,” ujarnya. Itu sebabnya, warga di lima desa yang masuk wilayah Kecamatan Sungai Loban Tanbu, hingga kemarin belum bisa mendapat bantuan.”Karena terkendala jalur di Asam Asam yang tidak bisa dilalui,” terangnya. Secara terpisah, Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Kimopraswil) Kalsel, Ir Arsyadi berjanji pihaknya akan melakukan perbaikan apabila terjadi kerusakan akibat banjir yang merendam empat titik di jalur Trans Kaimantan Poros Selatan tersebut. “Ada empat titik yang terendam yaitu di kilometer 154, 179, 185 dan 205 yang sampai sekarang belum bisa dilalui. Jalannya tidak putus, hanya terendam air sehingga tidak bisa dilalui,” ujarnya kepada sejumlah wartawan. Dikatakan, pada jalur yang terkena banjir, saat ini sedang dilakukan proyek perbaikan oleh PT PP dan kerusakan yang ada akan jadi tanggungjawab kontraktor. “Yang sudah mereka kerjakan tetap kita nilai, bila nanti ada kerusakan setelahnya, bisa diberi tambahan dana,” kata Arsyadi yang didampingi Kasuddin Bina Pengembangan Prasarana Transportasi, Dinas Kimpraswil Kalsel, Martinus. Kedepannya, kawasan yang menjadi langganan banjir itu akan dicarikan solusinya sehingga arus air tetap bisa melewati jalur tanpa merusak kondisi jalan.”Kita masih minta penelitian penyebab selalu terjadinya banjir ditempat itu. “Akan dievaluasi apa saja hambatan yang ada, sehingga bisa dicari solusiya,” janjinya. Martinus menambahkan, pada jalur Jorong– Asam Asam saat ini berjalan pengerjaan proyek jalan Trans Kalimantan Poros Selatan dan jalur Sungai Damit – Setarap sudah beberapa kai dilakukan peninggian jalan. Begitu juga di kawasan Sebamban – Sebamban Kampung yang menjadi langganan banjir, sudah dilakukan peninggian jalan. Disinggung sebelumnya, akibat banjir tersebut, arus transportasi dari Banjarmasin ke Batulicin dan sebaliknya mengalami kemacetan. Para pengendara sepeda motor, sopir angkutan umum dan mobil pribadi berbadan kecil tidak berani melintasi jalan yang tergenang air dan berarus deras. Warga yang rumahnya terendam banjir dievakuasi ke Masjid Sungai Loban, yang juga difungsikan untuk posko kesehatan dan lokasi dapur umum. Karena diperkirakan air baru surut setelah tiga hari ke depan, maka Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi bekerjasama dengan Dinas Kesbanglinpemas, Dinas kesehatan dan Koramil mendistribusikan bantuan bahan makanan, obat-obatan dan pakaian ke masjid setempat dalam kapasitas yang cukup. Banjir sedikitnya merendam lima desa di Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanbu yakni Desa Sebamban Baru, Sebamban Lama, Desa Sari Mulya, Sungai Dua Laut, dan Desa Marga Mulia. Sedagkan di Tala, terjadi di Kecamatan Batu Ampar, Jotong, Kintap dan Pelaihari. (slm)

Depdiknas Sediakan 407 Buku Murah

Tahun ini, Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) membeli 407 judul buku dengan dana dari APBN 2007 dan 2008 mencapai Rp20 miliar untuk hak cipta penulisnya. Program ini bertujuan menyediakan buku teks bermutu secara masal dan dengan harga yang murah bagi siswa SD/MI, SMP/MTs, dan SMA sederajat. Keuntungan buku teks pelajaran murah bagi peserta didik adalah mereka dapat membeli dengan harga yang lebih murah, sedangkan bagi penyusun buku akan mendapatkan royalti dari pembelian hak cipta oleh Depdiknas. Buku-buku itu juga bisa diakses melalui Situs Buku Sekolah Elektronik (BSE atau e-Book). Semua buku telah dinilai kelayakan pakainya oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan telah ditetapkan sebagai Buku Teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam pembelajaran. Buku-buku teks pelajaran ini dapat digandakan, dicetak, difotokopi, dialihmediakan, dan/atau diperdagangkan oleh perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum dalam rangka menjamin akses dan harga buku yang terjangkau oleh masyarakat. Hal itu disampaikan Mendiknas Bambang Sudibyo kepada wartawan dan rombongan press room Humas BID Kalsel, Selasa (19/8) di kantor Depdiknas Jakarta. Masyarakat dapat pula melakukan down load langsung dari internet jika memiliki perangkat komputer yang tersambung dengan internet, serta menyimpan file buku teks pelajarann tersebut. Untuk penggandaan yang bersifat komersial, harga penjualannya harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Buku Murah ini lebih mudah diakses sehingga peserta didik dan pendidik di seluruh Indonesia maupun sekolah di luar negeri dapat memanfaatkannya sebagai sumber belajar. Gonta Ganti Buku Masih terkait buku, secara terpisah Direktur Pendidikan non Formal dan Informal pada Ditjen Pendidikan Nasional, Hamid Muhammad mengakui, program gonta-ganti buku pelajaran yang selama ini dikeluhkan dan memberatkan orang tua siswa, merupakan bentuk kerjasama antara pihak sekolah dengan perusahaan penerbit bertujuan mengeruk keuntungan besar. Sejak beberapa tahun terakhir Depdiknas mengeluarkan surat edaran bahwa buku pelajaran yang digunakan wajib dimanfaatkan hingga lima tahun. Hal itu diungkapkannya pada acara Mubes Fatayat Nahdatul Ulama (NU) hari kedua di Banjarmasin, Jum`at. Namun diakui juga, hal itu nampaknya tidak digubris oleh sekolah, sementara, Dirjen tidak memiliki kewenangan untuk menegur langsung ke sekolah bersangkutan, karena sudah menjadi kewenangan bupati dan walikota. Dikatakan menjual buku di sekolah, para guru mendapatkan keuntungan atau diskon hingga dari penerbit hingga 40 persen bahkan lebih. Sehingga bila buku yang dijual tersebut dimanfaatkan dalam jangka waktu lima tahun, secara otomatis, guru atau sekolah dan penerbit tidak akan mendapatkan keuntungan dalam jangka waktu yang cukup lama. Diungkapkannya, untuk biaya cetak buku setebal 128 lembar hanya memerlukan dana Rp6.000, tetapi oleh penerbit dijual hingga Rp35 ribu, sehingga dapat dibayangkan berapa besar keuntungannya. Mengantisipasi hal tersebut, kini Depdiknas telah memverifikasi sebanyak 400 judul buku yang bisa digandakan dengan biaya sekitar Rp6.500- Rp14 ribu per buku. Buku-buku tersebut bisa didapatkan dalam internet, dan bisa dibuka atau digandakan oleh siapa saja, yang menginginkannya, untuk memenuhi kebutuhan buku murah. "Saya sendiri sebenarnya sudah "gregitan" (red-tidak sabar) menghadapi masalah ini, tapi kita tidak punya kewenangan untuk menegurnya, harusnya bupati atau walikota," katanya. Seringnya sekolah gonta-ganti buku pelajaran menjadi topik pembahasan dalam konferensi besar (Konbes) Fatayat NU di Banjarmasin Kalimantan Selatan, yang dilaksanakan selama empat hari, mulai 21-24 Agustus 2008. Salah seorang pimpinan wilayah Fatayat NU dari Medan, Ina, mengungkapkan seringnya sekolah ganti pelajaran yang selalu terjadi tiap tahun sangat memberatkan masyarakat. (ant/slm)

kunjungan ke Depdiknas

Menengok Kerja GIM PIH Depdiknas Plototi 10 Monitor TV secara Bersamaan Merespon harapan masyarakat terhadap informasi dunia pendidikan, Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) menyediakan fasilitas layanan yang bernama Gerai Informasi dan Media (GIM) dengan pengelolaan di bawah Pusat Informasi dan Humas (PIH), Depdiknas. Dilatarbelakangi keinginan mengetahui dan mempelajari mekanisme yang dijalankan, Humas Badan Informasi Daerah (BID) Kalsel melakukan press tour ke tempat tersebut, Selasa lalu. Rombongan tiba sekitar pukul 09.00 WIB, diterima Kabid Humas PIH-Setiyono, Kabid Penyusunan Informasi PIH-Yusmawardi, Kabag Tata Usaha PIH_Suheriyanto, dan Koordinator GIM PIH, Sigit Nurkusumah. Setiyono menjelaskan, tugas dan fungsi GIM PIH selain memberikan informasi kepada media dan publik, juga menampung aspirasi dan pengaduan seputar masalah pendidikan, meningkatkan kemitraan dan menjadi jembatan informasi antara Depdiknas dengan pihak terkait. Untuk kelancara tugas dan fungsi itu, GIM PIH melakukan banyak kegiatan yang yang melibatkan masyarakat dan media massa sampai penerbitan media internal berupa Kabar Diknas dan majalah Wawasan Edukasi. Pekerjaan yang cukup menarik dan sulit dilakukan orang adalah kegiatan monitoring berita media elektornik 10 stasiun TV lokal. Selain melakukan rekafitulasi berita di 15 media cetak lokal dan nasional. Khusus monitoring media elektronik. Di hadapan 10 layar monitor, selama 24 jam, secara bergantian, petugas khusus harus mengawasi berita berita di semua stasiun TV dan merekamnya. “Kalau sudah biasa, tidak masalah,” kata Setiyono menjawab pertanyaan wartawan yang ragu tugas itu bisa dilakukan. Masih dalam rangka penyebaran informasi pendidikan di masyarakat, jajaran PIH Depdiknas melakukan pertemuan dengan kalangan media massa secara berkala, pertemuan bulanan dengan wartawan, dan diskusi anggota forum wartawan di Depdiknas. “Kita sudah melakukan pertemuan dengan jajaran redaksi seperti di Sulsel, Jateng, Jatim dan Sulteng. Mudah mudahan nanti kita ke Kalsel,” harapnya. Masih penjelasan pejabat di PIH Depdiknas tersebut, terobosan yang dianggap positif dan berusaha terus ditingkatkan adalah memberikan reward atau penghargaan bagi kalangan media massa dan wartawan. Penghargaan diberikan untuk karya jurnalis berupa berita (news), tulisan (feature), artikel, tajuk dan karikatur. Hadiah yang diberikan bagi pemenang pertama sebesar Rp7,5 juta, bagi pemenang kedua Rp6 juta dan pemenang ketiga sebesar Rp5 juta. Jumlah itu sama untuk semua kategori. Bagaimana mekanisme penilaian, ditegaskan bahwa semua bahan yang dinilai, diambil tanpa sepengetahuan penulis dan bahan itu dinilai juri independen tanpa mencantumkan nama dan media yang bersangkutan. Rombongan press tour diperkenankan meninjau ruang demi ruang yang menjadi lingkup kerja PIH dan diperkenalkan semua fasilitas kerja pengadaannya mencapai Rp58 miliar. (slm)

Sekdaprov Tak Layak Urus LPTQ

Banjarmasin, KS Merosotnya prestasi qari dan qariah Kalsel di Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional ke-22 di Provinsi Banten dan MTQN ke 21 di Kendari, mendapat kritikan anggota DPD asal Kalsel, HM Said, HA Makkie dan M Ramli. Ketiganya sepakat bahwa urusan pengembangan dan pembinaan qari dan qarian Kalsel sudah waktunya diserahkan lagi kepada orang orang yang bukan pejabat, sehingga bisa bekerja secara profesional. Pucuk pimpinan yang dipegang seorang sekretaris daerah povinsi (Sekdaprov) Kalsel sebagai ketua di Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kalsel, diragukan kemampuannya karena masalah ini memerlukan waktu dan perhatian ekstra. “Pengurus LPTQ harus dikembalikan ke profesional, jangan dikaitkan dengan struktur jabatan, pemerintah sebatas membina dan men-support saja,” ujar Said kepada wartawan, Senin (5/7) di kantor Sekretariat DPD Kalsel. Hal ini menurutunya terkait dengan diperlukannya perasaan menjiwai atau hobi seseorang dengan dunia Al Qoran, sehingga bisa mengesampingkan kesibukannya pada profesi yang ada. Melibatkan seorang pejabat dalam banyak kepengurusan organisasi yang belum tentu sesuai bidangnya, menurut mantan gubernur Kalsel ini hanya memberikan peluang yang bersangkutan melakukan penyelewengan jabatan. Kedepan, supaya bisa mencapai prestasi yang lebih baik, diperlukan pesantren Al qoran yang memberikan pembinaan generasi secara dini, bukan semata mata persiapan untuk mengikuti lomba. “Jangan lupa, qari qariah yang pernah berprestasi harus dihargai,” ujar Said yang menilai kurangnya perhatian pemerintah, baik mantan qari atau yang ada sekarang. Makkie menambahkan. Tahun 70-an sampai 80 an, prestasi Kalsel di MTQN selalu menggembirakan karena berada di posisi 5 besar. Sekarang kebanggaaan itu menjadi luntur lantaran posisi sudah di luar 10 besar. Kemudian yang dianggap ironis, pendirian qari dan qariah daerah yang mudah tergoda untuk pindah ke daerah lain hanya lantaran tawaran pemberian kesejahteraan hidup yang lebih besar. “Sekarang qari kita liar, itu bukan karakter seorang qari,” ujarnya menyesalkan pindahnya beberapa qari dan qariah daerah mewakili daerah lain dan praktek mebyewa qari untuk menang di MTQN. Hal lainnya yang dianggap tidak efektif terkait pembinaan adalah pelaksanaan STQ yang dianggap hanya menghambur hamburkan uang. “Dari dulu kita sudah sampaikan ke menteri agama, tapi ternyata masih saja dilaksanakan,” timpal M Ramli. Dianggap lebih baik, dana miliar yang dipakai untuk kegiatan, dialokasikan untuk pembinaan qari ke luar negeri atau tempat mana saja untuk meningkatkan kualitas yang bersangkutan. “STQ itu cukup untuk ajang pembinaan bakat, bukan mencari juara. Kalau urusan juara, itu di MTQ,” ujar Makkie yang dibenarkan kedua rekan se profesinya.

SPBU Bersubsidi Stop Layani Angkutan Industri

Terhitung 9 Agustus 2008 , seluruh stasiun bahan bakar umum (SPBU) bersubsidi dilarang melayani angkutan industri, baik itu angkutan batu bara, truk/dump truk angkutan kelapa sawit, trailer dan lainnya. Ketentuan tersebut disampaikan dalam rapat tim koordinasi pengawasan dan penyaluran BBM premium dan solar, dengan Pertamina, dan pengusaha, di Aula Pemprov Kalsel, Senin (4/7). Angkutan industri, hanya diperbolehkan mengisi BBM di sembilan SPBU non subsidi yang telah disiapkan Pertamina, di beberapa daerah yang ditunjuk. Ke-sembilan SPBU non subsidi yang kini telah dioperasikan tersebut masing-masing yaitu SPBU PT Chandra Mas PL di Jl. Akhmad Yani, Matraman Kabupaten Banjar. SPBU H. Norhin, Jl.A.Yani Km 152, Kabupaten Tanah Laut (Tala), SPBU PT.Permata Jorong, di Jl.A.Yani, Km.99 Kabupaten Tala, SPBU Syaed Alwie Al Idrus Kec.Anggana Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu). Selanjutnya, SPBU PT.Batu Gunung Mulia, Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin, SPBU H.Rahmad, Kecamantan Sungkai Kabupaten Banjar, dan SPBU Supiansyah Jl. May Jend sutoyo S Banjarmasin. Yang terakhir, SPBU Gafur Yahya Daud di Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong serta SPBU PT.Surya Anugerah Utama di Kecamatan Serongga Kabupaten Kotabaru. Ketua tim koordinasi pengawasan dan penyaluran BBM, Orhansyah mengemukakan, sebelum ketentuan tersebut diberlakukan secara penuh, Pertamina akan kembali melakukan sosialisasi terhadap seluruh pengusaha angkutan di Kalsel, pada Rabu (6/8) di hotel Rattan In Banjarmasin. "Rata-rata pengusaha yang hadir dalam rapat menyatakan setuju dengan ketentuan itu, untuk selanjutnya tim akan melakukan pengawasan secara ketat, baik itu kepolisian, kejaksanaan dan aparat terkait lainnya," katanya. Bagi yang tidak mematuhi ketentuan tersebut, pertamina akan memberikan sangsi berupa peringatan keras hingga sangsi penutupan SPBU. "Bagi tim saat ini yang penting adalah melakukan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan ketentuan tersebut, bagaimana caranya, diantaranya dengan mendata seluruh angkutan industri dari masing-masing perusahaan," tambahnya. Sementara itu, Dirut Pemasaran BBM Retail Kalsel dan Kalimantan Tengah (Kalteng) Budhi Busama, dalam suratnya yang disampaikan kepada Gubernur Kalsel menyatakan, dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengamanan quota BBM bersubsidi pada awal Agustus seluruh SPBU bersubsidi di larang menjual BBM ke industri. Angkutan yang dilarang dilayani di SPBU bersubsidi yaitu, kendaraan transportasi komoditi industri dan ekspor, yang meliputi truk.dump truk angkutan batu bara, angkutan kelapa sawit, angkutan BBM industri truk molen semen, truk mixer/jumbo semen. Selanjutnya, kendaraan yang diidentifikasi sebagai kendaraan komoditi industri dan ekspor, karena transportasi komoditi industri dan ekspor tidak memperoleh sesuai Perpres No.09 tahun 2006. Bantah Manfaatkan BBM Bersubsidi Kalangan pengusaha tambang batu bara di Kalsel membantah atas tuduhan memanfaatkan BBM bersubsidi yang menyebabkan terjadinya kelangkaan BBM berkepanjangan. General Manager PT.Antang Gunung Meratus (AGM) Hairil Adhani, usai acara rapat koordinasi pengawasan dan penyaluran BBM di Banjarmasin, menyatakan sejak beberapa tahun terakhir perusahaannya telah melakukan kontrak untuk suplai BBM bersubsidi dengan Pertamina. "Pada dasarnya kita tidak ada masalah dengan ketentuan, industri harus menggunakan BBM non subsidi, karena dari dulu kita juga tidak pernah memanfaatkan BBM bersubsidi," katanya. Bahkan untuk biaya transportasi dari tambang hingga ke tempat tujuan atau pelabuhan Tanjung Puting, juga telah dihitung berdasarkan perhitungan BBM bersubsidi. Dikatakan hingga saat ini PT.AGM memanfaatkan BBM non subsidi solar dengan harga Rp12.700 sesuai dengan kenaikan atau ketentuan Pertamina. Berapa banyak BBM yang kita gunakan tiap hari, datanya ada dalam kontrak kerjasama dengan Pertamina. Hal yang sama juga disampaikan oleh staf perusahaan batu bara dan transportasi PT.EFU Aziz, yang menyatakan bahwa selama ini perhitungan biaya transportasi berpatokan pada harga BBM bersubsidi. Ketentuannya biaya dihitung per ton sesuai dengan jarak tempuh angkutan batu bara. Hanya saja berapa totalnya, seluruhnya ada dalam peraturan perusahaan batu bara dan perusahaan angkutan. "Jadi pada dasarnya perusahaan tidak pernah memanfaatkan BBM industri," tambahnya. Menjawab tentang fakta dilapangan, bahwa SPBU bersubsidi justru dipenuhi oleh truk batu bara, Aziz menyatakan itu diluar ketentuan perusahaan. "Kalau ada truk atau angkutan batu bara yang antre di SPBU bersubsidi, itu adalah kemauan sopir untuk mendapatkan keuntungan lebih," ucapnya. Sementara itu Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin, mengungkapkan, kebijakan tentang pemberlakuan SPBU non subsidi, menunggu hasil rapat dari tim pengawasan yang telah dibentuk. "Kita tunggu dulu hasil rapat tim, baru kita akan tentukan langkah-langkah selanjutnya, yang pasti kita akan bantu Pertamina untuk menertibkan dan melaksanakan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi, agar sesuai dengan peruntukkannya," tambahnya. Sebagaimana diketahui, antrean panjang angkutan industri hingga kini di seluruh SPBU bersubsidi untuk mendapatkan BBM solar hingga kini masih terjadi. Sementara, sembilan SPBU non subsidi yang telah ditunjuk Pertamin, justru masih sepi dari pembeli. Sopir masih enggan untuk membeli di SPBU non subsidi karena harganya yang jauh lebih mahal. 13 SPBU Non Sunsidi di Kalimantan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengungkapkan, setidaknya 13 stasiun SPBU di Kalimantan siap menjual BBM nonsubsidi. Anggota Komite BPH Migas Ibrahim Hasyim di Jakarta, Senin mengatakan, BBM nonsubsidi tersebut akan diperuntukkan buat truk dan kendaraan operasional pertambangan. "Kendaraan tersebut tidak boleh lagi membeli BBM subsidi," katanya. Pembukaan SPBU khusus tersebut merupakan upaya pemerintah menekan pemakaian BBM bersubsidi. Selama ini, angkutan pertambangan memakai BBM bersubsidi khususnya jenis solar, padahal kegiatan usahanya bersifat komersial seperti halnya industri. Namun memang, sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2005, semua transportasi darat boleh memakai BBM bersubsidi. Karenanya, pemerintah berencana akan merevisi perpres tersebut.***