Banjarmasin, KS
Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin mengimbau para mahasiwa asal daerah yang ada di Yogyakarta yang dekat dengan gunung Merapi, supaya mencari tempat aman sampai kondisi dinyatakan normal.
“Cari daerah aman, bila tidak pulang kampung, bisa ke tempat lain,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (9/11).
Mahasiswa asal Kalsel di Yogyakarta tergabung dalam organisasi yang diberi nama Persatuan Mahasiswa Kalimantan Selatan (PMKS) yang dibentuk sejak 1950. Organisasi ini menjadi wadah berkumpul dan berkreativitas dari para mahasiswa.
Mahasiswa yang berdomilisi di kawasan yang dinyatakan berbahaya seperti Jalan Kaliurang km 14 dan 15, diingatkan supaya tidak memaksakan diri. Karena hal itu dapat mengancam nyawa mereka.
“Mahasiswa jangan mau konyol, kita wajib menyelamatkan diri bila ada bahaya,” ucap Rudy mengingatkan.
Namun lanjutnya, sampai saat ini pihaknya belum menerima laporan langsung dari mahasiswa di Yogyakarta, terkait tindakan apa yang ingin mereka lakukan dalam situasi yang belum dipastikan aman ini.
“Belum ada laporan,” jawab Rudy singkat.
Ditanya apakah Pemerintah Provinsi (Pemprov) akan memobilisasi mahasiswa untuk pulang kampung, menurut Rudy, belum dipikirkan sejauh itu.”Kalau untuk biaya pulang, kayaknya bisa saja ditanggung sendiri, tidak perlu pemerintah daerah yang membiayai,” ujarnya.
Seperti diberitakan media massa, sejumlah mahasiswa luar Yogyakarta, kembali ke tempat asal mereka untuk sementara menyusul kebijakan sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) meliburkan perkuliahan hingga 13 November 2010.
Beberapa PTN dan PTS yang meliburkan kegiatan kampus, antara lain UGM, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Pembangunan Nasional (UPN), Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dan berbagai universitas lain.
Mahasiswa yang masih tinggal di Yogyakarta, sebagian mereka menjadi relawan untuk membantu korban letusan gunung Merapi yang tinggal di tenda-tenda pengungsian atau sarana umum lainnya sepertimesjid dan sekolah.
Sampai saat ini, gunung Merapi masih menjadi ancaman bagi warga sekitar dan pihak terkait belum bisa memberikan jaminan keamanan. Bahkan diperkirakan akan ada banjir lahar dingin Merapi yang berpotensi menggenangi Kota Yogyakarta
Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BPBN) saat ini mengerahkan alat berat guna mengeruk sedimentasi sejumlah sungai. Endapat material vulkanis di sepanjang alur sungai yang berhulu di Gunung Merapi tersebut cenderung semakin besar. Endapan itu berpotensi menjadi banjir bila terjadi hujan dengan intensitas tinggi.
Apalagi, hujan dengan intensitas tinggi terjadi setiap hari di sejumlah wilayah daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah (Jateng). Sehingga lahar dingin terancam mengarah ke kawasan perkotaan.
Endapan material vulkanis Merapi antara lain dibawa oleh aliran Sungai Woro, Gendol, Kuning, Boyong, Bedog, Krasak, Bebeng, Sat, Senowo, Trising, dan Sungai Apu. Oleh karena itu, penduduk di daerah rawan bencana III, khususnya yang bermukim di sekitar aliran sungai harus meningkatkan kewaspadaan. Terutama yang berada di sektor tenggara, selatan, barat baya, barat, dan barat laut dengan radius 20 kilometer. slm
09 November 2010
DPD RI Setuju Darurat Ekologi
Banjarmasin, KS
Usulan jajaran Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) kepada pemerintah, supaya menetapkan Indonesia sebagai wilayah darurat ekologis, dinilai hal yang seharusnya dilakukan untuk mengantisipasi meluasnya bencana akibat kerusakan lingkungan.
“Saya setuju itu (status darurat ekologis, red), memang sudah saatnya dilakukan. Tinggal prosedurnya saja bagaimana bisa dilakukan,” ujar anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Kalsel, Adhariani kepada wartawan, Selasa (9/11), di Banjarmasin.
Menurut Adhariani, penilaian Walhi, bahwa kerusakan alam akibat alih fungsi lahan cukup besar sehingga mengakibatkan terjadinya bencana banjir longsor, tentu memiliki alasan atau bukti yang kuat.
Dia juga sependapat dengan Walhi bahwa, sosialisasi tentang pentingnya lingkungan hendaknya juga lebih gencar sehingga perbaikan lingkungan tidak hanya pada tataran diskusi maupun seminar tetapi direalisasikan di lapangan.
Berbeda dengan Adhariani, Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin menilai usulan darurat ekologis itu tidak serta merta bisa dilakukan di daerah ini, karena apa yang disampaikan Walhi belum dibuktikan berdasarkan data kuantitatif.
Menurut Rudy, masih ada perusahaan di Kalsel yang memperhatikan pengelolaan lingkungan, sehingga tidak perlu dimoratorium. Pengelolaan lingkungan yang dilakukan sejumlah perusahaan dapat dilihat dari hasil penilaian (proper) yang dilakukan setiap tahun.
Sebelumnya, Menteri Negara Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta mengatakan, untuk melakukan moratorium izin tambang dan perkebunan perlu dilakukan kajian atau telaahan apakah izin yang ada melampaui kuota apa belum.
Kalau ternyata izinnya telah melampaui kuota, kata dia, maka mau tidak mau pemberian izin baru harus dihentikan.
Menurut Hatta, saat ini prosedur pengeluaran izin baru sudah dilakukan dengan cukup ketat termasuk izin alih fungsi lahan untuk pertambangan maupun perkebunan.
Bahkan, menurut M Hatta ketika di Banjarmasin, Sabtu, pihaknya menjadi salah satu penentu bisa tidaknya suatu perusahaan beroperasi di daerah bersangkutan. Kalau ternyata Menteri Lingkungan Hidup tidak memberikan izin untuk dibuka suatu usaha pertambangan maka perusahaan tidak bisa beroperasi.
Usulan darurat ekologsi kepada pemerintah ini disampaikan Direktur Eksekutif Nasional Walhi Berry N Furqon di Banjarmasin dalam sebuah dialog lingkungan hidup yang dihadiri Menteri LH Gusti HM Hatta, Sabtu lalu.
Cara ini menurut Berry, salah satu jalan untuk menyelamatkan kondisi lingkungan yang masih ada, penetapan Indonesia sebagai daerah darurat ekologis akan mempercepat upaya pemulihan kerusakan lingkungan.
Selain itu, kata Berry, Walhi juga meminta agar pemerintah segera melakukan moratorium izin tambang dan perkebunan sawit hingga kondisi lingkungan benar-benar tertata dan terlindungi.
Pemerintah, kata dia, tidak perlu menghentikan seluruh perusahaan tambang yang sudah telanjur keluar izinnya tetapi pemerintah jangan menerbitkan izin baru. Sedangkan untuk perusahaan yang sudah berjalan, kata dia, kalau memang sudah memenuhi kriteria peduli lingkungan tetap diperbolehkan beroperasi dan yang belum bisa dilakukan pembinaan. slm
Usulan jajaran Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) kepada pemerintah, supaya menetapkan Indonesia sebagai wilayah darurat ekologis, dinilai hal yang seharusnya dilakukan untuk mengantisipasi meluasnya bencana akibat kerusakan lingkungan.
“Saya setuju itu (status darurat ekologis, red), memang sudah saatnya dilakukan. Tinggal prosedurnya saja bagaimana bisa dilakukan,” ujar anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Kalsel, Adhariani kepada wartawan, Selasa (9/11), di Banjarmasin.
Menurut Adhariani, penilaian Walhi, bahwa kerusakan alam akibat alih fungsi lahan cukup besar sehingga mengakibatkan terjadinya bencana banjir longsor, tentu memiliki alasan atau bukti yang kuat.
Dia juga sependapat dengan Walhi bahwa, sosialisasi tentang pentingnya lingkungan hendaknya juga lebih gencar sehingga perbaikan lingkungan tidak hanya pada tataran diskusi maupun seminar tetapi direalisasikan di lapangan.
Berbeda dengan Adhariani, Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin menilai usulan darurat ekologis itu tidak serta merta bisa dilakukan di daerah ini, karena apa yang disampaikan Walhi belum dibuktikan berdasarkan data kuantitatif.
Menurut Rudy, masih ada perusahaan di Kalsel yang memperhatikan pengelolaan lingkungan, sehingga tidak perlu dimoratorium. Pengelolaan lingkungan yang dilakukan sejumlah perusahaan dapat dilihat dari hasil penilaian (proper) yang dilakukan setiap tahun.
Sebelumnya, Menteri Negara Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta mengatakan, untuk melakukan moratorium izin tambang dan perkebunan perlu dilakukan kajian atau telaahan apakah izin yang ada melampaui kuota apa belum.
Kalau ternyata izinnya telah melampaui kuota, kata dia, maka mau tidak mau pemberian izin baru harus dihentikan.
Menurut Hatta, saat ini prosedur pengeluaran izin baru sudah dilakukan dengan cukup ketat termasuk izin alih fungsi lahan untuk pertambangan maupun perkebunan.
Bahkan, menurut M Hatta ketika di Banjarmasin, Sabtu, pihaknya menjadi salah satu penentu bisa tidaknya suatu perusahaan beroperasi di daerah bersangkutan. Kalau ternyata Menteri Lingkungan Hidup tidak memberikan izin untuk dibuka suatu usaha pertambangan maka perusahaan tidak bisa beroperasi.
Usulan darurat ekologsi kepada pemerintah ini disampaikan Direktur Eksekutif Nasional Walhi Berry N Furqon di Banjarmasin dalam sebuah dialog lingkungan hidup yang dihadiri Menteri LH Gusti HM Hatta, Sabtu lalu.
Cara ini menurut Berry, salah satu jalan untuk menyelamatkan kondisi lingkungan yang masih ada, penetapan Indonesia sebagai daerah darurat ekologis akan mempercepat upaya pemulihan kerusakan lingkungan.
Selain itu, kata Berry, Walhi juga meminta agar pemerintah segera melakukan moratorium izin tambang dan perkebunan sawit hingga kondisi lingkungan benar-benar tertata dan terlindungi.
Pemerintah, kata dia, tidak perlu menghentikan seluruh perusahaan tambang yang sudah telanjur keluar izinnya tetapi pemerintah jangan menerbitkan izin baru. Sedangkan untuk perusahaan yang sudah berjalan, kata dia, kalau memang sudah memenuhi kriteria peduli lingkungan tetap diperbolehkan beroperasi dan yang belum bisa dilakukan pembinaan. slm
Gubernur Persilahkan Masyarakat Koreksi RAPBD
Banjarmasin, KS
Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin mempersilahkan masyarakat mengoreksi rencana program pemerintah yang dituangkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2011.
“Masyarakat jangan hanya melihat total nominalnya saja (RAPBD,red), tapi silahkan lihat isinya secara detail, sampaikan kalau ada yang kurang,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (9/11).
Nota laporan RAPBD tahun 2011 disampaikan gubernur, Senin (8/11) dalam rapat paripurna DPRD Kalsel yang dipimpin Ketua DPRD setempat, Nasib Alamsyah didampingi Wakil Ketua, Faturahman dan HM Iqbal Yudianoor.
RAPBD 2011 yang disampaikan gubernur, disusun berdasarkan prinsip anggaran surplus/defisit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku, dengan komposisi untuk pendapatan Rp2.451.950.555.800 dan belanja Rp2.579.950.555.800, hingga terdapat selisih kurang Rp128.000.000.000, yang akan ditutupi dengan pembiayaan netto.
Rudy menegaskan, dalam RAPBD tahun 2011, program pemerintah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang sudah menjadi Peraturan Gubernur (Pergub) dan akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
RPJMD menurut Rudy, merupakan penjabaran visi misi gubernur dan wakil gubernur saat pencalonan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah menjelang pemilihan umum kepala daerah (pilkada).
“Artinya, kita ingin mengatakan, kalau apa yang kita janjikan selama kampanye (visi misi,red), sudah kita tuangkan dalam program pembangunan,” ujarnya.
Rudy Ariffin juga berupaya proses pembangunan di daerah bisa berjalan transparan dan akuntibel. Salah satu cara dilakukan dengan memberikan peluang semua pihak menyampaikan aspirasi mereka sesuai mekanisme yang ada.
Sebelumnya, dalam dalam laporan nota keuangan RAPBD Kalsel 2011, Rudy menyebutkan, RAPBD 2011 secara keseluruhan terjadi peningkatan pendapatan daerah Rp436.235.555.800 dari APBD tahun anggaran 2010 Rp2.015.715.000.000 menjadi Rp2.451.950.555.800 atau naik sebesar 21,64 persen.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik Rp302.189.790.300 dari APBD tahun anggaran 2010 yang dialokasikan Rp1.090.111.045.500, sehingga menjadi Rp1.392.300.835.800 atau naik mencapai 27,72 persen.
Juga disebutkan, belanja daerah dialokasikan Rp2.579.950.555.800. Jumlah itu naik 18,52 persen dari APBD 2010 yang ditetapkan sebesar Rp2.176.862.000.000, belanja pegawai Rp557.778.360.000, belanja hibah Rp51.081.650.000, dan bantuan sosial Rp81.641.000.000, dan belanja lainnya.
Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin mempersilahkan masyarakat mengoreksi rencana program pemerintah yang dituangkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2011.
“Masyarakat jangan hanya melihat total nominalnya saja (RAPBD,red), tapi silahkan lihat isinya secara detail, sampaikan kalau ada yang kurang,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (9/11).
Nota laporan RAPBD tahun 2011 disampaikan gubernur, Senin (8/11) dalam rapat paripurna DPRD Kalsel yang dipimpin Ketua DPRD setempat, Nasib Alamsyah didampingi Wakil Ketua, Faturahman dan HM Iqbal Yudianoor.
RAPBD 2011 yang disampaikan gubernur, disusun berdasarkan prinsip anggaran surplus/defisit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku, dengan komposisi untuk pendapatan Rp2.451.950.555.800 dan belanja Rp2.579.950.555.800, hingga terdapat selisih kurang Rp128.000.000.000, yang akan ditutupi dengan pembiayaan netto.
Rudy menegaskan, dalam RAPBD tahun 2011, program pemerintah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang sudah menjadi Peraturan Gubernur (Pergub) dan akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
RPJMD menurut Rudy, merupakan penjabaran visi misi gubernur dan wakil gubernur saat pencalonan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah menjelang pemilihan umum kepala daerah (pilkada).
“Artinya, kita ingin mengatakan, kalau apa yang kita janjikan selama kampanye (visi misi,red), sudah kita tuangkan dalam program pembangunan,” ujarnya.
Rudy Ariffin juga berupaya proses pembangunan di daerah bisa berjalan transparan dan akuntibel. Salah satu cara dilakukan dengan memberikan peluang semua pihak menyampaikan aspirasi mereka sesuai mekanisme yang ada.
Sebelumnya, dalam dalam laporan nota keuangan RAPBD Kalsel 2011, Rudy menyebutkan, RAPBD 2011 secara keseluruhan terjadi peningkatan pendapatan daerah Rp436.235.555.800 dari APBD tahun anggaran 2010 Rp2.015.715.000.000 menjadi Rp2.451.950.555.800 atau naik sebesar 21,64 persen.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik Rp302.189.790.300 dari APBD tahun anggaran 2010 yang dialokasikan Rp1.090.111.045.500, sehingga menjadi Rp1.392.300.835.800 atau naik mencapai 27,72 persen.
Juga disebutkan, belanja daerah dialokasikan Rp2.579.950.555.800. Jumlah itu naik 18,52 persen dari APBD 2010 yang ditetapkan sebesar Rp2.176.862.000.000, belanja pegawai Rp557.778.360.000, belanja hibah Rp51.081.650.000, dan bantuan sosial Rp81.641.000.000, dan belanja lainnya.
19 Februari 2010
Rosehan Ogah jadi Walikota
Banjarmasin, KS
Wakil Gubernur Kalimantan Selatan HM Rosehan NB SH kembali menepis kabar yang menyebutkan dirinya akan menjadi Calon Walikota (Cawali) Banjarmasin di Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) tahun ini.
Apalagi dengan mengantongi sejumlah Surat Keputusan (SK) dari partai non parlemen ditambah DPD Partai Bulan Bintang Kalsel, Rosehan memastikan ikut menjadi kandidiat Gubernur Kalsel periode 2010 – 2015. Hal ini diungkapkan Rosehan kepada wartawan Jumat malam (18/2).
Tidak hanya itu, Rosehan bahkan masih berharap mendapat dukungan Partai Golongan Karya (Golkar) yang menurutnya belum bisa dipastikan mendukung pasangan Cagub Cawagub, Rudy Ariffin – Rudy Resnawan (Dua Rudy) sebelum keduanya deklarasi di hadapan masyarakat.
“Dengan didukung partai non parlemen ditambah satu parlemen, mudahan juga dari Golkar,” ujarnya.
namun Rosehan tidak menepis kabar yang sempat beredar seputar rencana pencalonan sebagai cawali Banjarmasin. Itu lantaran diakui memang ada tawaran beberapa parpol, termasuk Partai Demokrat (PD) Kota Banjarmasin.
Rosehan diwacanakan maju sebagai cawali Banjarmasin berpasangan dengan Ketua DPC Partai Demokrat Kota Banjarmasin, Rusian yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Banjarmasin.
Peluang ini dinilai sangat terbuka lebar karena PD merupakan partai tanpa harus menggalang koalisi, bisa membawa calon kepala daerah di Pilkada mendatang karena berhasil meraih suara terbesar dengan memiliki wakil sebanyak 11 kursi.
Ditanya perihal kemungkinan mendapatkan dukungan dari Partai Amanat Nasional (PAN) menyusul isu kemunduran HM Ramlan S Sos sebagai cagub, itupun menurutnya sangat berpeluang.
Hanya saja, mengenai keharusan menerima pendamping atau cawagub sesuai keinginan partai pengusung, Rosehan bersekukuh akan mencari pendamping sesuai kriteria yang diinginkannya.
“Kita pilih wakil dari birokrat, kita berhak menolak bila yang diajukan partai tidak sesuai keinginan,” tegasnya.
Sebagiamana diketahui, dikabarkan pihak PAN hanya mengusung cagub yang mau berdampingan dengan kader PAN, salah satunya Nahwan yang berlatarbelakang kalangan pelaku dunia usaha. slm
Wakil Gubernur Kalimantan Selatan HM Rosehan NB SH kembali menepis kabar yang menyebutkan dirinya akan menjadi Calon Walikota (Cawali) Banjarmasin di Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) tahun ini.
Apalagi dengan mengantongi sejumlah Surat Keputusan (SK) dari partai non parlemen ditambah DPD Partai Bulan Bintang Kalsel, Rosehan memastikan ikut menjadi kandidiat Gubernur Kalsel periode 2010 – 2015. Hal ini diungkapkan Rosehan kepada wartawan Jumat malam (18/2).
Tidak hanya itu, Rosehan bahkan masih berharap mendapat dukungan Partai Golongan Karya (Golkar) yang menurutnya belum bisa dipastikan mendukung pasangan Cagub Cawagub, Rudy Ariffin – Rudy Resnawan (Dua Rudy) sebelum keduanya deklarasi di hadapan masyarakat.
“Dengan didukung partai non parlemen ditambah satu parlemen, mudahan juga dari Golkar,” ujarnya.
namun Rosehan tidak menepis kabar yang sempat beredar seputar rencana pencalonan sebagai cawali Banjarmasin. Itu lantaran diakui memang ada tawaran beberapa parpol, termasuk Partai Demokrat (PD) Kota Banjarmasin.
Rosehan diwacanakan maju sebagai cawali Banjarmasin berpasangan dengan Ketua DPC Partai Demokrat Kota Banjarmasin, Rusian yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Banjarmasin.
Peluang ini dinilai sangat terbuka lebar karena PD merupakan partai tanpa harus menggalang koalisi, bisa membawa calon kepala daerah di Pilkada mendatang karena berhasil meraih suara terbesar dengan memiliki wakil sebanyak 11 kursi.
Ditanya perihal kemungkinan mendapatkan dukungan dari Partai Amanat Nasional (PAN) menyusul isu kemunduran HM Ramlan S Sos sebagai cagub, itupun menurutnya sangat berpeluang.
Hanya saja, mengenai keharusan menerima pendamping atau cawagub sesuai keinginan partai pengusung, Rosehan bersekukuh akan mencari pendamping sesuai kriteria yang diinginkannya.
“Kita pilih wakil dari birokrat, kita berhak menolak bila yang diajukan partai tidak sesuai keinginan,” tegasnya.
Sebagiamana diketahui, dikabarkan pihak PAN hanya mengusung cagub yang mau berdampingan dengan kader PAN, salah satunya Nahwan yang berlatarbelakang kalangan pelaku dunia usaha. slm
Masyarakat Enggan Konsumsi Ayam Beku
Banjarmasin, KS
Daging ayam beku yang disimpan dalam lemari khusus (freezer) belum familiar dengan masyarakat Kalimantan Selatan. Mayoritas msyarakat masih memilih ayam segar atau yang sehabis dipotong yang dijual pedagang.
Kebiasaan inilah yang menjadi pemicu fluktuasi harga ayam di tingkat pedagang yang tidak jarang mendadak melonjak karena tingginya permintaan pada musim tertentu seperti menjelang Ramadhan atau peringatan keagaaman.
Kepala Dinas Perikanan Kalsel, Maskamian Anjam mengatakan, seharusnya masyarakat lebih familiar dengan ayam yang didinginkan karena kualitas daging tidak kalah dengan ayam sehabis dipotong.
Bila kebiasaan masyarakat ini tidak berubah, akan selalu terjadi kenaikan harga pada musim tertentu. “Masyarakat Kalsel ini sangat religius, setiap acara keagamaan seperti mulaid selalu diperingatan bersama-sama, acara ini yang memicu harga ayam naik,” ujarnya.
Menurut Maskamian, jika masyarakat terbiasa dengan daging dingin, fluktuasi harga bisa dikontrol karena tidak ada istilah stok kosong atau kekurangan daging ayam akibat tingginya permintaan.
Pedagang atau pengusaha ayam potong juga tidak terburu-buru menjual ayam potong yang sampai batas umurnya karena bisa disimpan dan harga jual tidak anjlok pada saat persediaan banyak.
Pedagang bisa menyesuaikan penjualan dengan permintaan tanpa harus banting karena waktu penjualan lebih lama.
“Daging dingin bukan daging lama, tapi yang baru dipotong lalu disimpan dalam lemari khusus yang kualitas dagingnya sama,” ujar Maskamian mengingatkan. slm
Daging ayam beku yang disimpan dalam lemari khusus (freezer) belum familiar dengan masyarakat Kalimantan Selatan. Mayoritas msyarakat masih memilih ayam segar atau yang sehabis dipotong yang dijual pedagang.
Kebiasaan inilah yang menjadi pemicu fluktuasi harga ayam di tingkat pedagang yang tidak jarang mendadak melonjak karena tingginya permintaan pada musim tertentu seperti menjelang Ramadhan atau peringatan keagaaman.
Kepala Dinas Perikanan Kalsel, Maskamian Anjam mengatakan, seharusnya masyarakat lebih familiar dengan ayam yang didinginkan karena kualitas daging tidak kalah dengan ayam sehabis dipotong.
Bila kebiasaan masyarakat ini tidak berubah, akan selalu terjadi kenaikan harga pada musim tertentu. “Masyarakat Kalsel ini sangat religius, setiap acara keagamaan seperti mulaid selalu diperingatan bersama-sama, acara ini yang memicu harga ayam naik,” ujarnya.
Menurut Maskamian, jika masyarakat terbiasa dengan daging dingin, fluktuasi harga bisa dikontrol karena tidak ada istilah stok kosong atau kekurangan daging ayam akibat tingginya permintaan.
Pedagang atau pengusaha ayam potong juga tidak terburu-buru menjual ayam potong yang sampai batas umurnya karena bisa disimpan dan harga jual tidak anjlok pada saat persediaan banyak.
Pedagang bisa menyesuaikan penjualan dengan permintaan tanpa harus banting karena waktu penjualan lebih lama.
“Daging dingin bukan daging lama, tapi yang baru dipotong lalu disimpan dalam lemari khusus yang kualitas dagingnya sama,” ujar Maskamian mengingatkan. slm
Kasus DBD di Kalsel Berangsur Turun
Banjarmasin, KS
Kasus penyebaran penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di 13 kabupaten/kota se Kalimantan Selatan tiga pekan terakhir munnjukkan angka penurunan dibanding periode sebelumnya.
Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel mencatat penderita DBD selama bulan ini sebanyak 155 kasus, empat penderita diantaranya meninggal dunia. Jumlah ini jauh lebih kecil dibanding bulan Januari yang mencapai 498 kasus dengan korban meninggal dunia sebanyak 16 orang.
“Jadi memang sudah ada penurunan kasus,” beber Kepala Dinkes Kalsel, drg Rosihan Adhani kepada wartawan, Rabu (17/2) usai mengikuti coffee morning pejabat Pemprov Kalsel di aula Kantor Badan Ketahanan Pangan Kalsel, Banjarbaru.
Penyebaran penyakit masih terbilang merata di Kalsel, namun yang dominan ada di Kabupaten Tanah Laut. Sedangkan korban meninggal dunia berasal dari Kota Banjarmasin dua orang, sedangkan Kota Banjarbaru dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) sama-sama satu orang.
Kecenderungan penurunan penyebaran penyakit musin hujan ini lanjut Rosihan Adhani merupakan hasil upaya jajarannya yang giat melakukan antisipasi penularan penyakit yang ditimbulkan nyamuk aedes agepty ini.
“Bahkan kita sempat menyaipkan dua tim yang bertugas melakukan penyemprotan secara mobile,” ujarnya.
Kendati terjadi penurunan, dikatakan pihaknya tetap waspada dengan penyakit ini dan tetap melakukan langkah-langkah antisipasi seperti kegiatan fogging (penyemprotan) dan pemberian obat-obatan.
Terkait tingginya jumlah kasus selama Januari, menurut Rosihan Adhani sesuai prediksi pihaknya. Faktor curah hujan yang tinggi dengan menggenangi berbagai tempat penampungan dan juga jalur air pertumbuhan bibit nyamuk DBD, akan jadi faktor pemicu.
untuk antisipasi, diingatkan Rosihan Adhani, fogging tidak cukup dilakukan kalau tidak dibarengi dengan melakukan aksi 3M yakni mengubur, menguras, dan menutup tempat penampungan air sampai bersih dan menutup rapat tempat penyimpanan air bersih dari nyamuk.
Disarankan kepada masyarakat khususnya anak-anak agar mengurangi jam bermain pada pagi dan sore hari, karena pada saat itulah nyamuk penyebab DBD bisa menyerang bebas korbannya dan nyamuk suka tempat bersuhu udara lembab. slm
Kasus penyebaran penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di 13 kabupaten/kota se Kalimantan Selatan tiga pekan terakhir munnjukkan angka penurunan dibanding periode sebelumnya.
Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel mencatat penderita DBD selama bulan ini sebanyak 155 kasus, empat penderita diantaranya meninggal dunia. Jumlah ini jauh lebih kecil dibanding bulan Januari yang mencapai 498 kasus dengan korban meninggal dunia sebanyak 16 orang.
“Jadi memang sudah ada penurunan kasus,” beber Kepala Dinkes Kalsel, drg Rosihan Adhani kepada wartawan, Rabu (17/2) usai mengikuti coffee morning pejabat Pemprov Kalsel di aula Kantor Badan Ketahanan Pangan Kalsel, Banjarbaru.
Penyebaran penyakit masih terbilang merata di Kalsel, namun yang dominan ada di Kabupaten Tanah Laut. Sedangkan korban meninggal dunia berasal dari Kota Banjarmasin dua orang, sedangkan Kota Banjarbaru dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) sama-sama satu orang.
Kecenderungan penurunan penyebaran penyakit musin hujan ini lanjut Rosihan Adhani merupakan hasil upaya jajarannya yang giat melakukan antisipasi penularan penyakit yang ditimbulkan nyamuk aedes agepty ini.
“Bahkan kita sempat menyaipkan dua tim yang bertugas melakukan penyemprotan secara mobile,” ujarnya.
Kendati terjadi penurunan, dikatakan pihaknya tetap waspada dengan penyakit ini dan tetap melakukan langkah-langkah antisipasi seperti kegiatan fogging (penyemprotan) dan pemberian obat-obatan.
Terkait tingginya jumlah kasus selama Januari, menurut Rosihan Adhani sesuai prediksi pihaknya. Faktor curah hujan yang tinggi dengan menggenangi berbagai tempat penampungan dan juga jalur air pertumbuhan bibit nyamuk DBD, akan jadi faktor pemicu.
untuk antisipasi, diingatkan Rosihan Adhani, fogging tidak cukup dilakukan kalau tidak dibarengi dengan melakukan aksi 3M yakni mengubur, menguras, dan menutup tempat penampungan air sampai bersih dan menutup rapat tempat penyimpanan air bersih dari nyamuk.
Disarankan kepada masyarakat khususnya anak-anak agar mengurangi jam bermain pada pagi dan sore hari, karena pada saat itulah nyamuk penyebab DBD bisa menyerang bebas korbannya dan nyamuk suka tempat bersuhu udara lembab. slm
Kalsel Target Penurunan 50 Persen Kecelakaan Kerja
Banjarmasin, KS
Pemerintah Provinsi (Pemprov) mematok penurunan angka kecelakaan kerja hingga 50 persen dari kasus sebelumnya. Target ini akan dicapai dengan peningkatan sosialisasi kepada perusahaan dan pekerja perihal pentingnya program keselamatan kecelakaan kerja (K3) di lingkungan masing-masing.
“Saat ini kesadaran pengusaha cukup baik, sehingga angka kecelakaan kerja mulai turun, perusahaan juga diberi penghargaan (reward,red) bila berhasil zero incident dalam batas tertentu” ujar Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin kepada wartawan, Senin (15/2) usai melakukan peringatan Hari K3 tahun 2010 di halaman kantornya.
Selanjutnya, bagi pekerja, juga diharapkan meningkatkan displin dalam bekerja yakni menuruti prosedur kerja yang baik dan benar seperti penggunaan alat pengaman (helm), sarung tangan, tutup mulut dan sebagainya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalsel, Kurdiansyah SH menambahkan, tahun 2009 lalu, kasus kecelakaan kerja sebanyak 98 kali, jauh lebih kecil dibanding kasus tahun sebelumnya yang mencapai 200 kasus.
“Tahun ini kita targetkan paling tinggi 50 kasus, turun separohnya,” ujar Kurdiansyah berharap.
Pada acara peringatan, Menteri Tenaga Kerja, Muhaimin Iskandar melalui pidato tertulis yang dibacakan gubernur mengingatkan, 100 tahun ditetapkannya peraturan Keselamatan Kerja tersebut maka hendaknya dijadikan sebagai kebangkitan kedua bangsa Indonesia untuk melaksanakan K3 secara konsekuen dan konsisten berdasarkan perundang-undangan.
Dikatakan lagi, gema daya K3 merupakan strategi menggerakan masyarakat secara berkelanjutan dalam mensukseskan Gerakan Nasional Pembudayaan K3 yang ditujukan pada peningkatan peran aktif masyarakat baik masyarakat umum maupun industri.
Muhaimin mengajak dan mendorong agar kementerian di semua sektor, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, para cendikiawan, organisasi profesi, asosiasi menjadi motivator dan motor penggerak Gema Daya K3 di sektor di masing-masing daerah, guna mendukung tercapainya Indonesia berbudaya K3 tahun 2015 mendatang.
Penyelenggaraan Bulan K3 Nasional 2010, hendaknya diisi dengan berbagai kegiatan positif dan menggalang partisipasi aktif masyarakat untuk terlibat secara efektif membudayakan K3 baik di lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat maupun lingkungan tempat kerja. slm
Pemerintah Provinsi (Pemprov) mematok penurunan angka kecelakaan kerja hingga 50 persen dari kasus sebelumnya. Target ini akan dicapai dengan peningkatan sosialisasi kepada perusahaan dan pekerja perihal pentingnya program keselamatan kecelakaan kerja (K3) di lingkungan masing-masing.
“Saat ini kesadaran pengusaha cukup baik, sehingga angka kecelakaan kerja mulai turun, perusahaan juga diberi penghargaan (reward,red) bila berhasil zero incident dalam batas tertentu” ujar Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin kepada wartawan, Senin (15/2) usai melakukan peringatan Hari K3 tahun 2010 di halaman kantornya.
Selanjutnya, bagi pekerja, juga diharapkan meningkatkan displin dalam bekerja yakni menuruti prosedur kerja yang baik dan benar seperti penggunaan alat pengaman (helm), sarung tangan, tutup mulut dan sebagainya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalsel, Kurdiansyah SH menambahkan, tahun 2009 lalu, kasus kecelakaan kerja sebanyak 98 kali, jauh lebih kecil dibanding kasus tahun sebelumnya yang mencapai 200 kasus.
“Tahun ini kita targetkan paling tinggi 50 kasus, turun separohnya,” ujar Kurdiansyah berharap.
Pada acara peringatan, Menteri Tenaga Kerja, Muhaimin Iskandar melalui pidato tertulis yang dibacakan gubernur mengingatkan, 100 tahun ditetapkannya peraturan Keselamatan Kerja tersebut maka hendaknya dijadikan sebagai kebangkitan kedua bangsa Indonesia untuk melaksanakan K3 secara konsekuen dan konsisten berdasarkan perundang-undangan.
Dikatakan lagi, gema daya K3 merupakan strategi menggerakan masyarakat secara berkelanjutan dalam mensukseskan Gerakan Nasional Pembudayaan K3 yang ditujukan pada peningkatan peran aktif masyarakat baik masyarakat umum maupun industri.
Muhaimin mengajak dan mendorong agar kementerian di semua sektor, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, para cendikiawan, organisasi profesi, asosiasi menjadi motivator dan motor penggerak Gema Daya K3 di sektor di masing-masing daerah, guna mendukung tercapainya Indonesia berbudaya K3 tahun 2015 mendatang.
Penyelenggaraan Bulan K3 Nasional 2010, hendaknya diisi dengan berbagai kegiatan positif dan menggalang partisipasi aktif masyarakat untuk terlibat secara efektif membudayakan K3 baik di lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat maupun lingkungan tempat kerja. slm
Kalsel Target Penurunan 50 Persen Kecelakaan Kerja
Banjarmasin, KS
Pemerintah Provinsi (Pemprov) mematok penurunan angka kecelakaan kerja hingga 50 persen dari kasus sebelumnya. Target ini akan dicapai dengan peningkatan sosialisasi kepada perusahaan dan pekerja perihal pentingnya program keselamatan kecelakaan kerja (K3) di lingkungan masing-masing.
“Saat ini kesadaran pengusaha cukup baik, sehingga angka kecelakaan kerja mulai turun, perusahaan juga diberi penghargaan (reward,red) bila berhasil zero incident dalam batas tertentu” ujar Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin kepada wartawan, Senin (15/2) usai melakukan peringatan Hari K3 tahun 2010 di halaman kantornya.
Selanjutnya, bagi pekerja, juga diharapkan meningkatkan displin dalam bekerja yakni menuruti prosedur kerja yang baik dan benar seperti penggunaan alat pengaman (helm), sarung tangan, tutup mulut dan sebagainya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalsel, Kurdiansyah SH menambahkan, tahun 2009 lalu, kasus kecelakaan kerja sebanyak 98 kali, jauh lebih kecil dibanding kasus tahun sebelumnya yang mencapai 200 kasus.
“Tahun ini kita targetkan paling tinggi 50 kasus, turun separohnya,” ujar Kurdiansyah berharap.
Pada acara peringatan, Menteri Tenaga Kerja, Muhaimin Iskandar melalui pidato tertulis yang dibacakan gubernur mengingatkan, 100 tahun ditetapkannya peraturan Keselamatan Kerja tersebut maka hendaknya dijadikan sebagai kebangkitan kedua bangsa Indonesia untuk melaksanakan K3 secara konsekuen dan konsisten berdasarkan perundang-undangan.
Dikatakan lagi, gema daya K3 merupakan strategi menggerakan masyarakat secara berkelanjutan dalam mensukseskan Gerakan Nasional Pembudayaan K3 yang ditujukan pada peningkatan peran aktif masyarakat baik masyarakat umum maupun industri.
Muhaimin mengajak dan mendorong agar kementerian di semua sektor, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, para cendikiawan, organisasi profesi, asosiasi menjadi motivator dan motor penggerak Gema Daya K3 di sektor di masing-masing daerah, guna mendukung tercapainya Indonesia berbudaya K3 tahun 2015 mendatang.
Penyelenggaraan Bulan K3 Nasional 2010, hendaknya diisi dengan berbagai kegiatan positif dan menggalang partisipasi aktif masyarakat untuk terlibat secara efektif membudayakan K3 baik di lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat maupun lingkungan tempat kerja. slm
Pemerintah Provinsi (Pemprov) mematok penurunan angka kecelakaan kerja hingga 50 persen dari kasus sebelumnya. Target ini akan dicapai dengan peningkatan sosialisasi kepada perusahaan dan pekerja perihal pentingnya program keselamatan kecelakaan kerja (K3) di lingkungan masing-masing.
“Saat ini kesadaran pengusaha cukup baik, sehingga angka kecelakaan kerja mulai turun, perusahaan juga diberi penghargaan (reward,red) bila berhasil zero incident dalam batas tertentu” ujar Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin kepada wartawan, Senin (15/2) usai melakukan peringatan Hari K3 tahun 2010 di halaman kantornya.
Selanjutnya, bagi pekerja, juga diharapkan meningkatkan displin dalam bekerja yakni menuruti prosedur kerja yang baik dan benar seperti penggunaan alat pengaman (helm), sarung tangan, tutup mulut dan sebagainya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalsel, Kurdiansyah SH menambahkan, tahun 2009 lalu, kasus kecelakaan kerja sebanyak 98 kali, jauh lebih kecil dibanding kasus tahun sebelumnya yang mencapai 200 kasus.
“Tahun ini kita targetkan paling tinggi 50 kasus, turun separohnya,” ujar Kurdiansyah berharap.
Pada acara peringatan, Menteri Tenaga Kerja, Muhaimin Iskandar melalui pidato tertulis yang dibacakan gubernur mengingatkan, 100 tahun ditetapkannya peraturan Keselamatan Kerja tersebut maka hendaknya dijadikan sebagai kebangkitan kedua bangsa Indonesia untuk melaksanakan K3 secara konsekuen dan konsisten berdasarkan perundang-undangan.
Dikatakan lagi, gema daya K3 merupakan strategi menggerakan masyarakat secara berkelanjutan dalam mensukseskan Gerakan Nasional Pembudayaan K3 yang ditujukan pada peningkatan peran aktif masyarakat baik masyarakat umum maupun industri.
Muhaimin mengajak dan mendorong agar kementerian di semua sektor, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, para cendikiawan, organisasi profesi, asosiasi menjadi motivator dan motor penggerak Gema Daya K3 di sektor di masing-masing daerah, guna mendukung tercapainya Indonesia berbudaya K3 tahun 2015 mendatang.
Penyelenggaraan Bulan K3 Nasional 2010, hendaknya diisi dengan berbagai kegiatan positif dan menggalang partisipasi aktif masyarakat untuk terlibat secara efektif membudayakan K3 baik di lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat maupun lingkungan tempat kerja. slm
Pejabat Dilarang No Comment
Banjarmasin, KS
Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) akan diberlakukan secara efektif bulan Mei mendatang. UU ini menjamin terhadap hak masyarakat atas informasi publik.
Hak informasi ini diatur dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan kebebasan memperoleh informasi ini diamanatkan pula dalam UU 45 pasal 28 F. Dengan pemberlakuan UU KIP ini, Indonesia menjadi negara ke-5 di Asia dan negara ke-76 di dunia yang telah mengadopsi prinsip KIP.
Setelah UU tentang KIP ini berlaku, pejabat wajib memberikan informasi baik secara priodik maupun insidentil, kecuali informasi yang terkait dengan keamanan, proses hukum, dan privasi yang bersangkutan.
“Nanti (pejabat,red) tidak boleh mengatakan no comment, berdalih rahasia jabatan, atau perintah pimpinan, tidak boleh lagi,” ujar Plt Dirjen SKDI Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Bambang Subiantoro kepada wartawan, Kamis (11/2) pada sela-sela sosialisasi UU N 14 tahun 2008 tentang (KIP) di Hotel Arum Kalimantan.
Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.
Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.
Menurut Bambang, KIP salah satu upaya menekan praktek korupsi. Maraknya kasus korupsi di tanah air dewasa ini tidak terlepas akibat banyak pejabat masih tidak terbuka dengan informasi yang seharusnya publik bisa mendapatkannya.
Sebagai persiapan pemberlakukan UU ini, yang perlu diperhatikan menurut Bambang adalah kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia atau pejabat, dan mekanisme pelayanan.
Kesiapan infrastruktur dimaksus bisa berupa kelengkapan pejabat melalui layanan akses seperti website, kotak surat, SMS, atau sarana apa saja yang sipatnya mudah dipakai dan tidak memberatkan dalam hal biaya.
“Jadi harus mudah dan murah,” tegasnya.
Sosialisasi yang mengundang mahasiswa, tokoh masyarakat, instansi swasta dan pemerintah ini juga menghadirkan Direktur Kelembagaan Komunikasi dan Pemerintahan, Kementerian Kominfo, Subagio selaku nara sumber. slm
Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) akan diberlakukan secara efektif bulan Mei mendatang. UU ini menjamin terhadap hak masyarakat atas informasi publik.
Hak informasi ini diatur dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan kebebasan memperoleh informasi ini diamanatkan pula dalam UU 45 pasal 28 F. Dengan pemberlakuan UU KIP ini, Indonesia menjadi negara ke-5 di Asia dan negara ke-76 di dunia yang telah mengadopsi prinsip KIP.
Setelah UU tentang KIP ini berlaku, pejabat wajib memberikan informasi baik secara priodik maupun insidentil, kecuali informasi yang terkait dengan keamanan, proses hukum, dan privasi yang bersangkutan.
“Nanti (pejabat,red) tidak boleh mengatakan no comment, berdalih rahasia jabatan, atau perintah pimpinan, tidak boleh lagi,” ujar Plt Dirjen SKDI Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Bambang Subiantoro kepada wartawan, Kamis (11/2) pada sela-sela sosialisasi UU N 14 tahun 2008 tentang (KIP) di Hotel Arum Kalimantan.
Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.
Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.
Menurut Bambang, KIP salah satu upaya menekan praktek korupsi. Maraknya kasus korupsi di tanah air dewasa ini tidak terlepas akibat banyak pejabat masih tidak terbuka dengan informasi yang seharusnya publik bisa mendapatkannya.
Sebagai persiapan pemberlakukan UU ini, yang perlu diperhatikan menurut Bambang adalah kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia atau pejabat, dan mekanisme pelayanan.
Kesiapan infrastruktur dimaksus bisa berupa kelengkapan pejabat melalui layanan akses seperti website, kotak surat, SMS, atau sarana apa saja yang sipatnya mudah dipakai dan tidak memberatkan dalam hal biaya.
“Jadi harus mudah dan murah,” tegasnya.
Sosialisasi yang mengundang mahasiswa, tokoh masyarakat, instansi swasta dan pemerintah ini juga menghadirkan Direktur Kelembagaan Komunikasi dan Pemerintahan, Kementerian Kominfo, Subagio selaku nara sumber. slm
Penyandang Cacat Dibantu Peningkatan Keterampilan
Banjarmasin, KS
Pemerintah Provinsi (Pemporv) Kalimantan Selatan (Kalsel) secara bertahap, terus memberikan kesempatan kepada penyandang cacat untuk mendapat pelatihan di bermacam bidang usaha.
Pelatihan ini diberikan kepada mereka yang berpotensi mampu mengembangkan kemampuannya seperti usaha percetakan, desain grafis, teknisi, dan pekerjaanlainnya yang bias dilakukan.
”Kita kirim mereka (penyandang cacat,red) ke Cibinong dan Solo, tiap tahun ada sekitar 12 orang,” ujar Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalsel, Drs Bahriar Hanafi kepada wartawan, Selasa (9/2) sebelum mengikuti pembukaan sosialisasi Pilkada bagi penyandang cacat di Hotel Biuty Banjarmasin.
Meskipun setiap tahun dilakukan, menurut Bahriar Hanafi yang biasa disapa Toto ini, masih banyak yang belum mendapat kesempatan.”Mereka yang diikutkan ini dipilih hanya bagi yang memungkinkan bias bekerja, jadi kita selektif mengirimnya supaya tidak dikembalikan,” ujarnya.
Selanjutnya bagi penyandang cacat yang tidak memungkinkan bekerja, Pemprov Kalsel memberikan santunan Rp300.000 setiap bulannya yang saat ini berjumlah 571 orang se Kalsel.
Senada diungkapkan Gubernur Kalsel Rudy Ariffin pada acara pembukaan. Dikatakan, pihaknya terus meningkatkan perhatian kepada para penyandang cacat bukan hanya dengan memberikan bantuan, tetapi juga pelatihan keterampilan.
Bukti lain perhatian pemerintah adalah melalui pemberian kesempatan untuk memberikan hak suaranya pada Pemilukada Kalsel 2010 sesuai aspirasi dan kehendak nurani mereka.
Di tempat yang sama, Ketua Persatuan Penyandang Cacat Indonesia (PPCI) Kalsel, Sugianor mengakui, tahun belakangan, pemerintah mulai memberikan perhatian kepada para penyandang cacat dengan berbagai macam bantuan dan kesempatan kerja.
Tidak sedikit menurutnya, penyandang cacat yang kini juga menjadi pegawai pemerintah karena berhasil lulus tes di pemerintah provinsi maupun kabupaten. slm
Pemerintah Provinsi (Pemporv) Kalimantan Selatan (Kalsel) secara bertahap, terus memberikan kesempatan kepada penyandang cacat untuk mendapat pelatihan di bermacam bidang usaha.
Pelatihan ini diberikan kepada mereka yang berpotensi mampu mengembangkan kemampuannya seperti usaha percetakan, desain grafis, teknisi, dan pekerjaanlainnya yang bias dilakukan.
”Kita kirim mereka (penyandang cacat,red) ke Cibinong dan Solo, tiap tahun ada sekitar 12 orang,” ujar Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalsel, Drs Bahriar Hanafi kepada wartawan, Selasa (9/2) sebelum mengikuti pembukaan sosialisasi Pilkada bagi penyandang cacat di Hotel Biuty Banjarmasin.
Meskipun setiap tahun dilakukan, menurut Bahriar Hanafi yang biasa disapa Toto ini, masih banyak yang belum mendapat kesempatan.”Mereka yang diikutkan ini dipilih hanya bagi yang memungkinkan bias bekerja, jadi kita selektif mengirimnya supaya tidak dikembalikan,” ujarnya.
Selanjutnya bagi penyandang cacat yang tidak memungkinkan bekerja, Pemprov Kalsel memberikan santunan Rp300.000 setiap bulannya yang saat ini berjumlah 571 orang se Kalsel.
Senada diungkapkan Gubernur Kalsel Rudy Ariffin pada acara pembukaan. Dikatakan, pihaknya terus meningkatkan perhatian kepada para penyandang cacat bukan hanya dengan memberikan bantuan, tetapi juga pelatihan keterampilan.
Bukti lain perhatian pemerintah adalah melalui pemberian kesempatan untuk memberikan hak suaranya pada Pemilukada Kalsel 2010 sesuai aspirasi dan kehendak nurani mereka.
Di tempat yang sama, Ketua Persatuan Penyandang Cacat Indonesia (PPCI) Kalsel, Sugianor mengakui, tahun belakangan, pemerintah mulai memberikan perhatian kepada para penyandang cacat dengan berbagai macam bantuan dan kesempatan kerja.
Tidak sedikit menurutnya, penyandang cacat yang kini juga menjadi pegawai pemerintah karena berhasil lulus tes di pemerintah provinsi maupun kabupaten. slm
Ribuan Warga Kalsel Hadiri Haul Guru Bangil
Banjarmasin, KS
Antusias warga Kalimantan Selatan (Kalsel) terhadap ulama kharismatik Almukarram KH Muhammad Syarwani Abdan (alm) atau biasa disapa Guru Bangil bisa dibilang luar biasa.
Terbukti, ribu jemaah asal Banua ini memadati komplek Pondok Pesantren Datu Kalampayan di Jalan Mujair Kampung Kauman Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur untuk mengikuti prosesi peringatan wafat (haul) ke 21 ulama kelahiran Martapura Kabupaten Banjar (Kalsel) ini yang puncaknya gelar, Minggu (7/2).
Kehadiran ribuan umat Islam dari berbagai daerah, termasuk Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) ini juga disaksikan pejabat daerah seperti Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin dan Bupati Banjar, Gusti Khairul Saleh, dan para habaib dan ulama serta tokoh agama dan masyarakat dari berbagai daerah.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Kalsel, Ahmad Fauzan Saleh mengatakan, keinginan warga Banjar mendatangi prosesi haul Guru Bangil terus bertambah setiap tahun.
Tahun ini, Pemprov Kalsel menerima permintaan bantuan pengiriman atau biaya transportasi keberangkatan mencapai 3.000 orang, namun hanya ratusan yang bisa dikabulkan.
“Yang berangkat ada 1.188 orang, sebagian biaya dibantu kita (Pemprov Kalsel,red), partisipasi pengusaha, dan ada yang biaya sendiri,” ujarnya kepada wartawan, Sabtu lalu.
Sementara, gubernur mengaku kagum terhadap rasa kecintaan warga Kalsel terhadap ulama KH Muhammad Syarwani Abdan (alm) ini yang terbukti antusiasnya warga untuk hadir di acara haul setiap tahun.
“Waktu saya menjabat sebagai Bupati Banjar, yang ikut kira-kira duaratusan, tahun lalu (2009,red) yang ikut sekitar 400 orang, tahun ini jadi ribuan, luar biasa,” puji gubernur yang sempat bersilaturrahmi dengan para jemaah di gedung Ekspo Jatim, Surabaya, Sabtu malam.
Untuk diketahui, acara diisi dengan penjelasan manaqib (sejarah,red) KH Syarwani Abdan yang dibacakan salah satu keturunannya sejak muda muda sampai wafat.
Diceritakan, di usia muda, setelah menuntut ilmu di Pondok Pesantren Darussalam Martapura KH Syarwani Abdan bermukim di Bangil untuk menuntut ilmu agama kepada ulama-ulama yang berada di wilayah itu seperti KH Muhdar Gondang Bangil, KH Bajuri Bangil, KH Ahmad Jufri pasuruan serta KH Abu Hasan Wetan Alun Bangil.
Di usia 16 tahun, KH Muhammad Syarwani Abdan berangkat ke Mekkah guna meneruskan menuntut ilmu bersama saudara sepupunya, Al-Alimul Allamah KH Sya’rani Arif dengan bimbingan dan pengawasan penuh dari paman beliau Al-Alimul Allamah KH Muhammad Kasyful Anwar.
Selama di Mekkah, KH Syarwani Abdan belajar dengan berbagai para ulama yang ada di kota tersebut seperti Sekh Sayyid Muhammad Amin Al-Kutbi, Sekh Sayyid Ali- Almaliki, Sekh Umar Hamdan, Sekh Muhammad Alwi, Sekh Hasan Masy’syat, Sekh Abdullah Al-Bukhari Sekh Saifullah Ad-Dakistani, Sekh Syafii Kedah, Sekh Sulaiman Ambon serta Sekh Ahyat Bogor.
Melalui kecerdasan dan kepintaran yang dimilikinya, hanya dalam beberapa tahun menuntut ilmu di Mekkah KH Syarwani Abdan dan KH Sya’rani Arif dikenal oleh para teman seangkatan serta para guru-gurunya sebagai santri yang cerdas dan pandai serta tawadu dalam menuntut ilmu serta taat terhadap guru-gurunya.
KH Syarwani Abdan dan KH Sya’rani Arif dikenal dengan sebutan Dua Mutiara dari Banjar. Setelah 10 tahun menuntut ilmu di Kota Mekkah KH. Syarwani Abdan dan KH. Sya’rani Arif pulang ke Indonesia.
Saat berada di Tanah Air, KH Syarwani Abdan menggelar pengajian majlis ta’lim di rumah dan mengajar di pondok pesantren Darussalam Martapura, sedangkan di Bangil ia juga menggelar pengajian untuk kalangan umum dan khusus juga untuk para kalangan alim ulama di kota Bangil.
Dan pada tahun 1970 KH. Syarwani Abdan mendirikan sebuah pondok pesantren di wilayah Bangil yang diberi nama Pondok Pesantren Datu Kelampayan, KH. Syarwani Abdan wafat pada tanggal 11 September 1989 sekitar pukul 19.00 WIB dalam usia 76 tahun dan beliau dimakamkan di Bangil. slm
Antusias warga Kalimantan Selatan (Kalsel) terhadap ulama kharismatik Almukarram KH Muhammad Syarwani Abdan (alm) atau biasa disapa Guru Bangil bisa dibilang luar biasa.
Terbukti, ribu jemaah asal Banua ini memadati komplek Pondok Pesantren Datu Kalampayan di Jalan Mujair Kampung Kauman Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur untuk mengikuti prosesi peringatan wafat (haul) ke 21 ulama kelahiran Martapura Kabupaten Banjar (Kalsel) ini yang puncaknya gelar, Minggu (7/2).
Kehadiran ribuan umat Islam dari berbagai daerah, termasuk Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) ini juga disaksikan pejabat daerah seperti Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin dan Bupati Banjar, Gusti Khairul Saleh, dan para habaib dan ulama serta tokoh agama dan masyarakat dari berbagai daerah.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Kalsel, Ahmad Fauzan Saleh mengatakan, keinginan warga Banjar mendatangi prosesi haul Guru Bangil terus bertambah setiap tahun.
Tahun ini, Pemprov Kalsel menerima permintaan bantuan pengiriman atau biaya transportasi keberangkatan mencapai 3.000 orang, namun hanya ratusan yang bisa dikabulkan.
“Yang berangkat ada 1.188 orang, sebagian biaya dibantu kita (Pemprov Kalsel,red), partisipasi pengusaha, dan ada yang biaya sendiri,” ujarnya kepada wartawan, Sabtu lalu.
Sementara, gubernur mengaku kagum terhadap rasa kecintaan warga Kalsel terhadap ulama KH Muhammad Syarwani Abdan (alm) ini yang terbukti antusiasnya warga untuk hadir di acara haul setiap tahun.
“Waktu saya menjabat sebagai Bupati Banjar, yang ikut kira-kira duaratusan, tahun lalu (2009,red) yang ikut sekitar 400 orang, tahun ini jadi ribuan, luar biasa,” puji gubernur yang sempat bersilaturrahmi dengan para jemaah di gedung Ekspo Jatim, Surabaya, Sabtu malam.
Untuk diketahui, acara diisi dengan penjelasan manaqib (sejarah,red) KH Syarwani Abdan yang dibacakan salah satu keturunannya sejak muda muda sampai wafat.
Diceritakan, di usia muda, setelah menuntut ilmu di Pondok Pesantren Darussalam Martapura KH Syarwani Abdan bermukim di Bangil untuk menuntut ilmu agama kepada ulama-ulama yang berada di wilayah itu seperti KH Muhdar Gondang Bangil, KH Bajuri Bangil, KH Ahmad Jufri pasuruan serta KH Abu Hasan Wetan Alun Bangil.
Di usia 16 tahun, KH Muhammad Syarwani Abdan berangkat ke Mekkah guna meneruskan menuntut ilmu bersama saudara sepupunya, Al-Alimul Allamah KH Sya’rani Arif dengan bimbingan dan pengawasan penuh dari paman beliau Al-Alimul Allamah KH Muhammad Kasyful Anwar.
Selama di Mekkah, KH Syarwani Abdan belajar dengan berbagai para ulama yang ada di kota tersebut seperti Sekh Sayyid Muhammad Amin Al-Kutbi, Sekh Sayyid Ali- Almaliki, Sekh Umar Hamdan, Sekh Muhammad Alwi, Sekh Hasan Masy’syat, Sekh Abdullah Al-Bukhari Sekh Saifullah Ad-Dakistani, Sekh Syafii Kedah, Sekh Sulaiman Ambon serta Sekh Ahyat Bogor.
Melalui kecerdasan dan kepintaran yang dimilikinya, hanya dalam beberapa tahun menuntut ilmu di Mekkah KH Syarwani Abdan dan KH Sya’rani Arif dikenal oleh para teman seangkatan serta para guru-gurunya sebagai santri yang cerdas dan pandai serta tawadu dalam menuntut ilmu serta taat terhadap guru-gurunya.
KH Syarwani Abdan dan KH Sya’rani Arif dikenal dengan sebutan Dua Mutiara dari Banjar. Setelah 10 tahun menuntut ilmu di Kota Mekkah KH. Syarwani Abdan dan KH. Sya’rani Arif pulang ke Indonesia.
Saat berada di Tanah Air, KH Syarwani Abdan menggelar pengajian majlis ta’lim di rumah dan mengajar di pondok pesantren Darussalam Martapura, sedangkan di Bangil ia juga menggelar pengajian untuk kalangan umum dan khusus juga untuk para kalangan alim ulama di kota Bangil.
Dan pada tahun 1970 KH. Syarwani Abdan mendirikan sebuah pondok pesantren di wilayah Bangil yang diberi nama Pondok Pesantren Datu Kelampayan, KH. Syarwani Abdan wafat pada tanggal 11 September 1989 sekitar pukul 19.00 WIB dalam usia 76 tahun dan beliau dimakamkan di Bangil. slm
Banyak Masyarakat kurang Pahami Kusta
Banjarmasin, KS
Kepala Dinas Kesehatan Kalsel Rosihan Adhani mengatakan, pemahaman masyarakat terhadap penyakit kusta masih kurang. Banyak orang salah mengartikan penyakit yang disebabkan infeksi mycobacterium ini sehingga bertindak salah.
Para penderita kusta tidak sedikit merasa malu atau enggan melakukan pengobatan atau periksa di tempat layanan kesehatan seperti Puskesmas, sehingga sering ditemukan penderita yang terlanjur parah.
Bahkan menurut Rosihan Adhani, masih ada orang menganggap penyakit kusta ini sebagai kutukan atau keturunan, sehingga penderita sering dikucilkan atau didiskriminasi dari pergaulan.
“Kalau (mantan penderita,red) jualan, tidak dibeli jualannya karena takur tertular,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (5/2).
Dikatakan lagi, sampai saat ini penyebab penularan kusta yang pasti belum diketahui, namun para ahli mengatakan, penyakit kusta dapat ditularkan melalui saluran pernafatan dan juga kulit.
“Kusta memang penyakit menular, tapi tidak mudah menular, perlu waktu yang lama,” ujarnya mengingatkan.
Penderita kusta mayoritas dari masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang kurang paham arti kebersihan lingkungan.padahal, ini merupakan faktor penyebab penyakit kusta selain kuman.
Di Kalsel, saat ini diperkirakan terdapat 252 penderita kusta, 68 orang diantaranya merupakan kasus baru.
Jumlah penderita kusta sebanyak itu merupakan data 2009, dan 92,65 persen di antaranya merupakan kusta jenis "multi basiler" (MB) atau basah. Sedangkan sisanya, 8,82 persen kusta pada anak-anak, dan cacat tingkat II mencapai 11,76 persen, dengan prevalensi 0,78 per 10.000 penduduk.
Menurut dia, kusta basah merupakan kusta yang dapat menular, sehingga penderita harus berobat secara teratur sampai sembuh seperti dianjurkan dokter. Tanda-tanda kusta basah yakni terdapat bercak putih kemerahan yang tersebar satu-satu atau merata di seluruh permukaan kulit badan.
Selain itu, terjadi penebalan dan pembengkakan pada bercak. Pada permukaan bercak, sering ada rasa bila disentuh dengan kapas, dan pada permulaannya, tanda dari jenis kusta basah sering terdapat pada cuping telinga dan muka.
”Dibanding tahun-tahun sebelumnya, prevalensi kusta di Kalsel terus menurun,” ujar Rosihan Adhani lagi.
Tahun 2000 lalu, angka prevalensi penyakit kusta di Kalsel mencapai 2,7 per 10.000 penduduk. Kemudian pada akhir 2005, jajaran kesehatan Kalsel berhasil menurunkan angka kesakitan prevalensinya menjadi 1,0 per 10.000 penduduk. Sedangkan pada 2009 pervalensinya tersisa 0,78 per 10.000 penduduk.
Penurunan ini merupakan hasil kerja keras pihaknya bersama masyarakat yang antara lain dengan meningkatnya temuan kasus dini dengan kontak survei.
”Kita juga melakukan seminar tentang kusta, talk show, penyebaran informasi, dan jalan sehat bersama orang yang pernah menderiat kusta,” ujarnya. slm
Kepala Dinas Kesehatan Kalsel Rosihan Adhani mengatakan, pemahaman masyarakat terhadap penyakit kusta masih kurang. Banyak orang salah mengartikan penyakit yang disebabkan infeksi mycobacterium ini sehingga bertindak salah.
Para penderita kusta tidak sedikit merasa malu atau enggan melakukan pengobatan atau periksa di tempat layanan kesehatan seperti Puskesmas, sehingga sering ditemukan penderita yang terlanjur parah.
Bahkan menurut Rosihan Adhani, masih ada orang menganggap penyakit kusta ini sebagai kutukan atau keturunan, sehingga penderita sering dikucilkan atau didiskriminasi dari pergaulan.
“Kalau (mantan penderita,red) jualan, tidak dibeli jualannya karena takur tertular,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (5/2).
Dikatakan lagi, sampai saat ini penyebab penularan kusta yang pasti belum diketahui, namun para ahli mengatakan, penyakit kusta dapat ditularkan melalui saluran pernafatan dan juga kulit.
“Kusta memang penyakit menular, tapi tidak mudah menular, perlu waktu yang lama,” ujarnya mengingatkan.
Penderita kusta mayoritas dari masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang kurang paham arti kebersihan lingkungan.padahal, ini merupakan faktor penyebab penyakit kusta selain kuman.
Di Kalsel, saat ini diperkirakan terdapat 252 penderita kusta, 68 orang diantaranya merupakan kasus baru.
Jumlah penderita kusta sebanyak itu merupakan data 2009, dan 92,65 persen di antaranya merupakan kusta jenis "multi basiler" (MB) atau basah. Sedangkan sisanya, 8,82 persen kusta pada anak-anak, dan cacat tingkat II mencapai 11,76 persen, dengan prevalensi 0,78 per 10.000 penduduk.
Menurut dia, kusta basah merupakan kusta yang dapat menular, sehingga penderita harus berobat secara teratur sampai sembuh seperti dianjurkan dokter. Tanda-tanda kusta basah yakni terdapat bercak putih kemerahan yang tersebar satu-satu atau merata di seluruh permukaan kulit badan.
Selain itu, terjadi penebalan dan pembengkakan pada bercak. Pada permukaan bercak, sering ada rasa bila disentuh dengan kapas, dan pada permulaannya, tanda dari jenis kusta basah sering terdapat pada cuping telinga dan muka.
”Dibanding tahun-tahun sebelumnya, prevalensi kusta di Kalsel terus menurun,” ujar Rosihan Adhani lagi.
Tahun 2000 lalu, angka prevalensi penyakit kusta di Kalsel mencapai 2,7 per 10.000 penduduk. Kemudian pada akhir 2005, jajaran kesehatan Kalsel berhasil menurunkan angka kesakitan prevalensinya menjadi 1,0 per 10.000 penduduk. Sedangkan pada 2009 pervalensinya tersisa 0,78 per 10.000 penduduk.
Penurunan ini merupakan hasil kerja keras pihaknya bersama masyarakat yang antara lain dengan meningkatnya temuan kasus dini dengan kontak survei.
”Kita juga melakukan seminar tentang kusta, talk show, penyebaran informasi, dan jalan sehat bersama orang yang pernah menderiat kusta,” ujarnya. slm
Dana Bantuan Parpol Wajib Audit KPK
Banjarmasin, KS
Partai politik (parpol) pemenang Pemilu legislatif 2009 atau peraih kursi di DPRD Kalsel, baru bisa mencairkan bantuan dana Pemerintah Provinsi (pemprov) setelah menjalani audit Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dana serupa sebelumnya.
“Kalua laporan hasil audit (BPKP Perwakilan Kalsel,red) belum ada, dana (bantuan Pemprov untuk parpol,red) tidak bisa kita keluarkan,” ujar Kepala Badan Kesbangpol Linmas Kalsel, Drs Fachruddin, Kamis (4/2).
Bantuan dana untuk parpol pemenang Pemilu atau peraih kursi di DPRD pada tahun anggaran 2009 senilai Rp1,1 miliar sudah diserahkan dengan pola pembagian tiap anggota DPRD dijatah Rp20juta.
Tahun sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, pembagian dana disesuaikan jumlah suara sah yang diperoleh masing-masing parpol.
“Tiap suara sah yang diperoleh parpol dijatah Rp822,70. Bila dikalikan dengan suara sah sekitar 1,3 juta, berarti ada sekitar Rp1,075 miliar dana yang kita keluarkan nantinya,” ujar Fachruddin.
Penetapan ini menurut Fachruddin dinilai lebih adil dibanding cara perhitungan sebelumnya. Pada cara lama, jumlah suara yang diperoleh anggota dewan tidak sama satu dengan yang lainnya.
Sampai sekarang lanjutnya, belum satu pun parpol yang menyampaikan permohonan pencairan dana bantuan yang disertai hasil audit BPKP dimaksud. “Kita tidak membatasi sampai kapan, dananya tetap ada karena itu hak mereka (parpol,red), tapi kita jelas tidak akan mencairkannya bila tidak ada audit itu,” tegasnya lagi.
Ditanya kemungkinan menambah dana bantuan ini, menurut Fachruddin sulit dilakukan karena ketentuan ini bersipat nasional. Pihaknya bahkan pernah menyampaikan usul soal ini kep pihak Departemen Dalam Negeri.
“Dilematis, kalau kita tambah sepuluh rupiah saja, bagi daerah lain seperti Jatim, akan sangat besar pengaruhnya (tambahan anggaran,red), sementara jumlah itu masih terlalu sedikit,” ujar Fachruddin. slm
Partai politik (parpol) pemenang Pemilu legislatif 2009 atau peraih kursi di DPRD Kalsel, baru bisa mencairkan bantuan dana Pemerintah Provinsi (pemprov) setelah menjalani audit Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dana serupa sebelumnya.
“Kalua laporan hasil audit (BPKP Perwakilan Kalsel,red) belum ada, dana (bantuan Pemprov untuk parpol,red) tidak bisa kita keluarkan,” ujar Kepala Badan Kesbangpol Linmas Kalsel, Drs Fachruddin, Kamis (4/2).
Bantuan dana untuk parpol pemenang Pemilu atau peraih kursi di DPRD pada tahun anggaran 2009 senilai Rp1,1 miliar sudah diserahkan dengan pola pembagian tiap anggota DPRD dijatah Rp20juta.
Tahun sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, pembagian dana disesuaikan jumlah suara sah yang diperoleh masing-masing parpol.
“Tiap suara sah yang diperoleh parpol dijatah Rp822,70. Bila dikalikan dengan suara sah sekitar 1,3 juta, berarti ada sekitar Rp1,075 miliar dana yang kita keluarkan nantinya,” ujar Fachruddin.
Penetapan ini menurut Fachruddin dinilai lebih adil dibanding cara perhitungan sebelumnya. Pada cara lama, jumlah suara yang diperoleh anggota dewan tidak sama satu dengan yang lainnya.
Sampai sekarang lanjutnya, belum satu pun parpol yang menyampaikan permohonan pencairan dana bantuan yang disertai hasil audit BPKP dimaksud. “Kita tidak membatasi sampai kapan, dananya tetap ada karena itu hak mereka (parpol,red), tapi kita jelas tidak akan mencairkannya bila tidak ada audit itu,” tegasnya lagi.
Ditanya kemungkinan menambah dana bantuan ini, menurut Fachruddin sulit dilakukan karena ketentuan ini bersipat nasional. Pihaknya bahkan pernah menyampaikan usul soal ini kep pihak Departemen Dalam Negeri.
“Dilematis, kalau kita tambah sepuluh rupiah saja, bagi daerah lain seperti Jatim, akan sangat besar pengaruhnya (tambahan anggaran,red), sementara jumlah itu masih terlalu sedikit,” ujar Fachruddin. slm
Langganan:
Postingan (Atom)
