Dana Pendidikan Rawan Penyelewengan

Banjarmasin, KS Alokasi 20 persen dari APBD ditambah APBN, membuat dana pendidikan Kalsel tahun depan mencapai 740 miliar. Dana tersebut akan dipakai untuk perbaikan kualitas pendidikan di wilayah ini. Namun diingatkan, jumlah dana yang terdiri dari alokasi daerah sekitar 240 miliar ditambah alokasi khusus Rp100 miliar dan sisanya dari pemerintah pusat sekitar Rp500 miliar, rawan terhadap penyelewengan atau kesalahan penggunaannya. Itu sebabnya, gubernur meminta dinas pendidikan ekstra hati hati menggunakan dana tersebut dan belum lama tadi dia memanggil kepala dinas bersangkutan untuk ditanyai kesiapannya. "Dengan agak gemetaran, pak Humaidi (Kepala Dinas Pendidikan Kalsel,red) menyatakan siap," ujarnya dihadapan pensiunan guru saat menggelar acara reuni reuni, Selasa (11/11), di Mahligai Pancasila. Peruntukan pembangunan fasilitas pendidikan antara lain untuk Fakultas Kedokteran Gigi maupun purna sarjana (S3), termasuk mess PGRI. Kemudian Rp100 miliar di antaranya dialokasikan khusus untuk memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan seperti gedung sekolah yang rusak. Anggaran juga akan dipergunakan untuk empat program prioritas berupa penuntasan program buta aksara, penuntasan wajib belajar sembilan tahun, perbaikan sarana dan prasarana sekolah, dan peningkatan mutu guru. "Ini sangat penting dalam peningkatan kualitas pendidikan di daerah, terutama memperbaiki indeks pembangunan manusia (IPM) yang hingga kini masih belum mengalami perbaikan," jelas Rudy. Rudy Ariffin menambahkan, peningkatan mutu guru juga menjadi prioritas penting, karena merekalah yang mendidik dan mencerdaskan generasi muda, sehingga kualitas guru menjadi jaminan perbaikan pendidikan di daerah ini. "Ini menyangkut kompetensi dan strata pendidikan, sehingga para guru juga perlu disekolahkan," katanya. para guru kini lebih beruntung, mengingat penghasilannya jauh lebih baik dibandingkan dulu karena minimal mendapatkan gaji Rp2 juta hingga Rp3 juta per bulan. "Belum lagi tunjangan kesejahteraan, tunjangan guru di daerah terpencil, maupun mereka yang telah mendapatkan sertifikasi, yang nilainya sama dengan satu bulan gaji," ujarnya.(slm)