23 September 2008
Snow World Hadir di Banjarbaru
22 September 2008
PTN Jangan seperti Pukat Harimau Ya.......
Rapat Kopertis Wilayah VII, VIII dan XI di Surabaya tanggal 25-56 Agustus lalu dan hasil rapat koordinasi PTS di bawah Kopertis Wilayah XI sepakat meminta kalangan PTN se Kalimantan agar membatasi penerimaan mahasiswa di lingkungan masing masing.
Para rektor diminta tidak memaksakan diri dalam menerima mahasiswa baru, melainkan disesuaikan dengan kapasitas rasio antara jumlah dosen dengan mahasiswanya sesuai perundang undangan yang berlaku.
“Walaupun terlambat, kami minta para rektor PTN se Kalimantan bisa membatasi penerimaanmahasiswa baru,sehingga PTS yang ada di Kopertis Wilayah XI tidak tutup,” ujar Ketua Koordinator Kopertis Wilayah XI, Prof Dr Ir H Sipon Muladi melalui surat himbauannya.
PTN dimaksud adalah PTN Universitas Mulawarman (Kaltim), Universitas Lambung Mangkurat (Kalsel), Universitas Palangkaraya (Kalteng) dan Universitas Tanjung Pura (Kalbar).
Secara terpisah, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia (STIMI) Banjarmasin, Drs H Gusti Suryasari R MM menilai positif seruan pihak Kopertis Wilayah XI tersebut.
“Apa yang dilakukan Kopertis merupakan terobosan berani untuk meminta rektor membatasi penerimaan mahasiswa baru,” ujarnya.
Hal itu lanjutnya, sesuia dengan kondisi PTS PTS yang ada dansetiap tahun selalu mengalami penurunan jumlah mahasiswa baru yang masuk. Padahal, biaya kuliah dan SPP tidak dinaikkan.
Mengutip pernyataan Sipon Muladi, hal ini berdampak kurang efektif terhadap aset PTS yang ada karena minimnya mahasiswa yang masuk ke PTS, tapi lebih memilih PTN atau kuliah ke luar daerah seperti Yogyakarya, Malang, Surabaya,Bogor, Jakarta atau Bandung.
Lebih jauh Suryasari meminta pihak PTN tidak bersikap seperti “Pukat Harimau” dalam menjaring mahasiswa baru. Karena setelah menyeleksi dari sekolah, seleksi umum, ditambah lagi dengan cara lain yang memungkinkan mahasiswa tidak lulus dapat kuliah di PTN dengan waktu yang berbeda.
“Ujung ujungnya kan digabung juga mahasiswanya, jadiPTN seperti “Pukat Harimau,” semuanya dijaring,” keluhnya.(slm)
21 September 2008
Pasar Murah Jangan Salah Sasaran Dong!
Anggaran Pendidikan Terancam Kurang 20 Persen
Alokasi anggaran pendidikan di Kalimantan Selatan (Kalsel) tampaknya terancam kurang dari 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2009 provinsi setempat.
"Padahal sudah digembar-gemborkan anggaran pendidikan di provinsi berpenduduk sekitar 3,5 juta jiwa tersebut rencananya 20 persen dari APBD Kalsel 2009," kata Ketua Komisi IV bidang Kesra DPRD Kalsel, H Nurdin HB BA.
Wakil rakyat dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengungkapkan, alokasi anggaran untuk Dinas Pendidikan (Disdik) Kalsel pada APBD 2009 direncanakan sekitar Rp240 miliar.
"Besaran alokasi anggaran itu terungkap saat rapat kerja (raker) komisinya yang juga membidangi pendidikan dengan jajaran Disdik Kalsel pada Sabtu (20/9 lalu)," katanya.
Didampingi rekan sesama anggota Komisi IV, Dra Hj Nur Izatil Hasahan (Fraksi Partai Golkar) dan H M Alwi Hasbi Mahbara (Fraksi Partai Bulan Bintang), ia mengatakan anggaran sebesar itu itu menunjukkan alokasi pendidikan (Disdik) belum mencapai 20 persen.
Berdasarkan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang kini sedang pembahasan DPRD Kalsel, Rancangan APBD 2009 provinsi tersebut sekitar Rp1,6 triliun atau mengalami kenaikan dibandingkan APBD 2008 Rp1,5 triliun lebih.
"Jadi, kalau melihat perbandingan prosentase dengan Rancangan APBD 2009, maka untuk mencapai 20 persen, maka alokasi anggaran pendidikan Kalsel pada tahun anggaran tersebut seharusnya paling tidak sekitar Rp350 miliar," katanya.
Namun, kata alumnus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin itu, alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD setempat diharapkan dapat segera terwujud di Kalsel sesuai amanat Undang Undang.
"Kalau tidak memungkinkan, setidaknya untuk mencapai besaran 20 persen harus dirangkum dengan anggaran pendidikan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lain, yang penggunaannya harus betul-betul efektif untuk keperluan pendidikan guna peningkatan sumber daya manusia," katanya.
Mendagri Atur Belanja Fungsi Pendidikan
Terkait dengan dana pendidikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) H Mardiyanto melalui surat Nomor 903/2706/SJ perihal pendanaan pendidikan 20 persen pada tahun 2009 mengirimkan surat edaran kepada gubernur dan bupati/walikota.
Dalam surat itu Mendagri mengatur belanja fungsi pendidikan dan belanja daerah sebagai dasar penetapan besaran alokasi 20 persen. Hal itu disampaikan Ketua Panitia Anggaran (Panggar) H Ma'wah Masykur kepada Barito Post, Sabtu (20/9).
Dijelaskan, alokasi belanja fungsi pendidikan itu ada dua hal yakni belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung seperti honor/upah, barang dan jasa serta belanja modal pada dinas pendidikan. Namun tidak termasuk belanja kedinasan. Sedangkan belanja tidak langsung terdiri dari enam hal yakni pertama meliputi gaji tenaga guru, pamong belajar, fasilitator, pengawas sekolah, dan mata pelajaran dan sebutan kekhususan lainnya.
Kedua, gaji pegawai negeri sipil (PNS) dinas pendidikan, lalu bantuan keuangan kabupaten/kota untuk fungsi pendidikan, hibah untuk fungsi pendidikan, bantuan sosial seperti bea siswa dan keenam adalah otonomi khusus untuk fungsi pendidikan (NAD dan Papua).
"Dari total belanja daerah merupakan total belanja seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak termasuk alokasi anggaran untuk kegiatan lanjutan yang belum selesai tahun sebelumnya," ingatnya.
Dia menjelaskan, besaran alokasi fungsi pendidikan sebesar 20 persen diperhitungkan dari total belanja fungsi pendidikan. Ma'wah mencontohkan, dari perhitungan Mendagri, apabila APBD Provinsi mencapai Rp1,5 Triliun, maka komponen belanja langsung pada disdik mesti Rp246miliar.
Hal terdiri dari belanja A1-A20 Rp120 miliar, dan belanja tidak langsung Rp126 miliar.Kemudian untuk belanja tidak langsung pada disdik Rp10 miliar. Terdiri dari gajjih PNS Rp5miliar, dan honoran Rp5miliar.
Sedangkan belanja tak langsung pada SKPKD totalnya Rp42miliar. Terdiri dari bantuan keuangan untuk kabupaten/kota Rp25 miliar, dan hibah Rp15miliar, serta bantuan sosial Rp2miliar.
Selanjutnya untuk anggaran fungsi pendidikan termasuk gaji pendidik Rp298miliar. "Dengan demikian dari total Rp1,5 Triliun dikurangi pekerjaan lanjutan yang belum selesai tahun 2008 Rp10miliar, berarti terdapat Rp1.490 Triliun,"sebutnya. Karena rasio anggaran fungsi pendidikan dibagi total belanja daerah dan pekerjaan lanjutan dikalikan 100 persen, berarti sudah 20 persen. (slm)
THR untuk Tingkatkan Kinerja
Gelombang Laut Tiga Meter
19 September 2008
Kualifikasi Guru Selesai sebelum 2015
STANDAR- Standar kualifikasi guru sesuai UU, minimal untuk guru TK/RA dan SD berpendidikan Diploma dua (D2), guru SLTP harus D3 dan guru SLTA memiliki ijazah Strata/Sarjana satu (S1) atau D4. (foto doc/brt)
Banjarmasin, KS
Pemprov Kalsel mentargetkan peningkatan kualifikasi guru tersisa 11 ribu orang diharapkan selesai lebih awal sebelum batas
waktu tahun 2015. "Kalau dilihat dari segi target pemenuhan kualifikasi maka bisa tercapai lebih awal, tidak harus sampai batas waktu maksimal tahun 2015", kata Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kalsel Drs H Humaidi Syukri, Jum`at.
Pada tahun 2003 guru di Kalsel yang belum memenuhi standar minimal kualifikasi sebagaimana disayaratkan UU Guru dan Dosen, tercatat 21.117 orang untuk semua tingkatan dari TK/RA hingga Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sampai Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).
Kalau dari rentang peningkatan kualifikasi guru di Kalsel sejak 2005 hingga 2008, maka kemungkinan untuk mencapai target terpenuhinya kualifikasi guru sesuai standar yang disyaratkan UU Guru dan Dosen, tidak mesti 2015, tapi paling lambat sekitar tahun 2013, lanjutnya.
Standar kualifikasi guru sesuai Undang-Undang Guru dan Dosen, minimal untuk guru TK/RA dan SD berpendidikan Diploma dua (D2), guru SLTP harus D3 dan guru SLTA memiliki ijazah Strata/Sarjana satu (S1) atau D4.
Mengenai pemberitaan puluhan ribu guru di Kalsel tak layak mengajar, mantan Kepala Sekolah Insan Cita Banjarmasin, memberikan klarfikasi, mereka (para guru) tersebut bukan tak layak mengajar, tapi belum memenuhi standar kualifikasi sebagaimana dimaksud UU Guru dan Dosen.
"Kemudian jumlah puluhan ribu atau tepatnya 21.117 orang guru yang belum memenuhi standar kualifikasi dimaksud berdasarkan data 2003, namun dalam perjalanan selama lima tahun atau sesudah penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) mengenai pendidikan, jumlah tersebut berkurang sekitar 10.000 orang," katanya.
Pasalnya setelah penandatangan MoU (nota kesepahaman) antara Pemerintah Provinsi (Gubernur & Ketua DPRD), Pemerintah Kabupaten/Kota (Bupati/Walikota & Ketua DPRD) dengan Menteri Pendidikan Nasional, dilakukan percepatan peningkatan standar kualifikasi guru, demikian Humaidi.
Dari data 2003 sejumlah guru di Kalsel yang belum memenuhi standar kualifikasi untuk TK/RA 4.005 orang, SD 11.464 orang, SMP 3.346 orang dan untuk SLTA 2.362 orang.
Dalam kesempatan terpisah, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kalsel, Drs.H.Dahri serta mantan Kepala Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan provinsi tersebut, mengaku, tersinggung dengan pemberitaan 21.117 guru di provinsinya tak layak mengajar.
"Kalau mereka itu tak layak mengajar, tapi kenapa masih dibiarkan mengajar. Karena dikhawatirkan kalau guru tak layak mengajar tetap dibiarkan mengajar, maka produknya bisa kurang ajar," ujar alumnus Fakultas Keguruan (FKg) Unlam Banjarmasin tersebut dengan nada tinggi.
Persoalan standar kualifikasi guru tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, tidak bisa hanya dibebankan kepada guru yang bersangkutan.
Ayo Pulang Kampung
Sepertinya orang sudah sepakat dengan ungkapan, “lebaran tidak lengkap bila tidak pulang kampung (pulkam) atau biasa disebut mudik”. Puncak kenikmatan di bulan Ramadhan ada di saat saat bertemu keluarga, famili, kerabat, teman waktu kecil dan para tetua di kampung.
Jangan heran, separoh akhir bulan puasa, orang orang sudah disibukkan dengan hiruk pikuk terminal angkutan antar kota atau bus, pelabuhan kapal laut dan udara bagi yang “berdompet tebal”.
Bermalam di terminal karena menunggu jadwal keberangkatan kapal, berdesakan di bus atau kereta api, terjebak macet, repot dengan bawaan karena menggunakan roda dua, jarang dihiraukan demi satu kata ‘Mudik’.
Sedemikian pentingkah bagi yang punya kampung, Idul Fitri selalu dimaknai kembali ke fitrah atau kesucian diri. Bila mudik dilakukan untuk bersilaturahmi dengan julak, acil, kai, kakawanan lawas dan siapa saja yang ada di kampung halaman, tentu ini akan relevan.
Sebagian kalangan berpendapat, fenomena mudik justru menjadi kebutuhan sosial, bahkan sebagai subkultur di tanah air. Sudah semestinya budaya mudik penting sebagai relasi sosial yang dilandasi keterlibatan emosi intens, misalnya hubungan sedarah atau seperguruan.
Fenomena tersebut menunjukkan kampung halaman dan ikatan kekerabatan bukan penanda dari mana mereka berasal, tetapi juga memberi spirit identitas baru yang harus diwujudkan.
Orang Jawa yang mengartikan "mudik" dengan naik (mudiko). Lalu secara spritual diartikan upaya menaikkan spiritualitas kita agar lebih tinggi lagi setelah sekian waktu berada dalam kehidupan kosmopolitan kehilangan spiritualitas, karena dipenuhi persaingan dan materialistis.
Kita tidak hanya butuh makan dan minum, sukses menjadi pejabat atau menjadi orang kaya. Tapi perlu mudik untuk memberi sumber kekuatan mental baru. Ada waktu kita pindah ke tempat yang bisa menghilangkan kelelahan, bosan, dan jenuh serta lebih nyaman dan aman. ****
18 September 2008
Perbankan Diminta Pro Aktif Salurkan KUR
Banjarmasin, KS
Kepala Pusat Informasi Perekonomian, Badan Informasi Publik, Departemen Komunikasi dan Informatika, H Agussalim Hussien SE meminta perbankan pro aktif menjaring kalangan koperasi dan usaha kecil menengah (UMKM) menjadi nasabahnya.
Hal itu terkait besarnya dana kredit yang teralokasi untuk pengengembangan usaha kecil dan menengah, tapi hanya sedikit pelaku yang bisa akses lantaran kurangnya pengetahuan dan pengalaman bermitra dengan perbankan.
“Bank bank agar pro aktif, duitnya banyak, saying kalau tidak dipinjamkan, masyarakat banyak yang kurang paham,” ujarnya di sela sela acara Forum Dialog Publik dan Interaktif Pemberdayaan, Peningkatan Mutu, Pendanaan dan Pemasaran Produk KUKM di Aula Haram Manyarah Kantor Gubernur Kalsel, Kamis (17/9) yang diselenggarakan BID Kalsel.
Dalam hal mempermudah pelaku KUKM berhubungan dengan pemberi modal atau perbankan, menurutnya diperlukan tenaga tenaga pendamping yang bisa menjadi fasilitator.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalsel, Muchlis Gafuri meminta pihak perbankan tidak ragu menjadi pendamping KUKM, karena mereka sudah terbukti memberikan kontribusi perekonomian.
Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Provinsi Kalsel mencatat realisasi kredit usaha rakyat (KUR) seluruh bank di Kalsel mencapai Rp 68,8 miliar dari total target KUR sekitar Rp 77,3 miliar yang terdiri dari kredit modal kerja dan investasi.
“Perbankan jangan kuatir menyalurkan kredit dan menjadi pendamping usaha kecil dalam hal permodalan,” ungkap Muchlis
Muchlis menuturkan, keberadaan pelaku ekonomi kerakyatan harus dikembangkan agar menjadi kekuatan ekonomi. Hal itu menurutnya akan menciptakan lapangan kerja dan menumbuhkan kesempatan berusaha.
“Kendala dalam pelaksanaan usaha kecil dan menengah harus dibenahi, terutama dari segi akses modal, bahan baku , kemampuan inovasi produk, informasi dan jaringan yang terpadu,” bebernya.
Kepala BID Kalsel Djumadi Masdjaya SH MH dalam laporannya mengungkapkan penyerapan tenaga kerja oleh usaha kecil dan menengah mencapai 74,6 juta orang atau 99,45 % dari penyerapan tenaga kerja nasional. Sementara usaha besar hanya menyerap 0,55 % saja.
Pada realisasi KUR Bank Mandiri, realisasi mencapai Rp1 miliar lebih dari plafon Rp1,6 miliar lebih. Realisasi KUR investasi pada Bank Tabungan Negara (BTN) Rp 573 juta lebih dari plafon Rp 592 juta lebih.
Sedangkan realisasi KUR untuk modal kerja adalah Rp 769 juta dari plafon Rp 249,5 juta. Total realisasi kredit modal usaha maupun investasi pada Bank BTN mencapai Rp 769,5 juta dari plafon Rp 842 juta.
Bank Mandiri, realisasi KUR mencapai Rp1 miliar dari plafon Rp1,6 miliar lebih.
Pada Bank Bukopin realisasi kredit investasi mencapai Rp 2,4 miliar lebih dari plafon Rp 2,4 miliar lebih. Pada kredit modal kerja mencapai Rp 2,69 miliar lebih dengan realisasi 100 persen dengan total Rp5 miliar lebih. Bank BNI mencatat realisasi KUR Rp 19,5 miliar atau sudah terealisasi 100 %. (tya/slm)
Jalur Trans Kalimantan Rusak Berat
TINJAU LOKASI-Selain melakukan Safari Ramadhan, rombongan Gubernur Kalsel meninjau salah satu ruas jalan Trans Kalimantan yang rusak akibat banjir beberapa waktu lalu di Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu). (Foto ist/brt)
Banjarmasin, KS
Tingginya curah hujan beberapa hari terakhir menyebabkan ruas jalan Trans Kalimantan (transkal) rute Batulicin-Pagatan, Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), Kalsel semakin rusak.
Kerusakan badan jalan juga dipicu oleh upaya pemerintah yang tidak kunjung tuntas memperbaiki kerusakan jalan tersebut. Kondisi badan jalan mulai ditinggikan serta diperlebar.
Belum adanya proses pengaspalan membuat hamparan pasir dan batu) di sepanjang jalan tersebut berubah menjadi lumpur saat terkikis air hujan.
Sebagian ruas jalan menjadi terjal dan bergelobang, sehingga setiap pengguna jalan harus ekstra hati-hati. Pemerintah Provinsi Kalsel menargetkan memperbaiki jalan tersebut hingga akhir 2009. Perbaikan dilakukan oleh PT Adi Karya selaku pemenang tender dari hasil pelelangan yang berlangsung sebelumnya.
Minimnya peralatan serta jumlah tenaga kerja diduga menjadi penyebab lambatnya perbaikan. Aspal jalan banyak yang hilang akibat terkikis air dan tekanan beban angkutan.
Jalur Batulicin-Pagatan merupakan salah satu ruas Trans Kalimantan yang menjadi sarana vital hubungan transportasi dari Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanbu menuju Banjarmasin, Ibukota Provinsi Kalsel.
Kerusakan jalan tersebut kerap kali menyebabkan sarana transportasi mengalami banyak hambatan. "Konsisnya makin terasa kurang enak dilewati. Kalau sudah sampai dirumah, seluruh badan terasa sakit serta pinggang terasa nyeri," kata Karniti (40) seorang warga Batulicin yang baru saja melintasi jalan tersebut.
Tinjau Lokasi
Rombongan Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin sehari sebelumnya, Rabu (17/9) sempat meninjau empat titik di trans Kalimantan pascabanjir yang sempat beberapa hari menggenangi beberapa lokasi di dua kabupaten yakni Kabupaten Tanah Laut (Tala) dan Tanah Bumbu (Tanbu).
Terhadap ruas jalan yang rusak karena banjir, gubernur menegaskan pemerintah provinsi yang dalam hal ini ditangani Dinas Pemikiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Kalsel, akan memperbaiki kondisi jalan.
Pada kesempatan itu, gubernur yang turut didampingi Kepala Dinas Kimpraswil Kalsel, Arsyadi dan beberapa pejabat lainnya, meninjau kondisi jalan yang rusak, tepatnya di Jalan A Yani Km 119.
Di lokasi tersebut, nampak terjadi pengelupasan aspal beberapa meter persegi sehingga harus ditutupi dengan batu agar jalan tetap bisa dilewati kendaraan bermotor dan pejalan kaki.
Kondisi serupa terjadi pada beberapa titik lainnya yang secepatnya perlu mendapat perhatian pemerintah. “Kalau ada kerusakan, tentu kita akan perbaiki dan bila itu terjadi pada kawasan yang sedang dikerjakan kontraktor,kita pun tetap membantu pengerjaannya,” ujar Arsyadi sebelumnya. (slm/ant)
09 September 2008
Atlet Diminta Bersikap Idealis
Banjarmasin, KS
Dalam urusan pembinaan dunia olahraga, Wakil Gubernur Kalsel,
HM Rosehan NB SH mengatakan, perlu terjalin hubungan emosional
antara pemerinta daerah dengan para atlet, sehingga terjadi ikatan
untuk saling mendukung dan memajukan satu sama lain.
Pemerintah menurutnya memang terus melakukan evaluasi prestasi olahraga
di daerah dari berbagai even dan terus berupaya meningkatkan kelengkapan
fasilitas pedukung.
Sebaliknya, atlet diminta lebih bersikap idealis dan mencintai daerah,
sehingga tidak mudah tergiur dengan tawaran daerah lain hanya lantaran
honor yang lebih besar.
"Dalam dunia olahraga, jual beli pemain memang wajar, itu sebabnya perlu ada hubungan
emosional yang harus diperhatikan danatlet harus bersikpa idealis," ujarnya usai mengikuti
peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) di halaman kantor Gubernur Kalsel,
Selasa (9/9).
saat upacara, Rosehan membacakan pidato Menteri Pemuda dan Olahraga
(Menpora) RI Adhiyaksa Dault yang antara lain mengatakan, Haornas
ini memiliki makna khusus dalam perjalanan bangsa dan negara Indonesia,
tanggal 9 September ditetapkan sebagai Haornas sekaligus mengumandangkan
slogan sebuah gerakan nasional berupa panji olahraga yaitu
Mengolahragakan Masyarakat dan Memasyarakatkan Olahraga.
Dikatakan Menpora , peringatan Haornas tahun ini mengangkat tema
'Pembangunan Olahraga Menuju Masyarakat Madani' yang mengandung
maksud pembangunan olahraga dapat menjadi inspirasi bagi
terwujudnya nilai-nilai keadaban di masyarakat sehingga harapan untuk
memasuki gerbang masyarakat madani menjadi kenyataan.
Sebelum acara dibubarkan, Pemprov Kalsel menyerahkan bonus bagi atler Kalsel
yang berhasil meraih medalil emas, perak dan perunggu di PON dan Porcanan di Kaltim
beberapa waktu lalu.
Peraih medali emas mendapat uang Rp100 juta, Perak senilai Rp40 Juta dan
Perunggu sebesar Rp20 juta. Total biaya yang diberikan kepada atlet Kalsel
mencapai Rp2,3 miliar.
06 September 2008
Sosialisasi Pembangunan dengan Safari Ramadhan
Banjarmasin, KS
Sama seperti tahun sebelumnya, Gubernur Kalsel Rudy Ariffin melakukan Safari Ramadhan bersama jajarannya di lingkungan Pemprov Kalsel di sejumlah kabupaten kota.
Sesuai agenda yang disusun, Desa Gadung Keramat Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin menjadi tempat pertama gubernur bisa berdialog menjaring aspirasi masyarakat sambil melakukan buka puasa bersama.
Selain itu, momentum agenda tahunan itu dimanfaatkan gubernur untuk mensosialisasikan seputar pembangunan di Kalsel yang sudah dilakukan dan program yang direncanakan.
“Safari Ramadhan ini selain untuk silaturrahmi, juga untuk mensosialisasikan pembangunan kepada masyarakat sekaligus menampung apa keinginan mereka (masyarakat,red),” ujarnya kepada wartawan, usai acara Safari Ramadhan di Langgar kawasan Makam Syech Salman Al Farisi.
Kepada warga Tapin, pada kesempatan itu gubernur memaparkan proyek pembangunan jalan Margasari – Rumpiang yang diperkirakan selesai akhir 2009 mendatang.
“Saat ini hanya sekitar 10 kilometer yang belum bisa diakses langsung, tapi 2009, operasional, bisa dilewati,” ujarnya menjelang waktu berbuka puasa.
Gubernur juga menyampaikan tekadnya menerapkan peraturan pelarangan pengunaan jalan negara dan provinsi untuk truk angkutan batu bara dan perkebunan per Juli 2009 mendatang.
“Pokoknya selesai atau tidak selesai jalan alternatif, angkutan batu bara tidak boleh lagi melintas jalan umum,” janjinya.
Ikut hadir di safari pertama itu, Sekdaprov Kalsel dan sejumlah kepala dinas dan badan seperti Kadisnakertrans, Kadis Kimpraswil, Kepala Biro Kesra, Sekretaris DKP dan Kepala BID Kalsel.
Setelah di Tapin, rencananya hari ini, Jumat (5/9) gubernur bersafari Ramadhan di Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut (Tala), dan Sabtu (6/9) di Kabupaten Balangan.
Safari Ramadhan dilanjutkan Senin (8/9) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Rabu (10/9) di Mahligai Pancasila, berikutnya Kamis (11/9) di Kabupaten Tabalong, dan Sabtu (13/9) di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU).
Kegiatan serupa digelar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) pada hari Senin (15/9), dilanjutkan Selasa (16/9) di Kota Banjarmasin sekaligus peringatan malam Nuzulul Quran, Rabu (17/9) di Kabupaten Balangan, Kamis berikutnya di Kabupaten Kotabaru dan Sabtu (20/9) di Kabupaten Barito Kuala (Batola), tepatnya aula Paris Barantai.
Minggu terakhir Ramadhan, Senin (22/9) diagendakan di kediaman Wakil Gubernur Kalsel, Rabu (24/9) di kantor Gubernur Kalsel bersama seluruh karyawan Pemprov Kalsel, Jumat (26/9) bertempat di Kota Banjabaru dan terakhir Sabtu (27/9) di Kabupaten Banjar. (slm)
Safari Ramadhan-3
Ajak Warga Balangan Makmurkan Mesjid
Setelah melakukan Safari Ramadhan di Desa Gadung Keramat Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin dan Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut (Tala), agenda ketiga, Gubernur Kalsel Rudy Ariffin mengikuti kegiatan serupa di Mesjid Darul Falah Desa Muara Ninian Kecamatan Juai Kabupaten Balangan.
Selain mensosialisasikan program pembangunan yang telah dicapai, sedang dilakukan dan program kedepan, warga setempat diajak mengisi bulan Ramdahan dengan berbagai kegiatan ibadah kepada Allah swt.
Gubernur mengajak warga Balangan khsususnya agar memakmurkan mesjid, langgar, musalla dan tempat ibadah lainnya dengan aktivitas salah berjamaah wajib maupun sunat seperti Tarawih, dan tadarus Al quran.
“Bila sampai waktu salat, singgah di mesjid mana saja untuk memakmurkan mesjid,” himbaunya kepada warga yang hadir di acara buka puasa dan salah Magrib bersama itu, Sabtu (6/9) di Balangan.
Terkait dengan pembangunan di daerah, orang nomor satu di Kalsel tersebut mengajak warga bisa mensyukuri apa yang telah dicapai. Terlebih, Kalsel masuk dalam urutan 4 dari 33 provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi di atas rata rata nasional.
Dikatakan, pemerintah provinsi juga terus memberikan perhatian kepada kabupaten kota, termasuk Kabupaten Balangan melalui bantuan dana pembangunan baik bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan sebagainya.
Di bidang keagamaan, perhatian itu seperti bantuan tempat ibadah yang diserahkan pada pada acara Safari Ramadhan tersebut untuk sejumlah mesjid seerti Mesjid Al Mujahidin Fisabililah Awayan senilai Rp10 juta, Mesjid Darul Falah Juai Rp10 juta, Musallah Al Husna Balangan senilai Rp5 juta.
Khusus sepekan ke depan, rencananya, hari ini, Senin (8/9), Safari Ramadhan gubernur dilakukan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Rabu (10/9) di Mahligai Pancasila, dan Kamis (11/9) di Kabupaten Tabalong, serta Sabtu (13/9) di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU). (slm)
Ajak Warga Balangan Makmurkan Mesjid
Banjarmasin, KS
Setelah melakukan Safari Ramadhan di Desa Gadung Keramat Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin dan Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut (Tala), agenda ketiga, Gubernur Kalsel Rudy Ariffin mengikuti kegiatan serupa di Mesjid Darul Falah Desa Muara Ninian Kecamatan Juai Kabupaten Balangan.
Selain mensosialisasikan program pembangunan yang telah dicapai, sedang dilakukan dan program kedepan, warga setempat diajak mengisi bulan Ramdahan dengan berbagai kegiatan ibadah kepada Allah swt.
Gubernur mengajak warga Balangan khsususnya agar memakmurkan mesjid, langgar, musalla dan tempat ibadah lainnya dengan aktivitas salah berjamaah wajib maupun sunat seperti Tarawih, dan tadarus Al quran.
“Bila sampai waktu salat, singgah di mesjid mana saja untuk memakmurkan mesjid,” himbaunya kepada warga yang hadir di acara buka puasa dan salah Magrib bersama itu, Sabtu (6/9) di Balangan.
Terkait dengan pembangunan di daerah, orang nomor satu di Kalsel tersebut mengajak warga bisa mensyukuri apa yang telah dicapai. Terlebih, Kalsel masuk dalam urutan 4 dari 33 provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi di atas rata rata nasional.
Dikatakan, pemerintah provinsi juga terus memberikan perhatian kepada kabupaten kota, termasuk Kabupaten Balangan melalui bantuan dana pembangunan baik bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan sebagainya.
Di bidang keagamaan, perhatian itu seperti bantuan tempat ibadah yang diserahkan pada pada acara Safari Ramadhan tersebut untuk sejumlah mesjid seerti Mesjid Al Mujahidin Fisabililah Awayan senilai Rp10 juta, Mesjid Darul Falah Juai Rp10 juta, Musallah Al Husna Balangan senilai Rp5 juta.
Khusus sepekan ke depan, rencananya, hari ini, Senin (8/9), Safari Ramadhan gubernur dilakukan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Rabu (10/9) di Mahligai Pancasila, dan Kamis (11/9) di Kabupaten Tabalong, serta Sabtu (13/9) di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU). (slm)
05 September 2008
Pengusaha - Ulama Minta Buka Apron
03 September 2008
Dai Perempuan lebih Unggul di Pildacilja
Banjarmaisn, KS
Para dai perempuan nampak mendominasi predikat juara sesuai hasil penjurian Pemilihan Dai Cilik dan Remaja (Pildacilja) 2008. Bahkan juara I pada dua kategori lomba, diraih Laila Azkin dan Mawaddah.
Pada kategori dai cilik, setelah Laila Azkin, predikat juara II diberikan dewan juri kepada Rizkina dan juara III untuk Alivia. Sedangkan kelompok remaja, setelah Mawaddah yang mendapat juara I, juara II diberikan kepada Ramadhana Assidiqi dan juara III untuk Darmawan Susilo.
Para pemenang lomba yang diselanggarakan Radio Abdi Persada FM di auditorium TVRI Kalsel, Rabu (3/9) tersebut, mendapatkan tropi, piagam, uang tunai dan HP, termasuk juara harapan I, II dan III.
Surat keputusan dewan juri dibacakan Murjani Sani selaku anggota tim didampingi Satmiji Asri dan Kapandi Razali.
Menurut Murjani yang saat ini menjabat sebagai Ketua MUI Kota Banjarmasin, didasarkan pada gaya dai, bahasa, intonasi, dalil yang digunakan dalam berpidato dan isi tausiah.
Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin melalui pidato sambutannya yang dibacakan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kalsel, Syamsul Hadi menyatakan pihak pemerintah menyambut baik kegiatan Pildacilja karena efektif dalam memotivasi semangat anak anak dan remaja dalam berdawah.
Acara tahunan itu diyakini mampu membina mental dan kreativitas anak dari sisi keagamaan sekaligus sebagai media mencetak juara juara da wah yang handal sejak usia dini.
Di tempat yang sama, Ketua Panitia Pelaksana, Muhari S Ag menambahkan, apabila pendidikan dan penyampaian masalah keagamaan dilakukan sejak dini, dai akan lebih matang dalam tugasnya menyampaikan syiar agama.
“Melalui even yang ke empat ini kita mengetahui bibit bibit yang handal yang bisa dibina nantinya,” ujarnya.
Dikatakan, pada finalis Pildacilja 2008, tampil 12 peserta dari kelompok dai cilik dan remaja. Pada penjaringan, ada sekitar 50 peserta dari berbagai kabupaten kota yang ikut dan akhirnya 12 finalis inilah yang bertanding di babak akhir.
Jalur Transkal Lumpuh
TNI-AU Diminta Bantu Arus Mudik
Banjarmasin, KS
Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Rudy Ariffin meminta TNI-AU Pangkalan Udara Syamsudin Noor Banjarmasin agar membantu arus mudik lewat udara dengan pesawat Hercules.
"Mengantisipasi lonjakan arus mudik lebaran 1429 hijriyah lewat udara, kita meminta Lanud Banjarmasin membantu masyarakat dengan pesawat Hercules seperti tahun-tahun sebelumnya," katanya, Rabu.
Gubernur meminta, agar Dinas Perhubungan Kalsel, memfasilitasi koordinasi dengan aparat terkait untuk mengatasi kemungkinan lonjakan arus mudik menggunakan pesawat udara.
Pernyataan gubernur tersebut menanggapi kemungkinan bakal terjadinya lonjakan arus mudik dengan menggunakan pesawat udara, terutama pada saat puncak arus mudik, mulai H-7 hingga H+7 lebaran.
"Kondisi itu harus diantisipasi sejak awal, sehingga tidak akan terjadi masalah yang berarti pada saat terjadinya lonjakan arus mudik yang diperkirakan terjadi pada minggu keempat September," katanya.
Selain itu, gubernur juga meminta agar perusahaan angkutan laut tidak menaikkan harga secara signifikan, sehingga harga tiket tidak terjangkau warga yang ingin mudik.
"Kalau memang angkutan laut yang ada tidak mencukupi, silahkan dinas terkait meminta tambahan kapal untuk mengangkut para pemudik," tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kalsel, Fakhrian Hipni mengungkapkan, arus mudik lewat udara pada lebaran 2008 diprediksi akan terjadi kenaikan jumlah penumpang dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Untuk itu, katanya, pihaknya telah meminta kepada perusahaan penerbangan untuk menambah jadwal penerbangan sesuai dengan kebutuhan atau situasi yang terjadi saat itu.
"Kita telah berkoordinasi dengan perusahaan penerbangan untuk menambah penerbangan ekstra, kalau memang diperlukan," katanya.
Beberapa agen tiket penerbangan mengungkapkan, sebagian besar tiket untuk tujuan Banjarmasin-Surabaya atau Banjarmasin-Jakarta, pada pemberangkatan H-7 lebaran telah diborong penumpang.
"Kalaupun masih ada tiket yang belum terjual, harganya juga sudah melambung, untuk tujuan Banjarmasin-Surabaya, rata-rata di atas Rp700 ribu," katanya.
Langganan:
Komentar (Atom)