Gubernur Ancam PNS yang Tidak Netral

Banjarmasin, KS Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin mengancam jajaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemrov) Kalimantan Selatan (Kalsel) akan mendapat sangsi bila terbukti tidak netral dalam proses pemilihan umum (Pemilu). “Sangsinya sudah jelas, bila berani melanggar, aka kita indak tegas,” ujarnya kepada wartawan, Senin (2/3) usai melakukan apel pagi di halaman kantornya. Peringatan ini juga dilontarkan orang nomor satu di Kalsel ini kepada PNS yang hadir pada apel pagi tersebut. Netralitas PNS berulang ulang disampaikannya, terutama menjelang puncak pesta demokrasi berlangsung yakni 9 April mendatang. Detik detik penyelanggaran Pemilu yang tinggal beberapa minggu lagi in menurutnya, akan membawa pengaruh dari pihakpihak yang ingin mengambil keuntungan baikuntuk pribadi atau partai dengan berbagai cara. Dalam hal ini, PNS tidakdiperkenankan terlibat langsung dalam politik praktis, karena tugas dan fungsinya sebagai abdi masyarakat tanpa memandang golongan atau kelompok tertentu. “Sekarang saatnya merubah paradigma pejabat harus dilayani menjadi melayani masyarakat,” ingatnya. Rudy mengakui, akibat persaingan partai politik untuk meraih hati masyarakat, bukan tidak mungkin PNS akan dijadikan obyek sasaran yang bila tidak berhati hati, akan terjebak dan bertindak tidak netral. Dalam apel gabungan tersebut, diserahkan sertifikat akreditasi penuh tingkat dasar kepada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) DR Moh Ansyari Saleh yang dinilai melakukan pelayanan yang baik. “Walaupun kita satu satunya provinsi yang memiliki tiga rumah sakit daerah (RSUD Ulin,RSUD Ansyari Saleh, dan RSJ Sambang Lihum,red), tapi kita tetap mengupayakan peningkatan layanan,” ujarnya sembari mempersilahkan Pemko Banjarmasin bila berminat menghambil-alih salah satunya. Pada kesempatan yang sama, gubenur juga menyerahkan bantuan uang tunai Rp5 juta kepada sejumlah ahli waris dan keluarga anggota Korpri Kalsel yang meninggal dunia. slm