Amankan Pemilu, 1. 216 Personil Satpol PP Dikerahkan

Kandangan, Ks Sebanyak 1.216 personil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dari 13 kabupaten kota se Kalsel di tambah dari provinsi, dikerahkan untuk ikut menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) mendatang. “Kita akan menempatkan anggota kita (Satpol PP,red) di tiap kecamatan atau kelurahan dan tempat yang diperlukan untuk menjaga keamanan pemilu,” ujar Kepala Satuan Pol PP Provinsi Kalsel, Gusti Hidayat kepada wartawan, Selasa (3/3) usai mengikuti peringatan HUT Satpol PP ke 59 di lapangan Lambung Mangkurat Kandangan. Keterlibatan satuan ini lanjutnya merupakan bentuk komitmen pihaknya dalam turut serta mensukseskan pelaksanaan pesta demokrasi. Hal ini juga terkait dengan fungsi Satpol PP untuk membantu tugas-tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Kepala Daerah maupun Peraturan Daerah (Perda). Pada kesempatan yang sama, Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin berharap a nggota satuan ini bisa lebih bisa melakukan pendekatan terhadap masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan penertiban. Cara cara kekerasan atau anarkis diharapkan tidak terjadi sehingga tidak menimbulkan kesan anggota Satpol PP itu bertindak brutal atau kasar. Pesan tersebut senada dengan apa yang disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) H. Mardiyanto melalui pidato sambutan tertulisnya yang dibacakan gubernur saat upacara digelar. Ditegaskannya, dalam menghadapi masyarakat secara umum, anggota Satpol PP dalam menjalankan tugasnya tidak dengan cara yang pendek dan gampang seperti memaksa dan menggunakan kekerasan belaka tapi juga bersedia mendengarkan dan mencari tahu hakikat dari permasalahan masyarakat di daerah atau sedapat mungkin menghindari penggunaan kekerasan terbuka. Tugas dan tanggungjawab Polisi Pamong Praja dalam mengamankan program-program Pemda khususnya dalam penegakan Perda sangat diperlukan sekaligus memantapkan posisinya sebagai salah satu unit kerja di dalam struktur Pemda untuk mendukung suksesnya pelaksanaan program pemerintah. Diingatkan Mendagri, kesan negatif dan arogan yang masih ada pada masyarakat terhadap tugas-tugas operasional Satpol PP selama ini diminta supaya diubah dan dibangun sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan dengan baik. Sesuai bidang tugas Satpol PP sering berhadapan langsung dengan masyarakat termasuk masyarakat modern yang susunannya amat heterogen dalam berbagai strata dan dihadapkan kepada kehidupan yang kompleks baik vertikal maupun horizontal. Oleh karenanya anggota Satpol PP dalam menjalankan tugasnya, harkat dan martabat manusia harus menjadi pertimbangan penting dan tidak mendegradasikan masyarakat semata-mata sebagai obyek penegakan Perda tapi tetap melibatkan masyarakat itu sendiri sebagai subyek penegakan Perda, tukas Mendari. Acara diisi dengan antraksi bela diri anggota Satpol PP dan penyerahan hadiah dari sejumlah pertandingan yang dilaksanakan sebelum puncak peringatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) tersebut. slm