Bantu Ponpes, Pemprov Siap Sinergi

Banjarmasin, Ks Demi kemajuan kegiatan bidang keagamaan seperti pengembangan pondok pesantren (ponpes) di daerah, diperlukan kerjasama pihak swasta dengan pemerintah sesuai kemampuan masing masing. Di Kalimantan Selatan (Kalsel) sejumlah perusahaan besar yang bergerak di bidang pertambangan, turut membantu keberadaan lembaga lembaga keagamaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) atau dana pemberdayaan masyarakat (community development). Salah satu contoh, Ponpes KH Muhamad Aini di Jalan A Yani Km 94 Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin yang merupakan hasil sumbangan PT Pama Group yang diresmikan, Kamis (30/4) oleh Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin. Ponpes yang dibangun dengan dana miliaran diatas lahan 15.489 meter persegi ini merupakan hasil patungan PT Harapan Binuang Muda, PT Prima Multi Mineral, PT Pama Persada Nusantara, dan PT Batu Gunung Multi. Bersamaan dengan peresmian, dilakukan penyerahan ponpes kepada KH Ahmad Barmawi untuk selanjutnya mengelola bangunan yang dilengkapi mesjid, asrama, kantin, kantor pengurus dan fasilitas lainnya. Gubernur menyatakan bangga dengan pengusaha di daerah yang membuktikan kepeduliannya terhadap dunia pendidikan keagamaan khususnya melalui bantuan pembangunan. “Kalau sudah ada bantuan seperti ini, pemerintah tinggal membantu kekurangannya seperti laboratorium bahasa atau komputer,” ujarnya usai meninjau sejumlah fasilitas ponpes tersebut. Gubernur menegaskan, pihaknya siap terus bersinergi dengan swasta atau perusahaan yang ada di daerah. Karena diakui, kemampuan pemerintah terbatas bila tanggung jawab dunia pendidikan dibebankan sepenuhnya. Saat menyampaikan pidato sambutan, gubernur berharap keberadaan ponpes mampu mencetak generasi yang berkualitas yang memahami ilmu keagamaan dan bidang lainya yang diperlukan. Harapan serupa dilontarkan Bupati Tapi, Idis Nurdin Halidi. Dia berharap Ponpes KH Muhammad Aini yang baru diresmikan tersebut mampu melahirkan calon calon pemimpin dimasa mendatang. “Siapa tahu bupati Tapin nanti berasal dari sini (Ponpes KH Muhammad Aini,red), juga gubernur nanti,” harapnya. Hadir pada acara peresmian, Kapolda Kalsel, Untung S Radjab, Komandan Pangkalan Angkatan Laut (Danlanal) Banjarmasin, Aria Cakra, dan sejumlah habib dari luar Kalimantan. slm

Seleksi Peserta STQN ke XVII Diperketat

Banjarmasin,Ks SELEKSI Tilawatil Qur’an (STQ) Nasional ke XVII tingkat Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) akan dilaksanakan tanggal 2 – 7 Mei 2009 di Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin di Banjarbaru. Peserta yang terlibat diperkirakan mencapai 600 orang yang terdiri dari utusan kabupaten/kota se Kalsel masing masing 35 orang dan anggota tim juri sebanyak 85 yang terdiri dari perwakilan tiap daerah sebanyak 3 orang ditambah penunjukkan dari Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kalsel. “Peserta akan diseleksi tim verefikasi LPTQ, kita tidak mau “kecolongan”, seleksi kita perketat,” ujar Sekretaris Penitia Pelaksana, Drs H Murjani A Malik MAP kepada wartawan, Rabu (28/4) di ruang kerjanya. Kecolongan dimaksud menurutnya seperti ada peserta yang mewakili daerah yang bukan tempatnya berdomisili dan ada juga melakukan rekayasa Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk bisa masuk sebagai peserta, padahal usia sudah tidak memenuhi syarat lagi. Adapun persiapan panitia untuk penyelanggaraan acara yang diagendakan setiap dua tahun menurutnya berjalan sesuai jadual, termasuk persipaan administrasi dan teknis penyelanggaraan seperti laporan kepada Polda Kalsel dan permintaan kepada Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin untuk membuka acara. Peserta diharapkan tiba di lokasi penyelanggaran STQ Nasional ke XVII Provinsi Kalsel ini hari Jumat tanggal 1 Mei 2009 untuk melakukan pendaftaran kepada panitia pelaksana kegiatan. Dijelaskan Murjani, sama seperti pelaksanaan sebelumnya, STQ Nasional ke XVII kali ini mempertandingkan cabang tilawah, menghafal, dan tafsir Al Quran, ditambah lomba qasidah dan puisi kandungan isi Al Quran. “Masing masing kategori lomba ada tingkatan lagi seperti untuk dewasa, remaja, dan anak anak putera puteri,” jelasnya. Kegiatan ini diharapkan mampu mengangkat nama daerah di tingkat nasional melalui qari qariah berprestasi. “STQ Nasional berlangsung tanggal 5 – 11 Juni nanti di Jakarta,” ujarnya lagi. Bertindak selaku ketua panitia adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kalsel, Prof DR H A Fahmy Arief MA. STQ Nasional ke XVI tingkat Provinsi Kalsel sebelumnya dilaksakan di Kabupaten Kotabaru. slm

Waspadai Flu Babi

Rudy Ariffin Banjarmasin, KS MESKIPUN peluang penyebaran flu Babi (swine flu) sangat kecil, Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Rudy Ariffin tetap menghimbau masyarakat waspadai dengan penyakit yang mulai meresahkan penduduk Meksiko dan Amerika Serikat ini. Masyarakat Kalsel non muslim yang terbiasa mengkonsumsi daging Babi disarankan berhati hati dengan memperhatikan kesehatan kewan tersebut sebelum dimakan atau minimal mendapat jaminan kesehatan dari instansi terkait. “Berhati hati sajalah,” ujarnya kepada wartawan usai melakukan pertemuan dengan Komisi IV DPR RI membahas rancangan Undang Undang (RUU) tentang Demokrasi Ekonomi di Garaha Abdi Persada Banjarmasin. Himbauan serupa disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kalsel, drg Rosihan Adhani secara terpisah. Penyakit dengan virus H1N1 tipe Meksiko yang dikenal sebagai flu babi sekarang ini menurutnya yang berbahaya. Virus ini diduga kuat gabungan flu unggas, flu babi, dan flu manusia. Virus kemungkinan berubah di tubuh babi. Virus yang berubah di tubuh babi lebih mungkin menular ke manusia. Pasalnya, manusia dan babi sama-sama mamalia yang cenderung memiliki kesamaan. Sebaliknya, flu unggas tidak bisa langsung ke manusia. Gejala gejala terjangkitnya penyakit ini menurut Rosihan Adhani berupa demam, batuk, pilek, tubuh terasa lesu, sesak napas, mual, dan diare. Penularan bisa terjadi melalui udara dengan masa inkubasi 3 – 5 hari. “Flu Babi ini lebih berbahaya dari influenza, obatnya punmasih sebatas penangkal,” ujarnya mengingatkan. Mengantisipasi terjangkitnya penyakit ini lanjutnya, disarankan agar masyarakat menghindari kontak dengan hewan Babi. “Di Kalsel yang banyak ternak Babi ini ada di pedesaan atau pedalaman atau orang orang Dayak,” jelasnya. Seperti dilansir media massa, di Amerika Serikat, kasus flu babi terus bertambah. sudah 44 kasus terjadi di sejumlah negara bagian. Namun Presiden AS Barack Obama mengimbau masyarakat AS untuk tetap tenang. Departemen Kesehatan telah mengumumkan darurat kesehatan publik sebagai langkah pencegahan guna memastikan kita memiliki sumber daya yang kita perlukan untuk merespons dengan cepat dan efektif. Ke-44 kasus flu babi itu dilaporkan di lima negara bagian AS yakni, New York, Ohio, Kansas, Texas dan California. Sejauh ini korban jiwa akibat virus strain baru ini hanya dilaporkan di Meksiko. Namun jumlahnya terus bertambah. Sudah 149 orang yang dilaporkan tewas dan sekitar 1.600 orang terinfeksi virus mematikan ini. Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Janet Napolitano mengingatkan warga AS untuk tidak melakukan kunjungan yang tidak perlu ke Meksiko. Dikatakannya, petugas imigrasi AS juga telah mulai melakukan skrining terhadap para pendatang yang berasal dari daerah-daerah terinfeksi flu babi. slm

Pengelolaan Sanitasi Perlu Anggaran Memadai

Arsyadi Banjarmasin, KS Menindaklanjuti hasil pertemuan, kerjasama dan deklarasi empat gubernur dan 10 bupati/walikota tentang percepatan pembangunan sanitasi di daerah masing masing, perlu disusun strategi pembangunan bidang terkait. Namun pembangunan sanitasi perkotaan ini menurut Kepala Dinas PekerjaanUmum (PU) Kalsel, Ir Arsyadi, perlu didukung anggaran dana yang memadai, baik alokasi dari APBN, APBD provinsi maupun kabupaten/kota. Selama ini, pemerintah lebih fokus pada penyediaan air bersih tanpa melihat faktor pendukung lainnya seperti keberadaan drainase, WC dan sebagainya. Akibat buruknya sanitasi, terjadi kerugian cukup besar yang dialami oleh pemerintah. Mengutip hasil kajian program air minum dan sanitasi yang dilakukan oleh Bank Dunia, menurutArsyadi kerugian ekonomi akibat buruknya pengelolaan sanitasi di Indonesia mencapai Rp58 triliun per tahun, angka itu setara dengan 2,3 % produk domestic bruto (PDB). Sanitasi merupakan sektor penting yang harus menjadi perhatian dari pemerintah. Karena sanitasi yang baik akan mencegah kerugian dan juga meningkatkan perkonomian suatu kota. Namun pemerintah pusat belum mengalokasikan dana yang cukup untuk masalah sanitasi. Menurut Arsyadi lagi, sanitasi tidak kalah penting dengan penyediaan air bersih bagi masyarakat. Sewajarnya, alokasi dana yang disediakan pemerintah setara dengan proyek air bersih tersebut. Pertemuan empat gubernur ini difasilitasi Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto, di Jakarta tanggal 20-21 April lalu. Empat gubernur tersebut yakni Gubernur Sumatera Barat, Gamawan Fauzi, Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo, Gubernur jawa Timur, DR H Soekarwo dan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Drs Rudy Ariffin. Kerjasama bertujuan untuk penanganan percepatan masalah sanitasi di ibukota provinsi masing masing. Alokasi dana sanitasi pemerintah pusat pada tahun 2009 ini Rp 800 miliar. angka tersebut menurut Menteri Pekerjaan Umum,Djoko Kirmanto belum mencukupi kebutuhan idealnya yang mencapai Rp 6 triliun. Karena itu, Djoko mengatakan harus ada komitmen besar dari pemerintah daerah dalam upaya peningkatan pelayanan sanitasi yang komprehensif dan integratif.Dalam rangka mendukung pembangunan sanitasi di tengah keterbatasan anggaran ini, 17 pemda menandatangani kesepakatan komitmen percepatan pembangunan sanitasi Senin (20/4) di Jakarta. Upaya percepatan pembangunan sanitasi akan dilakukan dengan pendekatan Strategi Sanitasi Kota (SSK) sebagai perangkat dasarnya. Saat ini 30 kota di 9 provinsi sedang melakukan pembangunan sanitasi. Sebagai langkah lanjut Departemen PU didukung Tim Teknis Pembangunan Sanitasi (TTPS) akan mensosialisasikan SSK ini kepada 226 kota lainnya di Indonesia. slm

"Tingkatkan Kemandirian Daerah"

Rudy Ariffin Banjarmasin, KS GUBERNUR Kalimantan Selatan (Kalsel) Rudy Ariffin mengajak pegawainya terus berupaya meningkatkan kemandirian daerah dalam pembiayaan pembangunan di berbagai bidang. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memberikan kontribusi 50 persen lebih kepada APBD Kalsel, salah satu bentuk kemandirian dimaksud yang berhasil dicapai, sekaligus potensi pembiayaan mendatang. Hal ini diungkapkan gubernur melalui pidato yang dibacakan Sekdaprov Kalsel, Muhlis Gafuri pada peringatan Hari Atonomi Daerah, Senin (27/5) di halaman kantor gubernur setempat. Krisis ekonomi global yang terjadi lanjutnya, harus disikapi dengan semangat kebersamaam dan berupaya mengeleminir masalah yang ada supaya tidak berdampak terlalu buruk. “Kita harus berjuang agar kesempatan kerja masih tercipta dan PHK dapat dieleminasi, serta usaha usaha kecil tetap hidup,” ujarnya. Pertumbuhan perekonomian Kalsel di tahun 2009 yang mencapai 6,23 persen dan telah dimulainya beberapa mega proyek pembangunan seperti PLTU dan pabrik baja, membuktikan iklim usaha di daerah berjalan lancar. Terkait pelaksanaan peringatan otononi daerah, gubenrur mengatakan tujuannya untuk merefleksikan kembali makna kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang telah diimplemnetasikan sejak tahun 1999 lalu. “Mudah mudahan kita menyadari bahwa perjuangan mewujudkan otonomi daerah melalui proses yang panjang dan penuh tantangan yang kini jadi komitmen kita untuk merealisasikanya,” ujar gubernur. Peringatan ini sedianya jatuh pada tanggal 25 April, namun tepat di hari Sabtu, sehingga dimundurkan. Pada kegiatan ini, dilakukan penyerahan tali asih Pemprov Kalsel kepada ahli waris atau keluarga PNS Pemprov yang meninggal dunia. slm

Studi Banding Perda LPPL Salah Sasaran

Studio Abdi Persada FM Banjarmasin, KS ANGGOTA DPRD Kalsel yang tergabung dalam Pansus Raperda Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Abdi Persada (AP) FM melakukan setudi banding ke Medan Sumatera Utara Rabu (22/4). Sayangnya, kegiatan yang dimaksudkan menyempurnakan Perda LPPL Abdi Persada yang telah disampaikan Pemprov Kalsel itu salah sasaran karena di tempat itu tidak memiliki Perda yang dimaksud. Rencananya, tim pansus LPPL bakal berkunjung lagi ke Kebumen, Jawa Tengah. Pansus beranggotakan 15 orang ini diterima Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Utara Edi Sofyan. Pertemuan dihadiri Ketua KPID dan Kepala Balai Monitor dan Orbit Satelit Medan, juga turut serta Kepala Biro Humas, pejabat biro hukum dan biro pemerintahan Sekretariat Daerah Kalsel. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Itara menuturkan pihaknya belum memiliki Lembaga Penyiaran Publik Lokal. Pemerintah hanya bekerjasama dengan lembaga-lembaga penyiaran setempat. Dibeberapa kabupaten/kota terdapat radio siaran pemerintah daerah, namun yang sudah memiliki peraturan daerah baru satu yakni di Tapanuli Tengah. Pemerintah Sumut bersama KPID dan Balai monitor gencar-gencarnya menertibkan lembaga penyiaran yang belum memenuhi amanah konstitusi penyiaran seperti yang termaktub dalam Undang Undang 32 Tahun 2002 dan PP 11 Tahun 2005. Dari 40 lembaga penyiaran radio, sudah 30 radio yang telah ditertibkan Untuk menyempurnakan draf Perda yang telah ada, anggota pansus masih mempertimbangkan kemungkinan melihat salah satu Lembaga Penyiaran Publik Lokal di Kebumen Jateng. Ditempat tersebut terdapat LPPL yang telah mengudara secara ideal dan professional, bahkan telah memberikan pendapatan besar bagi penerimaan daerah. Anggota Pansus, Ibnu Sina optimistis Perda ini segera selesai. Perda LPPL Abdi Persada memang sangat mendesak. Untuk itu, setelah kunjungan ke medan, Perda ini hendaknya segera disempurnakan sesuai dengan UU 32 tahun 2002, dan PP 11 Tahun 2005, untuk kemudian disahkan. Jika produk perda LPPL Abdi Persada sudah disahkan, maka akan manjadi percontohan bagi provinsi lainnya. Peraturan daerah merupakan sarat wajib bagi landasan hukum Lembaga Penyiaran Publik Lokal, terutama dalam memunuhi persyaratan perizinan. Perda tersebut akan memuluskan jalan bagi perubahan status, dari radio-radio pemerintah daerah menjadi lembaga penyiaran publik lokal. Radio siaran pemerintah daerah yang ada di kabupaten kota di Kalsel masih belum berizin karena terkendala oleh pembuatan peraturan daerah.. rel/slm

Ketua KPU Dilempar Mikrofon

Tini Effendi saat mendatang Ketua KPU sehabis melempar dengan mikrofon usia rapat. (foto ist/brt) Banjarmasin, KS Rapat rekapitulasi hasil perolehan suara pemilihan umum (pemilu) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalsel, khusus dari KPU Kabupaten Banjar, Senin (27/4) di aula kantor setempat berakhir ricuh. Tiga saksi masing masing satu dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan dua dari DPD menolak hasil perhitungan KPU Banjar tersebut. Tini Effendi, anggota tim sukses caleg DPD Kalsel, Syahrani Ambo Oga sempat melempar mikrofon ke arah Ketua KPU, namun tidak sempat mengenai tubuh ketua yang baru memukulkan palu tanda rapat ditutup. Insiden pelemparan tersebut diduga karena kekecewaan saksi yang bersangkutan kepada pimpinan rapat yang tidak menggubrisnya ketika ingin menyampaikan keberapatan atas hasil perhitungan suara di Kabupaten Banjar tersebut. Kronologis kejadian berawal terjadinya beberapa perubahan suara sah dan tidak sah pada hasil perolehan yang disampaikan KPU Banjar. Pada proses perhitunga, Ketua KPU Kalsel beberapa kali meluruskan penempatan hasil suara pada parpol yang tidak ada nama caleg-nya tapi mendapat suara. Di akhir rapat, Syaifullah Tamliha, saksi dari PPP meminta klarifikasi KPU Kabupaten Banjar dan KPU Kalsel sehubungan adanya kesan tidak ada pemahaman suara sah dan tidak sah oleh petugas. “Apakah KPU provinsi tidak mensosialisasikan suara sah dan tidak sah,” tanyanya. Menurut Syaifullah Tamliha, hal ini penting dipertanyakan karena data yang disampaikan jadi meragukan keabsahannya.”Ini aneh, kejadiannya berulang ulang, tidak hanya di KPU Kotabaru, juga yang lain juga,” sesalnya. Menanggapi hal tersebut, Mirhan membantah kurangnya sosialisasi kepada petugas terkait suara sah dan tidak sah ini. Ketentuan yang dituangkan dalam peraturan KPU nomor 3 tahun 2009 tersebut menurutnya sudah disampaikan ke kabupaten kota se Kalsel. Mirhan pun menjelaskan dan membacakan pasal pasal yang mengatur ketentuan suara sah dan tidak sah. Namun penjelasan tersebut buru buru dipotong Syaifullah yang hanya meminta alasan kesalahan penempatan suara sah dan tidak sah tersebut. Sementara, Ketua KPU Banjar, M Jamhuri mengatakan keselahan tidak lepas kompleksnya perhitungan suara yang dilakukan mulai tingkat kelurahan, kecamatan sampai tingkat kabupaten. Penyelesaian perhitungan suara akhir pada rapat pleno KPU Banjar Minggu (26/4) menurutnya berlangsung sampai subuh yang menurutnya sangat menguras pikiran dan tenaga petugas. Pihaknya mengaku tahu soal suara tidak sah tersebut dan masalah itu menurutnya lagi akan dikoodinasikan dengan anggota. Di tempat yang sama, salah satu anggota KPU Banjar, Laila Hayati mengakui tidak optimalnya hasil kerja perhitungan suara dari pihaknya. Padahal jajarannya sudah bekerja secara maksimal. Dia tidak membantah masih ada petugas yang belum paham soal ini sehingga terjadi kesalahan yang tidak diduga sebelumnya tersebut. Tidak sangup menaham emosinya, perempuan inipun menangis setelah menyampaikan penjelasannya. Kepada wartawan, Syaifullah Tamliha kembali menegaskan hal ini jelas akan merugikan pihak tertentu. “Tugas kita mengawal pemilu supaya berjalan jujur dan adil, bukan masalah siapa dirugikan saja,” tegasnya. Ditanya yang bertanggungjawab, jawabnya adalah KPU Provinsi Kalsel selaku penyelanggara pemilu. “KPU bertanggungjawab terhadap kesalahan,” ujarnya. Masih terkait kesalahan perhitungan suara, Tini Effendi mengaku pihaknya akan mengadukan masalah ini kepada pihak bermewang untuk mengusur pelanggaran yang terjadi. Tahap awal, pihaknya akan melaporkan kasus ini ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kalsel disertai dengan bukti bukti yang mereka peroleh. Bila tidak mendapat respon, akan dilanjutkan ke Polda dan bila perlu ke tingkat pusat. Wanita ini sebelumnya ingin menyampaikan tanggapannya setelah pernyataan Syaifullah Tamliha. Sayangnya, ketua KPU langsung menutup rapat, sehingga memicu emosinya yang langsung diserta pelemparan mikrofon. Tini masih melontarkan kalimat protes sampai mendekati posisi ketua, namun buru buru diamankan petugas kepolisian. Usai rapat, Mirhan tidak memberikan keterangan apapun baik seputar insiden pelemparan mikropon ini maupun yang berkaitan dengan hasil rapat. Pihak KPU juga tidak bisa memberikan data sementara hasil perhitungan perolehan suara di 13 kabupaten kota dengan alasan belum ada pengesahan. Caleg DPD Kalsel, Abdul Gafur juga menyatakan akan melakukan langkah serupa karena menilai adanya pelanggaran pelanggaran pemilu di beberapa tempat, khususnya di Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar. slmi

Ketua KPU Dilempar Mikrofon

Banjarmasin, KS Rapat rekapitulasi hasil perolehan suara pemilihan umum (pemilu) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalsel, khusus dari KPU Kabupaten Banjar, Senin (27/4) di aula kantor setempat berakhir ricuh. Tiga saksi masing masing satu dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan dua dari DPD menolak hasil perhitungan KPU Banjar tersebut. Tini Effendi, anggota tim sukses caleg DPD Kalsel, Syahrani Ambo Oga sempat melempar mikrofon ke arah Ketua KPU, namun tidak sempat mengenai tubuh ketua yang baru memukulkan palu tanda rapat ditutup. Insiden pelemparan tersebut diduga karena kekecewaan saksi yang bersangkutan kepada pimpinan rapat yang tidak menggubrisnya ketika ingin menyampaikan keberapatan atas hasil perhitungan suara di Kabupaten Banjar tersebut. Kronologis kejadian berawal terjadinya beberapa perubahan suara sah dan tidak sah pada hasil perolehan yang disampaikan KPU Banjar. Pada proses perhitunga, Ketua KPU Kalsel beberapa kali meluruskan penempatan hasil suara pada parpol yang tidak ada nama caleg-nya tapi mendapat suara. Di akhir rapat, Syaifullah Tamliha, saksi dari PPP meminta klarifikasi KPU Kabupaten Banjar dan KPU Kalsel sehubungan adanya kesan tidak ada pemahaman suara sah dan tidak sah oleh petugas. “Apakah KPU provinsi tidak mensosialisasikan suara sah dan tidak sah,” tanyanya. Menurut Syaifullah Tamliha, hal ini penting dipertanyakan karena data yang disampaikan jadi meragukan keabsahannya.”Ini aneh, kejadiannya berulang ulang, tidak hanya di KPU Kotabaru, juga yang lain juga,” sesalnya. Menanggapi hal tersebut, Mirhan membantah kurangnya sosialisasi kepada petugas terkait suara sah dan tidak sah ini. Ketentuan yang dituangkan dalam peraturan KPU nomor 3 tahun 2009 tersebut menurutnya sudah disampaikan ke kabupaten kota se Kalsel. Mirhan pun menjelaskan dan membacakan pasal pasal yang mengatur ketentuan suara sah dan tidak sah. Namun penjelasan tersebut buru buru dipotong Syaifullah yang hanya meminta alasan kesalahan penempatan suara sah dan tidak sah tersebut. Sementara, Ketua KPU Banjar, M Jamhuri mengatakan keselahan tidak lepas kompleksnya perhitungan suara yang dilakukan mulai tingkat kelurahan, kecamatan sampai tingkat kabupaten. Penyelesaian perhitungan suara akhir pada rapat pleno KPU Banjar Minggu (26/4) menurutnya berlangsung sampai subuh yang menurutnya sangat menguras pikiran dan tenaga petugas. Pihaknya mengaku tahu soal suara tidak sah tersebut dan masalah itu menurutnya lagi akan dikoodinasikan dengan anggota. Di tempat yang sama, salah satu anggota KPU Banjar, Laila Hayati mengakui tidak optimalnya hasil kerja perhitungan suara dari pihaknya. Padahal jajarannya sudah bekerja secara maksimal. Dia tidak membantah masih ada petugas yang belum paham soal ini sehingga terjadi kesalahan yang tidak diduga sebelumnya tersebut. Tidak sangup menaham emosinya, perempuan inipun menangis setelah menyampaikan penjelasannya. Kepada wartawan, Syaifullah Tamliha kembali menegaskan hal ini jelas akan merugikan pihak tertentu. “Tugas kita mengawal pemilu supaya berjalan jujur dan adil, bukan masalah siapa dirugikan saja,” tegasnya. Ditanya yang bertanggungjawab, jawabnya adalah KPU Provinsi Kalsel selaku penyelanggara pemilu. “KPU bertanggungjawab terhadap kesalahan,” ujarnya. Masih terkait kesalahan perhitungan suara, Tini Effendi mengaku pihaknya akan mengadukan masalah ini kepada pihak bermewang untuk mengusur pelanggaran yang terjadi. Tahap awal, pihaknya akan melaporkan kasus ini ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kalsel disertai dengan bukti bukti yang mereka peroleh. Bila tidak mendapat respon, akan dilanjutkan ke Polda dan bila perlu ke tingkat pusat. Wanita ini sebelumnya ingin menyampaikan tanggapannya setelah pernyataan Syaifullah Tamliha. Sayangnya, ketua KPU langsung menutup rapat, sehingga memicu emosinya yang langsung diserta pelemparan mikrofon. Tini masih melontarkan kalimat protes sampai mendekati posisi ketua, namun buru buru diamankan petugas kepolisian. Usai rapat, Mirhan tidak memberikan keterangan apapun baik seputar insiden pelemparan mikropon ini maupun yang berkaitan dengan hasil rapat. Pihak KPU juga tidak bisa memberikan data sementara hasil perhitungan perolehan suara di 13 kabupaten kota dengan alasan belum ada pengesahan. Caleg DPD Kalsel, Abdul Gafur juga menyatakan akan melakukan langkah serupa karena menilai adanya pelanggaran pelanggaran pemilu di beberapa tempat, khususnya di Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar. slm

Waspadai Jajanan Tak Sehat

drg Rosihan Adhani Banjarmasin, KS Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), drg Rosihan Adhani mengingatkan kepada siswa, guru dan orang tua agar waspada terhadap jajaran di sekolah yang tidak sehat. Peringatan tersebut disampaikan sehubungan memasuki musim kemarau yang biasanya berdampak pada mudahnya anak anak terserang diare, dari yang sipatnya biasa sampai serius seperti disentri, kolera atau botulisme. Diare disebabkan virus yang menginfeksi saluran pencernaan melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi ataupun dari tangan yang kotor. Infeksi parasit ini bisa menyebar dari saluran pencernaan sampai ke saluran darah, pada tahap lanjut. Infeksi parasit ini bisa menyebabkan disentri sampai radang hati. Gejala yang ditimbulkan jika telah terinfeksi adalah muntaber/diare, kehilangan berat badan, lesu, dan sakit perut. Jajanan di sekolah atau dipinggir jalan yang seringkali si pedagang kurag memperhatikan faktor keamanan dalam kesehatan seperti tidak menutup rapat makanan atau minuman, membiarkan lalat hinggap dan sebagainya. Lebih lanjut dikataka, Rosihan bahkan menyarankan pihak terkait melakukan uji petik terhadap jajaan di sekolah khususnya.”Perlu uji petik terhadap jajanan yang tidak sehat,” ujarnya. Untuk mengantisipasi diare ini, anak anak disarankan menjaga stamina dengan mengkonsumsi makanan yang cukup dan gizi seimbang, sehingga daya tahan tubuh tetap terjaga atau fit. Diare adalah suatu kondisi di mana seseorang buang air besar berkali-kali dalam satu hari yang melebihi batas normal dan tinja atau feses yang keluar berupa cairan encer atau kental disertai angin / kentut dari dalam perut. Adapun cara menanggulangi diare atau mencret-mencret dapat dilakukan dengan minum air putih yang banyak, hindari makan makanan yang berserat seperti agar-agar, sayur dan buah karena makanan berserat hanya akan memperpanjang masa diare. Lalu istirahat yang cukup dan minum obat dengan dosis yang tepat. slm

Minat Baca Masih Rendah

RENDAH-Minat baca masyarakat saat ini masih rendah, sehingga perlu upaya pihak terkait memacunya. (foto doc/brt) Banjarmasin, KS MINAT baca masyarakat saat ini dinilai masih relatif rendah yang antara lain indikasi ini dibuktikan dari intensitas kunjungan di perpustakaan. Itu sebabnya, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kalsel berupaya melakukan beberapa program yang bertujuan memicu minat tersebut. Program dimaksud antara lain dengan melengkapi literature di perpustakaan daerah dan menyediakan mobil keliling sehingga memudahkan masyarakat, baik umum pelajar, ataupun mahasiswa, memperoleh informasi atau baga bacaan yang mereka perlukan. Tidak hanya itu, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kalsel juga mengembangkan teknologi guna meningkatkan kualitas pelayanan. Masyarakat bisa mengakses buku buku melalui internet. Hal ini juga dimaksudkan dapat membangkitkan minat baca. Demikian ditegaskan Sekretaris Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kalsel, Dra Hj Rusmiati Sukarno belum lama tadi. Lebih jelas dikatakan, pengembangan teknologi yang dilakukan Perpusda Kalsel yakni menerapkan sistem internet dengan membuka situs yang berfungsi mempermudah seseorang yang ingin meminjam buku. Calon peminjam buku tidak perlu datang langsung keperpustakaan Kalsel karena calon peminjam buku bisa mengecek disitus Perpusda Kalsel, apakah buku yang ingin dipinjam tersedia atau masih keluar. Selain itu, Perpusda Kalsel juga telah memasang area "hot-spot" internet yang diharapkan dapat menarik minat dan mempermudah para pengunjung dalam hal menggunakan fasilitas internet. Hingga saat ini Perpusda Kalsel menyediakan lebih kurang 98 juta buku dengan jumlah lebih kurang 10 ribu buku terbaru dengan berbagai macam bidang dan topik. Untuk rencana kedepan Perpusda Kalsel melakukan pengembangan khususnya dalam hal pembinaan perpustakaan yang ada di kabupaten/kota agar menumbuhkan minat baca masyarakat Kalsel secara menyeluruh. Lebih lanjut dikatakan, pihaknya terus meningkatkan sumber daya manusia (SDM) pustakawan dan arsip. Ini dimaksudkan pelayanan lebih baik sehingga memberikan kesan positif. slm

Lima Kabupaten/Kota Belum Serahkan Rekapitulasi

Mirhan AM Banjarmasin, KS Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalsel melaksanakan proses rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2009, Kamis (23/4), di Hotel Arum Banjarmasin. Sampai pukul 21.30 WITA tadi malam, penghitungan hasil perolehan suara hanya bisa dilakukan untuk 8 kabupaten/kota. Lima lainnya, yakni Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Kotabaru, Hulu Sungai Utara (HSU), Tanahbumbu, serta Kota Banjarmasin, belum menyerahkan hasil penghitungan masing-masing. Ketua KPU Kalsel Drs Mirhan AM mengharapkan, pihak kabupaten/kota yang belum menyerahkan rekapitulasi perolehan suara tersebut dapat selesai sesuai jadual yang ditentukan. “Tanggal 25 April kita harapkan semuanya sudah selesai,” ujarnya di sela sela acara perhitungan. Di tempat yang sama, anggota KPU Kalsel, Sukadji Budihardjo mengatakan, penghitungan lanjutan dilakukan, Jumat (24/4) hari ini mulai pukul 14.00 Wita, dan dijadualkan untuk penghitungan dari Kabupaten HSU. “Besok (hari ini,red) kita hitung dari HSU, lalu Sabtu dari Kabupaten Kotabaru dan Tanahbumbu, dan Minggu untuk Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar,” jelasnya. Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar dimungkinkan paling akhir dilakukan penghitungan lantaran keduanya belum melaksanakan pleno. Kota Banjarmasin melakukan pleno, Jumat (24/4), dan Kabupaten Banjar menurut informasi baru dilakukan rapat pleno Sabtu (25/4). “Kita harapkan paling lambat Minggu selesai,” ujar Sukadji. KPU HSU Selesai Kemarin, KPU HSU dengan seluruh anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) akhirnya berhasil merampungkan rekapitulasi perolehan suara pemilu. Perhitungan yang dilaksanakan mulai Rabu (22/4) dan berakhir Kamis (23/4) sore kemarin. Proses perhitungan sempat riuh sehubungan adanya keberatan dari saksi parpol tentang jumlah suara sah. Namun akhirnya bisa diredam setelah Ketua KPU HSU, M Noor menerangkan tentang tata cara dalam proses rekapitulasi suara, dimana segala bentuk keberatan atau protes hanya dapat disampaikan oleh para saksi setelah seluruh perhitungan suara selesai. Rapat pleno terbuka terus berlanjut hingga pukul 18.00 dan kemudian dilanjutkan pukul 21.00 untuk rekapitulasi hasil suara DPD, dan DPRD Propinsi hingga pukul 01.30 dini hari kemarin. Karena larut malam dan pembacaan hasil rekapitulasi suara oleh PPK untuk DPRD provinsi selesai, akhirnya pimpinan rapat pleno memutuskan menskor rapat dan melanjutkannya di pagi hari pukul 09.00 untuk pembacaan hasil perolehan suara DPRD kabupaten. Aparat keamaan terlihat siaga dari pagi hari sejak rapat pleno terbuka hingga malam hari. Mereka yang bertugas nampak harus menahan kantuk, karena kekhawatiran akan adanya demo dan pengerahan masa atau protes keras saat perhitungan suara untuk DPRD kabupaten sebagaimana isu yang berkembang mengingat adanya penolakan hasil pemilu dari 18 partai peserta pemilu. Saat pelaksanaan suara untuk DPRD kabupaten pada Kamis (23/4) di tengah kekawatiran demo kembali menyeruak, Bupati HSU HM Aunul Hadi yang baru tiba dari perjalanan dinasnya meluangkan waktu untuk bersilaturahmi dengan pengurus parpol dan caleg serta menyaksikan jalannya proses rekapitulasi yang dibuka sejak pukul 09.30. Isu demo hingga rapat pleno berakhir tidak terjadi. Dalam kesempatan memberikan tanggapan atas hasil rekapitulasi, juru bicara dari 18 partai yang menolak Pemilu, Murhan HK dari PDI Perjuanganmenyatakan mereka tidak perlu demo atau pengerahan massa, karena cara tersebut bukan cara yang baik dalam berpolitik dan menyampaikan aspirasi. Penolakan dari 18 partai ini karena mereka menilai pelaksanaan pemilu banyak terdapat kecurangan, serta adanya penggunaan politik uang, dan masih banyaknya pemilih yang tidak terdaftar, serta adanya perolehan suara dari caleg/parpol yang hilang saat pelaksanaan rekafitulasi dari TPS ke PPK serta permasalahan lainnya. Selain dari juru bicara 18 parpol, saksi dan utusan partai lainnya juga melakukan protes dan keberatan atas hasil perolehan suara yang diraih partai mereka. Semua segala bentuk bantahan atau protes dan pernyataan sikap itu ditampung oleh KPU dalam rapat pleno untuk selanjutnya ditindaklanuti.slm

Realisasi APBD Kalsel 2009 Lebih Cepat

Dibanding tahun sebelumnya dengan periode yang sama, realisasi Anggaran Pendapata dan Belanja (APBD Kalsel tahun 2009 lebih cepat terpakai, terutama di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kalsel. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Kalsel, Gustafa Yandi mengatakan, selama triwulan pertama tahun ini, daya serap APBD Kalsel mencapai 19,15 persen. “Dibanding tahun sebelumnya selama periode yang sama, realisasi APBD 2008 hanya 8,95 persen,” ujarnya di acar coffee morning pejabat Pemprov Kalsel, Rabu (22/4) di aula Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kalsel. Pergerakan pengeluaran dana tersebut menurutnya antara lain dipicu kesiapan sejumlah satuan kerja perangkat daerah dengan proyek atau program masing masing, sehingga bisa lebih cepat direalisasikan. Di Dinas PU Kalsel lanjutnya, telah dilakukan lelang sejumlah proyek lebih awal dibanding tahun 2008 lalu. “Dilakukan lelang lebih duluan sebelum diteriam DPA (dokumen pelaksanaan anggaran, red), jadi bisa lebiih cepat,” jelas Gustafa Yandi. APBD Kalsel 2009 ini terdiri Pendapatan Daerah Rp1.616.748.000.000 dan belanja daerah Rp1.606.450.000.000. Untuk pendapatan 2009 mengalami kenaikan sekitar Rp400 miliar dari tahun lalu. Dari belanja daerah itu, alokasi terbesar ada di bidang pendidikan yakni mencapai Rp320,8 miliar atau 20 persen dari APBD yang ada. Kemudian bidang kesehatan Rp142,2 miliar atau 17,18 persen, bidang infrastruktur Rp131,163 miliar atau 15,85 persen, dan urusan ekonomi meliputi sector pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan dan perkebunan mencapai Rp90,8 miliar atau 0,24 persen. Sementara, belanja bagi hasil untuk Kabupaten/Kota Rp300 miliar atau 18,76 persen dari anggaran belanja daerah, lingkungan hidup Rp9,06 miliar atau 1,09 persen, urusan sosial Rp8,4 miliar atau 1,02 persen, urusahan ketahanan pangan Rp4,675 miliar atau 0,56 persen, dan bidang Koperasi dan UKM Rp4,135 miliar atau 0,50 persen. slm

Pemko Banjarmasin Diragukan Mampu Kelola RS Ansyari Saleh

Banjarmasin, KS Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin diragukan mampu menyanggupi tawaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) untuk mengelola rumah sakit umum (RSU) Ansyari Saleh di Kota Banjarmasin. Biaya operasional rumah sangat cuup tinggi. Khusus gaji pegawai rata rata Rp1 miliar perbulan, ditambah ongkos peningkatan pelayanan dan pemeliharaan fasilitas, diperkirakan perlu sekitar Rp20 sampai Rp30 miliar per tahun. Biaya ini tidak termasuk untuk perbaikan kondisi gedung. Sementara pendapatan rumah sakit tahun 2008 hanya sekitar Rp12 miliar. Apabila Pemko memperhtiungkan untung rugi dalam pengelolaan rumah sakit ini, dipastikan tidak akan bisa. “Bila memang diserahkan, harus secara bertahap, kalau langsung bisa kolaps, saya tahu berapa pendapatan Kota Banjarmasin, “ ujar Direktur RS Ansyari Saleh Sriyanto pada coffee morning jajaran Pemprov Kalsel, Rabu (22/4) di aula Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kalsel. Sriyanto menceritakan sewaktu dirinya menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehata Kota Banjarmasin, sempat diminta mantan Walikota Banjarmasin, Sofyan Arpan (alm) untuk mengkaji pengelolaan RS Ansyari Saleh di Kayu Tangi tersebut. Kesimpulannya, Pemko saat itu belum siap. “Dulu (tahun 2002,red) biaya operasional Rp4,5 miliar, penghaislan rumah sakit sekitar Rp400 juta,” ujarnya. Dia juga mengingatkan, apabila Pemko benar benar mengambilalih rumah sakit tersebut, yang perlu diperhatikan mengenai peningkatan tipe rumah sakit dari B non pendidkan menjadi tipe B plus atau pendidikan. Ditanya seberapa penting Pemko memiliki rumah sakit tersebut, menurutnya bila dilihat secara adminsitratif, memang perlu. Namun secara fungsional, bukan kebutuhan mendesak karena walaupun Pemko Banjarmasin tidak memiliki rumah sakit, masyarakatnya tetap terlayani masalah kesehatan di 10 rumah sakit milik pemrpov dan swasta yang ada. “Warga Banjarmasin sudah terlayani dengan rumah sakit yang ada, tidak ada warga tidak bisa berobat,” ujarnya. Namun dianggap lebih baik lagi, seperti 12 kabupaten kota lain di Kalsel, Pemko Banjarmasin bisa melayani 31 ribu jiwa warganya yang memperoleh jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) melalui rumah sakit sendiri yang tentunya berorientasi pada pelayanan masyarakat, bukan bisnis. Di tempat yang sama, Sekdaprov Kalsel, Muchlis Gafuri mengingatkan, masalah penawaran pengalihan pengelolaan ini menurutnya bukan bersipat langsung kepada Pemko Banjarmasin. “Kita akan menunggu persetujuan DPRD Kalsel dulu, baru diserahkan. Karena ini masalah penyerahan aset, tidak bisa sembarang,” ujarnya. RS Ansari Saleh merupakan rumah sakit jiwa di Jalan Brigjend H. Hasan Basri No 01 Rt 12 Banjarmasin yang diresmikan menjadi rumah sakit umum 7 April 2001 dengan jumlah 140 tempat tidur. Rumah sakit ini memiliki puluhan beberapa fasilitas medical check Up, ruang dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis anak, kebidanan & kandungan, penyakit dalam, dan THT. Pelayanan penunjang laboratorium patologi klinik, X-Ray, USG, endoskopi, angiografi, ECG, Treadmill, EE, konsultasi gizi, farmasi, fisioterapi. Fasilitas lain UGD 24 Jam, rawat jalan, rawat inap, serta kamar bedah. slm

Banjarmasin dan Martapura jadi Alternatif Replika Keraton Banjar

Banjarmasin, KS Rencana pembangunan replika keraton Banjar tetap dijalankan dengan diawali dengan penelitian. Hasilnya, Kota Banjarmasin dan Martapura menjadi obyek yang akan dipertimbangkan. Penelitian dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Daeah Provinsi Kalsel bekerjasama dengan Unlam Banjarmasin, mencakup lokasi dan desain bangunan yang akan dipakai pada replika. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Kalsel Ir Suryatinah kepada wartawan menekankan pembangunan replika Keraton Banjar adalah untuk media belajar dan pariwisata. “Jangan asal dibangun, tetapi yang penting lokasinya harus mudah diakses dan untuk media belajar serta pariwisata. Sehingga orang luar mengetahui sejarah kerajaan Banjar yang terkenal di Kalsel,” ujarnya usai Pembukaan Seminar Kajian Lokasi Pembangunan Model Replika Kerajaan Banjar, Kamis (23/4). Seminar menghadirkan pihak terkait diantaranya budayawan, dinas pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata dan pihak lainnya. Pada analisis pemilihan lokasi pembangunan replika Keraton Banjar, Kota Banjaramsin memiliki skor 12 atau tertinggi dibanding daerah lainnya. Artinya, Banjarmasin dinilai kaya akan aspek sejarah, aspek arkeologi dan arsitektur. Dari segi sejarah, di Kota Banjarmasin terdapat Kampung Kuin sebagai lokasi keraton pertama, Banua Anyar, kawasan Sei Mesa yang juga lokasi keraton Banjar serta banyak dokumentasi sejarah. Pada Kota Banjarmasin, juga terdapat makam raja-raja dan mesjid tradisional serta terdapat rumah rumah dan pola perkampungan tradisional lengkap dengan kehidupan masyarakatnya. Sedangkan pada Kota Martapura, terdapat lokasi Keraton Banjar di Kampung Keraton (eks RS Ratu Zaleha), Batang Banyu/Teluk Selong Ulu dan Karang Intan. “Alternatif lokasi di Kabupaten Banjar misalnya di eks Rumah Sakit Ratu Zaleha, Kampung Keraton dan Teluk Selong. Semua itu menggambarkan replika sesungguhnya dari Keraton Banjar dulu,” terang mantan kepala dinas kelautan dan perikanan provinsi Kalsel itu. Kondisi sesungguhnya yang menggambarkan tradisi zaman dulu misalnya masyarakat beragama Islam, religius, memelihara budaya sungai, hubungan kekerabatan dan memelihara tradisi. Selain Kota Banjarmasin dan Martapura, alternative lokasi lainnya adalah di Amuntai, Marabahan dan Banjarbaru. Suriatinah mengungkapkan, setelah diseminarkan, maka nanti akan ditetapkan desain yang dipakai dari replika Keraton Banjar yang akan dibangun. Pada seminar yang dibuka Sekdaprov Kalsel Muchlis Gafury kemarin, tim peneliti merekomendasikan berbagai hal. Diantaranya adalah perlu adanya kajian lanjutan berkait bentuk arsitektur keraton yang akan dibangun. Kajian yang diperlukan meliputi bangunan-bangunan yang ada dalam kompleks keratin, model-model arsitekturnya, tata massa bangunan, tata lansekap, dan berbagai perangkat yang harus terdapat dalam setiap bangunan termasuk aktivitasnya. tya/slm

Produksi Padi Petani HSS Naik

Produksi padi petani di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) tahun ini mengalami peningkatan dari sebelumnya. Hal ini diketahui setelah dilakukan pengambilan sampel atau ubinan di tiga desa yakni Desa Telaga Langsat, Mandala dan Lok Binuang. Dari 7 lokasi terpisah, diketahui rata rata hasil padi petani yang dibina dengan pengelolaan tanaman terpadu (PTT) mencapai 7,49 ton gabah kering panen (GKP) per hektar. Angka tersebut lebih tingi dari tahun lalu yang hanya mencapai 5,6 ton GKP per hektar. Hal tersebut terungkap pada acara temu lapang kelompok tani (Poktan) Pala Laba Desa Telaga Langsat Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten HSS dengan jajaran Dinas Pertanian,Tanaman Pangan dan Holtikultura Kalsel, Dinas Pertanian HSS, Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Holtikultura Kalsel, BPS Kalsel, dan pihak terkait lain, Selasa (21/4) di Desa Telaga Langsat. Dialog berlangsung setelah dilakukan ubinan di beberapa titik. Hasilnya, dilokasi tersebut rata rata produksi padi yang dikelola Poktan Pala Laba mencapai 4,78 kilogram per ubinan atau 7,6 ton GKP. Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Karya Bersama, Rusli Anwar mengatakan, hasil yang mereka capai tidak lepas dari peran Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL PHT) yang mengadakan pertemuan secara berkala untuk membahas berbagai hal seperti pengetahuan tentang bagaimana awal pengolahan tanah, perlakukan penyemaian padi, cara menanam dengan teknis anjuran baris dan legowo sampai masalah hama dan cara pengendaliannya. “Yang jadi masalah kami sekarang, kami belum punya mesin perontok dan kalau bisa tolong jalan di sekitar sini diperluas agar mudah mengangkut hasil panen,” pintanya dalam sesi dialog. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hultikultora Pangan Kalsel Yohanes Sriyono berjanji akan mencatat masalah kebutuhan mesin perontok tersebut bila pihak kabupaten tidak bisa memfasilitasinya. “Biar kita catat dulu, kalau kabupaten (Dinas Pertanian HSS,red) tidak bisa, baru kita carikan jalan keluarnya,” janji Sriyono. Pada kesempatan tersebut, Sriyono menganjurkan petani terus berupaya meningkatkan hasil pertanian mereka karena pendekatan bidang pertanian sekarang adalah berupa agrobisnis. “Sekarang kita berpikir untung rugi, bukan sekedar bisa tanam lalu panen,” ingatnya. Lebih lanjut disarankan, petani supaya melakukan efisiensi penggunaan pupuk sesuai kebutuhan dan pemilihan bibit padi unggul. ”Pupuk yang berlebihan tidak akan memberikan produksi yang banyak, tetap saja. Soal bibit, biar sedikit mahal tidak apa apa, tapi hasilnya akan lebih besar,” ujarnya. Produksi padi Kalsel tahun 2008 hingga Agustus mencapai berkisar 1,3 juta hingga 1,5 juta ton GKG. Untuk mencapai target produksi tahun ini sebesar 2 juta ton, pihaknya mengajukan permintaan kepada pemerintah menyediakan pupuk bersubsidi sebesar 65.000 ton. slm

Waspadai Flu Singapura

BEBERAPA Minggu terakhir, masyarakat di wilayah Jakarta dan Depok dihebohkan dengan munculnya penyakit yang diistilahkan dengan flu singapura. Gejala yang muncul tidak jauh brbeda dengan flu biasa yakni demam dan disertai sariawan dalam rongga mulut, tenggorokan meradang, dan muncul bercak-bercak hingga cacar air di kaki, telapak tangan, serta telapak kaki. penyakit flu Singapura dibawa masuk oleh mereka yang masuk ke Indonesia setelah berpergian atau berlibur dari luar negeri. Masa inkubasi selama tujuh hari. Penyakit ini dengan cepat menular melalui udara, percikan air liur, urine, feses, dan bersentuhan langsung dengan penderita. Itu sebabnya, Kepada Dinas Kesehatan Kalsel, drg Rosihan Adhani mengingatkan masyarakat tetap waspada terhadap serangan penyakit flu Singapura yang menurut ilmu kesehatan masih tergolong Penyakit Tangan Kaki dan Mulut (PTKM) atau Hand Foot Mouth Disease (HFMD). Pejabat atau masyarakat yang ingin melakukan perjalanan ke luar negeri seperti studi banding atau rekreasi, disarankan tidak memilih negara Singapura sebagai tempat tujuan, tapi mencari alternatif yang lebih aman. “Lebih baik ke Bali atau ke tempat mana saja selain Singapura,” ujarnya kepada wartawan, Senin (20/4). Dikatakan, dalam dunia kedokteran, tidak ada istilah 'Flu Singapura', tapi yang ada adalah PTKM atau Hand Foot Mouth Disease (HFMD) yang disebabkan oleh virus. Pada dasarnya penyakit ini bukan penyakit yang berat. Pasien dapat sembuh dalam waktu 7-10 hari dengan mengkonsumsi makanan yang cukup protein dan kalori. Tanda-tanda penyakit PTKM antara lain demam, kemerahan dan pelepuhan di telapak kaki, tangan dan kulit bagian dalam rongga mulut, tidak nafsu makan, lesu dan nyeri tenggorokan. Setelah satu-dua hari demam, timbul keluhan nyeri di mulut mulai dari melepuh sampai berlendir di lidah, gusi atau bagian dalam mulut lain. Pencegahan penyakit ini lanjut Rosihan Adhani dapat dilakukan dengan kebiasaan menjaga kebersihan perorangan seperti mencuci tangan dengan sabun dan menutup mulut dan hidung bila batuk dan bersin. Kemudian dapat dilakukan dengan mengkonsumsi makanan bergizi danseimbang dan desinfeksi benda tang terkontaminasi sekresi. “Hanya sedikit orang yang mempunyi kebiasaan mencuci tangan dengan sabun sesudah melakukan kegiatan seperti membersihkan kotoran anak,” ujar Rosihan yang menyayangkan pola hidup masyarakat yang masih kurang sehat. Sementara upaya yang dilakukan pihaknya untuk mengantisipasi menyebarnya penyakit ini di masyaraikat, dilakukan penyuluhan tentang gejala gejala penularan yang disertai pencegahannya, menyiapkan sarana kesehatan, dan menghimbau masyarakat memberikan waktu isitirah yang cukup untuk anak bila mulai terserang flu ini. “Hanya sedikit orang yang mencuci tangan sesuai. slm

Pusat Back Up DPP Inkindo Kalsel

Ketua Dewan Pengurus Provinsi (DPP) Ikatan Konsultan Indonesia (INKINDO) Provinsi Kalsel, Ir H Ifansyah Noor membantah terjadi polemik kepengurusan di tubuh organisasinya, karena Dewan Pengurus Nasional (DPN) INKINDO di Jakarta men-back up sepenuhnya kepengurusan periode 18 Desember 2008– 6 Mei 2010. Kepengurusan dimaksud merupakan hasil Musyawarah Provinsi Luar Biasa (Musprovlub) yang dikukuhkan DPP INKINDO Kalsel sesuai SK DPN Nomor 01/SK.DPN/I/2009 tanggal 7 Januari 2009. “Hingga saat ini DPN Inkindo di Jakarta tetap mem back up keberadaan kepengurusan DPP Inkindo Kalsel hasil Musprovlub,” tegasnya kepada Barito Post, Kamis (16/4) di Banjarmasin. Hal ini lanjut Ifansyah, dibuktikan dengan berjalannya pelayanan organisasi kepada anggota seperti mengurus perpanjangan atau pembuatan Kartu Tanda Anggota (KTA) INKINDO Kalsel dan Sertifikat Badan Usaha (SBU) serta pelayanan lain. Selama kepengurusan ini, DPP Inkindo Kalsel memproses 99 permohonan pembuatan dan perpanjangan KTA dan untuk pengurusan SBU akan dilakukan prosesnya di pertengahan tahun ini. “Pelayanan kepada anggota berjalan dengan lancar tanpa kendala,” ujar Sekretaris DPP Inkindo Kalsel, Achmad Zabir Djaenuddin ST menambahkan. Soal sempat terjadi kekisruhan diantara anggota terkait pelaksanaan Musprovlub, keduanya mengatakan hal itu hanya masalah kecil yang dibesar besarkan sebagian pihak yang seharusnya bisa diselesaikan secara internal, tidak perlu melibatkan aparat hukum. “Permasalahan itu sudah selesai dengan dilaksanakannya Musprovlub Kalsel oleh pengurus pusat sebagai organisasi induk,” tegas Ifansyah lagi yang menyayangkan ketidakhadiran pihak dimaksud dalam Musprovlub tersebut. Dia juga menepis tudingan pelaksanaan Musprovlub hanya dilaksanakan sekelompok orang. faktunya ditepisnya. Faktanya menurut Ifansyah, Musprovlub didukung lebih dari 2/3 anggota yang pengajuannya dilakukan oleh 2 anggota sesuai mekanisme dalam AD/ART organisasi. Didalamnya dinyatakan, pelaksanaan Musporvlub harus diusulkan oleh anggota dan didukung lebih dari 2/3 anggota kemudian diusulkan kepada DPP INKINDO Kalsel saat itu dan ditembuskan kepada DPN INKINDO Pusat. Namun DPP INKINDO Kalsel saat itu tidak merespon usulan Musprovlub tersebut dan kemudian DPN INKINDO Pusart melalui surat nomor 68/SK/SPN/VII/2008 tanggal 15 Juli tentang usulan Musprovlub anggota INKINDO Kalsel meminta kepada DPP INKINDO Kalsel saat itu untuk melaksanakan Musprovlub. Tetapi sampai 60 hari ditunggu DPP INKINDO Kalsel saat itu masih tetap tidak merespon untuk melaksanakan Muspovlub. Berpijak pada aturan dalam AD/ART pasal 39 ART ayat 3, maka pelaksanaan Musprovlub diambilalih/dilakukan oleh DPN INKINDO dan pada waktu pelaksanaan Musprovlub tersebut telah mengahasilkan DPP INKINDO Kalsel periode 18 Desember 2008 - 6 Mei 2010 yang legitimate. slm

HAKI Bahas Alternatif Konstruksi di Tanah Lunak

Peserta kursus singkat ketika mendengarkan paparan nara sumber (foto ist/brt) Sebanyak 111 tenaga ahli konstruksi, mahasiswa dan masyarakat umum di Kalsel, terlibat pembahasan masalah alternatif konstruksi di tanah lunak melalui Short Course (kursus singkat) yang diselanggarakan Himpunan Ahli Konsultan Indonesia (HAKI) Kalsel, Kamis (16/4) di Hotel Arum Banjarmasin. Short Course yang dilaksanakan dua hari berturut turut tersebut dinilai efektif dalam menunjang kegiatan pembangunan di Kalsel, khususnya terkait dengan konsruksi bangunan dengan struktur tanah yang lunak karena sebagian besar berada di atas daerah rawa. Ketua Komda HAKI Kalsel, Budi Antara ST IP Md mengatakan, kegiatan yang dirangkai dengan pameran teknis dan sertifikasi bersama tersebut sekaligus bertujuan memberikan pembekalan kepada ahli ahli konstruksi di daerah di bidang teknis sipil. Perkembangan dunia kontruksi dewasa ini yang kompleks, otomatis memerlukan penanganan dari tenaga tenaga ahli-ahli yang professional di bidangnya, sehingga menghasilkan kinerja maksimal. Di tempat yang sama, Ketua Panitia Pelaksana, Ir Ifansyah Noor IP Md menambahkan, kegiatan ini merupakan salah satu sumbangsih pihaknya di jajaran HAKI dalam andil membantu optimalisasi pembangunan yang dilakukan pemerintah di daerah sehingga berhasilguna. Lebih lanjut diharapkan Ifansyah, kegiatan ini meningkan pengetahuan bagi anggota, pemerintah dan dunia usaha, menumbuhkembangkan kemandirian yang bebas intervensi dengan semangat kebersamaan, meningkatkan Sumber Daya Manusia untuk menjadi unggul dan maju memiliki daya saing dan daya sanding Selanjutnya diharapkan mampu menciptakan Pola Interaksi yang harmonis dan berkesinambungan diantara Komda HAKI Kalsel, pemerintah, anggota Haki serta masyarakat pengguna jasa konstruksi untuk sharing ilmu pengetahuan. “Short Course juga untuk untuk memberikan sedikit pembekalan karena setelah acara short course ini akan diadakan sertifikasi kepada anggotanya untuk angkatan yang ke VI,” jelasnya. Sementara itu, Walikota Banjarmasin HA Yudhi Wahyuni Usman yang hadir di acara tersebut, mengajak anggota HAKI supaya memberikan konstribusi dalam pelaksanaan pembangunan di tanah yang lembek seperti di daerah ini. “Seminar yang dilaksanakan HAKI ini sangat bagus dalam menunjang kegiatan pembangunan, karena akan mendapat manfaat yang cukup baik,’’ucapnya. Terkait dengan sertifikasi, kegiatan ini akan menunjang tenaga ahli untuk mendapat pengakuan keahlian tersebut. Sertifikasi diperlukan untuk melihat kualitas dari ahli konstruksi yang ada. “Memang masih ada sekitar 100 anggota (HAKI Kalsel,red) yang belum memiliki SKA dari 234 anggota yang ada,” jelas Budi Antara. Untuk mendapatkan SKA tersebut terangnya lagi, anggota tidak saja harus menyelesaikan pendidikan S-1 dibidangnya, tapi harus memiliki pengalaman minimal 3 tahun dan mengumpulkan nilai minimal 50. Kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari ini juga diikuti 111 orang 95 diantaranya dari anggota, 5 orang masyarakat, dan 11 orang mahasiswa. Sementara anggota HAKI sediri berjumlah 237 orang dengan 151 orang sudah mengikuti program sertifikasi. slm