Pengelolaan Sanitasi Perlu Anggaran Memadai

Arsyadi Banjarmasin, KS Menindaklanjuti hasil pertemuan, kerjasama dan deklarasi empat gubernur dan 10 bupati/walikota tentang percepatan pembangunan sanitasi di daerah masing masing, perlu disusun strategi pembangunan bidang terkait. Namun pembangunan sanitasi perkotaan ini menurut Kepala Dinas PekerjaanUmum (PU) Kalsel, Ir Arsyadi, perlu didukung anggaran dana yang memadai, baik alokasi dari APBN, APBD provinsi maupun kabupaten/kota. Selama ini, pemerintah lebih fokus pada penyediaan air bersih tanpa melihat faktor pendukung lainnya seperti keberadaan drainase, WC dan sebagainya. Akibat buruknya sanitasi, terjadi kerugian cukup besar yang dialami oleh pemerintah. Mengutip hasil kajian program air minum dan sanitasi yang dilakukan oleh Bank Dunia, menurutArsyadi kerugian ekonomi akibat buruknya pengelolaan sanitasi di Indonesia mencapai Rp58 triliun per tahun, angka itu setara dengan 2,3 % produk domestic bruto (PDB). Sanitasi merupakan sektor penting yang harus menjadi perhatian dari pemerintah. Karena sanitasi yang baik akan mencegah kerugian dan juga meningkatkan perkonomian suatu kota. Namun pemerintah pusat belum mengalokasikan dana yang cukup untuk masalah sanitasi. Menurut Arsyadi lagi, sanitasi tidak kalah penting dengan penyediaan air bersih bagi masyarakat. Sewajarnya, alokasi dana yang disediakan pemerintah setara dengan proyek air bersih tersebut. Pertemuan empat gubernur ini difasilitasi Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto, di Jakarta tanggal 20-21 April lalu. Empat gubernur tersebut yakni Gubernur Sumatera Barat, Gamawan Fauzi, Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo, Gubernur jawa Timur, DR H Soekarwo dan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Drs Rudy Ariffin. Kerjasama bertujuan untuk penanganan percepatan masalah sanitasi di ibukota provinsi masing masing. Alokasi dana sanitasi pemerintah pusat pada tahun 2009 ini Rp 800 miliar. angka tersebut menurut Menteri Pekerjaan Umum,Djoko Kirmanto belum mencukupi kebutuhan idealnya yang mencapai Rp 6 triliun. Karena itu, Djoko mengatakan harus ada komitmen besar dari pemerintah daerah dalam upaya peningkatan pelayanan sanitasi yang komprehensif dan integratif.Dalam rangka mendukung pembangunan sanitasi di tengah keterbatasan anggaran ini, 17 pemda menandatangani kesepakatan komitmen percepatan pembangunan sanitasi Senin (20/4) di Jakarta. Upaya percepatan pembangunan sanitasi akan dilakukan dengan pendekatan Strategi Sanitasi Kota (SSK) sebagai perangkat dasarnya. Saat ini 30 kota di 9 provinsi sedang melakukan pembangunan sanitasi. Sebagai langkah lanjut Departemen PU didukung Tim Teknis Pembangunan Sanitasi (TTPS) akan mensosialisasikan SSK ini kepada 226 kota lainnya di Indonesia. slm