Aparat Pemerintah Diminta Lebih Inovatif

Banjarmasin,KS Pemrov Kalsel terus berusaha membangunan, dengan tekad menyonsong perubahan, karenanya banyak tugas yang harus diselesaikan dengan seefektif mungkin, untuk itu jajaran pemda memerlukan aparatur yang tangguh yang dapat mendukung secara penuh terciptanya perubahan tersebut. Dukungan yang diharapkan tidak saja bentuk dukungan tenaga, tetapi juga dukungan pemikiran yang bersifat inovatif, untuk mencapai kemajuan yang lebih terarah, terlebih lagi mungkin saat ini masih adanya tersisa krisis kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Hal itu juga penting untuk menghadapi dampak krisis ekonomi dan moneter yang terus merusak tatanan ekonomi yang juga mengakibatkan penganguran yang semakin meluas, dan kemiskinan yang menjurus ketidakberdayaan masyarakat. Semua itu perlu dibangun dan ditata kembali, apalagi untuk membangun sebuah kepercayaan tidaklah semudah yang dibayangkan, namun dengan tekad dan kebersamaan. Hal ini dikatakan Gubernur Haji Rudy Ariffin dalam sambutan dibacakan Kepala Bandiklat Prov Kalsel Haji Hadi Susilo pada Penutupan Diklat Prajabatan Golongan III Eks Honorer Angkatan ke 26, 27, 28, dan 29 dilingkungan Pemkab Banjar, Tanah Laut, dan Tabalong, di Banjarbaru. Diingatkan, kegiatan ini jangan dilihat sebagai persyaratan semata, tetapi hal ini sebagai rangkaian dalam pembinaan terus menerus yang dilakukan secara berjenjang, selain sebagai sebuah kebutuhan, baik kebutuhan orgasisasi itu sendiri, agar lebih efektif dan efesien dalam pencapaian visi dan misinya, maupun bagi diri pribadi masing-masing selaku SDM pelaksana pembangunan. ”Jika pelatihan ini dilihat sebagai sebuah kewajiban semata maka dikhawatirkan akan menjadi beban yang diharus dipenuhi, dan setelah itu biasanya tidak memberi makna yang berarti. Hal ini jangan sampai terlintas dipikiran, sebab banyak hal-hal didapatkan setelah mengikuti diklat ini, yang semuanya tentu berpengaruh positif didalam mendukung etos kerja” tegasnya. Kemudian sebagai CPNS, yang sebentar lagi menyandang predikat sebagai PNS, maka mengikuti pelatihan sangat penting, karena didalam pelatihan telah memberikan bekal, baik berupa pencerahan wawasan, ketrampilan, sikap mental, dan dasar-dasar kepemimpinan, yang kesemua itu, sangat diperlukan dalam melancarkan tugas selaku aparatur negara. ”Jika sebelumnya kita kurang memahami arti dan manfaat, manajemen perkantoran yang baik, maka sekarang kita sudah siap untuk melaksanakan dengan yang lebih baik, jika sebelumnya kurang menyadari seharusnya bersikap berprilaku selaku aparatur pemerintah, maka sekarang tentunya sudah semakin menyadari betapa pentingnya sikap dan perilaku tersebut dalam mendukung kelancaran tugas-tugas kedinasan”ujarnya. Diklat dilaksanakan dari tanggal 07 hingga 30 Oktober 2008, diikuti 160 orang peserta masing-masing Kabupaten Banjar 148 orang, Tanah Laut, 7 orang dan Tabalong 5 orang. Dari evaluasi penyelenggara, seluruh peserta dinyatakan lulus semua. Turut Hadir Kepala SPN Banjarbaru AKBP Haji Irianto.(slm)

MA Masih Kantongi 8.447 Perkara

Tahun tahun 2003, pertamakalinya Bagir Manan menjabat sebagai ketua MA, tunggakan perkara berjumlah 19.793 perkara dan angka tersebut berhasil ditekan hingga sekarang berjumlah 8.447 perkara sesuai data MA bulan Agustus lalu. Banjarmasin, KS Jajaran MA masih menjadikan penurunan jumlah tunggakan perkara sebagai salah satu prioritas kerja mereka. Langkah kongkret itu dilakukan dengan peningkatan kapasitas Hakim Agung dan penjadwalan hari khusus untuk memutus perkara. Ketua Muda Perdata Khusus Mahkamah Agung RI, Abdul Kadir Mappong SH MH mengaku pihaknya kewalahan menangani perkara kasasi atau Peninjauan Kembali (PK) yang masuk lantaran jumlah hakim agung yang terbatas. Padahal, berdasarkan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, jumlah hakim agung maksimal bisa mencapai 60 orang. “Di tim saya saja (tim B,red), dari 17orang tersisa hanya 4 hakim agung, termasuk Hakim Agung Abdur Rahman,” ujarnya di sela sela acara malam perpisahan Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Kalsel, Jumat (31/10) di Mahligai Pancasila Banjarmasin. Dikatakan, data terakhir MA mencatat masih ada 74 kasus kasasi Pilkada dan 17 PK, namun hanya 4 perkara yang dikabulkan. Itu sebabnya, Abdul Kadir berharap pihak mediator bisa membantu menyelesaikan masalah secara damai. “Kita juga akan mensosialisasikan soal ini (penyelesaian perkara secara damai,red) dan perkara mana saja yang bisa masuk dan yang diterima,” ujarnya lagi. Abdul Kadir juga menepis anggapan terlalu besarnya perkara yang menumpuk di MA hingga puluhan ribu kasus. Berdarakan angka terangnya, jajaran MA mampu menekan jumlah perkara cukup tinggi. Sebut saja pada tahun 2007, MA menerima 9.516 perkara. Jumlah itu turun 0,09 persen dibandingkan perkara yang masuk tahun 2006. Dalam periode yang sama, memutuskan sebanyak 10.714 perkara dan mengirimkan 10.554 perkara kembali ke pengadilan pengaju. MA menerima jumlah pengajuan selama tahun 2007 hingga Maret 2008 sebanyak 532 kasus. Jumlah tersebut sudah termasuk sisa pengaduan pada tahun 2006. Dari jumlah itu, 253 kasus telah diperiksa oleh Badan Pengawas MA dan 297 kasus telah dideklarasikan ke pengadilan tinggi tingkat banding. Pada kesempatan itu, Dia juga mengaku prihatin dengan aksi di pengadilan yang semakin brutal. Namun di sisi lain, dia mengingatkan perlu efek jera yang diberikan kepada terdakwa atau pelaku atas pelanggaran yang dilakukan. (slm)

Wahjana Endra Djarwa, Awali dan Akhir Tugas di PT Kalsel

PURNA BHAKTI- Wahjana Endra Djarwa mengikuti prosesi wisuda purna bhakti Ketua PT Kalsel, Jumat (31/10) sore di Mahligai Pancasila. Nampak Nampak Hakim Agung Muda MA, Abdul Kadir Mappong sedang menyematkan lencana purna bhakti. (foto ist/brt) Banjarmasin,KS Pada acara malam perpisahan dengan unsur muspida Kalsel, Juma (31/10) di Mahligai Pancasila, Wahjana Endra Djarwa yang baru beberapa jam melepas jabatan Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Kalsel, mengaku puas bisa menyelesaikan tugasnya. Didampingi sang istri, Wahjana menguraikan, total masa baktinya selama 37 tahun 7 bulan dan di terakhir sebagai Ketua PT Kalsel selama 1,5 tahun. “Pertama kali saya bertugas di sini (Kalsel,red) tahun 1971 dan berakhir juga disini,” ujarnya sembari memohon maaf bila terdapat kesalahan dalam menjalankan tugasnya. Jabatan Wahjana Endra Djarwa akan digantikan Soltoni Mohdally SH MH yang sebelumnya sebagai Wakil Ketua PT Kalsel. Rencananya, pelantikan Ketua PT Kalsel itu dilaksanakan di Senin mendatang di Jakarta. Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin mengatakan, atas nama Pemprov Kalsel, pihaknya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Wahjana Endra Djarwa yang telah melaksanakan tugas dan pengabdian sebagai Ketua PN Kalsel. Keterlibatan lembaga-lembaga penegak hukum, seperti PT Kalsel dalam mendukung keinginan untuk melaksanakan tata pemerintahan yang baik sangat besar, karena penegakkan hukum menjadi pengawal utama dalam mendorong good governance. Tegaknya hukum juga mempunyai andil dalam menciptakan kondisi daerah yang tertib, aman, dan bersatu. Dengan kondisi daerah Kalsel yang kondusif ini, artinya di daerah ini mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tugas yang diamanahkan kepada diri masing-masing. Lebih lanjut dikatakan, tantangan ke depan yang kita hadapi semakin berat dan perlu enegi yang lebih besar untuk menghadapinya, terutama menghadapi krisis global yang kita hadapi saat ini. Dampak krisis global tampaknya tidak hanya memukul sektor ekonomi, tetapi juga dapat berpengaruh terhadap kehidupan sosial dan kesejahteraan masyarakat. ”Mari bersama menghadapi keadaan krisis ini dalam kesatuan dan kebersamaan, berpikir lebih cerdas dan sehat untuk bertahan di tengah krisis ekonomi global, jangan saling menyalahkan dan menyudutkan, karena hal itu akan melemahkan kita dalam menghadapi masalah,’ pintanya. Acara juga dihadiri Ketua DPRD Kalsel, Anang Hairin, Wakil Gubernur Kalsel, Rosehan NB SH, Sekdaprov Kalsel, Muhlis Gafuri, dan sejumlah kepala dinas dan badan di jajaran Pemprov Kalsel. (slm)

Halal bi Halal Urang Banjar di Jatim

Halal bi halal Kerukunan Keluarga Kalimantan (K3) Jawa Timur di Gedung Kartika Surabaya, Minggu (26/10). Hadir Wakil Gubernur Kalsel, HM Rosehan NB SH dan Aida Muslimah Rosehan. Alunan lagu Banjar disambung tarian apik para galuh berpakaian adat Kalimantan Selatan (Kalsel)dengan hiasan untaian bunga melati di kepala, membuat suasana lain di gedung Kartika Surabaya, Minggu (26/10). Itulah sajian pembuka acara Acara Halal bi Halal 1429 H K3 Jatim dan Pameran Promosi Mini Indo Tourism Kalimantan 2008-2009 yang dihadiri ribuan warga Banjar yang menjadi perantau di Kota bersimbol Buaya dan Hiu tersebut. Kerinduan terhadap banua tambah terobati ketika disuguhkan tarian tarian dan lagu berikutnya yang bernuansa kedaerahan. Kontan, riuk pikuk percakapan bahasa Banjar membahana diruang tersebut. Kehadiran Wakil Gubernur Kalsel, HM Rosehan NB SH dan istri Hj Aida Muslimah Rosehan beserta sejumlah pejabat Pemprop Kalsel, melengkapi meriahnya acara silaturrahmi yang digelar setiap tahun tersebut. Kesempatan langka itupun tidak disia siakan mereka. secara bergantian, baik ibu ibu maupun bapak bapaknya, mengabadikan pertemuan dengan berfoto bersama, baik melalui camera handphone, handycame atau kamera digital yang dipunya. Ketua Panitia Suhartono yang mendapat giliran pertama menyampaikan pidato sambutan, mengatakan tujuan acara yang utama adalah menjalin silaturrahmi warga perantau asal banua di Jatim. Dengan kebersamaan tersebut, pihaknya berharap keberadaan warga Banjar menjadi kuat, kuat dalam artian secara finansial atau usaha,juga kuat sebagai warga yang mandiri di kota orang lain. Ketua K3 Jatim, Makmun Hasan selain mengatakan masih kurang kuatnya posisi urang banua di perantauan, mereka juga masih memimpikan mempunyai sendiri gedung sekretariat dan balai pertemuan. tempat itu diharapkan bisa mewadahi untuk kegiatan anggota seperti yasinan, arisan dan sebagainya yang bersipat menjalin kebersamaan sesama warga pendatang. Fasilitas itu juga diharapkan mampu menjadi nilai prestise waga yang saat ini masih dianggap miskin. turut menyampaikan sambutan, Calon Gubernur Pakde Karyo yang memiliki istri kelahiran asal kota Martapura Kabupaten Banjar, Kalsel campuran Tenggarong dari sang ayah. hadir di acara tersebut Ketua DPRD Kalsel-Anang Hairin, Ketua Kadin Kalsel-Endang Kesumayadie, Karo Hukum Setdaprov Kalsel-Isra Ismail, Kepala Inspektorat Kalsel-Suhardjo,Kepala Disparbud Kota Banjarmasin-Hesly Junianto dll.

Realisasi Proyek 35 Persen

Banjarmasin, KS Kepala Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Yandi, Rabu, mengungkapkan, realisasi belanja proyek Pemprov Kalsel saat ini baru mencapai 35 persen. Menurutnya, masih minimnya realisasi belanja proyek tersebut terjadi karena beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lambat dalam penyusunan anggaran proyeknya. "Memang benar, realisasi belanja proyek kita baru mencapai 35 persen, karena keterlambatan SKPD dalam penyusunan proyek," tambahnya. Namun demikian, katanya, proyek seluruh SKPD tersebut kini sudah mulai berjalan, sehingga tinggal menunggu pencairan dananya, yang dipastikan akan selesai pada akhir Desember mendatang. "Yang pasti anggaran pembiayaan proyek APBD Kalsel masih aman hingga akhir tahun, atau masih bebas dari dampak krisis global," katanya. Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin, meminta agar proyek-proyek yang telah ditetapkan bisa segera dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ada. Belanja-belanja proyek, diminta juga segera dicairkan untuk membantu pergerakan roda perekonomian masyarakat terutama dalam menghadapi krisis global saat ini. "Kalau proyek berjalan lancar, setidaknya masyarakat juga bisa ikut menikmati roda perputaran perekonomian, terutama pada saat krisis," katanya. Anggota tim kajian ekonomi Bank Indonesia Banjarmasin Kalimantan Selatan (Kalsel), Sakti, mengungkapkan, realisasi belanja proyek Pemprov Kalsel diharapkan mampu menahan dampak langsung krisis global di masyarakat. Untuk itu Sakti berharap, pemerintah mempercepat realisasi belanja proyek, yang kini baru mencapai 35 persen, dari yang seharusnya telah mencapai lebih dari 50 persen.slm

Kalsel Perlu Penyesuaian Harga TBS Sawit

Banjarmasin, KS Mengantisipasi dampak terjadinya krisis global yang lebih buruk lagi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) telah menetapkan harga tandon buah segar (TBS) sawit. Kepala Dinas Perkebunan Kalsel, Haryono, di Banjarmasin, Rabu, mengungkapkan, saat ini penurunan harga TBS sawit di Kalsel telah mencapai lebih dari 16 persen dibanding harga pada bulan September 2008 lalu. Pada September harga TBS masih mencapai 1.400 per kilogram bagi sawit usia diatas tiga tahun, dan Rp1.900 per kilogram untuk sawit usia diatas 10 tahun. Namun setelah terjadinya krisis global, harga TBS sawit turun drastis, sehingga sangat merugikan para petani bahkan perusahaan-perusahaan perkebunan. Untuk itu, tambahnya, pemerintah segera mengantisipasi dengan menetapkan harga TBS sawit usia diatas tiga tahun Rp745 per kilogram dan diatas 10 tahun menjadi Rp1013 per kilogram. Penetapan harga tersebut, jauh lebih tinggi dibanding dengan provinsi lainnya, yang kini dibawah Rp500 per kilogram untuk sawit diatas 3 tahun. Di Kalsel, tambahnya, penetapan TBS tersebut telah dibuat sedemikain rupa, sehingga tidak terlalu merugikan pengusaha maupun petani perkebunan sawit. "Kita meminta, agar harga TBS sawit disesuai dengan harga CPO setelah dipotong dengan biaya produksi, sehingga petani plasma tidak menanggung kerugian yang besar," tambahnya. Turunnya harga TBS sawit di Kalsel sebenarnya tidak terlalu besar bila dibanding pada awal tahun atau sekitar Januari 2008, yang harganya juga tidak jauh dari harga saat ini. Namun mengalami penurunan yang signifikan bila dibanding dengan saat harga sawit sedang bagus atau tinggi-tingginya. "Sehingga pada dasarnya, harga saat ini masih relatif menguntungkan petani perkebunan Kalsel," tambahnya. Karena turunnya harga TBS sawit sudah mencapai 16 persen, maka persetujuan penetapan harga harus ditandatangani gubernur Kalsel. Gubernur Kalsel Rudy Ariffin mengatakan turunnya harga kerat maupun sawit saat ini, tidak akan mempengaruhi operasional perusahaan, hingga mengakibatkan terjadi pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran.(slm)

Pejabat Diminta Pangkas Biaya Perjalanan Dinas

Banjarmasin, KS Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Rudy Ariffin mengajak pejabat di jajarannya mengurangi biaya perjalanan dinas ke luar daerah atau luar negeri yang tidak terlalu penting. Pemangkasan tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya penyelamatan APBD Kalsel dalam menghadapi krisis global yang terjadi saat ini. Dan itu sesuai seruan Presiden SBY saat menggelar rapat dengan gubernur se Indonesia belum lama tadi di Jakarta. Diperkirakan, krisis global saat ini bakal berimbas pada penerimaan APBD Kalsel 2009, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya penghematan, agar pengurangan penerimaan APBD berpengaruh besar pada belanja pembangunan. Selain memangkas biaya perjalanan dinas yang tidak penting, Rudy juga meminta agar satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Kalsel, juga memangkas biaya honorarium dan tidak melakukan rapat di luar kantor. Acara rapat yang dilakukan di hotel-hotel atau tempat lainnya, diminimalisir, selama bisa dilakukan di kantor, sebaiknya rapat diselenggarakan di kantor masing-masing SKPD. Bukan hanya itu, pemberian hibah, yang tidak terlalu penting, sebaiknya juga dikurangi, sehingga tidak terjadi pemborosan pengeluaran anggaran secara berlebihan. Diungkapkannya, realisasi APBD 2009, akan banyak difokuskan kepada pembangunan sektor riil dan pendukungnya. Pembangunan fasilitas seperti jalan yang mampu mendukung perkembangan sektor riil akan jadi prioritas. Selain itu, mempercepat daya serap APBD 2008 dan realisasi APBD 2009, untuk meningkatkan belanja pembangunan sehingga mampu membantu memutar roda perekonomian masyarakat. Rudy juga berharap, masing-masing pegawai bisa melakukan penghematan listrik, dengan mengganti lampu hemat energy juga memanfaatkan listrik sesuai keperluan saja. Hal tersebut, selain untuk menekan anggaran belanja daerah, juga untuk melakukan hemat energy selama terjadi krisis listrik di Kalsel hingga 2010 mendatang. Diungkapkannya, penghematan listrik yang dilakukan dalam beberapa bulan terakhir, terbukti mampu menekan biaya belanja daerah. "Syukur kita termasuk daerah yang mampu menghemat listrik dan membayar tagihan listrik tepat waktu.Tercatat 13 provinsi hingga kini masih menunggak tagihan listrik hingga merugikan PLN triliunan rupiah," demikian Rudy Ariffin.(slm)

Realisasi BLT Tahap II di Kalsel

RTS Realisasi Persen 1. Kabupaten Balangan 8.461 3.384.400.000 98,72 2. Kabupaten Banjar 28.433 11.373.200.000 85,11 3. Kota Banjarbaru 6.184 2.473.600.000 87,47 4. Kota Banjarmasin 38.278 15.311.200.000 97,29 5. Kabupaten Batola 26.375 10.550.000.000 96,88 6. Kabupaten HSS 16.052 6.420.800.000 90,46 7. Kabupaten HST 17.054 6.821.600.000 80,23 8. Kabupaten HSU 14.336 5.734.400.000 85,26 9. Kabupaten KTB 12.607 5.042.800.000 76,00 10.Kabupaten Tabalong 9.266 3.706.400.000 81,65 11.Kabupaten Tanbu 4.471 1.788.400.000 31,03 12.Kabupaten Tala 14.197 5.678.800.000 89,13 13.Kabupaten Tapin 14.089 5.635.600.000 96,51 JUMLAH 209.803 83.921.200.000 85,88 Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahap II sudah dicairkan 83.921 Rumah Tangga Miskin (RTM) dari 244.305 penerima dengan total dana Rp83.921.200.000 atau terealisasi 85,88 persen. Angka tersebut diatas penyerapan secara nasional. Pada waktu yang sama, dana bantuan pemerintah sebagai kompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut diambil 14.033.773 RTM dari 17.646.328 RTM dengan nilai Rp5.613.509.200.000 atau 73,79 persen. Data daya serap BLT tersebut diungkapkan Manager Bisnis Keuangan dan Keagenan PT Pos Indonesia Wilayah Kalimantan, Irwin Mulyana kepada Barito Post ketika di Banjarmasin. Daerah tertinggi penyerapannya adalah Kabupaten Balangan yang mencapai 98,72 persen dengan total dana Rp3.384.400.000. Lalu disusul Kota Banjarbaru yang mencapai 87,47 persen dan Kabupaten Tapin sebesar 96,51 persen. Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) merupakan daerah yang paling sedikit penyerapannya. Data terakhir mencatat realisasi BLT tahap II baru mencapai Rp 1.788.400.000 yang diambil 4.471 RTM atau 31,03 persen. “Secara umum, distribusi BLT II ini tidak ada masalah, lancar lancar saja,” ujar Irwin. Ditegaskan Irwin lagi, bila dilihat angka secara nasional, penyerapan BLT tahap II di Kalsel tergolong sangat tinggi dibanding dengan beberapa provinsi yang masig di bawah 50 persen. Bahkan di Sulawesi Utara realisasi BLT tahap II tersebut baru mencapai 18,6 persen dan di Riau lebih parah lagi yakni cuma 9,7 persen, Maluku sekitar 22 persen dan Maluku Utara kurang lebih 23 persen. “DKI Jakarta jadi kota terbesar realisasinya yang mencapai 94 persen dengan dana Rp59 miliar lebih,” (slm)

Haul ke 115 Anggah Muhammad Amin

HAUL M AMIN-Ribuan masyarakat Kota Banjarmasin dan sekitarnya, Senin (20/10) melakukan prosesi haul ke 115 Anggah Muhammad Amin di komplek pemakaman kawasan Banua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur. Acara dihadiri Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Kalsel dan Pemko Banjarmasin, ulama dan tokoh masyarakat. (foto ist/brt)

Dana PKH Terserap 98,3 Persen

Banjarmasin, KS Alokasi dana Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2008 Rp5,4 miliar untuk 13.094 rumah tangga sangat miskin (RTSM), terserap 98,3 persen atau sekitar Rp5,3 miliar. Pragram yang diluncurkan tanggal 23 Juli 2007, khusus Kalsel dilakukan di lima kabupaten yakni Kabupaten Tanah Laut, Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Tengah (HST), dan Hulu Sungai Selatan (HSS). “Dalam kurun waktu tuga bulan, jumlah tersebut (penyerapan 98,3 persen,red) termasuk bagus,” ujar Manager Keuangan dan Keagenan PT Pos Indonesia Wilayah Kalimantan, Irwin Mulyawan kepada wartawan, Senin (20/10) usai dialog dan press conference PKH di aula Haram Manyarah Kantor Gubenrur Kalsel. Belum tuntasnya penyaluran dana yang langsung dari PT Pos tersebut menurutnya terkait dengan jarak penerima dengan tempat pencairan, sebagaimana terjadi di Kabupaten Banjar. “Sedagkan di HST memang terlambat pencairannya,” ujar Irwin. Kepala Badan Informasi Daerah (BID) Kalsel, HD Masdjaya mengatakan, program ini bertujuan mempercepat penanggulangan kemiskinan sekaligus program pengembangan kebijakan bidang jaminan sosial tersebut mulai diluncurkan di Kalsel pada 29 Juli 2008 di kota Martapura, Kabupaten Banjar. Dipilihnya lima kabuapten tersebut, menurut Direktur Kelembagaan Sarana Informasi dan Komunikasi Depkominfo, Dr Udi Rosadi terkait dengan kesiapan dan komitmen daerah bersangkutan terhadap program ini. “Ada dua hal yang menentukan, kesiapan dana dan komitmen pemerintah daerahnya,” ujar Udi Rosadi. Dikatakan lagi, program ini merupakan kelanjutan program bantuan langsung tunai yang diberikan dalam kerangka program kompensasi pengurangan subsidi (PKPS) BBM untuk waktu satu tahun. Menurutnya, pelaksanaan program ini juga bertujuan membantu penduduk miskin di Indonesia, yang pada tahun 2008 ini tercatat sebesar 34,9 juta jiwa atau 15,4 persen, dan akan dilaksanakan secara berkelanjutan hingga 2015. Dalam program ini, masing-masing RTSM akan mendapatkan dana antara Rp600 ribu hingga Rp2,2 juta, sesuai dengan struktur masing-masing RTMSP. Dana tersebut diantaranya terdiri dari dana bantuan tetap Rp200 ribu, bagi keluarga yang memiliki balita ditambah Rp800 ribu, bagi yang memiliki anak SD, Rp400 ribu, SMP Rp800 ribu hingga maksimal Rp2,2 juta. "Kita berharap, dana bantuan tersebut dimanfaatkan untuk perbaikan gizi, pendidikan dan lain sebagainya, untuk memutus mata rantai kemiskinan antar generasi," tambahnya. (slm)

Calhaj HSU dan Banjarmasin Berangkat Pertama

Banjarmasin, KS Rapat penetapan kelompok terbang (kloter) Calon Jamaah Haji (calhaj) Kalsel, Senin (13/10) menetapkan mereka yang berasal dari Kota Banjarmasin dan Kabupaten Hulu Sungai Utara menjadi rombongan pertama berangkat. Kloter pertama dijadualkan masuk asrama haji tanggal 4 November dan berangkat dari embakrasi Syamsudin Noor Banjarmasin tanggal 5 November pukul 08.00 wita yang rencananya dilepas Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin. Demikian diungkapkan Kepala Kantor Wilayah Departemen agama (Depag) Kalsel, Fahmi Arif kepada wartawan, Selasa (14/10) melalui Kabid Penyelanggara Haji, Zakat dan Wakaf, Kandepag Kalsel, Anwar Hadimi didampingi Kasi Lansar Haji, Bidang Penyelanggara Haji, Zakat dan Wakaf, Kandepag Kalsel, H Faisal. Kloter kedua juga diisi seluruhnya calhaj asal Kota Banjarmasin sebanyak 266 orang ditambah 3 TPHD. Selanjutnya kloter 3 sampai 6 seluruhnya berasal khusus jamaah asal Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dan sebagian lagi di kloter 7, bergabung dengan jamaah dari Batola dan Banjarmasin. (tabel) Dijelaskan lagi, dari total calhaj Kalsel 3.505 orang, data terakhir Depag Kalsel mencatat ada 8 orang yang batal berangkat karena 3 tiga diantaranya meninggal dunia, 4 mengundurkan diri dan 1 mutasi keluar Kalsel. Calhaj yang wafat berasal dari Kabuoaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Balangan dan Banjarbaru. Mereka yang batal 1 orang dari Kota Banjarmasin, 2 orang dari Banjarbaru dan1 orang dari Kabupaten HuluSungai Tengah (HST). “Yang keluar ada 6 orang, 2 diantaranya ke Jakarta. Karena adanya keluar masuk dari Kalteng, akhirnya jumlah mutasi dihitung satu orang,” jelas Faisal. Terkait dengan kesiapan fasilitas asrama haji Banjarbaru untuk jamaah yang datang, keduanya menegaskan tidak masalah lagi. Kecuali terkait pemadaman listrik dari PLN yang dijadualkan mulai tanggal 3 November mendatang. “Kita sudah menyurati PLN lagiI agar diberikan dipensasi tidak terkena pemadaman bergilir,” ujarnya. Pentingnya stabilitas tenaga listrik selama penyelanggaraan pelayanan kepada calhaj lanjut Faisal, terkait peralatan sistem komputerisasi haji terpadu (siskohat) yang memerlukan pasukan lisrik terus menerus. “Satu kali listrik mati, akan terganggu dan perlu lama untuk koneksi kembali,” jelasnya. Kendati pihak asrama memiliki mesin genset berkapasitas cukup besar mencukupi kebutuhan penerangan lokasi setempat, tetap diharapkan normalnya pasokan listrik dari PLN. “Genset kita malah lebih besar dayanya dari genset yang pernah ditawarkan PLN, tapi itu tadi, operasional kita akan teganggu bila ada pemadaman, meskipun diberitahukan sebeluimnya,” tegas Anwar Hadimi. (slm)

Rehab Jembatan Martapura Ditunda

Banjarmasin, KS Pelaksanaan rehab jembatan Martapura I dan Martapura II di Kabupaten Banjar yang direncanakan dimulai tanggal 12 Oktober lalu, tertunda pengerjaannya hingga waktu yang belum ditentukan. "Karena itu, rencana pengalihan arus lalulintas kendaraan pada Trans Kalimantan di jembatan Martapura ke jembatan Pekauman juga batal dilakukan," kata Kepala Subdin Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Kalsel Ramonsyah, Selasa. Sesuai rencana, saat pelaksanaan pembangunan jembatan dimulai, arus kendaraan dari arah Banjarmasin ke Banua Enam maupun ke Kalimantan Timur serta Kalimantan Tengah (Kalteng) dialihkan ke jembatan Pekauman. Menurutnya, dalam pengalihan tersebut akan menerapkan sistem buka tutup. Artinya, pada saat diperlukan, maka jembatan Pekauman yang merupakan jembatan alternatif akan dibuka. Namun, apabila kondisi lalulintas di jembatan utama lancar, jembatan Pekauman akan kembali ditutup. Seperti kemacetan yang terjadi beberapa waktu lalu, akibat adanya tumpukan material untuk pembangunan jembatan, terpaksa jembatan Pekauman difungsikan. Setelah itu kembali ditutup. Menurut dia, hal itu dilakukan untuk menghindari terjadinya kemacetan arus lalulintas di jembatan utama saat pelaksanaan pembangunan jembatan tersebut. Jembatan yang kini kondisinya sudah sangat kritis itu, kata Ramonsyah akan dibangun seperti layaknya jembatan kembar. Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Kalsel, Ir Arsyadi mengatakan pembangunan jembatan selebar 14 meter tersebut akan membutuhkan biaya Rp17 miliar dari dana APBN. Pembangunan jembatan itu jauh lebih lebar hingga dua kali lipat dari sebelumnya yang hanya selebar tujuh meter. "Jadi, jembatan Martapura I dan Martapura II nantinya dibangun seperti jembatan kembar, dan lebih luas," katanya. (ant/slm)

Apron Bandara Syamsuddin Noor Dibuka

Banjarmasin, KS Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Rudy Ariffin akhirnya mencabut larangan pengunaan areal parkir (apron) Bandara Syamsudin Noor yang didahului dengan mengirim surat kepada PT Angkasa Pura I, Kamis (9/9) yang intinya membolehkan perusahaan bersangkutan menggunakan lagi fasilitas tersebut. Kebijakan membuka kembali apron yang ditutup sejak 1 Februari lalu sesuai janji gubernur yang mensyaratkan dilakukan perbaikan displace landasan pacu (run way) oleh kontraktor PT Hutama Karya sepanjang 280 meter. “Hari ini (kemarin,red) Hutama Karya sudah melakukan mobilisasi alat dan secepatnya akan dilakukan pengerjaan perbaikan,” jelas Rudy Ariffin kepada wartawan, kemarin. Mengenai kapan apron dipakai secara efektif, menurutnya tergantung kesiapan pihak Angkasa Pura dan maskapai penerbangan yang menggunakan fasilitas yang dibangun dengan dana ratusan miliar itu. “Surat sudah kita sampaikan, soal kapan dipakai itu terserah Angkasa Pura, karena mereka juga perlu koordinasi dengan perusahaan penerbangan,” lanjutnya. Gubernur juga menepis anggapan penutupan apron dalam 9 bulan terakhir merupakan tindakan yang sia sia. Terbukti menurutnya, dengan kebijakan itu, pihak Angkasa Pura bersedia membayar kontribusi pemanfaatan aset Rp1,3 miliar kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) setiap tahun. Selain itu, kontraktor pembangunan perpanjangan bandara juga telah menepati janjinya untuk memperbaiki kerusakan sebagian areal bandara yang tidak bisa dipakai sekian lama. Seperti disinggung sebelumnya, perbaikan landasan pacu oleh PT HK baru bisa dilakukan setelah Dirjen Perhubungan Udara, Departemen Perhubungan menyetujui desain baru berupa pengerasan dengan semen cor. Selama penutupan apron, parkir pesawat Bandara Syamsudin Noor terpaksa menggunakan apron lama yang sebelumyna tidak lagi dimanfaatkan setelah terbangunnya yang baru. Perundingan Pemprov Kalsel bersama pihak kementerian BUMN, PT AP dan PT HK untuk mencari kesepakatan pembayaran kontribusi dan upaya perbaikan kerusakan cukup memerlukan waktu sebelum ada titik sepakat. Sebelumnya gubernur juga pernah menyampaikan sikap bersekukuh untuk tidak membuka apron sebelum ada kepastian Hutama Karya memperbaiki kerusakan yang ada. Ini didasarkan pada alasan bahwa Bandara Syamsudin Noor sulit berkembang untuk menjadi bandara internasional bila masalah itu tidak selesai. Belum lama tadi, gubernur sempat mendesak kontraktor memenuhi kewajibannya, mengingat perlunya penggunaan apron untuk aktivitas penyelanggaraan embarkasi haji yang dimulai awal Nopember mendatang. (slm)

Penderita Gizi Buruk Berpeluang Meningkat

Banjarmasin, KS Meskipun sudah mengalami penurunan angka penderita gizi buruk tahun 2006 sebanyak 250 kasus dengan 22 meninggal menjadi 129 kasus, termasuk 14 meninggal di tahun 2007, tahun 2008 ini jumlah ini berpeluang terjadi peningkatan. Data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalsel mencatat penderita gizi buruk sampai bulan September mencapai 125 kasus, 8 penderita diantaranya meninggal dunia. “Karena masih ada sisa waktu 3 bulan, gizi buruk ini perlu diwaspadai,” ujar Kepala Dinkes Kalsel, drg Rosihan Adhani kepada wartawan, Kamis (9/10) di sela sela acara Lomba Balita Sehat 2008 di Banjarmasin. Itu sebabnya, untuk menekan angka penderita gizi buruk di masyarakat, jajaran dinas kesehatan berupaya mensosialisasikan pentingnya kecukupan gizi dan perlindungan terhadap balita. Salah satunya lanjut Rosihan adhani, melalui lomba balita sehat secara berkala setiap tahun yang diselanggarakan bersama Tim Penggerak PKK Provinsi Kalsel di 13 kabupaten kota. Lomba balita sehat yang menyediakan hadiah uang tunai, tropi dan bingkisan tersebut diharapkan mampu memotivasi orang tua dalam memberikan gizi yang cukup untuk balita mereka. Pada ajang tersebut, masing masing balita yang dikelompokkan dalam dua kategori yakni kelompok balita usai 6 – 24 bulan dan 2 sampai 5 tahun, akan dinilai para tim juri, diantaranya doktor spesials anak dan ahli gizi. “Kita ingin mencari anak yang memiliki gizi baik dari keluarga sederhana atau miskin,” ujarnya ketika ditanya sasaran yang ingin dicapai. Lebih lanjut dikatakan, motivasi jajaran dinas kesehatan dan TP PKK menyelanggarakan lomba balita sehat, pihaknya menyadari keberadaan balita merupakan asset bangsa yang besar dan harus dijaga tumbuh kembangnya. “Balita aset yang harus diperhatikan tumbuh kembangnya dengan melindungi dan menjaga makanan, gizi dan lingkungan,” tegasnya. Senada diutarakan Ketua I TP PKK Kalsel, Hj Djohar Manikam Muchlis Gafuri yang hadir dengan sejumlah anggotanya. “Kita ingin anak anak sehat dan bebas gizi buruk,” ujarnya.

Duta Kalsel Kenalkan Mamanda dan Arguci

Banjarmasin, KS Yanes Pradana Nugraha warga jalan Kuin Selatan RT 16 No 32 Banjarmasin kota Banjarmasin, terpilih menjadi salah satu wakil pemuda Indonesia untuk mengikuti kegiatan pertukaran pemuda asia di Jepang mulai Sabtu tadi. Yanes yang berusia 22 tahun ini akan memperkenalkan budaya Kalimantan Selatan (Kalsel) yakni kesenian mamanda dan Arguci. Yanes yang merupakan anak pasangan Yanto Madal dan Siti Aisyah ini menyatakan, telah mempersiapkan dari secara fisik dan mental. Tidak hanya menguasai bahasa asing sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan pertukaran pemuda tersebut, juga menguasai berbagai seni budaya lokal yang akan diperkenalkan dalam ajang tersebut. Yanes yang pernah meraih prestasi 20 besar Akademi Fantasi Indonesiar (AFI) 2005 lalu, akan membawakan tarian raja mamanda dan sekaligus bernyanyi. Hal ini belum pernah dibawakan oleh duta Kalsel dalam even pertukaran pemuda. Selain itu, ia akan memperkenalkan kerajinan Arguci khas Kalsel, sehingga dengan kegiatan pertukaran pemuda ini, sekaligus ia melakukan eksibisi budaya daerah ke 11 negara di Asia. Wakil Gubernur Kalsel, HM Rosehan NB merangkap Ketua Dewan Kesenian Daerah (DKD) Kalsel, menyatakan gembira dengan adanya duta Kalsel yang ikut dalam pertukaran pemuda Asia-Jepang. Pasalnya, pertukaran tersebut bisa diartikan sebagai satu langkah eksibisi budaya Kalsel ke negara Apalagi menurut Rosehan, pemuda Kalsel yang dikirim ini menguasai salah satu budaya daerah yang cukup langka, yakni tari Mamanda salah satu budaya yang kurang diminati pemuda di daerah ini. Rosehan ketika bertemu dengan Yanes, meminta agar seni budaya Kalsel diperkenalkan di Jepang, dan menitipkan salah satu kostum Raja Mamanda yang telah ditandatangani untuk diserahkan kepada pejabat tertinggi di Jepang yang akan menutup kegiatan tersebut. Rosehan juga berharap, keikutsertaan Yanes akan ditindaklanjuti oleh negara Jepang dengan kunjungan budaya balasan dari negeri matahari terbit tersebut, sehingga budaya daerah dari Kalsel dan Jepang akan saling lebih dimengerti oleh kedua bangsa ini. (rel)

Bidan PTT Kurang Peminat

gambar penyerahan SK penempatan bidan PTT di Kalsel Banjarmasin, KS Kesempatan yang diberikan kepada alumnus akademi kebidanan menjadi bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di 13 kabupaten kota se Kalsel dengan membuka pendaftaran untuk 350 orang, tidak terserap maksimal. Sejak dibukan pendaftaran tanggal 22 Juli sampai akhir 31 Agustus lalu, peminat bidan PTT untuk daerah biasa, terpencil dan sangat terpencil itu masih dibawah angka penerimaan yang disediakan. Padahal, untukmemenuhi kebutuhan bidan di seluruh desa se Kalsel, Pemprov Kalsel sudah mensosialisasikan ke sejumlah akademi kebidanan di luar daerah agar mau bertugas di Kalsel. Bertempat di aula Bapelkes Bajarbaru, Rabu (7/9) gubernur Kalsel,Rudy Ariffin menyerahkan Surat Keterangan (SK) pengangkatan kepada 213 bidan PTT yang terdiri dari 98 orang dari pemerintah pusat dan 115 dari Provinsi Kalsel. Sebelum menyerahkan SK tersebut, gubernur berpesan agar para bidan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya ibu dan bayi. Sehingga anagka kematian ibu dan bayi di Kalsel bisa ditekan. Selain itu, mereka juga diminta memberikan penyuluhan dan pelayanan kesehatan tidak saja untuk ibu yang melahirkan, tapi sebelum dan sesudahkan. “Jadi ibu ibu itu dibantu bukan melahirkan bayi saja, proses sebelumnya juga perlu dibantu,” ingatnya. Terkait anggapan kurangnya peminat menjadi bidan PTT, Kepala Badan Kepegawain Daerah (BKD) Kalsel, HM Thamrin menepis hal itu. Tidak terpenuhinya jumlah penerimaan bidan PTT lebih disebabkan faktor banyaknya tenaga bidan di daerah yang sudah terserap menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Faktor lain lanjutnya, keterbatasan akademi kebidanan di Kalsel dalam meluluskan tenaga tenaga bidan. “Tapi kita akan buka dua akademi kebidanan lagi,jadi kebutuhan ini bisa terpenuhi,” jelasnya.

Tim GDN Sidak SKPD

Banjarmasin,KS Anggota Tim Gerakan Disiplin Mandiri (GDN) di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel yang dibagi dalam empat kelompok, Senin (6/10) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke semua sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sidak yang dasar pada Instruksi Gubernur Kalsel tentang pelaksanaan GDN dan Surat Edaran Gubernur Kalsel tentang penegasan cuti bersama hari raya Idul Fitri 2008, dilakukan usai apel gabungan di halaman kantor gubernur setempat. Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin menegaskan pihaknya akan menindak tegas atas setiap pelanggaran atau indisipliner yang dilakukan pegawainya, mulai tindakan peringatan sampai pemberhentian. Penerapan disiplin di lingkungan Pemprov Kalsel lanjutnya, tidak hanya terfokus di bulan GDN semata, namun dilakukan secara berkesinanbungan untuk menjaga kinerja pegawai yang tetap menjadi pelayanan masyarkat yang baik dan benar. Gubernur juga mengaku prihatin atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprov Kalsel yang diberhentikan karena terkait kasus penyahgunaan barang narkotika. Itu sebabnya, Dia menghimbau kepada PNS lainya, agar menjadikan kasus tersebut sebagai pelajaran diri sendiri. Saat apel, Gubernur berharap pegawainya terus meningkatkan kinerja, apalagi mereka sudah mendapat tunjangan peningkatan kinerja di bulan Ramadhan lalu ditambah jatah gaji ke 13 setiap tahunnnya. Terkait sidak tim GDN, kelompok I diketuai Wakil Gubernur Kalsel, M Rosehan NB dengan anggota Inspektor Provinsi Kalsel, Kapala Satuan Pol PP Kalsel, Kabag Tat Laksana, Kabag Anjab dan Kasubag TU Bito Organisasi. Dijadualkan, SKPD yang jadi sasaran tim ini adalah Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Kimpraswil, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Inspektorat dan RSUD Ulin Banjarmasin. Namun sidak dibatalkan karena wagub berhalangan hadir. Tim II diketuai Sekdaprov Kalsel, HM Muchlis Gafuri dengan anggota Kepala Biro Organisasi, Kepala Bidang Operasi dan Pengendalian Sat Pol PP, Kepala Bidang Pengawasan SDM Inspektorat, Kabag Rumah Tangga dan Kasubag Prostaker. Pertama, tim ini mendatangi ruang Biro Perekonomian, dilanjutkan ke Biro Kesra, Biro Pemerintahan, Biro Hukum, Kantor Kas Daerah, Biro Keuangan, Badan Kesbanglinmas, BPMP, dan RSUD Ansyari Saleh. Sementara pada bersamaan, angota tim III dengan dipimpin Ketua Tim GDN, Asisten Pemerintahan Setdaprov Kalsel, Fitri Rifani SH, mendatangi kantor BKPMD,Dinas Perhubungan Kalsel, Dispenda, Disnakertrans, Dinas Koperasi dan PKM, Bapustarsda dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kalsel. Terakhir anggota tim GDN IV diketua Kepala BKD Kalsel,HM Thamrin bersama sejumlah anggotanya, melakukan sidak di SKPD yang beralamat di kawasan Kota Banjarbaru. slm Tunjangan Dipotong Rp30.000 Manajemen RSUD Anshary Saleh Kalsel memberikan sanksi langsung kepada pegawai yang tidak ikut apel pagi tiga kali berturut-turut tanpa keterangan berupa pemotongan tunjangan sebesar Rp30 ribu. Dana yang terkumpul dari hasil pemotongan tunjangan tersebut, akan dimanfaatkan untuk memberikan penghargaan kepada pegawai yang berdisiplin tinggi. Hal itu disampaikan unsur pimpinan kepada Sekdaprov Kalsel, Muchlis Gafuri, saat sidak di tempat tersebut. Selain diberikan penghargaan berupa tambahan kesejahteraan, pegawai yang disiplin tersebut akan diumumkan dengan menempelkan foto dan namanya di ruang penerima tamu rumah sakit. Pada triwulan pertama, telah diumumkan empat orang yang berhak mendapatkan penghargaan berupa voucher belanja senilai Rp376 ribu per orang. Keempat orang yang kini nama dan fotonya terpampang di ruang masuk pertama rumah sakit yaitu, Rachmawati, dokter umum, Akhmad Yunizar, staf rumah sakit, Roberston, kepala ruang Safir dan Alles Empordent, staf sub tata usaha Sekda Mukhlis Gafuri, mengungkapkan, sistem manajemen yang telah dikembangkan di RSUD Anshari Saleh, juga akan dikembangkan di satuan kerja lainnya. "Jadi saat ini yang akan kita kembangkan, bukan hanya semata-mata hukuman bagi yang bersalah, tetapi juga pemberian penghargaan bagi yang berprestasi," katanya. Penghargaan, tambahnya, bukan hanya berupa tambahan kesejahteraan, tetapi juga berupa pemberian fasilitas seperti sepeda motor, mobil bahkan prioritas untuk mengikuti pendidikan. Apalagi, kata sekda, bagi pegawai yang mampu berprestasi pada tingkat nasional, akan diberikan tambahan tunjangan kesejahteraan dan fasilitas lainnya. Sementara bagi yang tidak disiplin, selain diberikan sanksi tegas sesuai dengan aturan, tidak menutup kemungkinan, namanya juga akan diumumkan sebagaimana halnya pegawai yang berprestasi. Menurut Sekda, pada hari pertama masuk kerja, rata-rata pegawai di seluruh satuan kerja yang dikunjunginya masuk dan melaksanakan tugas dengan baik. Hanya saja, Sekda menyayangkan masih banyak pegawai yang belum mampu melaksanakan disiplin kerja secara mandiri. Artinya, apa yang mereka laksanakan hari ini masih berdasarkan ancaman atau surat edaran, bukan karena kesadaran akan tugas dan tanggungjawabnya. (ant/slm)

Apron Syamsudin Noor Segera Dibuka

PARKIR-Kawasan parkir pesawat (apron) di Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin yang ditutup sejak 1 Februari lalu dan rencana akan dibuka dalan waktu dekat. (Foto doc/brt). Banjarmasin, KS Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Rudy Ariffin memberikan sinyal segera membuka kawasan parkir pesawat (apron) di Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin yang ditutup sejak 1 Februari lalu. "Kita akan kordinasikan dengan dishub, kapan waktunya yang pas membuka apron,” ujarnya belum lama tadi ketika melakukan pertemuan dengan jajaran PT Angkasa Pura (AP) I di Banjarbaru. Tindakan gubernur membuka apron itu sendiri terkait dengan akan dilakukankannya perbaikan landasan pacu (run way) sepanjang 280 meter oleh perusahaan kontraktor PT Hutama Karya (HK). Rencananya besok, Selasa (7/10), PT HK akan melakukan mobilitas peralatan dan pembersihan lahan untuk pengerjaan proyek perbaikan dengan desain baru berupa cor semen dengan ketebalan tertentu. Pembukaan apron itu juga dipersiapkan untuk kedatangan arus mudik setelah lebaran Idul Fitri 1429 hijriyah dan persiapan pemberangkatan jemaah haji yang mulai dilaksanakan tanggal 5 November mendatang. Gubernur juga nampaknya tidak mempunyai alasan terus menutup apron tersebut, lantaran pihak PT AP I telah sepakat membayar bagi hasil pemanfaatan fasilitas tersbeut Rp1,3 miliar per tahun. Adapun pengerjaan proyek oleh PT HK setelah Dirjen Perhubungan Udara, Departemen Perhubungan menandatangani desain pembangunan landasan pacu Bandara Syamsudin Noor dari dua opsi yang diajukan. Terkait dengan aktivitas pesawat di bandara Syamsudin Noor, General Manager PT.Angkasa Pura I Banjarmasin, Rachmat Hadiyono menjelaskan, kondisi sekarang cukup padat. Dengan jumlah maskapai yang cukup banyak, penerbangan setiap hari di Kalsel mencapai 45 kali baik pesawat kedatangan maupun yang kepergian. Khususnya ini terjadi saat terjadi arus mudik. Pada hari biasa, tidak lebih dari 35 kali penerbangan. Jalur penerbangan yang mengalami lonjakan penumpang dan relatif padat yaitu Yogyakarta dan Surabaya, sedangkan Jakarta relatif normal. Lonjakan penumpang sat mudik lalu, terjadi pada H-5 lebaran mencapai 3.096 penumpang dari kapasitas yang tersedia dari lima perusahaan penerbang mencapai 3.600 orang. Sementara pada hari lainnya, hingga H-2 lebaran, jumlah penumpang berkisar antara 2.400 orang hingga 2.600 orang, kalaupun ada kenaikan tidak terlalu jauh dari angka tersebut. Dibanding tahun 2007, tambahnya, terjadi peningkatan jumlah penumpang sekitar 7 persen. "Kenaikan jumlah penumpang tahun ini memang tidak terlalu signifikan," katanya. (slm)

RTM Banyak belum Cairkan BLT Tahap II

BAnjarmaisn, KS Penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahap II 2008 yang dilakukan sejak tanggal 10 September lalu hingga sekarang masih berjalan lanca. Namun masih banyak penerima atau Rumah Tangga Miskin (RTM) yang belum mencairkan bantuan pemerintah sebagai kompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut Dari awal dibuka pembayaran sampai 25 September lalu, dari alokasi dana Rp244, miliar untuk masyarakat Kalsel, terealisasi Rp121,3 miliar. Artinya masyarakat baru mencairkan Rp48,5 miliar atau 50,46 persen. Hal itu diungkapkan Manager Keuangan dan Keagenan PT Pos Indonesia Wilayah Kalimantan, Erwin Mulyawan di acara diskusi forum BLT di kantor Badan Informasi Daerah (BID) Kalsel belum lama tadi. Dikatakan, semula BLT tahap II akan dicairkan pada tanggal 9 September, sehubungan dana dari Departemen Kauangan (Depkeu) belum masuk direkening PT Pos, itu sebabnya pencairan sempat tertunda. BLT itu sendiri disalurkan dari Depkeu ke PT Pos Pusat yang selanjutnya akan di bagikan kesemua kantor Pos ditiap daerah, karena itu semua pihak perlu waktu untuk mengkoordinasikannya. “Pencairan dana BLT tahap II di Kalsel lancar,” tegasnya. Menurutnya PT Pos Wilayah Kalimantan melayani penerimaan BLT se Kalimantan yang berjumlah satu juta lebih penerima, dan pihaknyalah, yang nantinya akan dibagikan pada tahap ke II ini. Sekedar diketahui, untuk nasional, jumlah penerima BLT tahap 2 ini mencapai 19,1 juta jiwadengan dana yang diterima Rp400 ribu selama 4 bulan berturut-turut. BLT ini bisa diperoleh di PT Pos Indonesia sesuai data baru. PT Pos Indonesia telah mempersiapkan pengaturan jadwal pembagian BLT tahap II ini, dan data baru BLT yang dimaksudkan sebagai subsidi langsung tunai pada 2005-2006 telah diperbaharui tiga bulan setelah pelaksanaan program bantuan itu. Turut dadir di acara tersebut Kepala Bidang Bina Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial Kalsel, Drs H Jakaria yang menjelaskan secara rinci seputar BLT dan bantuan pemerintah lainnya yang terkait. Kegiatan dilakukan sesuai Instruksi Presiden Nomor 3/2008, dimana Depko-minfo mendapat tugas untuk melakukan sosialisasi setiap daerah dan ini dilakukan BID Provinsi Kalsel. (slm)