Realisasi BLT Tahap II di Kalsel

RTS Realisasi Persen 1. Kabupaten Balangan 8.461 3.384.400.000 98,72 2. Kabupaten Banjar 28.433 11.373.200.000 85,11 3. Kota Banjarbaru 6.184 2.473.600.000 87,47 4. Kota Banjarmasin 38.278 15.311.200.000 97,29 5. Kabupaten Batola 26.375 10.550.000.000 96,88 6. Kabupaten HSS 16.052 6.420.800.000 90,46 7. Kabupaten HST 17.054 6.821.600.000 80,23 8. Kabupaten HSU 14.336 5.734.400.000 85,26 9. Kabupaten KTB 12.607 5.042.800.000 76,00 10.Kabupaten Tabalong 9.266 3.706.400.000 81,65 11.Kabupaten Tanbu 4.471 1.788.400.000 31,03 12.Kabupaten Tala 14.197 5.678.800.000 89,13 13.Kabupaten Tapin 14.089 5.635.600.000 96,51 JUMLAH 209.803 83.921.200.000 85,88 Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahap II sudah dicairkan 83.921 Rumah Tangga Miskin (RTM) dari 244.305 penerima dengan total dana Rp83.921.200.000 atau terealisasi 85,88 persen. Angka tersebut diatas penyerapan secara nasional. Pada waktu yang sama, dana bantuan pemerintah sebagai kompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut diambil 14.033.773 RTM dari 17.646.328 RTM dengan nilai Rp5.613.509.200.000 atau 73,79 persen. Data daya serap BLT tersebut diungkapkan Manager Bisnis Keuangan dan Keagenan PT Pos Indonesia Wilayah Kalimantan, Irwin Mulyana kepada Barito Post ketika di Banjarmasin. Daerah tertinggi penyerapannya adalah Kabupaten Balangan yang mencapai 98,72 persen dengan total dana Rp3.384.400.000. Lalu disusul Kota Banjarbaru yang mencapai 87,47 persen dan Kabupaten Tapin sebesar 96,51 persen. Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) merupakan daerah yang paling sedikit penyerapannya. Data terakhir mencatat realisasi BLT tahap II baru mencapai Rp 1.788.400.000 yang diambil 4.471 RTM atau 31,03 persen. “Secara umum, distribusi BLT II ini tidak ada masalah, lancar lancar saja,” ujar Irwin. Ditegaskan Irwin lagi, bila dilihat angka secara nasional, penyerapan BLT tahap II di Kalsel tergolong sangat tinggi dibanding dengan beberapa provinsi yang masig di bawah 50 persen. Bahkan di Sulawesi Utara realisasi BLT tahap II tersebut baru mencapai 18,6 persen dan di Riau lebih parah lagi yakni cuma 9,7 persen, Maluku sekitar 22 persen dan Maluku Utara kurang lebih 23 persen. “DKI Jakarta jadi kota terbesar realisasinya yang mencapai 94 persen dengan dana Rp59 miliar lebih,” (slm)