Pejabat Diminta Pangkas Biaya Perjalanan Dinas

Banjarmasin, KS Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Rudy Ariffin mengajak pejabat di jajarannya mengurangi biaya perjalanan dinas ke luar daerah atau luar negeri yang tidak terlalu penting. Pemangkasan tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya penyelamatan APBD Kalsel dalam menghadapi krisis global yang terjadi saat ini. Dan itu sesuai seruan Presiden SBY saat menggelar rapat dengan gubernur se Indonesia belum lama tadi di Jakarta. Diperkirakan, krisis global saat ini bakal berimbas pada penerimaan APBD Kalsel 2009, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya penghematan, agar pengurangan penerimaan APBD berpengaruh besar pada belanja pembangunan. Selain memangkas biaya perjalanan dinas yang tidak penting, Rudy juga meminta agar satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Kalsel, juga memangkas biaya honorarium dan tidak melakukan rapat di luar kantor. Acara rapat yang dilakukan di hotel-hotel atau tempat lainnya, diminimalisir, selama bisa dilakukan di kantor, sebaiknya rapat diselenggarakan di kantor masing-masing SKPD. Bukan hanya itu, pemberian hibah, yang tidak terlalu penting, sebaiknya juga dikurangi, sehingga tidak terjadi pemborosan pengeluaran anggaran secara berlebihan. Diungkapkannya, realisasi APBD 2009, akan banyak difokuskan kepada pembangunan sektor riil dan pendukungnya. Pembangunan fasilitas seperti jalan yang mampu mendukung perkembangan sektor riil akan jadi prioritas. Selain itu, mempercepat daya serap APBD 2008 dan realisasi APBD 2009, untuk meningkatkan belanja pembangunan sehingga mampu membantu memutar roda perekonomian masyarakat. Rudy juga berharap, masing-masing pegawai bisa melakukan penghematan listrik, dengan mengganti lampu hemat energy juga memanfaatkan listrik sesuai keperluan saja. Hal tersebut, selain untuk menekan anggaran belanja daerah, juga untuk melakukan hemat energy selama terjadi krisis listrik di Kalsel hingga 2010 mendatang. Diungkapkannya, penghematan listrik yang dilakukan dalam beberapa bulan terakhir, terbukti mampu menekan biaya belanja daerah. "Syukur kita termasuk daerah yang mampu menghemat listrik dan membayar tagihan listrik tepat waktu.Tercatat 13 provinsi hingga kini masih menunggak tagihan listrik hingga merugikan PLN triliunan rupiah," demikian Rudy Ariffin.(slm)