Panglima TNI : Kalau Pensiun, Tidak Ada Jenderal Lagi

Banjarmasin, KS Jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyatakan kesiapan melaksanakan sistem pengamanan terbaik dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) tanggal 8 Juli mendatang dengan sikap netral. Netralitas TNI dinyatakan sebagai harga mati yang akan ditegakkan demi lancarnya pesta demokrasi mendatang dan terselanggaranya pemilu yang lebih baik. Komitmen ini berlaku hingga tingkatan paling bawah di jajaran TNI. Panglima TNI, Jenderal TNI Djoko Santoso menegaskan pihaknya akan membuktikan netralitas TNI sekaligus penegasan dilakukannya reformasi intern. Keberadaan mantan jenderal yang banyak terlibat dalam tim masing masing capres cawapres dipastikan tidak mengganggu komitmen dimaksud. “Kalau pensiun, jenderal tidak ada lagi,” tegasnya kepada wartawan, Rabu (3/6) usai melakukan pengarahan khusus untuk anggota TNI di Mahligai Pancasila, Banjarmasin. Diakuinya, Pilpres merupakan penetu nasib bangsa yang harus dikawal sampai selesai tanpa ada gangguan. Dalam hal pengamanan, jajaran TNI sudah melakukan koordinasi dengan Polri dan siap mengamankan jalannya Pilpres di wilayah RI. Salah satubentuk dukungan itu dengan menyiagakan personil. “Ada sekitar 26.000 sampai 30.000 anggota (disipakan,red), belum termasuk intelelijen,” ujarnya. Pada kesempatan berbeda, Djoko Santoso mengatakan, bersikap netral bagi TNI sama hanya bahwa TNI telah ikut dalam mensukseskan Pilpres mendatang untuk mencari pemimpin bangsa yang baru. Djoko Santoso mengancam, bila ditemukan ada anggota TNI yang melanggar hal ini atau tidak bersikap netral, dipastikan akan dikenakan sanksi yang tegas dan bisa berujung pada pemecatan dari kesatuan TNI.