Hiswana Migas Tuding Pengusaha SPBU

SPBU Banjarmasin, KS Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Purnomo Yusgiantoro menuding pengusaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sebagai pemicu kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium pasca penurunan harga tangal 1 Desember lalu. Pengusaha SPBU menurutnya memilih menahan diri mengambil jatah BBM jenis Premium karena margin (keuntungan) yang mereka terima dari PT Pertamina lebih kecil dibanding patokan harga sebelumnya. pernyataan tersebot kontan membuat Ketua Himpunan Swadaya Pengusaha Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Kalsel, Addy Chairuddin gerah dan tidak mengerti kenapa seorang menteri bisa salah menerima informasi. Tudingan itu menurutnya tidak beralasan karena margin Rp180 per liter yang diterima pengusaha SPBU, tidak pernah berubah ketika harga Premium Rp6.000 per liter maupun sebelumnya lagi. “Berkurang bagaimana, margin yang kita terima sama saja, tidak berubah,” ujarnya kepada wartawan, Jum at (5/12). Sebaliknya menurut mantan anggota DPRD Kalsel tersebut, pengusaha ingin membeli BBM sebanyak banyaknya ketika harga diturunkan pemerintah, lantaran uang yang mereka setor atau harga pembelian ke Pertamian lebih rendah. “Kalau harga turun, logikanya pengusaha ingin beli yang banyak agar bisa setor lebih besar,” terangnya sembari menilai pola pemberian keuntungan menggunakan sistem persentasi. Terjadinya antrean panjang dan kekosongan Premium di sejumlah SPBU menurut Addy Chairuddin lebih tepat disebabkan adanya lonjakan permintaan masyarakat karena sempat menaham pembelian BBM sebelum penurunan harga diberlakukan. “Jumat, Sabtu dan Minggu itu masyarakat banyak tidak membeli BBM dulu karena harga akan turun, begitu turun, melonjaklah permintaan dan terjadi antrean di SPBU,” tebaknya. Kebijakan penurunan harga ini lanjutnya, jsuteru sempat merugikan pengusaha SPBU yang harus menerima jatah BBM dengan harga Rp6 000 per liter pada hari Minggu, sebelum penurunan menjadi Rp5. 500 perliter diberlakukan. Janji PT Pertamina memberikan insentif untuk mengganti kerugian yang dikeluarkan pengusaha Rp500 per liter bahkan tidak dipenuhi sepenuhnya, melainkan hanya Rp160 per liter. “Jadi pengusaha rugi Rp340 per liter karena membeli harga lebih tinggi dari harga jual karena harus dilakukan penyesuaian,” terang Addy. Padahal, pihaknya lanjut Addy, berharap adanya uang ganti rugi itu terkait masa transisi harga. Aspirasi itu senada dengan dengan pernyataan Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen ESDM, Sutisna Prawira di Jakarta yang meminta PT pertamina memberikan insentif kepada pengusaha. Apalagi Pertamina dan pengusaha SPBU sebelumnya sudah menyepakati dengan masalah ini. Kenyataannya, Menneg BUMN Sofyan Djalil sebagai pemegang saham Pertamina mengatakan pihaknya hanya menyetujui 'subsidi' atau kompensasi bagi pengusaha SPBU Rp 160 per liter. Meski sudah banyak persiapan, tetap saja ketersediaan premium setelah penurunan harga terbatas. Banyak SPBU Pertamina yang kehabisan stok premium. Dalam hal ini, adi Cahiruddin juga membantah adanya ‘permainan’ di kalangan pengusaha sehingga terjadi kelangkaan. “Tidak bisa di SPBU itu distok atau dikosongkan karena harga akan turun, polisi melakukan pengecekan,” jelasnya. Masih menurut penuturan Addy, sebelum penurunan harga, PT Pertamina menyampaikan informasi kepada pengusaha SPBU bahwa jika SPBU kedapatan tidak memiliki stok pada tanggal 1 Desember 2008 secara sengaja, maka Pertamina akan memberikan sanksi. Dan itu terbukti, di beberapa tempat di Indonesia, Pertamina pun akhirnya menskors beberapa SPBU yang kedapatan sengaja tidak menebus stok BBM sehingga tidak bisa melayani konsumen pada 1 Desember silam. slm

dasi

tim dasi Pena mendapat pelatihan penanganan korban bencana

1.500 Relawan Dibekali Penanganan Medis

Banjarmasin, KS Sebanyak 1.500 relawan dari anggota karang taruna, sasana bhakti husada, mahasiswa dan dari usnur lainnya, mendapat pembekalan masalah penanganan medis yang diperuntukkan membantu masyarakat saat terjadi bencana seperti banjir, kebakaran, tanah longsor, angin puting beliung dan sebagainya. Para relawan tersebut disebut sebagai tim tim pemuda siaga penanganan bencana (Dasi Pena) yang tersebar di 13 kabupaten kota dengan posko di kantor dinas kesehatan setempat. “Mereka dilatih instruktur, petugas medis dan pelatih lainnya tentang bagaimana melakukan penanganan korban,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Kalsel, drg Rosihan Adhani kepada wartawan, Rabu (12/11). Selama ini lanjutnya, penanganan korban bencana masih dilakukan bukan dati tim khusus yang mengetahui secara medis, sehingga sering terjadi kesalahan yang menyebabkan kondisi korban lebih parah. “Untuk bencana apa saja, yang jelas untuk aspek penanganan medis, membawa korbanke rumah sakit atau tempat tujuan,” ujarnya. Latarbelakang dibentuknya dasi pena terkait kapasitas kesiapsiagaan dan tanggap darurat nasional yang masih memerlukan dukungan seluruh elemen masyarakat diantaranya komponen pemuda. Berbagai upaya yang telah dilakukan pada masa tanggap darurat krisis kesehatan akibat gempa seperti pelayanan kesehatan dasar di pengungsian dengan mendirikan posko kesehatan 24 jam, pendirian rumah sakit lapangan dan puskesling, mobilisasi tim reaksi cepat (TRC) dan tim traumatik konseling, pencegahan dan pengendalian penyakit, pengawasan dan perbaikan sanitasi, penanganan gizi darurat, pengelolaan logistik dan perbekalan kesehatan, serta menjalin kemitraan dengan lintas sektor, LSM, NGO dan instansi yang terkait. Pembentukan dasi pena sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 406/Menkes/SK/IV/2008 tanggal 25 April 2008 tentang Pebentukan Pemuda Siaga Peduli Bencana (DASI PENA). Tim ini menjadi salah satu bagian tim kesehatan pertama yang dimobilisasi selama masa tanggap darurat, berfungsi sebagai tim pendukung upaya kesehatan setempat dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi penduduk yang terkena bencana. Kecepatan dan ketepatan sangat diperlukan guna mencegah munculnya masalah kesehatan lanjutan.

Nilai Ekspor Turun

Banjarmasin , KS Dampak krisis keuangan di AS lambat tapi pasti mulai berdampak. Pasalnya, pada realisasi ekspor Kalsel bulan September 2008, volume serta nilai ekspor jatuh dibanding bulan sebelumnya. Perolehan nilai ekspor bulan Agustus tercatat US $ 502.792.158,7, September berikutnya turun menjadi US $399.741.756,12. berarti terjadi penurunan US $103.077.402,62 atau 20,50 persen. “Penurunan menimpa semua komoditas kita, karet, sawit, perikanan dan lain lain” ujar Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Dipserindag) Kalsel, H Subardjo kepada wartawan, Selasa (11/11). Penurunan tersebut dipengaruhi berubahnya permintaan hampir seluruh negara pengimpor terhadap komoditas Kalsel. Padahal, jumlah permintaan sudah ditetapkan sesuai kesepakatan awal. “Memang bisa saja berubah (kontrak,red), tergantung keduabelah pihak dengan kondisi yang ada,” jelas Subardjo Kondisi ini menurutnya sangat memungkinkan terjadi pengaruh yang besar terhadap masyarakat, terutama petani karet dan sawit karena nilai jual hasil perkebunan mereka yang menurun drastis. “Kalau ini berjalan sampai enam bulan, pasti berpengaruh sekali,” ucapnya. Salah satu antisipasi yang terus dilakukan pemerintah provinsi bersama saama di tingkat pusat, melalui pencarian pangsa pasar baru di wilayah Timur Tengah (Timteng), Eropah dan Cina. “Ini jadi angin segar buat kita, semua komoditas ditawarkan,” terang Subardjo lagi. Kendati ada penurunan, dikatakan juga, dibanding dengan bulan yang sama tahun sebelumnya, masih terjadi peningkatan senilai 92,86 persen. Secara komulatif, Januari sampai September 2008 diperoleh US $3.072.344.835,60, tahun lalu hanya US $2.172.394.238,79 atau naik 41,43 persen. “Dengan target ekspor tahunini US$ 3,3 juta, kita optimis bisa tercapai,” ujarnya. Upaya lain terkait menggairahkan iklim usaha dalam negeri berupa kampanye cinta produk sendiri. Di Kalsel, jajaran Disperindag sejak 10 tahuh lalu sudah mempromosikan kepada masyarakat agar mencintai produk daerah. ‘Tapi kita perlu mewaspadai barang yang masuk supaya tin(slm) Nilai Ekspor Turun Banjarmasin , BARITO Dampak krisis keuangan di AS lambat tapi pasti mulai berdampak. Pasalnya, pada realisasi ekspor Kalsel bulan September 2008, volume serta nilai ekspor jatuh dibanding bulan sebelumnya. Perolehan nilai ekspor bulan Agustus tercatat US $ 502.792.158,7, September berikutnya turun menjadi US $399.741.756,12. berarti terjadi penurunan US $103.077.402,62 atau 20,50 persen. “Penurunan menimpa semua komoditas kita, karet, sawit, perikanan dan lain lain” ujar Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Dipserindag) Kalsel, H Subardjo kepada wartawan, Selasa (11/11). Penurunan tersebut dipengaruhi berubahnya permintaan hampir seluruh negara pengimpor terhadap komoditas Kalsel. Padahal, jumlah permintaan sudah ditetapkan sesuai kesepakatan awal. “Memang bisa saja berubah (kontrak,red), tergantung keduabelah pihak dengan kondisi yang ada,” jelas Subardjo Kondisi ini menurutnya sangat memungkinkan terjadi pengaruh yang besar terhadap masyarakat, terutama petani karet dan sawit karena nilai jual hasil perkebunan mereka yang menurun drastis. “Kalau ini berjalan sampai enam bulan, pasti berpengaruh sekali,” ucapnya. Salah satu antisipasi yang terus dilakukan pemerintah provinsi bersama saama di tingkat pusat, melalui pencarian pangsa pasar baru di wilayah Timur Tengah (Timteng), Eropah dan Cina. “Ini jadi angin segar buat kita, semua komoditas ditawarkan,” terang Subardjo lagi. Kendati ada penurunan, dikatakan juga, dibanding dengan bulan yang sama tahun sebelumnya, masih terjadi peningkatan senilai 92,86 persen. Secara komulatif, Januari sampai September 2008 diperoleh US $3.072.344.835,60, tahun lalu hanya US $2.172.394.238,79 atau naik 41,43 persen. “Dengan target ekspor tahunini US$ 3,3 juta, kita optimis bisa tercapai,” ujarnya. Upaya lain terkait menggairahkan iklim usaha dalam negeri berupa kampanye cinta produk sendiri. Di Kalsel, jajaran Disperindag sejak 10 tahuh lalu sudah mempromosikan kepada masyarakat agar mencintai produk daerah. ‘Tapi kita perlu mewaspadai barang yang masuk supaya tidak mengancam barang lokalm" ujarnya.

Dana Pendidikan Rawan Penyelewengan

Banjarmasin, KS Alokasi 20 persen dari APBD ditambah APBN, membuat dana pendidikan Kalsel tahun depan mencapai 740 miliar. Dana tersebut akan dipakai untuk perbaikan kualitas pendidikan di wilayah ini. Namun diingatkan, jumlah dana yang terdiri dari alokasi daerah sekitar 240 miliar ditambah alokasi khusus Rp100 miliar dan sisanya dari pemerintah pusat sekitar Rp500 miliar, rawan terhadap penyelewengan atau kesalahan penggunaannya. Itu sebabnya, gubernur meminta dinas pendidikan ekstra hati hati menggunakan dana tersebut dan belum lama tadi dia memanggil kepala dinas bersangkutan untuk ditanyai kesiapannya. "Dengan agak gemetaran, pak Humaidi (Kepala Dinas Pendidikan Kalsel,red) menyatakan siap," ujarnya dihadapan pensiunan guru saat menggelar acara reuni reuni, Selasa (11/11), di Mahligai Pancasila. Peruntukan pembangunan fasilitas pendidikan antara lain untuk Fakultas Kedokteran Gigi maupun purna sarjana (S3), termasuk mess PGRI. Kemudian Rp100 miliar di antaranya dialokasikan khusus untuk memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan seperti gedung sekolah yang rusak. Anggaran juga akan dipergunakan untuk empat program prioritas berupa penuntasan program buta aksara, penuntasan wajib belajar sembilan tahun, perbaikan sarana dan prasarana sekolah, dan peningkatan mutu guru. "Ini sangat penting dalam peningkatan kualitas pendidikan di daerah, terutama memperbaiki indeks pembangunan manusia (IPM) yang hingga kini masih belum mengalami perbaikan," jelas Rudy. Rudy Ariffin menambahkan, peningkatan mutu guru juga menjadi prioritas penting, karena merekalah yang mendidik dan mencerdaskan generasi muda, sehingga kualitas guru menjadi jaminan perbaikan pendidikan di daerah ini. "Ini menyangkut kompetensi dan strata pendidikan, sehingga para guru juga perlu disekolahkan," katanya. para guru kini lebih beruntung, mengingat penghasilannya jauh lebih baik dibandingkan dulu karena minimal mendapatkan gaji Rp2 juta hingga Rp3 juta per bulan. "Belum lagi tunjangan kesejahteraan, tunjangan guru di daerah terpencil, maupun mereka yang telah mendapatkan sertifikasi, yang nilainya sama dengan satu bulan gaji," ujarnya.(slm)

Pangeran Hidayatullah Diajukan Dapat Gelar Pahlawan

Banjarmasin,KS Pemprov Kalsel mulai menyusun dan melengkapi dokumen persyaratan pengajuan gelar pahlawan kepada tokoh dan penjuang daerah, Pangeran Hidayatullah kepada pemerintah pusat. “Desember nanti kita akan melakukan seminar membahas ini dengan pihak terkait untuk jadi bahan mengajukan permohonan gelar pahlawan,” ujar Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial (Kessos) Kalsel, Drs Bahtiar Hanafiah kepada wartawan, Senin (10/11) usai upacara peringatan hari pahlawan ke 62 di kantor Gubernur Kalsel. Pengumpulan data Pangeran Hidayatullah makamnya ada di Cianjur Jawa Barat, melibatkan pihak keluarga atau ahli waris.”Syarat syarat pengajuan gelar ada, tinggal kita melengkapinya,” ujar pria yang biasa disapa Toto tersebut. Ditanya apakah ada kemungkinan melakukan pemindahan makam ke Kalsel seperti yang dilakukan kepada Pangeran Antasari, menurutnya sangat sulit dilakukan, karena banyak keluarga almarhum yang menetap di Cianjur tersebut. Masih terkait dengan penghargaan kepada para pahlawan, khususnya tokoh daerah, dilakukan rehab makam yakni makam Hasan Basri, Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayatullah. “Dananya sekitar Rp700 juta dari anggaran tahun 2008 dan 2009,” jelasnya. Acara peringatan diisi dengan penandatanganan prasasti pemugaran makam Pangeran Antasari dan Hasan Basri oleh Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin disaksikan Ketua DPRD Kalsel, Anang Hairin dan Wakil Gubernru Kalsel, HM Rosehan NB SH. Menteri Sosial, Bahtiar Chamsyah melalui pidato tertulis yang dibacakan gubernur mengatakan, peristiwa 10 Novemeber memang patut dikenang setiap tahunnya untuk mengingatkan dan membangkitkan semangat dalam mempertahankn dan mengisi kemerddekaan. Upaya meraih kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan telah menuntut pengorbanan yang besar dari para pendahulu negeri, salah satunya adalah pertempuran 10 Novemeber 1945 di Surabaya. Pertempuran 10 November adalah peristiwa heroik yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dan menimbulkan banyak korban jiwa berjatuhan dikalangan rakyat. Baik tua muda, pria wanita , pejuang terlatih maupun rakyat biasa. Dengan tekad kuat dan semangat membara, mereka maju ke medan perang dengan pantang menyerah, tanpa pamrih, percaya kepada kemampuan sendiri untuk menghadapi gempuran bangsa asing yang ingin berkuasa kembali di Indonesia. Semangat dan nilai-nilai kepahlawanan serta wawasan kebangsaan yang tersirat dalam pertempuran 10 November itu hendaknya dapat dihayati dan menjadi inspirasi memacu dan memicu dalam mengisi kemerdekaan. Untuk itu ia mengajak kepada segenap bangas Indonesia dengan semangat kepahlawanan dan wawasan kebangsaan yang telah ditunjuk para pendahulu negeri ini sebagai pemicu untuk berperan aktif memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan bidang tugas masing-masing. Dengan dilandasi kesungguhan dan semangat nilai-nilai kepahlawanan serta wawasan kebangsaan, bukanlah hal yang mustahil dapat mengatasi segala permasalahan yang menghadang negeri ini. Usai acara, gubernur sempat menyampaikan sambutan khusus kepada pejuang Kalsel yang tergabung dalam Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Kalsel sekaligus memberikan tali asih.

Wagub Lepas 59 Calhaj Pemprov

Banjarmasin, KS Wakil Gubernur Kalsel, HM Rosehan NB SH melepas 59 orang jamaah calon haji (JCH) di lingkungan Pemprov Kalsel, Senin (10/11) di Graha Abdi Persada. Para jamaah juga mendapat bantuan uang tunai Rp500.000. Pada pidato sambutannya, Rosehan mengingatkan para jamaah yang tahun ini mendapat giliran berangkat ke tanah suci, termasuk orang yang beruntung, mengingat banyaknya daftar tunggu (waiting list) di Depag Kalsel. Sesampainya di Mekkah, Rosehan berpesan supaya para PNS Pemprov Kalsel tersebut membantu satu sama lain, memberi informasi, bertanya kepada tim pembimbing terhadap apa yang kurang diketahui. “Koordinasi dengan petugas, jangan malu bertanya bila tidak paham atau ragu ragu,” ujarnya. Acara pelepasan jamaah calon haji di lingkungan Pemprov Kalsel juga disaksikan Kepala Badan Informasi Daerah (BID) Kalsel, HD Masdjaya, Wakil Ketua PGRI Kalsel, Subardjo dan sejumlah pejabat lainnya. Untuk keperluan menunaikan rukun Islam kelima tersebut, para PNS menggunakan ijin cuti alasan penting dengan waktu sepanjang pelaksanaan ibadah haji berlangsung hingga selesai. (slm)

Irjen : Aparat Pengawas Bukan Harus Ditakuti

Banjarmasin, KS Inspektur Jenderal, Suman Wijoyo mengingatkan jajaran di pemerintahan daerah agar tidak takut terhadap aparat pengawas. Justeru keberadaan mereka hal yang penting sebagai sarana memperbaiki kinerja. “Ujung ujungnya jangan sampai terjadi tumpang tindih pengawasan,” ujarnya saat menyampaikan sambutan di acara Rakorwasda Kalsel 2008, Senin (10/11) di aula Bappeda Kalsel. Di tempat yang sama, Inspektur Kalsel, Drs Suhardjo MSi mengatakan, pengawasan dalam pemerintahan otonomi daerah merupakan salah satu fungsiorganis manajement dipandang sebagai bagian yang sangat vital untuk memelihara jalannya roda oganisasi pemerintahan. Tugas pengawasan punya makna bila dapat memberikan kontribusi danperubahan kemajuan terhadap jalan pemerintahan danpembangunan secara baik, efisien, efektif serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagiamana diamanatkan UU 2008 tahun 1991. “Melalui pengawasan, kita berupaya memperbaiki kinerja birokrasi, mengendalikan pemerintahan daerah,dan pembangunan dalam mencegah dan menindak segala bentuk penyalahgunaan wewenang, pemborosan serta kebocoran keuangan daerah atau keuangan daerah ataupun keuangan daerah,” ujarnya Lebih lanjut dikatakan, tugas pengawasan, baik perencanaan, pelaksanaan maupun hasilnya, merupakan mata rantai yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Suatu perencanaan tanpa diikuti pelaksanaan atau sebaliknya, tidak akan membuahkan hasil yang baik. “Aparat daerah dituntut lebih professional dan berkualitas dalam mewujudkan penyelanggaraan pemerintahan daerah yang lebih efisien, efektif, demokrasi, bersih dan bebas KKN,” tegas Suhardjo. Aparatur daerah juga dihadapkan pada tantangan yang harus dihadapi dalam memenuhi perubahan sistem manajemen pemerintahan dan pembangunan yang beroreintasi kepada manajemen stratejik. Terkait tujuan kegiatan, Suhardjo mengatakan, pembahasan rakorwasda sebagai bahan rakor nasional nanti sekaligus untuk mengkoordinasikan program kerja kabupaten kota se Kalsel. “Sekarang juga masih ada kesalahan pemahaman pihak kabupaten kota mengartikan PP 60,” ujarnya. Wakil Gubernur Kalsel, HM Rosehan NB SH yang hadir sekaligus membuka kegiatan, menggarisbawahi pentingnya koornisasi dimaksud, termasuk antara pemerintah pusat, provinsi sampai kabupaten kota. ( slm)

Rosehan : BNP Tak Bisa Kerja Sendiri

Banjarmasin, KS Ketua Badan Narkotika Provinsi BNP Kalsel, HM Rosehan NB mengaku pihaknya tidak bisabekerja sendiri untuk melakukan sosialisasi bahaya narkotika dan obat-obatan tanpa dukungan segenap pihak, terutama generasi muda. Hal ini diakuinya di hadapan peserta lomba kreasi musik tingkat SMP/SMA yang digelar SMA Korpri Banjarmasin, Minggu. Melalui sosialisasi lanjutnya, masyarakat muda akan mengetahui bahaya narkoba yang mengancam mereka, sehingga generasi muda tidak gegabah untuk mencoba-coba mereka mengetahui secara jelas bila sekali mencoba narkoba akan menderita seumur hidupnya. Rosehan percaya pengguna narkoba di Kalsel cukup banyak dan bila dibiarkan maka akan terus bertambah. Untuk menanggulanginya, BNP harus kerja ekstra menggalang dengan mitra kerja untuk menggelar sosialisasi bahaya narkoba, misalnya melalui lomba kreasi musik tingkat SMP-SMA di kalangan pelajar se-kota Banjarmasin dan sekitarnya. Dia yakin jumlah pencandu narkoba akan berkurang dari tahun ke tahun, dan suatu saat nanti akan hilang dari muka bumi Antasari. Anggota Panitia Pelaksanan Lomba Kreasi Musik, Riduansyah mengatakan, lomba kreasi musik ini digelar dalam rangka hari ulang tahun SMA Korpri yang ke-22 dan diikuti oleh 33 peserta dari SMA-SMP se-kota Banjarmasin dan sekitarnya. Dalam kegiatan ini semua peserta lomba, berikrar untuk tidak mempergunakan narkoba dalam kain putih panjang hampir 10 meter, ditulis tangan oleh seluruh peserta lomba kreasi musik sebagai wujud kepedulian mereka terhadap bahaya narkoba sekaligus menggambarkan tekad anak-anak muda untuk tidak mempergunakannya. Rosehan yang juga menjabat Wakil Gubernur Kalsel juga turut menandatangani ikrar tersebut. (slm)

Waspadai Diare dan Demam Berdarah

Banjarmasin, KS Intensitas hujan yang mulai sering terjadi dua pekan terakhir, akan berdampak pada mudahnya terjadi penularan penyakit demam berdarah dengue (DBD) dan diare, khususnya untuk anak anak. Itu sebabnya, Kepala Dinas Pendidikan Kalsel, drg Rosihan Adhani dan Kasubdin Bina Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Dinkses Kalsel, Sukamto Mkes mengingatkan, masyarakat agar waspada terhadap kedua jenis penyakit yang dapat menimbulkan kematian bila terlambat penanganan. “Sampai bulan Februari musim hujan diperkirakan masih berlangsung, bahkan puncaknya, jadi masih perlu diwaspadai,” ujar Sukamto kepada wartawan, Minggu (9/11) di sela sela acara gerak jalan sehat jajaran Dinkes Kalsel dan instansi terkait sebagai rangkaian Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke 44. Dikatakan, dari Januari sampai Oktober, lebih dari 731 kasus demam berdarah terjadi dengan jumlah korban mencapai 9 orang.”Yang terbanyak masig Kota Banjarmasin,” ujarnya. Untuk mengantisipasi merebaknya penyakit ini, jajaran Dinkes Kalsel melakukan tindakan dini, seperti fogging (pengasapan), sebelum terjadi penularan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang hidup sehat dan bersih. Bila dibanding dengan kasus DBD tahun sebelumnya, dimana terjadi 1.321 kasus dengan korban meninggal 16 orang, maka tahun ini mengalami penurunan yang cukup besar, baik jumlah kasus maupun korban yang meninggal.”Jadi tidak akan KLB,” tegasnya. Penurunan kasus ini juga menurutnya sebagai indikasi mulai membaiknya prilaku masyarakat sehingga memutus mata rantai pengembangbiakan nyamuk Aedes Agepty yang jadi sumber penyakit ini. Terkait dengan diare, secara terpisah Rosihan Adhani menjelaskan, kasus ini setiap tahun selalu merenggut korban jiwa. Pada 2007 jumlah kasus diare di Kalsel berjumlah 35.778 orang dengan 10 orang meninggal. Tahun 2008, kasus diare menurun menjadi 24.077 kasus dengan 3 meninggal. Pasien yang meninggal meliputi 1 orang di Kecamatan Daha Utara Kabupaten HSS pada bulan Januari, 1 orang di Kecamatan Daha Barat Kabupaten HSS pada bulan Maret dan 1 orang di Kecamatan Birayang Kabupaten HST pada bulan Mei 2008. “Kita upayakan agar bisa nol.Antisipasi diare ini kan bersifat lintas sektor. Misalnya dengan PDAM selaku penyedia air bersih. Masih banyak penduduk kita yang kekurangan akir bersih, karena tingkat ketercukupan air bersih kita masih enam puluh persen,” jelasnya kepada Barito Post. Rosihan menambahkan angka CFR (case fatality rate) atau yang menyebabkan kematian pada diare masih pada angka 0,012. “Angka CFR diare untuk Kalsel masih dibawah satu, itu masih dianggap normal dan terkendali. Untuk Kalsel angka kasus diare jangan sampai 99 ribu,” terangnya. Perilaku masyarakat lainnya yang harus dibenahi adalah buang air. Masyarakat dinilai masih sembarangan buang air besar (BAB), misalnya di tempat terbuka. Gerak Jalan Sehat Terkait kegiatan gerak jalan sehat, Rosihan mengatakan kegiatan tersebut merupakan rangkaian peringatan HKN ke 44 tahun 2008. Kegiatan diikuti segenap jajaran dinas kesehatan dan mitra kerjanya seperti akademi kebidanan, rumah sakit, Puskesmas, dan pihak lainnya yang turut berpartisipasi memeriahkan acara tersebut. Garis star di halaman kantor Dinkes Kalsel Jalan Belitung Darat menuju Jalan Simpang Anim, kemudian Kuin Selatan, Simpang Belitung dan kembali Jalan Belitung menuju tempat pertama dilepas. Dalam perjalanan, peserta membawa plastik kosong yang diisi dengan sampah seperti plasik, kertas, kaleng, botong mineral dan sebagainya yang mereka ditemui selama berjalan. Diakhir acara, peserta bisa berkesempatan mendapat door prize seperti TV, kipas angin dan sebagainya, dari panitia melalui undian. (slm/tya)

Aparat Pemerintah Diminta Lebih Inovatif

Banjarmasin,KS Pemrov Kalsel terus berusaha membangunan, dengan tekad menyonsong perubahan, karenanya banyak tugas yang harus diselesaikan dengan seefektif mungkin, untuk itu jajaran pemda memerlukan aparatur yang tangguh yang dapat mendukung secara penuh terciptanya perubahan tersebut. Dukungan yang diharapkan tidak saja bentuk dukungan tenaga, tetapi juga dukungan pemikiran yang bersifat inovatif, untuk mencapai kemajuan yang lebih terarah, terlebih lagi mungkin saat ini masih adanya tersisa krisis kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Hal itu juga penting untuk menghadapi dampak krisis ekonomi dan moneter yang terus merusak tatanan ekonomi yang juga mengakibatkan penganguran yang semakin meluas, dan kemiskinan yang menjurus ketidakberdayaan masyarakat. Semua itu perlu dibangun dan ditata kembali, apalagi untuk membangun sebuah kepercayaan tidaklah semudah yang dibayangkan, namun dengan tekad dan kebersamaan. Hal ini dikatakan Gubernur Haji Rudy Ariffin dalam sambutan dibacakan Kepala Bandiklat Prov Kalsel Haji Hadi Susilo pada Penutupan Diklat Prajabatan Golongan III Eks Honorer Angkatan ke 26, 27, 28, dan 29 dilingkungan Pemkab Banjar, Tanah Laut, dan Tabalong, di Banjarbaru. Diingatkan, kegiatan ini jangan dilihat sebagai persyaratan semata, tetapi hal ini sebagai rangkaian dalam pembinaan terus menerus yang dilakukan secara berjenjang, selain sebagai sebuah kebutuhan, baik kebutuhan orgasisasi itu sendiri, agar lebih efektif dan efesien dalam pencapaian visi dan misinya, maupun bagi diri pribadi masing-masing selaku SDM pelaksana pembangunan. ”Jika pelatihan ini dilihat sebagai sebuah kewajiban semata maka dikhawatirkan akan menjadi beban yang diharus dipenuhi, dan setelah itu biasanya tidak memberi makna yang berarti. Hal ini jangan sampai terlintas dipikiran, sebab banyak hal-hal didapatkan setelah mengikuti diklat ini, yang semuanya tentu berpengaruh positif didalam mendukung etos kerja” tegasnya. Kemudian sebagai CPNS, yang sebentar lagi menyandang predikat sebagai PNS, maka mengikuti pelatihan sangat penting, karena didalam pelatihan telah memberikan bekal, baik berupa pencerahan wawasan, ketrampilan, sikap mental, dan dasar-dasar kepemimpinan, yang kesemua itu, sangat diperlukan dalam melancarkan tugas selaku aparatur negara. ”Jika sebelumnya kita kurang memahami arti dan manfaat, manajemen perkantoran yang baik, maka sekarang kita sudah siap untuk melaksanakan dengan yang lebih baik, jika sebelumnya kurang menyadari seharusnya bersikap berprilaku selaku aparatur pemerintah, maka sekarang tentunya sudah semakin menyadari betapa pentingnya sikap dan perilaku tersebut dalam mendukung kelancaran tugas-tugas kedinasan”ujarnya. Diklat dilaksanakan dari tanggal 07 hingga 30 Oktober 2008, diikuti 160 orang peserta masing-masing Kabupaten Banjar 148 orang, Tanah Laut, 7 orang dan Tabalong 5 orang. Dari evaluasi penyelenggara, seluruh peserta dinyatakan lulus semua. Turut Hadir Kepala SPN Banjarbaru AKBP Haji Irianto.(slm)

MA Masih Kantongi 8.447 Perkara

Tahun tahun 2003, pertamakalinya Bagir Manan menjabat sebagai ketua MA, tunggakan perkara berjumlah 19.793 perkara dan angka tersebut berhasil ditekan hingga sekarang berjumlah 8.447 perkara sesuai data MA bulan Agustus lalu. Banjarmasin, KS Jajaran MA masih menjadikan penurunan jumlah tunggakan perkara sebagai salah satu prioritas kerja mereka. Langkah kongkret itu dilakukan dengan peningkatan kapasitas Hakim Agung dan penjadwalan hari khusus untuk memutus perkara. Ketua Muda Perdata Khusus Mahkamah Agung RI, Abdul Kadir Mappong SH MH mengaku pihaknya kewalahan menangani perkara kasasi atau Peninjauan Kembali (PK) yang masuk lantaran jumlah hakim agung yang terbatas. Padahal, berdasarkan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, jumlah hakim agung maksimal bisa mencapai 60 orang. “Di tim saya saja (tim B,red), dari 17orang tersisa hanya 4 hakim agung, termasuk Hakim Agung Abdur Rahman,” ujarnya di sela sela acara malam perpisahan Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Kalsel, Jumat (31/10) di Mahligai Pancasila Banjarmasin. Dikatakan, data terakhir MA mencatat masih ada 74 kasus kasasi Pilkada dan 17 PK, namun hanya 4 perkara yang dikabulkan. Itu sebabnya, Abdul Kadir berharap pihak mediator bisa membantu menyelesaikan masalah secara damai. “Kita juga akan mensosialisasikan soal ini (penyelesaian perkara secara damai,red) dan perkara mana saja yang bisa masuk dan yang diterima,” ujarnya lagi. Abdul Kadir juga menepis anggapan terlalu besarnya perkara yang menumpuk di MA hingga puluhan ribu kasus. Berdarakan angka terangnya, jajaran MA mampu menekan jumlah perkara cukup tinggi. Sebut saja pada tahun 2007, MA menerima 9.516 perkara. Jumlah itu turun 0,09 persen dibandingkan perkara yang masuk tahun 2006. Dalam periode yang sama, memutuskan sebanyak 10.714 perkara dan mengirimkan 10.554 perkara kembali ke pengadilan pengaju. MA menerima jumlah pengajuan selama tahun 2007 hingga Maret 2008 sebanyak 532 kasus. Jumlah tersebut sudah termasuk sisa pengaduan pada tahun 2006. Dari jumlah itu, 253 kasus telah diperiksa oleh Badan Pengawas MA dan 297 kasus telah dideklarasikan ke pengadilan tinggi tingkat banding. Pada kesempatan itu, Dia juga mengaku prihatin dengan aksi di pengadilan yang semakin brutal. Namun di sisi lain, dia mengingatkan perlu efek jera yang diberikan kepada terdakwa atau pelaku atas pelanggaran yang dilakukan. (slm)

Wahjana Endra Djarwa, Awali dan Akhir Tugas di PT Kalsel

PURNA BHAKTI- Wahjana Endra Djarwa mengikuti prosesi wisuda purna bhakti Ketua PT Kalsel, Jumat (31/10) sore di Mahligai Pancasila. Nampak Nampak Hakim Agung Muda MA, Abdul Kadir Mappong sedang menyematkan lencana purna bhakti. (foto ist/brt) Banjarmasin,KS Pada acara malam perpisahan dengan unsur muspida Kalsel, Juma (31/10) di Mahligai Pancasila, Wahjana Endra Djarwa yang baru beberapa jam melepas jabatan Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Kalsel, mengaku puas bisa menyelesaikan tugasnya. Didampingi sang istri, Wahjana menguraikan, total masa baktinya selama 37 tahun 7 bulan dan di terakhir sebagai Ketua PT Kalsel selama 1,5 tahun. “Pertama kali saya bertugas di sini (Kalsel,red) tahun 1971 dan berakhir juga disini,” ujarnya sembari memohon maaf bila terdapat kesalahan dalam menjalankan tugasnya. Jabatan Wahjana Endra Djarwa akan digantikan Soltoni Mohdally SH MH yang sebelumnya sebagai Wakil Ketua PT Kalsel. Rencananya, pelantikan Ketua PT Kalsel itu dilaksanakan di Senin mendatang di Jakarta. Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin mengatakan, atas nama Pemprov Kalsel, pihaknya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Wahjana Endra Djarwa yang telah melaksanakan tugas dan pengabdian sebagai Ketua PN Kalsel. Keterlibatan lembaga-lembaga penegak hukum, seperti PT Kalsel dalam mendukung keinginan untuk melaksanakan tata pemerintahan yang baik sangat besar, karena penegakkan hukum menjadi pengawal utama dalam mendorong good governance. Tegaknya hukum juga mempunyai andil dalam menciptakan kondisi daerah yang tertib, aman, dan bersatu. Dengan kondisi daerah Kalsel yang kondusif ini, artinya di daerah ini mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tugas yang diamanahkan kepada diri masing-masing. Lebih lanjut dikatakan, tantangan ke depan yang kita hadapi semakin berat dan perlu enegi yang lebih besar untuk menghadapinya, terutama menghadapi krisis global yang kita hadapi saat ini. Dampak krisis global tampaknya tidak hanya memukul sektor ekonomi, tetapi juga dapat berpengaruh terhadap kehidupan sosial dan kesejahteraan masyarakat. ”Mari bersama menghadapi keadaan krisis ini dalam kesatuan dan kebersamaan, berpikir lebih cerdas dan sehat untuk bertahan di tengah krisis ekonomi global, jangan saling menyalahkan dan menyudutkan, karena hal itu akan melemahkan kita dalam menghadapi masalah,’ pintanya. Acara juga dihadiri Ketua DPRD Kalsel, Anang Hairin, Wakil Gubernur Kalsel, Rosehan NB SH, Sekdaprov Kalsel, Muhlis Gafuri, dan sejumlah kepala dinas dan badan di jajaran Pemprov Kalsel. (slm)

Halal bi Halal Urang Banjar di Jatim

Halal bi halal Kerukunan Keluarga Kalimantan (K3) Jawa Timur di Gedung Kartika Surabaya, Minggu (26/10). Hadir Wakil Gubernur Kalsel, HM Rosehan NB SH dan Aida Muslimah Rosehan. Alunan lagu Banjar disambung tarian apik para galuh berpakaian adat Kalimantan Selatan (Kalsel)dengan hiasan untaian bunga melati di kepala, membuat suasana lain di gedung Kartika Surabaya, Minggu (26/10). Itulah sajian pembuka acara Acara Halal bi Halal 1429 H K3 Jatim dan Pameran Promosi Mini Indo Tourism Kalimantan 2008-2009 yang dihadiri ribuan warga Banjar yang menjadi perantau di Kota bersimbol Buaya dan Hiu tersebut. Kerinduan terhadap banua tambah terobati ketika disuguhkan tarian tarian dan lagu berikutnya yang bernuansa kedaerahan. Kontan, riuk pikuk percakapan bahasa Banjar membahana diruang tersebut. Kehadiran Wakil Gubernur Kalsel, HM Rosehan NB SH dan istri Hj Aida Muslimah Rosehan beserta sejumlah pejabat Pemprop Kalsel, melengkapi meriahnya acara silaturrahmi yang digelar setiap tahun tersebut. Kesempatan langka itupun tidak disia siakan mereka. secara bergantian, baik ibu ibu maupun bapak bapaknya, mengabadikan pertemuan dengan berfoto bersama, baik melalui camera handphone, handycame atau kamera digital yang dipunya. Ketua Panitia Suhartono yang mendapat giliran pertama menyampaikan pidato sambutan, mengatakan tujuan acara yang utama adalah menjalin silaturrahmi warga perantau asal banua di Jatim. Dengan kebersamaan tersebut, pihaknya berharap keberadaan warga Banjar menjadi kuat, kuat dalam artian secara finansial atau usaha,juga kuat sebagai warga yang mandiri di kota orang lain. Ketua K3 Jatim, Makmun Hasan selain mengatakan masih kurang kuatnya posisi urang banua di perantauan, mereka juga masih memimpikan mempunyai sendiri gedung sekretariat dan balai pertemuan. tempat itu diharapkan bisa mewadahi untuk kegiatan anggota seperti yasinan, arisan dan sebagainya yang bersipat menjalin kebersamaan sesama warga pendatang. Fasilitas itu juga diharapkan mampu menjadi nilai prestise waga yang saat ini masih dianggap miskin. turut menyampaikan sambutan, Calon Gubernur Pakde Karyo yang memiliki istri kelahiran asal kota Martapura Kabupaten Banjar, Kalsel campuran Tenggarong dari sang ayah. hadir di acara tersebut Ketua DPRD Kalsel-Anang Hairin, Ketua Kadin Kalsel-Endang Kesumayadie, Karo Hukum Setdaprov Kalsel-Isra Ismail, Kepala Inspektorat Kalsel-Suhardjo,Kepala Disparbud Kota Banjarmasin-Hesly Junianto dll.

Realisasi Proyek 35 Persen

Banjarmasin, KS Kepala Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Yandi, Rabu, mengungkapkan, realisasi belanja proyek Pemprov Kalsel saat ini baru mencapai 35 persen. Menurutnya, masih minimnya realisasi belanja proyek tersebut terjadi karena beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lambat dalam penyusunan anggaran proyeknya. "Memang benar, realisasi belanja proyek kita baru mencapai 35 persen, karena keterlambatan SKPD dalam penyusunan proyek," tambahnya. Namun demikian, katanya, proyek seluruh SKPD tersebut kini sudah mulai berjalan, sehingga tinggal menunggu pencairan dananya, yang dipastikan akan selesai pada akhir Desember mendatang. "Yang pasti anggaran pembiayaan proyek APBD Kalsel masih aman hingga akhir tahun, atau masih bebas dari dampak krisis global," katanya. Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin, meminta agar proyek-proyek yang telah ditetapkan bisa segera dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ada. Belanja-belanja proyek, diminta juga segera dicairkan untuk membantu pergerakan roda perekonomian masyarakat terutama dalam menghadapi krisis global saat ini. "Kalau proyek berjalan lancar, setidaknya masyarakat juga bisa ikut menikmati roda perputaran perekonomian, terutama pada saat krisis," katanya. Anggota tim kajian ekonomi Bank Indonesia Banjarmasin Kalimantan Selatan (Kalsel), Sakti, mengungkapkan, realisasi belanja proyek Pemprov Kalsel diharapkan mampu menahan dampak langsung krisis global di masyarakat. Untuk itu Sakti berharap, pemerintah mempercepat realisasi belanja proyek, yang kini baru mencapai 35 persen, dari yang seharusnya telah mencapai lebih dari 50 persen.slm

Kalsel Perlu Penyesuaian Harga TBS Sawit

Banjarmasin, KS Mengantisipasi dampak terjadinya krisis global yang lebih buruk lagi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) telah menetapkan harga tandon buah segar (TBS) sawit. Kepala Dinas Perkebunan Kalsel, Haryono, di Banjarmasin, Rabu, mengungkapkan, saat ini penurunan harga TBS sawit di Kalsel telah mencapai lebih dari 16 persen dibanding harga pada bulan September 2008 lalu. Pada September harga TBS masih mencapai 1.400 per kilogram bagi sawit usia diatas tiga tahun, dan Rp1.900 per kilogram untuk sawit usia diatas 10 tahun. Namun setelah terjadinya krisis global, harga TBS sawit turun drastis, sehingga sangat merugikan para petani bahkan perusahaan-perusahaan perkebunan. Untuk itu, tambahnya, pemerintah segera mengantisipasi dengan menetapkan harga TBS sawit usia diatas tiga tahun Rp745 per kilogram dan diatas 10 tahun menjadi Rp1013 per kilogram. Penetapan harga tersebut, jauh lebih tinggi dibanding dengan provinsi lainnya, yang kini dibawah Rp500 per kilogram untuk sawit diatas 3 tahun. Di Kalsel, tambahnya, penetapan TBS tersebut telah dibuat sedemikain rupa, sehingga tidak terlalu merugikan pengusaha maupun petani perkebunan sawit. "Kita meminta, agar harga TBS sawit disesuai dengan harga CPO setelah dipotong dengan biaya produksi, sehingga petani plasma tidak menanggung kerugian yang besar," tambahnya. Turunnya harga TBS sawit di Kalsel sebenarnya tidak terlalu besar bila dibanding pada awal tahun atau sekitar Januari 2008, yang harganya juga tidak jauh dari harga saat ini. Namun mengalami penurunan yang signifikan bila dibanding dengan saat harga sawit sedang bagus atau tinggi-tingginya. "Sehingga pada dasarnya, harga saat ini masih relatif menguntungkan petani perkebunan Kalsel," tambahnya. Karena turunnya harga TBS sawit sudah mencapai 16 persen, maka persetujuan penetapan harga harus ditandatangani gubernur Kalsel. Gubernur Kalsel Rudy Ariffin mengatakan turunnya harga kerat maupun sawit saat ini, tidak akan mempengaruhi operasional perusahaan, hingga mengakibatkan terjadi pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran.(slm)

Pejabat Diminta Pangkas Biaya Perjalanan Dinas

Banjarmasin, KS Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Rudy Ariffin mengajak pejabat di jajarannya mengurangi biaya perjalanan dinas ke luar daerah atau luar negeri yang tidak terlalu penting. Pemangkasan tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya penyelamatan APBD Kalsel dalam menghadapi krisis global yang terjadi saat ini. Dan itu sesuai seruan Presiden SBY saat menggelar rapat dengan gubernur se Indonesia belum lama tadi di Jakarta. Diperkirakan, krisis global saat ini bakal berimbas pada penerimaan APBD Kalsel 2009, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya penghematan, agar pengurangan penerimaan APBD berpengaruh besar pada belanja pembangunan. Selain memangkas biaya perjalanan dinas yang tidak penting, Rudy juga meminta agar satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Kalsel, juga memangkas biaya honorarium dan tidak melakukan rapat di luar kantor. Acara rapat yang dilakukan di hotel-hotel atau tempat lainnya, diminimalisir, selama bisa dilakukan di kantor, sebaiknya rapat diselenggarakan di kantor masing-masing SKPD. Bukan hanya itu, pemberian hibah, yang tidak terlalu penting, sebaiknya juga dikurangi, sehingga tidak terjadi pemborosan pengeluaran anggaran secara berlebihan. Diungkapkannya, realisasi APBD 2009, akan banyak difokuskan kepada pembangunan sektor riil dan pendukungnya. Pembangunan fasilitas seperti jalan yang mampu mendukung perkembangan sektor riil akan jadi prioritas. Selain itu, mempercepat daya serap APBD 2008 dan realisasi APBD 2009, untuk meningkatkan belanja pembangunan sehingga mampu membantu memutar roda perekonomian masyarakat. Rudy juga berharap, masing-masing pegawai bisa melakukan penghematan listrik, dengan mengganti lampu hemat energy juga memanfaatkan listrik sesuai keperluan saja. Hal tersebut, selain untuk menekan anggaran belanja daerah, juga untuk melakukan hemat energy selama terjadi krisis listrik di Kalsel hingga 2010 mendatang. Diungkapkannya, penghematan listrik yang dilakukan dalam beberapa bulan terakhir, terbukti mampu menekan biaya belanja daerah. "Syukur kita termasuk daerah yang mampu menghemat listrik dan membayar tagihan listrik tepat waktu.Tercatat 13 provinsi hingga kini masih menunggak tagihan listrik hingga merugikan PLN triliunan rupiah," demikian Rudy Ariffin.(slm)

Realisasi BLT Tahap II di Kalsel

RTS Realisasi Persen 1. Kabupaten Balangan 8.461 3.384.400.000 98,72 2. Kabupaten Banjar 28.433 11.373.200.000 85,11 3. Kota Banjarbaru 6.184 2.473.600.000 87,47 4. Kota Banjarmasin 38.278 15.311.200.000 97,29 5. Kabupaten Batola 26.375 10.550.000.000 96,88 6. Kabupaten HSS 16.052 6.420.800.000 90,46 7. Kabupaten HST 17.054 6.821.600.000 80,23 8. Kabupaten HSU 14.336 5.734.400.000 85,26 9. Kabupaten KTB 12.607 5.042.800.000 76,00 10.Kabupaten Tabalong 9.266 3.706.400.000 81,65 11.Kabupaten Tanbu 4.471 1.788.400.000 31,03 12.Kabupaten Tala 14.197 5.678.800.000 89,13 13.Kabupaten Tapin 14.089 5.635.600.000 96,51 JUMLAH 209.803 83.921.200.000 85,88 Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahap II sudah dicairkan 83.921 Rumah Tangga Miskin (RTM) dari 244.305 penerima dengan total dana Rp83.921.200.000 atau terealisasi 85,88 persen. Angka tersebut diatas penyerapan secara nasional. Pada waktu yang sama, dana bantuan pemerintah sebagai kompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut diambil 14.033.773 RTM dari 17.646.328 RTM dengan nilai Rp5.613.509.200.000 atau 73,79 persen. Data daya serap BLT tersebut diungkapkan Manager Bisnis Keuangan dan Keagenan PT Pos Indonesia Wilayah Kalimantan, Irwin Mulyana kepada Barito Post ketika di Banjarmasin. Daerah tertinggi penyerapannya adalah Kabupaten Balangan yang mencapai 98,72 persen dengan total dana Rp3.384.400.000. Lalu disusul Kota Banjarbaru yang mencapai 87,47 persen dan Kabupaten Tapin sebesar 96,51 persen. Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) merupakan daerah yang paling sedikit penyerapannya. Data terakhir mencatat realisasi BLT tahap II baru mencapai Rp 1.788.400.000 yang diambil 4.471 RTM atau 31,03 persen. “Secara umum, distribusi BLT II ini tidak ada masalah, lancar lancar saja,” ujar Irwin. Ditegaskan Irwin lagi, bila dilihat angka secara nasional, penyerapan BLT tahap II di Kalsel tergolong sangat tinggi dibanding dengan beberapa provinsi yang masig di bawah 50 persen. Bahkan di Sulawesi Utara realisasi BLT tahap II tersebut baru mencapai 18,6 persen dan di Riau lebih parah lagi yakni cuma 9,7 persen, Maluku sekitar 22 persen dan Maluku Utara kurang lebih 23 persen. “DKI Jakarta jadi kota terbesar realisasinya yang mencapai 94 persen dengan dana Rp59 miliar lebih,” (slm)

Haul ke 115 Anggah Muhammad Amin

HAUL M AMIN-Ribuan masyarakat Kota Banjarmasin dan sekitarnya, Senin (20/10) melakukan prosesi haul ke 115 Anggah Muhammad Amin di komplek pemakaman kawasan Banua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur. Acara dihadiri Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Kalsel dan Pemko Banjarmasin, ulama dan tokoh masyarakat. (foto ist/brt)

Dana PKH Terserap 98,3 Persen

Banjarmasin, KS Alokasi dana Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2008 Rp5,4 miliar untuk 13.094 rumah tangga sangat miskin (RTSM), terserap 98,3 persen atau sekitar Rp5,3 miliar. Pragram yang diluncurkan tanggal 23 Juli 2007, khusus Kalsel dilakukan di lima kabupaten yakni Kabupaten Tanah Laut, Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Tengah (HST), dan Hulu Sungai Selatan (HSS). “Dalam kurun waktu tuga bulan, jumlah tersebut (penyerapan 98,3 persen,red) termasuk bagus,” ujar Manager Keuangan dan Keagenan PT Pos Indonesia Wilayah Kalimantan, Irwin Mulyawan kepada wartawan, Senin (20/10) usai dialog dan press conference PKH di aula Haram Manyarah Kantor Gubenrur Kalsel. Belum tuntasnya penyaluran dana yang langsung dari PT Pos tersebut menurutnya terkait dengan jarak penerima dengan tempat pencairan, sebagaimana terjadi di Kabupaten Banjar. “Sedagkan di HST memang terlambat pencairannya,” ujar Irwin. Kepala Badan Informasi Daerah (BID) Kalsel, HD Masdjaya mengatakan, program ini bertujuan mempercepat penanggulangan kemiskinan sekaligus program pengembangan kebijakan bidang jaminan sosial tersebut mulai diluncurkan di Kalsel pada 29 Juli 2008 di kota Martapura, Kabupaten Banjar. Dipilihnya lima kabuapten tersebut, menurut Direktur Kelembagaan Sarana Informasi dan Komunikasi Depkominfo, Dr Udi Rosadi terkait dengan kesiapan dan komitmen daerah bersangkutan terhadap program ini. “Ada dua hal yang menentukan, kesiapan dana dan komitmen pemerintah daerahnya,” ujar Udi Rosadi. Dikatakan lagi, program ini merupakan kelanjutan program bantuan langsung tunai yang diberikan dalam kerangka program kompensasi pengurangan subsidi (PKPS) BBM untuk waktu satu tahun. Menurutnya, pelaksanaan program ini juga bertujuan membantu penduduk miskin di Indonesia, yang pada tahun 2008 ini tercatat sebesar 34,9 juta jiwa atau 15,4 persen, dan akan dilaksanakan secara berkelanjutan hingga 2015. Dalam program ini, masing-masing RTSM akan mendapatkan dana antara Rp600 ribu hingga Rp2,2 juta, sesuai dengan struktur masing-masing RTMSP. Dana tersebut diantaranya terdiri dari dana bantuan tetap Rp200 ribu, bagi keluarga yang memiliki balita ditambah Rp800 ribu, bagi yang memiliki anak SD, Rp400 ribu, SMP Rp800 ribu hingga maksimal Rp2,2 juta. "Kita berharap, dana bantuan tersebut dimanfaatkan untuk perbaikan gizi, pendidikan dan lain sebagainya, untuk memutus mata rantai kemiskinan antar generasi," tambahnya. (slm)

Calhaj HSU dan Banjarmasin Berangkat Pertama

Banjarmasin, KS Rapat penetapan kelompok terbang (kloter) Calon Jamaah Haji (calhaj) Kalsel, Senin (13/10) menetapkan mereka yang berasal dari Kota Banjarmasin dan Kabupaten Hulu Sungai Utara menjadi rombongan pertama berangkat. Kloter pertama dijadualkan masuk asrama haji tanggal 4 November dan berangkat dari embakrasi Syamsudin Noor Banjarmasin tanggal 5 November pukul 08.00 wita yang rencananya dilepas Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin. Demikian diungkapkan Kepala Kantor Wilayah Departemen agama (Depag) Kalsel, Fahmi Arif kepada wartawan, Selasa (14/10) melalui Kabid Penyelanggara Haji, Zakat dan Wakaf, Kandepag Kalsel, Anwar Hadimi didampingi Kasi Lansar Haji, Bidang Penyelanggara Haji, Zakat dan Wakaf, Kandepag Kalsel, H Faisal. Kloter kedua juga diisi seluruhnya calhaj asal Kota Banjarmasin sebanyak 266 orang ditambah 3 TPHD. Selanjutnya kloter 3 sampai 6 seluruhnya berasal khusus jamaah asal Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dan sebagian lagi di kloter 7, bergabung dengan jamaah dari Batola dan Banjarmasin. (tabel) Dijelaskan lagi, dari total calhaj Kalsel 3.505 orang, data terakhir Depag Kalsel mencatat ada 8 orang yang batal berangkat karena 3 tiga diantaranya meninggal dunia, 4 mengundurkan diri dan 1 mutasi keluar Kalsel. Calhaj yang wafat berasal dari Kabuoaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Balangan dan Banjarbaru. Mereka yang batal 1 orang dari Kota Banjarmasin, 2 orang dari Banjarbaru dan1 orang dari Kabupaten HuluSungai Tengah (HST). “Yang keluar ada 6 orang, 2 diantaranya ke Jakarta. Karena adanya keluar masuk dari Kalteng, akhirnya jumlah mutasi dihitung satu orang,” jelas Faisal. Terkait dengan kesiapan fasilitas asrama haji Banjarbaru untuk jamaah yang datang, keduanya menegaskan tidak masalah lagi. Kecuali terkait pemadaman listrik dari PLN yang dijadualkan mulai tanggal 3 November mendatang. “Kita sudah menyurati PLN lagiI agar diberikan dipensasi tidak terkena pemadaman bergilir,” ujarnya. Pentingnya stabilitas tenaga listrik selama penyelanggaraan pelayanan kepada calhaj lanjut Faisal, terkait peralatan sistem komputerisasi haji terpadu (siskohat) yang memerlukan pasukan lisrik terus menerus. “Satu kali listrik mati, akan terganggu dan perlu lama untuk koneksi kembali,” jelasnya. Kendati pihak asrama memiliki mesin genset berkapasitas cukup besar mencukupi kebutuhan penerangan lokasi setempat, tetap diharapkan normalnya pasokan listrik dari PLN. “Genset kita malah lebih besar dayanya dari genset yang pernah ditawarkan PLN, tapi itu tadi, operasional kita akan teganggu bila ada pemadaman, meskipun diberitahukan sebeluimnya,” tegas Anwar Hadimi. (slm)

Rehab Jembatan Martapura Ditunda

Banjarmasin, KS Pelaksanaan rehab jembatan Martapura I dan Martapura II di Kabupaten Banjar yang direncanakan dimulai tanggal 12 Oktober lalu, tertunda pengerjaannya hingga waktu yang belum ditentukan. "Karena itu, rencana pengalihan arus lalulintas kendaraan pada Trans Kalimantan di jembatan Martapura ke jembatan Pekauman juga batal dilakukan," kata Kepala Subdin Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Kalsel Ramonsyah, Selasa. Sesuai rencana, saat pelaksanaan pembangunan jembatan dimulai, arus kendaraan dari arah Banjarmasin ke Banua Enam maupun ke Kalimantan Timur serta Kalimantan Tengah (Kalteng) dialihkan ke jembatan Pekauman. Menurutnya, dalam pengalihan tersebut akan menerapkan sistem buka tutup. Artinya, pada saat diperlukan, maka jembatan Pekauman yang merupakan jembatan alternatif akan dibuka. Namun, apabila kondisi lalulintas di jembatan utama lancar, jembatan Pekauman akan kembali ditutup. Seperti kemacetan yang terjadi beberapa waktu lalu, akibat adanya tumpukan material untuk pembangunan jembatan, terpaksa jembatan Pekauman difungsikan. Setelah itu kembali ditutup. Menurut dia, hal itu dilakukan untuk menghindari terjadinya kemacetan arus lalulintas di jembatan utama saat pelaksanaan pembangunan jembatan tersebut. Jembatan yang kini kondisinya sudah sangat kritis itu, kata Ramonsyah akan dibangun seperti layaknya jembatan kembar. Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Kalsel, Ir Arsyadi mengatakan pembangunan jembatan selebar 14 meter tersebut akan membutuhkan biaya Rp17 miliar dari dana APBN. Pembangunan jembatan itu jauh lebih lebar hingga dua kali lipat dari sebelumnya yang hanya selebar tujuh meter. "Jadi, jembatan Martapura I dan Martapura II nantinya dibangun seperti jembatan kembar, dan lebih luas," katanya. (ant/slm)

Apron Bandara Syamsuddin Noor Dibuka

Banjarmasin, KS Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Rudy Ariffin akhirnya mencabut larangan pengunaan areal parkir (apron) Bandara Syamsudin Noor yang didahului dengan mengirim surat kepada PT Angkasa Pura I, Kamis (9/9) yang intinya membolehkan perusahaan bersangkutan menggunakan lagi fasilitas tersebut. Kebijakan membuka kembali apron yang ditutup sejak 1 Februari lalu sesuai janji gubernur yang mensyaratkan dilakukan perbaikan displace landasan pacu (run way) oleh kontraktor PT Hutama Karya sepanjang 280 meter. “Hari ini (kemarin,red) Hutama Karya sudah melakukan mobilisasi alat dan secepatnya akan dilakukan pengerjaan perbaikan,” jelas Rudy Ariffin kepada wartawan, kemarin. Mengenai kapan apron dipakai secara efektif, menurutnya tergantung kesiapan pihak Angkasa Pura dan maskapai penerbangan yang menggunakan fasilitas yang dibangun dengan dana ratusan miliar itu. “Surat sudah kita sampaikan, soal kapan dipakai itu terserah Angkasa Pura, karena mereka juga perlu koordinasi dengan perusahaan penerbangan,” lanjutnya. Gubernur juga menepis anggapan penutupan apron dalam 9 bulan terakhir merupakan tindakan yang sia sia. Terbukti menurutnya, dengan kebijakan itu, pihak Angkasa Pura bersedia membayar kontribusi pemanfaatan aset Rp1,3 miliar kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) setiap tahun. Selain itu, kontraktor pembangunan perpanjangan bandara juga telah menepati janjinya untuk memperbaiki kerusakan sebagian areal bandara yang tidak bisa dipakai sekian lama. Seperti disinggung sebelumnya, perbaikan landasan pacu oleh PT HK baru bisa dilakukan setelah Dirjen Perhubungan Udara, Departemen Perhubungan menyetujui desain baru berupa pengerasan dengan semen cor. Selama penutupan apron, parkir pesawat Bandara Syamsudin Noor terpaksa menggunakan apron lama yang sebelumyna tidak lagi dimanfaatkan setelah terbangunnya yang baru. Perundingan Pemprov Kalsel bersama pihak kementerian BUMN, PT AP dan PT HK untuk mencari kesepakatan pembayaran kontribusi dan upaya perbaikan kerusakan cukup memerlukan waktu sebelum ada titik sepakat. Sebelumnya gubernur juga pernah menyampaikan sikap bersekukuh untuk tidak membuka apron sebelum ada kepastian Hutama Karya memperbaiki kerusakan yang ada. Ini didasarkan pada alasan bahwa Bandara Syamsudin Noor sulit berkembang untuk menjadi bandara internasional bila masalah itu tidak selesai. Belum lama tadi, gubernur sempat mendesak kontraktor memenuhi kewajibannya, mengingat perlunya penggunaan apron untuk aktivitas penyelanggaraan embarkasi haji yang dimulai awal Nopember mendatang. (slm)

Penderita Gizi Buruk Berpeluang Meningkat

Banjarmasin, KS Meskipun sudah mengalami penurunan angka penderita gizi buruk tahun 2006 sebanyak 250 kasus dengan 22 meninggal menjadi 129 kasus, termasuk 14 meninggal di tahun 2007, tahun 2008 ini jumlah ini berpeluang terjadi peningkatan. Data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalsel mencatat penderita gizi buruk sampai bulan September mencapai 125 kasus, 8 penderita diantaranya meninggal dunia. “Karena masih ada sisa waktu 3 bulan, gizi buruk ini perlu diwaspadai,” ujar Kepala Dinkes Kalsel, drg Rosihan Adhani kepada wartawan, Kamis (9/10) di sela sela acara Lomba Balita Sehat 2008 di Banjarmasin. Itu sebabnya, untuk menekan angka penderita gizi buruk di masyarakat, jajaran dinas kesehatan berupaya mensosialisasikan pentingnya kecukupan gizi dan perlindungan terhadap balita. Salah satunya lanjut Rosihan adhani, melalui lomba balita sehat secara berkala setiap tahun yang diselanggarakan bersama Tim Penggerak PKK Provinsi Kalsel di 13 kabupaten kota. Lomba balita sehat yang menyediakan hadiah uang tunai, tropi dan bingkisan tersebut diharapkan mampu memotivasi orang tua dalam memberikan gizi yang cukup untuk balita mereka. Pada ajang tersebut, masing masing balita yang dikelompokkan dalam dua kategori yakni kelompok balita usai 6 – 24 bulan dan 2 sampai 5 tahun, akan dinilai para tim juri, diantaranya doktor spesials anak dan ahli gizi. “Kita ingin mencari anak yang memiliki gizi baik dari keluarga sederhana atau miskin,” ujarnya ketika ditanya sasaran yang ingin dicapai. Lebih lanjut dikatakan, motivasi jajaran dinas kesehatan dan TP PKK menyelanggarakan lomba balita sehat, pihaknya menyadari keberadaan balita merupakan asset bangsa yang besar dan harus dijaga tumbuh kembangnya. “Balita aset yang harus diperhatikan tumbuh kembangnya dengan melindungi dan menjaga makanan, gizi dan lingkungan,” tegasnya. Senada diutarakan Ketua I TP PKK Kalsel, Hj Djohar Manikam Muchlis Gafuri yang hadir dengan sejumlah anggotanya. “Kita ingin anak anak sehat dan bebas gizi buruk,” ujarnya.

Duta Kalsel Kenalkan Mamanda dan Arguci

Banjarmasin, KS Yanes Pradana Nugraha warga jalan Kuin Selatan RT 16 No 32 Banjarmasin kota Banjarmasin, terpilih menjadi salah satu wakil pemuda Indonesia untuk mengikuti kegiatan pertukaran pemuda asia di Jepang mulai Sabtu tadi. Yanes yang berusia 22 tahun ini akan memperkenalkan budaya Kalimantan Selatan (Kalsel) yakni kesenian mamanda dan Arguci. Yanes yang merupakan anak pasangan Yanto Madal dan Siti Aisyah ini menyatakan, telah mempersiapkan dari secara fisik dan mental. Tidak hanya menguasai bahasa asing sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan pertukaran pemuda tersebut, juga menguasai berbagai seni budaya lokal yang akan diperkenalkan dalam ajang tersebut. Yanes yang pernah meraih prestasi 20 besar Akademi Fantasi Indonesiar (AFI) 2005 lalu, akan membawakan tarian raja mamanda dan sekaligus bernyanyi. Hal ini belum pernah dibawakan oleh duta Kalsel dalam even pertukaran pemuda. Selain itu, ia akan memperkenalkan kerajinan Arguci khas Kalsel, sehingga dengan kegiatan pertukaran pemuda ini, sekaligus ia melakukan eksibisi budaya daerah ke 11 negara di Asia. Wakil Gubernur Kalsel, HM Rosehan NB merangkap Ketua Dewan Kesenian Daerah (DKD) Kalsel, menyatakan gembira dengan adanya duta Kalsel yang ikut dalam pertukaran pemuda Asia-Jepang. Pasalnya, pertukaran tersebut bisa diartikan sebagai satu langkah eksibisi budaya Kalsel ke negara Apalagi menurut Rosehan, pemuda Kalsel yang dikirim ini menguasai salah satu budaya daerah yang cukup langka, yakni tari Mamanda salah satu budaya yang kurang diminati pemuda di daerah ini. Rosehan ketika bertemu dengan Yanes, meminta agar seni budaya Kalsel diperkenalkan di Jepang, dan menitipkan salah satu kostum Raja Mamanda yang telah ditandatangani untuk diserahkan kepada pejabat tertinggi di Jepang yang akan menutup kegiatan tersebut. Rosehan juga berharap, keikutsertaan Yanes akan ditindaklanjuti oleh negara Jepang dengan kunjungan budaya balasan dari negeri matahari terbit tersebut, sehingga budaya daerah dari Kalsel dan Jepang akan saling lebih dimengerti oleh kedua bangsa ini. (rel)

Bidan PTT Kurang Peminat

gambar penyerahan SK penempatan bidan PTT di Kalsel Banjarmasin, KS Kesempatan yang diberikan kepada alumnus akademi kebidanan menjadi bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di 13 kabupaten kota se Kalsel dengan membuka pendaftaran untuk 350 orang, tidak terserap maksimal. Sejak dibukan pendaftaran tanggal 22 Juli sampai akhir 31 Agustus lalu, peminat bidan PTT untuk daerah biasa, terpencil dan sangat terpencil itu masih dibawah angka penerimaan yang disediakan. Padahal, untukmemenuhi kebutuhan bidan di seluruh desa se Kalsel, Pemprov Kalsel sudah mensosialisasikan ke sejumlah akademi kebidanan di luar daerah agar mau bertugas di Kalsel. Bertempat di aula Bapelkes Bajarbaru, Rabu (7/9) gubernur Kalsel,Rudy Ariffin menyerahkan Surat Keterangan (SK) pengangkatan kepada 213 bidan PTT yang terdiri dari 98 orang dari pemerintah pusat dan 115 dari Provinsi Kalsel. Sebelum menyerahkan SK tersebut, gubernur berpesan agar para bidan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya ibu dan bayi. Sehingga anagka kematian ibu dan bayi di Kalsel bisa ditekan. Selain itu, mereka juga diminta memberikan penyuluhan dan pelayanan kesehatan tidak saja untuk ibu yang melahirkan, tapi sebelum dan sesudahkan. “Jadi ibu ibu itu dibantu bukan melahirkan bayi saja, proses sebelumnya juga perlu dibantu,” ingatnya. Terkait anggapan kurangnya peminat menjadi bidan PTT, Kepala Badan Kepegawain Daerah (BKD) Kalsel, HM Thamrin menepis hal itu. Tidak terpenuhinya jumlah penerimaan bidan PTT lebih disebabkan faktor banyaknya tenaga bidan di daerah yang sudah terserap menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Faktor lain lanjutnya, keterbatasan akademi kebidanan di Kalsel dalam meluluskan tenaga tenaga bidan. “Tapi kita akan buka dua akademi kebidanan lagi,jadi kebutuhan ini bisa terpenuhi,” jelasnya.

Tim GDN Sidak SKPD

Banjarmasin,KS Anggota Tim Gerakan Disiplin Mandiri (GDN) di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel yang dibagi dalam empat kelompok, Senin (6/10) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke semua sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sidak yang dasar pada Instruksi Gubernur Kalsel tentang pelaksanaan GDN dan Surat Edaran Gubernur Kalsel tentang penegasan cuti bersama hari raya Idul Fitri 2008, dilakukan usai apel gabungan di halaman kantor gubernur setempat. Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin menegaskan pihaknya akan menindak tegas atas setiap pelanggaran atau indisipliner yang dilakukan pegawainya, mulai tindakan peringatan sampai pemberhentian. Penerapan disiplin di lingkungan Pemprov Kalsel lanjutnya, tidak hanya terfokus di bulan GDN semata, namun dilakukan secara berkesinanbungan untuk menjaga kinerja pegawai yang tetap menjadi pelayanan masyarkat yang baik dan benar. Gubernur juga mengaku prihatin atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprov Kalsel yang diberhentikan karena terkait kasus penyahgunaan barang narkotika. Itu sebabnya, Dia menghimbau kepada PNS lainya, agar menjadikan kasus tersebut sebagai pelajaran diri sendiri. Saat apel, Gubernur berharap pegawainya terus meningkatkan kinerja, apalagi mereka sudah mendapat tunjangan peningkatan kinerja di bulan Ramadhan lalu ditambah jatah gaji ke 13 setiap tahunnnya. Terkait sidak tim GDN, kelompok I diketuai Wakil Gubernur Kalsel, M Rosehan NB dengan anggota Inspektor Provinsi Kalsel, Kapala Satuan Pol PP Kalsel, Kabag Tat Laksana, Kabag Anjab dan Kasubag TU Bito Organisasi. Dijadualkan, SKPD yang jadi sasaran tim ini adalah Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Kimpraswil, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Inspektorat dan RSUD Ulin Banjarmasin. Namun sidak dibatalkan karena wagub berhalangan hadir. Tim II diketuai Sekdaprov Kalsel, HM Muchlis Gafuri dengan anggota Kepala Biro Organisasi, Kepala Bidang Operasi dan Pengendalian Sat Pol PP, Kepala Bidang Pengawasan SDM Inspektorat, Kabag Rumah Tangga dan Kasubag Prostaker. Pertama, tim ini mendatangi ruang Biro Perekonomian, dilanjutkan ke Biro Kesra, Biro Pemerintahan, Biro Hukum, Kantor Kas Daerah, Biro Keuangan, Badan Kesbanglinmas, BPMP, dan RSUD Ansyari Saleh. Sementara pada bersamaan, angota tim III dengan dipimpin Ketua Tim GDN, Asisten Pemerintahan Setdaprov Kalsel, Fitri Rifani SH, mendatangi kantor BKPMD,Dinas Perhubungan Kalsel, Dispenda, Disnakertrans, Dinas Koperasi dan PKM, Bapustarsda dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kalsel. Terakhir anggota tim GDN IV diketua Kepala BKD Kalsel,HM Thamrin bersama sejumlah anggotanya, melakukan sidak di SKPD yang beralamat di kawasan Kota Banjarbaru. slm Tunjangan Dipotong Rp30.000 Manajemen RSUD Anshary Saleh Kalsel memberikan sanksi langsung kepada pegawai yang tidak ikut apel pagi tiga kali berturut-turut tanpa keterangan berupa pemotongan tunjangan sebesar Rp30 ribu. Dana yang terkumpul dari hasil pemotongan tunjangan tersebut, akan dimanfaatkan untuk memberikan penghargaan kepada pegawai yang berdisiplin tinggi. Hal itu disampaikan unsur pimpinan kepada Sekdaprov Kalsel, Muchlis Gafuri, saat sidak di tempat tersebut. Selain diberikan penghargaan berupa tambahan kesejahteraan, pegawai yang disiplin tersebut akan diumumkan dengan menempelkan foto dan namanya di ruang penerima tamu rumah sakit. Pada triwulan pertama, telah diumumkan empat orang yang berhak mendapatkan penghargaan berupa voucher belanja senilai Rp376 ribu per orang. Keempat orang yang kini nama dan fotonya terpampang di ruang masuk pertama rumah sakit yaitu, Rachmawati, dokter umum, Akhmad Yunizar, staf rumah sakit, Roberston, kepala ruang Safir dan Alles Empordent, staf sub tata usaha Sekda Mukhlis Gafuri, mengungkapkan, sistem manajemen yang telah dikembangkan di RSUD Anshari Saleh, juga akan dikembangkan di satuan kerja lainnya. "Jadi saat ini yang akan kita kembangkan, bukan hanya semata-mata hukuman bagi yang bersalah, tetapi juga pemberian penghargaan bagi yang berprestasi," katanya. Penghargaan, tambahnya, bukan hanya berupa tambahan kesejahteraan, tetapi juga berupa pemberian fasilitas seperti sepeda motor, mobil bahkan prioritas untuk mengikuti pendidikan. Apalagi, kata sekda, bagi pegawai yang mampu berprestasi pada tingkat nasional, akan diberikan tambahan tunjangan kesejahteraan dan fasilitas lainnya. Sementara bagi yang tidak disiplin, selain diberikan sanksi tegas sesuai dengan aturan, tidak menutup kemungkinan, namanya juga akan diumumkan sebagaimana halnya pegawai yang berprestasi. Menurut Sekda, pada hari pertama masuk kerja, rata-rata pegawai di seluruh satuan kerja yang dikunjunginya masuk dan melaksanakan tugas dengan baik. Hanya saja, Sekda menyayangkan masih banyak pegawai yang belum mampu melaksanakan disiplin kerja secara mandiri. Artinya, apa yang mereka laksanakan hari ini masih berdasarkan ancaman atau surat edaran, bukan karena kesadaran akan tugas dan tanggungjawabnya. (ant/slm)

Apron Syamsudin Noor Segera Dibuka

PARKIR-Kawasan parkir pesawat (apron) di Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin yang ditutup sejak 1 Februari lalu dan rencana akan dibuka dalan waktu dekat. (Foto doc/brt). Banjarmasin, KS Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Rudy Ariffin memberikan sinyal segera membuka kawasan parkir pesawat (apron) di Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin yang ditutup sejak 1 Februari lalu. "Kita akan kordinasikan dengan dishub, kapan waktunya yang pas membuka apron,” ujarnya belum lama tadi ketika melakukan pertemuan dengan jajaran PT Angkasa Pura (AP) I di Banjarbaru. Tindakan gubernur membuka apron itu sendiri terkait dengan akan dilakukankannya perbaikan landasan pacu (run way) sepanjang 280 meter oleh perusahaan kontraktor PT Hutama Karya (HK). Rencananya besok, Selasa (7/10), PT HK akan melakukan mobilitas peralatan dan pembersihan lahan untuk pengerjaan proyek perbaikan dengan desain baru berupa cor semen dengan ketebalan tertentu. Pembukaan apron itu juga dipersiapkan untuk kedatangan arus mudik setelah lebaran Idul Fitri 1429 hijriyah dan persiapan pemberangkatan jemaah haji yang mulai dilaksanakan tanggal 5 November mendatang. Gubernur juga nampaknya tidak mempunyai alasan terus menutup apron tersebut, lantaran pihak PT AP I telah sepakat membayar bagi hasil pemanfaatan fasilitas tersbeut Rp1,3 miliar per tahun. Adapun pengerjaan proyek oleh PT HK setelah Dirjen Perhubungan Udara, Departemen Perhubungan menandatangani desain pembangunan landasan pacu Bandara Syamsudin Noor dari dua opsi yang diajukan. Terkait dengan aktivitas pesawat di bandara Syamsudin Noor, General Manager PT.Angkasa Pura I Banjarmasin, Rachmat Hadiyono menjelaskan, kondisi sekarang cukup padat. Dengan jumlah maskapai yang cukup banyak, penerbangan setiap hari di Kalsel mencapai 45 kali baik pesawat kedatangan maupun yang kepergian. Khususnya ini terjadi saat terjadi arus mudik. Pada hari biasa, tidak lebih dari 35 kali penerbangan. Jalur penerbangan yang mengalami lonjakan penumpang dan relatif padat yaitu Yogyakarta dan Surabaya, sedangkan Jakarta relatif normal. Lonjakan penumpang sat mudik lalu, terjadi pada H-5 lebaran mencapai 3.096 penumpang dari kapasitas yang tersedia dari lima perusahaan penerbang mencapai 3.600 orang. Sementara pada hari lainnya, hingga H-2 lebaran, jumlah penumpang berkisar antara 2.400 orang hingga 2.600 orang, kalaupun ada kenaikan tidak terlalu jauh dari angka tersebut. Dibanding tahun 2007, tambahnya, terjadi peningkatan jumlah penumpang sekitar 7 persen. "Kenaikan jumlah penumpang tahun ini memang tidak terlalu signifikan," katanya. (slm)

RTM Banyak belum Cairkan BLT Tahap II

BAnjarmaisn, KS Penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahap II 2008 yang dilakukan sejak tanggal 10 September lalu hingga sekarang masih berjalan lanca. Namun masih banyak penerima atau Rumah Tangga Miskin (RTM) yang belum mencairkan bantuan pemerintah sebagai kompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut Dari awal dibuka pembayaran sampai 25 September lalu, dari alokasi dana Rp244, miliar untuk masyarakat Kalsel, terealisasi Rp121,3 miliar. Artinya masyarakat baru mencairkan Rp48,5 miliar atau 50,46 persen. Hal itu diungkapkan Manager Keuangan dan Keagenan PT Pos Indonesia Wilayah Kalimantan, Erwin Mulyawan di acara diskusi forum BLT di kantor Badan Informasi Daerah (BID) Kalsel belum lama tadi. Dikatakan, semula BLT tahap II akan dicairkan pada tanggal 9 September, sehubungan dana dari Departemen Kauangan (Depkeu) belum masuk direkening PT Pos, itu sebabnya pencairan sempat tertunda. BLT itu sendiri disalurkan dari Depkeu ke PT Pos Pusat yang selanjutnya akan di bagikan kesemua kantor Pos ditiap daerah, karena itu semua pihak perlu waktu untuk mengkoordinasikannya. “Pencairan dana BLT tahap II di Kalsel lancar,” tegasnya. Menurutnya PT Pos Wilayah Kalimantan melayani penerimaan BLT se Kalimantan yang berjumlah satu juta lebih penerima, dan pihaknyalah, yang nantinya akan dibagikan pada tahap ke II ini. Sekedar diketahui, untuk nasional, jumlah penerima BLT tahap 2 ini mencapai 19,1 juta jiwadengan dana yang diterima Rp400 ribu selama 4 bulan berturut-turut. BLT ini bisa diperoleh di PT Pos Indonesia sesuai data baru. PT Pos Indonesia telah mempersiapkan pengaturan jadwal pembagian BLT tahap II ini, dan data baru BLT yang dimaksudkan sebagai subsidi langsung tunai pada 2005-2006 telah diperbaharui tiga bulan setelah pelaksanaan program bantuan itu. Turut dadir di acara tersebut Kepala Bidang Bina Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial Kalsel, Drs H Jakaria yang menjelaskan secara rinci seputar BLT dan bantuan pemerintah lainnya yang terkait. Kegiatan dilakukan sesuai Instruksi Presiden Nomor 3/2008, dimana Depko-minfo mendapat tugas untuk melakukan sosialisasi setiap daerah dan ini dilakukan BID Provinsi Kalsel. (slm)

Snow World Hadir di Banjarbaru

MEMBENTUK SALJU-Para petugas sedang sibuk membentuk arena bersalju dan ukiran patung dalam ruangan khusus dengan suhu udara minus hingga 18 derajat cecius. (foto ist/brt) Sukses menggelar pertunjukan arena salju beberapa kota seperti Surabaya, Jakarta dan Medan, giliran masyarakat Kota Banjarmasin dan Banjarbaru sekitarnya dapat menikmati hiburan bermain salju, pahatan patung-patung es, ikan salju, boneka, burung Garuda, dan papan perosotan serta pertunjukan lainnya dalam suhu 15 - 18 derajat celsius. Pertunjukan yang mematok tarif anak anak Rp30.000 per orang dan Rp40.000 per orang dewasa, dimulai tanggal 28 September sampai diperkirakan Februari 2009 mendatang di kawasan Perumahan Kota Citra Graha Km 17,5 Banjarbaru. Director Snow World Internasional, Dieng Kartikasari Tedjo beralasan pihaknya memilih lokasi itu lantaran posisi dianggap strategis dicapai masyarakat Kota Banjarmasin dan Banjarbaru. “Ini pertama di Kalimantan , hiburan yang memberikan pendidikan kepada anak anak tentang salju,” ujar Dieng Kartikasari kepada wartawan, Selasa (23/9) didampingi suami, TH Lim dan Direktur PT Pribumi Citra Megah Utama, H Norhin di Banjarbaru. Dieng Kartikasari menjamin, meskipun temperatur udara di bawah titik nol, pihaknya menjamin keamanan anak anak yang bermain karena penyelanggara menyediakan jaket, petugas pengawas dan obat obatan. “Pengalaman, aman aman saja,” ujarnya sembari minta orang tua mendampingi anaknya yang berusia di bawah 10 tahun. TH Lim yakin masyarakat akan terhibur dengan pertunjukan yang mereka hadirkan, termasuk permainan akrobatik. “Masyarakat Banjarbaru dan Banjarmasin kelihatannya kurang intertainment,” ujarnya dengan logat Malaysia . Dikatakan juga, pihaknya memberikan diskon kepada siswa sebesar 30 persen, apabila mereka masuk ke arena permainan secara kolektif dari pihak sekolah. “Untuk perusahaan bisa juga asal secara kelompok,” ujarnya lagi. Terkait target pengunjung ke arena seluas 1200 meter persegi dengan kapasitas maksimal 300 pengunjung, Lim mematok angka 1.500 orang per hari bermain di lokasi yang pembuatannya memerlukan 5.000 balok es tersebut. Ditempat yang sama, Direktur PT Pribumi Citra Megah Utama, H Norhin mendukung sepenuhnya pihak pengelola untuk memberikan hiburan mendidikan bagi masyarakat Kalsel, terutama Kota Banjarmasin dan Banjarbaru. “Mudahan ini bisa berlangsung lama,” harapnya. (slm)

PTN Jangan seperti Pukat Harimau Ya.......

Rapat Kopertis Wilayah VII, VIII dan XI di Surabaya tanggal 25-56 Agustus lalu dan hasil rapat koordinasi PTS di bawah Kopertis Wilayah XI sepakat meminta kalangan PTN se Kalimantan agar membatasi penerimaan mahasiswa di lingkungan masing masing. Para rektor diminta tidak memaksakan diri dalam menerima mahasiswa baru, melainkan disesuaikan dengan kapasitas rasio antara jumlah dosen dengan mahasiswanya sesuai perundang undangan yang berlaku. “Walaupun terlambat, kami minta para rektor PTN se Kalimantan bisa membatasi penerimaanmahasiswa baru,sehingga PTS yang ada di Kopertis Wilayah XI tidak tutup,” ujar Ketua Koordinator Kopertis Wilayah XI, Prof Dr Ir H Sipon Muladi melalui surat himbauannya. PTN dimaksud adalah PTN Universitas Mulawarman (Kaltim), Universitas Lambung Mangkurat (Kalsel), Universitas Palangkaraya (Kalteng) dan Universitas Tanjung Pura (Kalbar). Secara terpisah, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia (STIMI) Banjarmasin, Drs H Gusti Suryasari R MM menilai positif seruan pihak Kopertis Wilayah XI tersebut. “Apa yang dilakukan Kopertis merupakan terobosan berani untuk meminta rektor membatasi penerimaan mahasiswa baru,” ujarnya. Hal itu lanjutnya, sesuia dengan kondisi PTS PTS yang ada dansetiap tahun selalu mengalami penurunan jumlah mahasiswa baru yang masuk. Padahal, biaya kuliah dan SPP tidak dinaikkan. Mengutip pernyataan Sipon Muladi, hal ini berdampak kurang efektif terhadap aset PTS yang ada karena minimnya mahasiswa yang masuk ke PTS, tapi lebih memilih PTN atau kuliah ke luar daerah seperti Yogyakarya, Malang, Surabaya,Bogor, Jakarta atau Bandung. Lebih jauh Suryasari meminta pihak PTN tidak bersikap seperti “Pukat Harimau” dalam menjaring mahasiswa baru. Karena setelah menyeleksi dari sekolah, seleksi umum, ditambah lagi dengan cara lain yang memungkinkan mahasiswa tidak lulus dapat kuliah di PTN dengan waktu yang berbeda. “Ujung ujungnya kan digabung juga mahasiswanya, jadiPTN seperti “Pukat Harimau,” semuanya dijaring,” keluhnya.(slm)

Pasar Murah Jangan Salah Sasaran Dong!

TINJAU STAND-Istri Wakil Gubernur Kalsel, Aida Musliman Rosehan (Baju merah muda) saat meninjau pasar murah. (foto ist/slm) Senin (22/9), Sekdaprov Kalsel, HM Muhlis Gafuri saat membuka Pasar murah ramadhan yang diselanggarakan TP PKK dan Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalimantan Selatan dengan Yayasan Peduli Sesama di halaman Kantor Gubernur Kalse. Pasar murah yang dilakukan setiap tahun tersebut selain menawarkan berbagai jenis sembako, juga busana pria wanita peralatan rumah tangga, kosmetik, alat alat dapur, dan keperluan ainnya dengan harga relatif lebih murah. Muhlis Gafuri yang mewakili Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin karena berhalangan hadir, mengharapkan kegiatan pasar murah pada setiap bulan ramadhan dan menjelang hari raya idul fitri tepat sasaran. Momentum bulan ramadhan dianggap tepat dilakukan, karena program seperti ini bisa memebantu masyarakat miskin, dan mungkin dapat menjadi stabilisator melonjaknya harga-harga kebutuhan pokok yang hamper terjadi setiap tahun pada bulan ramadhan dan menjelang hari raya. Bahkan disarankan kegiatan pasar murah ini hendaknya digelar tidak hanya saat memasuki bulan ramadhan, namun pada bulan-bulan lain disaat harga kebutuhan pokok meningkat, kegiatan ini sebaiknya juga dilakukan, artinya bersifat insendentil. Sehingga beban hidup masyarakat yang berpenghasilan rendah, bisa berkurang. Namun dihimbau agar hendaknya kegiatan ini tepat sasaran dan lebih mengutamakan masyarakat berpenghasilan rendah. Ya iyalaaaaaah..... Kalau yang belanja pedagang atau pegawai negeri, jangan pasar murah, pasar mahal saja karena mereka pasti mampu kok. Ketua Panitia penyelenggara pasar murah, Hajjah Djohar Manikam Muhlis mengatakan Pasar murah dilaksanakan selama 2 hari dan merupakan agenda tahunan khususnya menjelang lebaran, yang diikuti 43 stand dari Instansi Pemprov dan swasta. Harga barang yang ditawarkan sebagian besar lebih rendah dibanding penawaran pedagang biasa. misalnya gula pasir dijual Rp5.500 per kilo, minyak goreng Rp12.000 per liter kemasan, dan susu kental Rp5.000 per kaleng.(slm)

Anggaran Pendidikan Terancam Kurang 20 Persen

Alokasi anggaran pendidikan di Kalimantan Selatan (Kalsel) tampaknya terancam kurang dari 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2009 provinsi setempat. "Padahal sudah digembar-gemborkan anggaran pendidikan di provinsi berpenduduk sekitar 3,5 juta jiwa tersebut rencananya 20 persen dari APBD Kalsel 2009," kata Ketua Komisi IV bidang Kesra DPRD Kalsel, H Nurdin HB BA. Wakil rakyat dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengungkapkan, alokasi anggaran untuk Dinas Pendidikan (Disdik) Kalsel pada APBD 2009 direncanakan sekitar Rp240 miliar. "Besaran alokasi anggaran itu terungkap saat rapat kerja (raker) komisinya yang juga membidangi pendidikan dengan jajaran Disdik Kalsel pada Sabtu (20/9 lalu)," katanya. Didampingi rekan sesama anggota Komisi IV, Dra Hj Nur Izatil Hasahan (Fraksi Partai Golkar) dan H M Alwi Hasbi Mahbara (Fraksi Partai Bulan Bintang), ia mengatakan anggaran sebesar itu itu menunjukkan alokasi pendidikan (Disdik) belum mencapai 20 persen. Berdasarkan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang kini sedang pembahasan DPRD Kalsel, Rancangan APBD 2009 provinsi tersebut sekitar Rp1,6 triliun atau mengalami kenaikan dibandingkan APBD 2008 Rp1,5 triliun lebih. "Jadi, kalau melihat perbandingan prosentase dengan Rancangan APBD 2009, maka untuk mencapai 20 persen, maka alokasi anggaran pendidikan Kalsel pada tahun anggaran tersebut seharusnya paling tidak sekitar Rp350 miliar," katanya. Namun, kata alumnus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin itu, alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD setempat diharapkan dapat segera terwujud di Kalsel sesuai amanat Undang Undang. "Kalau tidak memungkinkan, setidaknya untuk mencapai besaran 20 persen harus dirangkum dengan anggaran pendidikan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lain, yang penggunaannya harus betul-betul efektif untuk keperluan pendidikan guna peningkatan sumber daya manusia," katanya. Mendagri Atur Belanja Fungsi Pendidikan Terkait dengan dana pendidikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) H Mardiyanto melalui surat Nomor 903/2706/SJ perihal pendanaan pendidikan 20 persen pada tahun 2009 mengirimkan surat edaran kepada gubernur dan bupati/walikota. Dalam surat itu Mendagri mengatur belanja fungsi pendidikan dan belanja daerah sebagai dasar penetapan besaran alokasi 20 persen. Hal itu disampaikan Ketua Panitia Anggaran (Panggar) H Ma'wah Masykur kepada Barito Post, Sabtu (20/9). Dijelaskan, alokasi belanja fungsi pendidikan itu ada dua hal yakni belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung seperti honor/upah, barang dan jasa serta belanja modal pada dinas pendidikan. Namun tidak termasuk belanja kedinasan. Sedangkan belanja tidak langsung terdiri dari enam hal yakni pertama meliputi gaji tenaga guru, pamong belajar, fasilitator, pengawas sekolah, dan mata pelajaran dan sebutan kekhususan lainnya. Kedua, gaji pegawai negeri sipil (PNS) dinas pendidikan, lalu bantuan keuangan kabupaten/kota untuk fungsi pendidikan, hibah untuk fungsi pendidikan, bantuan sosial seperti bea siswa dan keenam adalah otonomi khusus untuk fungsi pendidikan (NAD dan Papua). "Dari total belanja daerah merupakan total belanja seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak termasuk alokasi anggaran untuk kegiatan lanjutan yang belum selesai tahun sebelumnya," ingatnya. Dia menjelaskan, besaran alokasi fungsi pendidikan sebesar 20 persen diperhitungkan dari total belanja fungsi pendidikan. Ma'wah mencontohkan, dari perhitungan Mendagri, apabila APBD Provinsi mencapai Rp1,5 Triliun, maka komponen belanja langsung pada disdik mesti Rp246miliar. Hal terdiri dari belanja A1-A20 Rp120 miliar, dan belanja tidak langsung Rp126 miliar.Kemudian untuk belanja tidak langsung pada disdik Rp10 miliar. Terdiri dari gajjih PNS Rp5miliar, dan honoran Rp5miliar. Sedangkan belanja tak langsung pada SKPKD totalnya Rp42miliar. Terdiri dari bantuan keuangan untuk kabupaten/kota Rp25 miliar, dan hibah Rp15miliar, serta bantuan sosial Rp2miliar. Selanjutnya untuk anggaran fungsi pendidikan termasuk gaji pendidik Rp298miliar. "Dengan demikian dari total Rp1,5 Triliun dikurangi pekerjaan lanjutan yang belum selesai tahun 2008 Rp10miliar, berarti terdapat Rp1.490 Triliun,"sebutnya. Karena rasio anggaran fungsi pendidikan dibagi total belanja daerah dan pekerjaan lanjutan dikalikan 100 persen, berarti sudah 20 persen. (slm)

THR untuk Tingkatkan Kinerja

Rosehan NB SH Banjarmasin, KS Hari ini, Senin (22/9) Pegawai Negerti Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel dan pegawai honorer setempat, akan menerima uang Tunjangan Hari Raya (THR). Besaran THR dari pegawai golongan I sampai IV masing masing Rp1 juta dan bagi pegawai honorer mendapat jatah Rp500 ribu per orang. Pengumuman pemberian THR dan waktu pembayaran disampaikan saat acara berbuka puasa para PNS di lingkungan Pemrov Kalsel, Sabtu (20/9) di halaman kantor Gubernur Kalsel. Wakil Gubernur Kalsel, HM Rosehan NB SH meminta PNS dan tenaga honorer bisa meningkatkan kinerja mereka dalam melayani masyarakat, terlebih dengan diberikannya THR setiap tahun dengan jumlah yang terus bertambah. Besaran THR yang diterima tahun ini lebih besar dari sebelumnya. Bulan puasa tahun 2006, THR diberikan sebesar Rp500 ribu, tahun berikutnya dinaikkan Rp750 ribu per orang dan tahun ini setiap PNS sama sama menerima Rp1 juta. Berkaitan dengan acara buka puasa bersama, Rosehan berharap momentum tersebut bisa menjadi ajang silaturahmi antar PNS.”Jangan lupa juga lebaran nanti, datangi kita (open house gubernur dan wakil gubernur,red),” ujarnya mengingatkan. Pada kesempatan tersebut, Rosehan juga menyerahkan bantuan uang perumahan kepada dua atlet berprestasi masing masing mendapat Rp100 juta dari Menteri Pemuda dan Olahraga. (slm)

Gelombang Laut Tiga Meter

Banjarmasin, KS Kepala Administrator Pelabuhan (Adpel) Trisakti Banjarmasin Kalimantan Selatan (Kalsel) Capt. Sufrisman Djaffar mengingatkan, dalam satu minggu ke depan, gelombang di Laut Jawa bisa mencapai tiga meter, sehingga sangat membahayakan bagi pelayaran terutama kapal kecil. Itu sebabnya, pihak Adpel telah melayangkan surat peringatan tersebut kepada seluruh perusahaan pelayaran di Banjarmasin agar mewaspadai kondisi tersebut sehingga tidak menimbulkan bencana seperti kapal tenggelam. Kendati gelombang tinggi tidak datang setiap hari, namun kemungkinan terjadinya gelombang tinggi hingga tiga meter dan angin kencang, sewaktu-waktu bisa bisa terjadi dalam minggu ini. Gelombang tinggi yang datang tidak terjadwal biasanya lebih membahayakan, sehingga seluruh pelayaran harus tetap waspada. Khusus pelayaran kecil seperti kapal barang dan kapal nelayan juga harus selalu mewaspada tanda-tanda alam akan datangnya gelombang tinggi, yang biasanya telah mereka kuasai. Sementara itu, khusus kapal angkutan lebaran, Adpel meminta agar seluruh perusahaan pelayaran mempersiapkan tambahan peralatan keselamatan penumpang sesuai dengan jumlah warga yang akan diangkut. "Banyaknya peralatan keselamatan harus disesuaikan dengan penambahan jumlah penumpang selama menjelang lebaran,"katanya. Saat ini, tambahnya, rata-rata kapal telah menambah peralatan keselamatan penumpang hingga 1.500 buah dari sebelumnya dibawah 500 buah. Sementara itu, pemilik perusahaan pelayaran PT Muda Setia Banjarmasin H Bandu Daeng Manase, mengungkapkan sejak menjelang puasa, jadwal kedatangan kapal barang atau kapal Pelra meningkat tajam. "Sebelumnya tiga hari sekali bahkan seminggu sekali baru ada kapal datang, kalau sekarang hampir tiap hari, namun demikian tetap terkendala pada pembongkaran," katanya. Menurutnya, dari informasi para nahkoda, ketinggian gelombang kadang mencapai 3 meter, sehingga kapal terpaksa harus berlindung di beberapa pulau kecil yang dilewatinya. Namun dalam tiga hari terakhir, gelombang kembali normal, sehingga kapal bisa datang lebih cepat. "Saat ini kan cuaca tidak menentu, sehingga kita harus tetap waspada saat melakukan pelayaran," tambahnya. Truk Menumpuk Pada bagian lain, Sufrisman menjamin puluhan truk angkutan barang tujuan Surabaya dipastikan diangkut Senin dinihari setelah lima hari antri di pelabuhan Trisakti Banjarmasin,. Seluruh truk bermuatan kayu kayu tujuan Surabaya itu akan diangkut KM Marina Nusantara yang sebelumnya dok untuk perbaikan. KM.Marina Nusantara dijadwalkan masuk Pelabuhan Trisakti Senin, sekitar pukul 01:00 Wita dinihari, atau sesuai dengan air pasang di alur Barito. Dan kembali melakukan pelayaran sekitar pukul 03:00 Wita dini hari. Selain membawa puluhan truk kayu tersebut, KM. Marina juga akan membawa sekitar 800 penumpang yang akan mudik ke berbagai daerah di Jawa Timur maupun Jawa Tengah. Hingga Sabtu (20/9) malam sekitar 20 truk yang memuat beberapa bahan makanan diantaranya yaitu ikan yang mulai membusuk, telah diangkut oleh KM Kumala. "Sebenarnya, kapal masih bisa diisi oleh beberapa truk lagi, namun karena truk tersebut berisi kayu, nahkoda tidak bersedia membawanya karena berat," ucapnya. Masih menurut Sufrisman, untuk satu truk lembaran kayu olahan, beratnya mencapai 30 ton, sehingga akan membuat kapal menjadi tambah berat, dan membahayakan pada saat melintas di alur yang kini hanya pasang 2,2 meter saja. Selain truk, saat ini angkutan mobil pribadi maupun sepeda motor juga sudah mulai padat. Banyak warga yang akan mudik ke Jawa, mengirimkan mobilnya untuk dimanfaatkan lebaran di kampung halamannya. Kepala Dinas Kehutanan Pemprov Kalsel, Suhardi Atmoredjo berharap, agar pihak pelabuhan lebih ketat melakukan pengawasan terhadap truk-truk angkutan kayu yang akan masuk kapal. "Setiap truk yang mau masuk kapal, biasanya akan ditanyakan tentang jenis muatan termasuk surat-suratnya. Kalau ternyata kayu-kayu tersebut tidak ada suratnya, diharapkan petugas terkait segera melakukan koordinasi dengan Dishut maupun kepolisian," kata Suhardi.

Kualifikasi Guru Selesai sebelum 2015

STANDAR- Standar kualifikasi guru sesuai UU, minimal untuk guru TK/RA dan SD berpendidikan Diploma dua (D2), guru SLTP harus D3 dan guru SLTA memiliki ijazah Strata/Sarjana satu (S1) atau D4. (foto doc/brt) Banjarmasin, KS Pemprov Kalsel mentargetkan peningkatan kualifikasi guru tersisa 11 ribu orang diharapkan selesai lebih awal sebelum batas waktu tahun 2015. "Kalau dilihat dari segi target pemenuhan kualifikasi maka bisa tercapai lebih awal, tidak harus sampai batas waktu maksimal tahun 2015", kata Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kalsel Drs H Humaidi Syukri, Jum`at. Pada tahun 2003 guru di Kalsel yang belum memenuhi standar minimal kualifikasi sebagaimana disayaratkan UU Guru dan Dosen, tercatat 21.117 orang untuk semua tingkatan dari TK/RA hingga Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sampai Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Kalau dari rentang peningkatan kualifikasi guru di Kalsel sejak 2005 hingga 2008, maka kemungkinan untuk mencapai target terpenuhinya kualifikasi guru sesuai standar yang disyaratkan UU Guru dan Dosen, tidak mesti 2015, tapi paling lambat sekitar tahun 2013, lanjutnya. Standar kualifikasi guru sesuai Undang-Undang Guru dan Dosen, minimal untuk guru TK/RA dan SD berpendidikan Diploma dua (D2), guru SLTP harus D3 dan guru SLTA memiliki ijazah Strata/Sarjana satu (S1) atau D4. Mengenai pemberitaan puluhan ribu guru di Kalsel tak layak mengajar, mantan Kepala Sekolah Insan Cita Banjarmasin, memberikan klarfikasi, mereka (para guru) tersebut bukan tak layak mengajar, tapi belum memenuhi standar kualifikasi sebagaimana dimaksud UU Guru dan Dosen. "Kemudian jumlah puluhan ribu atau tepatnya 21.117 orang guru yang belum memenuhi standar kualifikasi dimaksud berdasarkan data 2003, namun dalam perjalanan selama lima tahun atau sesudah penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) mengenai pendidikan, jumlah tersebut berkurang sekitar 10.000 orang," katanya. Pasalnya setelah penandatangan MoU (nota kesepahaman) antara Pemerintah Provinsi (Gubernur & Ketua DPRD), Pemerintah Kabupaten/Kota (Bupati/Walikota & Ketua DPRD) dengan Menteri Pendidikan Nasional, dilakukan percepatan peningkatan standar kualifikasi guru, demikian Humaidi. Dari data 2003 sejumlah guru di Kalsel yang belum memenuhi standar kualifikasi untuk TK/RA 4.005 orang, SD 11.464 orang, SMP 3.346 orang dan untuk SLTA 2.362 orang. Dalam kesempatan terpisah, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kalsel, Drs.H.Dahri serta mantan Kepala Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan provinsi tersebut, mengaku, tersinggung dengan pemberitaan 21.117 guru di provinsinya tak layak mengajar. "Kalau mereka itu tak layak mengajar, tapi kenapa masih dibiarkan mengajar. Karena dikhawatirkan kalau guru tak layak mengajar tetap dibiarkan mengajar, maka produknya bisa kurang ajar," ujar alumnus Fakultas Keguruan (FKg) Unlam Banjarmasin tersebut dengan nada tinggi. Persoalan standar kualifikasi guru tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, tidak bisa hanya dibebankan kepada guru yang bersangkutan.

Ayo Pulang Kampung

Sepertinya orang sudah sepakat dengan ungkapan, “lebaran tidak lengkap bila tidak pulang kampung (pulkam) atau biasa disebut mudik”. Puncak kenikmatan di bulan Ramadhan ada di saat saat bertemu keluarga, famili, kerabat, teman waktu kecil dan para tetua di kampung. Jangan heran, separoh akhir bulan puasa, orang orang sudah disibukkan dengan hiruk pikuk terminal angkutan antar kota atau bus, pelabuhan kapal laut dan udara bagi yang “berdompet tebal”. Bermalam di terminal karena menunggu jadwal keberangkatan kapal, berdesakan di bus atau kereta api, terjebak macet, repot dengan bawaan karena menggunakan roda dua, jarang dihiraukan demi satu kata ‘Mudik’. Sedemikian pentingkah bagi yang punya kampung, Idul Fitri selalu dimaknai kembali ke fitrah atau kesucian diri. Bila mudik dilakukan untuk bersilaturahmi dengan julak, acil, kai, kakawanan lawas dan siapa saja yang ada di kampung halaman, tentu ini akan relevan. Sebagian kalangan berpendapat, fenomena mudik justru menjadi kebutuhan sosial, bahkan sebagai subkultur di tanah air. Sudah semestinya budaya mudik penting sebagai relasi sosial yang dilandasi keterlibatan emosi intens, misalnya hubungan sedarah atau seperguruan. Fenomena tersebut menunjukkan kampung halaman dan ikatan kekerabatan bukan penanda dari mana mereka berasal, tetapi juga memberi spirit identitas baru yang harus diwujudkan. Orang Jawa yang mengartikan "mudik" dengan naik (mudiko). Lalu secara spritual diartikan upaya menaikkan spiritualitas kita agar lebih tinggi lagi setelah sekian waktu berada dalam kehidupan kosmopolitan kehilangan spiritualitas, karena dipenuhi persaingan dan materialistis. Kita tidak hanya butuh makan dan minum, sukses menjadi pejabat atau menjadi orang kaya. Tapi perlu mudik untuk memberi sumber kekuatan mental baru. Ada waktu kita pindah ke tempat yang bisa menghilangkan kelelahan, bosan, dan jenuh serta lebih nyaman dan aman. ****