Aktivitas Pernambangan Batu Bara
Banjarmasin, KS
Mensinyalir terjadinya perlakuan yang buruk terhadap lingkungan, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kalsel melakukan pemantauan terhadap sejumlah Kuasa Pertambangan (KP) di Kalsel.
KP yang sudah didatangi tim BLH terletak di Kabupaten Tanah Laut sebanyak 4 buah, Tanah Bumbu ada 2 KP, Banjar sejumlah 4 KP dan Tapin sebanyak 3 buah.
“Hasilnya cukup mengecewakan,” ujar Kepala BLH Kalsel, Rahmadi Kurdi kepada wartawan.
Mengecewakan dimaksud menurut Rahmadi Kurdi, karena dari pantaua yang didapat, sebagian besar pengelola KP belum menjalankan kaidah operasional pertambangan dengan baik dan benar.
“Seperti air limbah tidak diolah dengan benar dan tidak ada revegetasi,” sesalnya.
Sebagai tindaklanjut temuan ini, pihaknya melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota setempat. Hal ini lantaran ijin KP dikeluarkan bupati atau walikota masing masing.
“Ya yang berwenang memberikan teguran atau sangsi adalah bupati,” jelasnya sembari berharap temuan yang mereka peroleh direspon kepala daerah setempat.
Dinas Pertambangan Kalsel mencatat jumlah KP di Kalsel mencapai 446 buah yang tersebar di sejumlah kabupaten. Daerah yang cukup banyak ada di Kabupaten Banjar, Tanah Bumbu dan Tanah Laut.
Mengingat banyaknya jumlah KP tersebut, Rahmadi Kurdi mewanti wanti terhadap ancaman kerusakan lingkungan yang sangat parah. Kerusakan yang dilakukan KP KP dalam jumlah besar, akan berdampak pada kerusakan yang fatal.
“Yang kecil kecil (KP,red) ini kalau banyak, jadinya kerusakan yang besar juga,” jelasnya mengingatkan.
Soal tidakberesnya pengelolaan KP memang bukan permasalahan baru. Di tingkat nasional indikasi ini sudah terbaca. Banyak KP yang tidak terlebih dulu melakukan eksplorasi cadangan batubara sebelum melakukan eksploitasi.
Direktur Pembinaan Mineral dan Batubara Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Setiawan memandang perlu adanya sertifikasi cadangan (Certification of Reserve) batubara untuk mengetahui berapa sebenarnyan cadangan batubara di tiap KP.
Sertifikasi juga diperlukan untuk menghindari permainan investor batubara yang meminjam uang di bank dan permainan di lantai bursa. Sertifikasi cadangan ini nantinya yang menjadi patokan bagi para buyers. slm
15 Mei 2009
BLH Awasi KP Bermasalah
Aktivitas Pernambangan Batu Bara
Banjarmasin, KS
Mensinyalir terjadinya perlakuan yang buruk terhadap lingkungan, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kalsel melakukan pemantauan terhadap sejumlah Kuasa Pertambangan (KP) di Kalsel.
KP yang sudah didatangi tim BLH terletak di Kabupaten Tanah Laut sebanyak 4 buah, Tanah Bumbu ada 2 KP, Banjar sejumlah 4 KP dan Tapin sebanyak 3 buah.
“Hasilnya cukup mengecewakan,” ujar Kepala BLH Kalsel, Rahmadi Kurdi kepada wartawan.
Mengecewakan dimaksud menurut Rahmadi Kurdi, karena dari pantaua yang didapat, sebagian besar pengelola KP belum menjalankan kaidah operasional pertambangan dengan baik dan benar.
“Seperti air limbah tidak diolah dengan benar dan tidak ada revegetasi,” sesalnya.
Sebagai tindaklanjut temuan ini, pihaknya melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota setempat. Hal ini lantaran ijin KP dikeluarkan bupati atau walikota masing masing.
“Ya yang berwenang memberikan teguran atau sangsi adalah bupati,” jelasnya sembari berharap temuan yang mereka peroleh direspon kepala daerah setempat.
Dinas Pertambangan Kalsel mencatat jumlah KP di Kalsel mencapai 446 buah yang tersebar di sejumlah kabupaten. Daerah yang cukup banyak ada di Kabupaten Banjar, Tanah Bumbu dan Tanah Laut.
Mengingat banyaknya jumlah KP tersebut, Rahmadi Kurdi mewanti wanti terhadap ancaman kerusakan lingkungan yang sangat parah. Kerusakan yang dilakukan KP KP dalam jumlah besar, akan berdampak pada kerusakan yang fatal.
“Yang kecil kecil (KP,red) ini kalau banyak, jadinya kerusakan yang besar juga,” jelasnya mengingatkan.
Soal tidakberesnya pengelolaan KP memang bukan permasalahan baru. Di tingkat nasional indikasi ini sudah terbaca. Banyak KP yang tidak terlebih dulu melakukan eksplorasi cadangan batubara sebelum melakukan eksploitasi.
Direktur Pembinaan Mineral dan Batubara Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Setiawan memandang perlu adanya sertifikasi cadangan (Certification of Reserve) batubara untuk mengetahui berapa sebenarnyan cadangan batubara di tiap KP.
Sertifikasi juga diperlukan untuk menghindari permainan investor batubara yang meminjam uang di bank dan permainan di lantai bursa. Sertifikasi cadangan ini nantinya yang menjadi patokan bagi para buyers. slm
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar